Rujuk: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
→Rukun Merujuk: Memperbaiki |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (26 revisi perantara oleh 18 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{hubungan dekat}}
{{untuk|Hukum perdata di Indonesia|Hukum perdata}}
[[File:Arif arriwgari2.png|jmpl|Muhammad Arif ar-Quddasallahu Sirruhu adalah guru dan pakar rujuk yang sempurna dalam Fiqah dan Tasawwuf pada masanya]]
'''Rujuk''' adalah bersatunya kembali sepasang [[suami]] dan [[istri]] dalam ikatan [[pernikahan]] jika seorang suami memutuskan untuk rujuk dengan istrinya, keduanya tidak perlu melangsungkan akad [[nikah]]<ref>{{Cite web |url=https://www.popbela.com/relationship/married/dinalathifa/pengertian-syarat-hukum-dan-cara-rujuk/1 |title=Salinan arsip |access-date=2022-07-24 |archive-date=2022-07-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220726055255/https://www.popbela.com/relationship/married/dinalathifa/pengertian-syarat-hukum-dan-cara-rujuk/1 |dead-url=yes }}</ref>. '''Merujuk ialah''' mengambil kembali istri yang sudah ditalak<ref>https://kbbi.lektur.id/merujuk</ref>. '''Merujuk artinya''' bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu ([[iddah]]).<ref name="x">{{id}} {{cite journal
| author = Noer Faqih Arsyi
| year =
Baris 17 ⟶ 19:
| archive-url = https://web.archive.org/web/20140418220516/http://sman1jember.sch.id/materipai/3.%20FIQIH/PDF/XII.1.5%20MUNAKAHAH.pdf
| dead-url = yes
}}</ref> Merujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada isterinya ([[talak]]), yakni di antara [[talak]] satu atau dua.<ref name="x"/>
}}</ref> Merujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada isterinya ([[talak]]), yakni di antara [[talak]] satu atau dua.<ref name="x"/> Syarat rukun rujuk, jika seorang suami rujuk dengan istrinya, tidak diperlukan adanya [[akad nikah]] yang baru karena akad yang lama belum terputus, [[pernikahan]] awal dilakukan sakral dan [[Sah]] disaksikan oleh para saksi serta banyak umat ''[[Muslim]]'', sedangkan secara [[hukum]] [[negara]], [[agama]], [[adat]] dibuktikan dengan adanya akta [[pernikahan]] yakni Sertifikat Kursus Calon Pengantin yang mutlak milik penerima Sakral yang Sah yaitu [[suami]], yang dikeluarkan oleh [[Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan]] masa sekarang, masih utuh tidak tercabut. Dan juga tidak dibenarkan perkara buku nikah suami-[[istri]] ''Dipegang'', Dikemudikan oleh orang lain<ref name="x"/>. ▼
▲
Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman [[Allah]] SWT dalam [[Al-Qur'an]] surat al-Baqarah (2) ayat 228. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh suami<ref>http://repository.uinbanten.ac.id/1822/3/BAB%202.pdf</ref>. ▼
▲Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman [[Allah]] SWT dalam [[Al-Qur'an]] surat al-Baqarah (2) ayat 228. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh suami<ref>http://repository.uinbanten.ac.id/1822/3/BAB%202.pdf</ref>.
=== Persyaratan merujuk===
Baris 39 ⟶ 43:
}}
</ref>
# [[Talak]] yang dijatuhkan
# [[Talak]] yang terjadi tanpa tebusan. Jika dengan tebusan, maka istri menjadi [[talak]] talak bain atau tidak dapat merujuk lagi istrinya.<ref name="o"/>
# Merujuk untuk rujuk dilakukan pada masa menunggu atau masa [[iddah]] dari sebuah pernikahan yang sah. Jika masa menunggu ([[iddah]]) istri telah habis, maka suami tidak berhak untuk merujuk. Ini hanya merupakan kesepakatan ([[ijmak]]) para ulama fiqih.<ref name="o"/>
Baris 52 ⟶ 56:
Dasar terpenting dalam mengajukan Gugatan adalah Menentukan tempat tinggal Tergugat Berdasarkan [[Kartu Tanda Penduduk]] (KTP) terbaru terdaftar dan Aktif, [[Kartu Keluarga]] Sesuai KTP juga terbaru terdafta [[Aktif]], Surat [[pajak]] sesuai Kartu Keluarga dan KTP juga terdaftar Aktif, apabila dasar terpenting ini Tidak terdafta pada Dinas [[Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil]], Direktorat Jendral Pajak maka gugat tersebut tidak Sah, terkategori status gugat dari gugatan ''Perdata'' menjadi tindakan ''Pidana'' memalsukan identitas Tergugat atau/dan Pengugat<ref>https://www.pa-rantauprapat.go.id/images/stories/Pdf/Pembuatan%20Surat%20Gugatan.pdf</ref>,
yang di atur dalam Undang-undang KUHP pasal 263, Pasal 266 KUHP merupakan yang mengatur tentang pemalsuan identitas<ref>https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1185#:~:text=Pasal%20266%20KUHP%20adalah%20merupakan,dalam%20hal%20identitas%20dalam%20perkawinan.</ref>, untuk terealisasinya Pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 108 KUHAP sebagai berikut "Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik" [[pegawai negeri sipil]] di BPU, Badan [[Pengadilan Agama]], BPM, BPTUN memiliki kewajiban baik secara hukum maupun secara sebagai manusia yang bersifat kemanusiaan untuk segera melaporkan/atau pengaduan kepada [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]] sebagai [[Penegakan hukum di Indonesia]] agar supaya sesegera mungkin di buat Laporan Polisi (LP) untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk membuka keadilan yang seadil adilnya oleh hakim ...
"yang seadilnya adilnya dalam surat At-tin ayat (8) adalah Allah merupakan hakim yang paling adil, karena di akhirat nanti setiap-tiap manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya selama di dunia dengan perhitungan yang paling adil",
Baris 58 ⟶ 62:
dan juga harus dilakukan lidik hingga sidik oleh [[Polisi]] sampai dilimpahkan ke [[Pengadilan Tinggi]] atau [[Pengadilan Negeri]] apabila telah terbukti oleh [[Polri]] yang membidangi/atau menangani kasus tersebut Bid krimum/atau krimsus [[Kepolisian]],
karena apabila tidak segera ditindak lanjuti Penindasan, [[zalim]] terhadap korban penindasan, kezaliman akan semakin lama terasakan oleh korban, karena perbuatan manusia yang tidak memiliki [[Akhlak]] serta hati yang suci<ref>https://rasindogroup.com/delik-tafsir-penghasutan-dalam-pasal-160-kuhp/</ref><ref>https://brainly.co.id/tugas/396460#:~:text=Maksud%20Allah%20adalah%20Hakim%20yang,dengan%20perhitungan%20yang%20paling%20adil.</ref>. Terkecuali telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tergugat pemakai pengedar narkoba, perselingkuhan hingga melakukan pernikahan baru tampa seijin istri/suami yang pertama, Perceraian itu adalah Terbaik<ref>https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf</ref>.
Pada dasarnya hukum merujuk adalah boleh atau jaiz, kemudian hukum merujuk dapat berkembang menjadi berbeda tergantung dari kondisi suami istri yang sedang dalam perceraian.<ref name="rasjid"/> Dan perubahan hukum merujuk untuk rujuk dapat menjadi sebagai berikut:<ref name="rasjid">{{cite book|last= Rasjid|first=H.Sulaiman|authorlink=|coauthors=|title= Fiqih Islam|year= 1986|publisher= Sinar Baru Algesindo|ISBN=979-8482-28-x|}}</ref>
# Wajib, yaitu khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu dan apabila pernyataan cerai ([[talak]]) itu dijatuhkan sebelum gilirannya disempurnakan.<ref name="x"/>
# Sunnah, yaitu apabila rujuk itu lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian.<ref name="x"/>
# Makruh, yaitu apabila dimungkinkan dengan meneruskan perceraian lebih bermanfaat dibanding mereka merujuk kembali, catatan: tidak memiliki anak dibawah umur 12 tahun.<ref name="x"/>
# Haram, yaitu apabila dengan adanya merujuk si istri semakin menderita, catatan: selama berumah tangga suami tidak pernah memberikan nabkah terhadap istrinya<ref name="x"/>
Secara [[hukum]] negara penolakan rujuk oleh istri dapat terealisasi bilamana minimal 3 (tiga) alasan dapat dibuktikan dengan bukti yang sebenarnya, secara tertulis dan minimal menghadirkan 2 (dua) orang saksi dihadapan Ketua [[Hakim]] persidangan, serta tidak ada sanggahan jawaban dari sang suami secara tertulis dan dibenarkan oleh suami tersebt dihadapan persidangan yang sakral, dan juga tanpa tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pasal 118HIR dan pasal 142 ayat 1-5 R.BG, sebagai dasar utama ketentuan formulasi yang sah menurut
=== Rukun Merujuk Untuk Rujuk===
Baris 85 ⟶ 89:
}}
</ref>
# Suami, disyaratkan karena kemauannya sendiri bukan karena dipaksa, Islam dan sehat akal.<ref name="x"/>
# Adanya saksi.<ref name="p"/>
# Adanya sighat atau lafadz atau ucapan merujuk yang dapat dimengerti dan tidak ambigu.<ref name="x"/>
#Secara terang-terangan, misalnya: “Saya merujuk untuk rujuk kepadamu”.<ref name="x"/>
#Secara sindiran, seperti kata suami: “Aku ingin tidur lagi denganmu”. Perkataan ini disyaratkan dengan kalimat tunai, dalam arti, tidak digantungkan dengan sesuatu, misalnya saya merujuk untuk rujuk kepadamu jika bapakmu mu.<ref name="x"/> Rujuk dengan kalimat seperti di atas hukumnya tidak sah.<ref name="x"/>
=== Ketentuan ===
# Merujuk untuk rujuk hanya boleh dilakukan apabila akan membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi istri dan anak-anak. Merujuk hanya dapat dilakukan jika perceraian baru terjadi satu atau dua kali.<ref name="x"/>
# Merujuk dengan tujuan rujuk hanya dapat dilakukan sebelum masa menunggu atau masa [[iddah]] habis.<ref name="x"/>
=== Tata cara Rujuk===
Baris 105 ⟶ 109:
== Batasan ==
#Suami yang melakukan rujuk harus orang yang sah melakukan pernikahan
#Istri yang dirujuk masih dalam masa iddah dari talak raj'i-yakni talak satu atau talak dua-bukan dari talak ba'im.
#Ungkapan yang dipergunakan untuk rujuk bisa ungkapan sharih (jelas) atau ungkapan kinayah (sendirian) disertai dengan niat<ref>https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/3-hal-yang-harus-diperhatikan-saat-suami-ingin-rujuk-zF3e2</ref>.
== Kasus Hukum Perdata ==
Unsur-unsur kasus hukum perdata di [[Indonesia]] Lihat '''[[Hukum perdata]]'''
== Referensi ==
{{Reflist}}
{{Hukum}}
{{Ilmu sosial}}
{{topik dunia}}
{{Hukum di Indonesia}}
{{authority control}}
[[Kategori:Islam]]
[[Kategori:Hukum adat]]
[[Kategori:Hukum Islam]]
[[Kategori:Hukum]]
[[Kategori:Hukum di Indonesia]]
| |||