Direktorat Jenderal Pajak: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k ~kat |
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (194 revisi perantara oleh 100 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Kotak info eselon I
| nama = Direktorat Jenderal Pajak
| kementerian/lembaga = [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan<br>Republik Indonesia]]
| gambar = Logo djp.svg
| ukuran_gambar = 120
| didirikan = <!--tanggal pendirian/hari jadi-->
| dasar_hukum = <!--dasar hukum pendirian-->
| pegawai = <!--diisi jumlah pegawai pada tahun berjalan beserta referensinya -->
| anggaran = <!--diisi jumlah anggaran pada tahun berjalan beserta referensinya -->
| eselonI = Direktur Jenderal
| nama_eselonI = [[Suryo Utomo]]<ref name=suryo>A. D. Afriyadi, “Sah! Suryo Utomo Jadi Dirjen Pajak,” detikfinance, 2019. [Online]. Available: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4767915/sah-suryo-utomo-jadi-dirjen-pajak. [Diakses: 01-Nov-2019]</ref>
| sekretaris = Sekretaris Direktorat Jenderal
| nama_sekretaris = Ir. Arif Yanuar, M. M.
| eselonII = Direktur
| eselonII_1 = Peraturan Perpajakan I
| nama_eselonII_1 = Drs. Hestu Yoga Saksama, Ak.,MBT.
| eselonII_2 = Peraturan Perpajakan II
| nama_eselonII_2 = Teguh Budiharto, S.H., L.L.M.Tax.
| eselonII_3 = Pemeriksaan dan Penagihan
| nama_eselonII_3 = Dodik Samsu Hidayat, S.H., L.L.M.Tax.
| eselonII_4 = Ekstensifikasi dan Penilaian
| nama_eselonII_4 = Aim Nursalim Saleh, S.T., M.B.A.
| eselonII_5 = Keberatan dan Banding
| nama_eselonII_5 = Wansepta Nirwanda, S.E., M.M.
| eselonII_6 = Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak
| nama_eselonII_6 = Ihsan Priyawibawa, Ak., M.B.T.
| eselonII_7 = Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
| nama_eselonII_7 = Dwi Astuti, S.H., M.Ec.
| eselonII_8 = Data dan Informasi Perpajakan
| nama_eselonII_8 = R. Dasto Ledyanto, S.H., M.Si.
| eselonII_9 = Teknologi Informasi dan Komunikasi
| nama_eselonII_9 = Hantriono Joko Susilo, SP.I., M.Tax.
| eselonII_10 =Transformasi Proses Bisnis
| nama_eselonII_10 =Dr., Ir. Imam Arifin, M.A.
| alamat = Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 12190
| situs web = {{URL|http://pajak.go.id/}}
| catatan =
|eselonII_11=Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur|nama_eselonII_11=Lucia Widiharsanti|eselonII_12=Intelijen Perpajakan|eselonII_13=Penegakan Hukum|eselonII_14=Perpajakan Internasional|nama_eselonII_12=Budi Susanto, S.E., M.Si.|nama_eselonII_13=Ir. Eka Sila Kusna Jaya, M.Si.|nama_eselonII_14=Dr. Mekar Satria Utama, S.E., M.P.Acc.
}}
'''Direktorat Jenderal Pajak''' atau '''Ditjen Pajak''' (disingkat '''DJP''') adalah unit <nowiki>eselon</nowiki> satu di bawah [[Kementerian Keuangan Indonesia]] yang mempunyai tugas mengadministrasikan [[pajak|perpajakan]] di Indonesia.
== Visi, Misi, dan Tujuan<ref>{{Cite web|last=DJP|title=Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan|url=http://www.pajak.go.id/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan|website=Direktorat Jenderal Pajak|language=en|access-date=2023-12-26}}</ref> ==
=== '''Visi''' DJP ===
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"
=== '''Misi''' DJP ===
* merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
* meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
* mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.
==
Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:
* Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
* Penerimaan negara yang optimal; dan
* Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.
== Sejarah ==
beberapa unit organisasi, yaitu:
* Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah;
* Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara;
* Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan
* Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).
Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.
Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.
* 1924 – Djawatan Padjak di bawah Departemen Van Financien berdasar Staatsblad 1924 No. 576 Artikel 3
* 1942 – Djawatan Padjak di bawah Zaimubu (Djawatan Padjak, Bea Cukai dan Padjak Hasil Bumi)
* 1945 – berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD Urusan Bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak
* 1950 – Djawatan Padjak di bawah Direktur Iuran Negara
* 1958 – Djawatan Padjak di bawah vertikal langsung Departemen Keuangan
* 1964 – Djawatan Padjak berubah menjadi Direktorat Pajak di bawah pimpinan Menteri Urusan Pendapatan Negara
* 1965 – Direktorat IPEDA di bawah Ditjen Moneter
* 1966 – Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Jenderal Pajak
* 1976 – Direktorat IPEDA dialihkan Ke Direktorat Jenderal Pajak
* 1983 – Tax Reform I berlakunya Self Assesment
* 1985 – IPEDA berganti nama menjadi Direktorat PBB
* 2000 – Tax Reform II
* 2002 – Modernisasi Birokrasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan institusi penting di negara ini di mana saat ini dipercaya mengumpulkan sekitar 80% dari dana APBN, ternyata mempunyai sejarah panjang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Sejarah singkat DJP terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut:
=== Pra Proklamasi Kemerdekaan RI ===
Pada zaman penjajahan Belanda, tugas pemerintahan dalam bidang moneter dilaksanakan oleh Departemen Van Financien dengan dasar hukumnya yaitu Staatsblad 1924 Number 576, Artikel 3.
Pada masa penguasaan Jepang, Departemen Van Financien diubah namanya menjadi Zaimubu. Djawatan-djawatan yang mengurus penghasilan negara seperti Djawatan Bea Cukai, Djawatan Padjak, serta Djawatan Padjak Hasil Bumi. Ketiganya digabungkan dan berada di bawah seorang pimpinan dengan nama Syusekatjo.
=== Periode 1945-1959 ===
Maklumat Menteri Keuangan Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Undang-undang atau peraturan tentang perbendaharaan Keuangan Negara, pajak, lelang, bea dan cukai, pengadaan candu dan garam tetap menggunakan Undang-Undang atau peraturan yang ada sebelumnya sampai dengan dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah Indonesia. Sedangkan Penetapan Pemerintah tanggal 7 Nopember 1945 No. 2/S.D. memutuskan bahwa urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 No. B.01/1.
Akhir tahun 1951 Kementerian Keuangan mengadakan perubahan di mana Djawatan Padjak, Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Padjak Bumi berada di bawah koordinasi Direktur Iuran Negara.
=== Periode 1960-1994 ===
Tahun 1964 Djawatan Padjak diubah menjadi Direktorat Pajak yang berada di bawah pimpinan Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen, Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Djenderal Padjak yang membawahi Sekretariat Direktorat Djenderal, Direktorat Padjak Langsung, Direktorat Padjak Tidak Langsung, Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan,dan Direktorat Pembinaan Wilayah.
== Tugas Pokok dan Fungsi ==
Tugas DJP sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:
# perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
# pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
# penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
# pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
# pelaksanaan administrasi DJP.<ref>[http://pajak.go.id/content/selayang-pandang Selayang Pandang Direktorat Jenderal Pajak]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
== Logo ==
=== Dasar Hukum ===
Ketentuan mengenai logo Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tanggal 21 Desember 2018.<ref>[https://www.pajak.go.id/id/logo-direktorat-jenderal-pajak Logo Direktorat jenderal Pajak]</ref>
=== Makna ===
Makna yang terkandung dalam logo Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:
'''1. Bentuk'''
* Bentuk luar lebih rounded, melambangkan friendliness dan fleksibilitas
* Bentuk dalam yang kotak melambangkan aturan yang tegas
* Dua bentuk identik yang direpresentasikan oleh warna yang berbeda, menggambarkan keadilan yang dijunjung oleh DJP
* Bentuk secara keseluruhan menggambarkan bahwa DJP yang baru adalah DJP yang bersahabat, namun tetap tegas dan kokoh.
'''2. Warna'''
* Dua unsur warna menggambarkan sinergi antara Wajib Pajak dan Fiskus; Biru untuk DJP dan Kuning untuk Wajib Pajak. Hal ini menggambarkan pentingnya sinergi dari kedua belah pihak untuk menjalankan tugas penerimaan negara.
* Dua unsur cahaya yang terang dan gelap menggambarkan tugas dan fungsi dari DJP yang bertolak belakang, yaitu pelayanan dan penegakan hukum.
* Arti dari masing-masing jenis warna:
- Emas: Kesejahteraan
- Kuning: Kemitraan yang bersahabat
- Biru: Profesionalisme
- Biru kehitaman: Ketegasan
== Daftar Unit Kerja Pusat dan Unit Vertikal ==
Tahun 1988 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari satu sekretariat, 6 Direktorat dan 2 Pusat. Kemudian pada tahun 1994 Kantor Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat dan 8 Direktorat. Terakhir pada Desember 2006 berdasarkan PMK 131/PMK.01/2006, susunan organisasi Kantor Pusat DJP berubah kembali,terdiri dari 1 Sekretariat dan 15 Direktorat dan 1 Pusat yang dipimpin pejabat eselon II a yaitu:
# [[Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak|Sekretariat Direktorat Jenderal]]
# [[Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan]],
# [[Direktorat Peraturan Perpajakan I]]
# [[Direktorat Peraturan Perpajakan II]]
# [[Direktorat Keberatan dan Banding]]
# [[Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian]]
# [[Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan]]
# [[Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat]]
# [[Direktorat Data dan Informasi Perpajakan]]
# [[Direktorat Penegakan Hukum]]
# [[Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi]]
# [[Direktorat Transformasi Proses Bisnis]]
# [[Direktorat Kepatuhan Internal& Transformasi Sumber Daya Aparatur]]
# [[Direktorat Intelijen Perpajakan]]
# [[Direktorat Perpajakan Internasional]]
# [[Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan]]
Selain itu terdapat juga 4 Tenaga Pengkaji, yaitu:
# [[Tenaga Pengkaji bidang Pelayanan Perpajakan]]
# [[Tenaga Pengkaji bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan]]
# [[Tenaga Pengkaji bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan]]
# [[Tenaga Pengkaji bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia]]
Sedangkan unit kerja vertikal di daerah meliputi Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Saat ini terdapat 33 Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia, yang dipimpin pejabat eselon II a, yaitu:
# [[Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar]], di Jakarta
# [[Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus]], di Jakarta
# [[Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat]], di Jakarta
# [[Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat]], di Jakarta
# [[Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan|Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I]], di Jakarta
# [[Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II]], di Jakarta
# [[Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur]], di Jakarta
# [[Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara]], di Jakarta
# [[Kantor Wilayah DJP Aceh]], di Banda Aceh
# [[Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I]], di Medan
# [[Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II]], di Pematang Siantar
# [https://www.pajak.go.id/id/kepala-kanwil-djp-riau Kantor Wilayah DJP Riau], di Pekanbaru
# [[Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau]], di Batam
# [[Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi]], di Padang
# [[Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung]], di Palembang
# [[Kantor Wilayah DJP Lampung dan Bengkulu|Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung]], di Bandar Lampung
# [[Kantor Wilayah DJP Banten]], di Serang
# [[Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I]], di Bandung
# [[Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II]], di Bekasi
# [[Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III]], di Bogor
# [[Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I]], di Semarang
# [[Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II]], di Surakarta
# [[Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta]], di Yogyakarta
# [[Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I]], di Surabaya
# [[Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II]], di Sidoarjo
# [[Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III]], di Malang
# [[Kantor Wilayah DJP Bali]], di Denpasar
# [[Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara]], di Mataram
# [[Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat]], di Pontianak
# [[Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah]], di Banjarmasin
# [[Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara]], di Balikpapan
# [[Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara]], di Makassar
# [[Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara]], di Manado
# [[Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku|Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku]], di Jayapura
== Daftar Direktur Jenderal ==
* [[Abdul Mukti]] 1945 s.d. 1956 (Kepala Djawatan Padjak)
* [[Soerjono Sastrokoesoemo]] 1956 s.d. 1961 (Kepala Djawatan Pajak)
* [[Santoso Brotodihardjo]] 1961 s.d. 1963 (Kepala Djawatan Pajak)
* [[Soeyoedno Brotodihardjo]] 1963 s.d. 1970
* [[Sutadi Sukarya]] 1970 s.d. 1981
* [[B. S. Pangaribuan]] 1981 s.d. 1988
* [[Marie Muhammad]] 1988 s.d. 1993
* [[Fuad Bawazier]] 1993 s.d. 1998
* [[Abdullah Anshari Ritonga]] 1999 s.d. 2000
* [[Machfud Sidik]] 2000 s.d. 2001
* [[Hadi Poernomo]] Februari 2001 s.d. April 2006
* [[Darmin Nasution]] April 2006 s.d. Juli 2009
* [[Mochammad Tjiptardjo]] Juli 2009 s.d. Januari 2011
* [[Ahmad Fuad Rahmany]] Januari 2011 s.d. Februari 2015
* [[Sigit Priadi Pramudito]] Februari 2015 s.d. Desember 2015
* [[Ken Dwijugiasteadi]] Desember 2015 s.d. Desember 2017
* [[Robert Pakpahan]] Desember 2017 s.d. [[1 November 2019]]
* [[Suryo Utomo]] 1 November 2019 s.d. sekarang<ref name=suryo/>
== Pranala luar ==
* {{id}} [http://www.pajak.go.id/ Situs web resmi Ditjen Pajak]
== Referensi ==
{{Reflist}}
{{Kementerian Keuangan RI}}
[[Kategori:Perpajakan di Indonesia]]
[[Kategori:Kementerian Keuangan Indonesia]]
{{indonesia-stub}}
| |||