Jusuf Wibisono: Perbedaan antara revisi

|caption = Jusuf Wibisono sebagai Wakil Menteri Muda Kemakmuran, tahun 1947

|term_end2 = 9 AprilJanuari 1957

|successor2 = [[SutiknoDjuanda SlametKartawidjaja]]

|office4 = Wakil Menteri Muda Kemakmuran Indonesia ke-1

'''Jusuf Wibisono''' ({{lahirmati|[[Magelang]]|28|02|1909|[[Jakarta]]|15|06|1982}}) merupakan seorang ekonom Indonesia dan politisi [[Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia|Partai Masyumi]]. Dia pernah menjabat sebagai [[Daftar Menteri Keuangan Indonesia|Menteri Keuangan]] dalam [[Kabinet Sukiman-Suwirjo]] (1951–1952) dan [[Kabinet Ali Sastroamidjojo II]] (1956–1957), dan sebagai Wakil Menteri Muda Kemakmuran dalam [[Kabinet Sjahrir III]].

Lahir di [[Magelang]], Jusuf mulai aktif dalam organisasi Islam selama studinya. Setelah menjadi anggota Masyumi, ia menjadi tokoh pimpinan yang menyatakan pertidaksetujuannya di hadapan umum dengan tokoh Masyumi lainnya seperti [[Mohammad Natsir]]. Selama menjabat Menteri Keuangan, Jusuf cenderung melonggarkan [[kebijakan fiskal]] pemerintah dan diketahui memberikan kredit dari pemerintah ke perusahaan-perusahaan dengan ikatan politis. Ia juga merupakan tokoh anti-komunis,[[Antikomunisme|antikomunis]] dan mencoba untuk mengarahkan Masyumi agar bekerjasama dengan [[SukarnoSoekarno]] untuk melawan [[Partai Komunis Indonesia]], meskipun gagal.

Setelah pembubaran Masyumi sebagai dampak pemberontakan [[Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia]], Jusuf dipenjarakandipenjara. Ia dibebaskan dalam masa [[Orde Baru]], dan sempat kembali berpolitik. Awalnya bermaksud untuk mendirikan partai baru, ia menjadi anggota [[Partai Syarikat Islam Indonesia]] sampai pensiun dari politik karena kegagalan partai tersebut dalam [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|Pemilu 1971]]. Di masa ini, ia menjadi rektor di [[Universitas Muhammadiyah Jakarta]] dan [[Universitas Cokroaminoto Yogyakarta]] dan presiden direktur di [[Bank Resona Perdania|Bank Perdania]]. Ia meninggal pada tahun 1982 di Jakarta.

== Masa muda dan pendidikan ==

Sebelum lulus dari RHS, Jusuf telah mulai bekerja sebagai pegawai pemerintah [[Hindia Belanda]] sejak 1937. Awalnya, Jusuf menjadi pegawai departemen keuangan sebelum dipindahkan ke [[Badan Pusat Statistik#Sejarah|badan pusat statistik kolonial]] sampai tahun 1942. Selama [[Pendudukan Jepang di Hindia-Belanda|masa pendudukan Jepang]], Jusuf bekerja sebagai hakim [[hukum dagang|dagang]].<ref name="kp">{{cite book | title = Kami perkenalkan | date = 1952 | publisher = [[Kementerian Penerangan Republik Indonesia]] | page = 4041 | url = https://books.google.com/books?id=0O3Z5HNNghUC&dq=jusuf+wibisono+kami+perkenalkan&pg=PA40 | language = id}}</ref>{{sfn|Madinier|2015| p = 58}} Ia juga ditunjuk sebagai anggota kepemimpinan laskar [[Hizbullah (Indonesia)|Hizbullah]] yang dibentuk Jepang di bulan Desember 1944.{{sfn|Latif|2008|p=217}} Setelah [[proklamasi kemerdekaan Indonesia]], Wibisono ditunjuk menjadi anggota [[Komite Nasional Indonesia Pusat]] (KNIP), dan kemudian menjadi anggota Badan Pekerja KNIP.{{sfn|Madinier|2015| pp = 71–72}} Di dalam [[Kabinet Sjahrir III]] yang dibentuk pada tanggal 2 Oktober 1946, Jusuf ditunjuk sebagai Wakil Menteri Muda Kemakmuran.{{sfn|Madinier|2015| p = 88}}

Jusuf ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di dalam [[Kabinet Sukiman-Suwirjo]] yang diumumkan pada tanggal 26 April 1951 setelah lengsernya Natsir.{{sfn|Feith|2006| p = 180}} Dalam konferensi persnya yang pertama sebagai menteri, Jusuf mengumumkan bahwa ''[[De Javasche Bank]]'' (DJB), bank sentral masa Hindia Belanda, akan [[Nasionalisasi|dinasionalisasi]].{{sfn|Feith|2006| p = 187}}{{sfn|Madinier|2015| p = 197}} Nasionalisasi DJB dijalankan secara sukarela, dan pemerintah Indonesia membeli saham DJB dari pemegang saham sebelumnya dengan harga di atas pasar. Selain itu, Jusuf menyatakan bahwa staf DJB berkewarganegaraan asing tidak akan langsung digantikan. Proses nasionalisasi DJB telah mencapai 97 persen di bulan Oktober 1951, dan dipada bulantanggal 15 Desember 1951 DJB resmi dinasionalisasikan melalui Undang Undang No. 24 tahun 1951. [[Syafruddin Prawiranegara]] ditunjuk sebagai Presiden Direktur DJB menggantikan A. Houwink.<ref name="masa"/>{{sfn|Lindblad|2008| pp = 108–109}}

Sebagai Menteri Keuangan, Jusuf dikenal relatif lebih liberal dalam pengeluaran dibandingkan dengan pendahulunya [[Syafruddin Prawiranegara]] (pendahulunya sebagai menteri). Sebagai menteri di Kabinet Sukiman, penerimaan pemerintah meningkat karena melonjaknya ekspor, dan bank-bank milik pemerintah di bawah Jusuf menyalurkan kredit ke perusahaan-perusahaan dengan koneksi politis. Selain itu, Jusuf juga meningkatkan bonus [[pegawai negeri sipil]], dan secara umum mengurangi penghematan pemerintah.{{sfn|Feith|2006| pp = 219–220}}{{sfn|Madinier|2015| p = 193}} Jusuf digantikan oleh [[Soemitro Djojohadikusumo]] di [[Kabinet Wilopo|kabinet berikutnya]] di bawah Perdana Menteri [[Wilopo]] per tanggal 3 April 1952.{{sfn|Feith|2006| p = 229}}{{sfn|Kemenkeu|1991|p=43}} Selama tidak menjabat sebagai menteri, Jusuf turut serta dalam dewan penasihat DJB,{{sfn|Lindblad|2008| p = 112}} bekerja di perusahaan importir mobil Belanda, dan sejak 1958 sebagai pemimpin anak perusahaan bank Jepang ([[Bank Resona Perdania|Bank Perdania]]) di Indonesia meskipun Jusuf meminta agar namanya tidak dicantumkan dalam daftar pimpinan bank tersebut.{{sfn|Madinier|2015| p = 224}}<ref name="whoswho"/> Di tahun 1953, Jusuf ditunjuk menjadi ketua umum [[Serikat Buruh Islam Indonesia]] (SBII), sayap organisasi buruh Masyumi. Jabatan ini dipegangnya sampai tahun 1966.<ref>{{cite book sfn| last1 = Notodidjojo | first1 = Soebagijo Ilham | title = Jusuf Wibisono, karang di tengah gelombang | date = 1980 | publisher p= Gunung Agung | page = 132 | url = https://books.google.com/books?id=dt0LAAAAIAAJ&q=jusuf+wibisono+sbii+1953 | language = id}}</ref>

Di ranah publik, Jusuf menyatakan dukungannya untuk meningkatkan jam kerja dari tujuh menjadi delapan jam per hari,{{sfn|Madinier|2015| p = 195}} dan sempat diinvestigasi oleh kejaksaan setelah pernyataannya yang mengkritisi menteri-menteri dalam [[Kabinet Ali Sastroamidjojo I]].{{sfn|Madinier|2015| p = 129}} Ia juga berpidato dengan topik anti-[[Uni Soviet]] dan anti-komunisme,{{sfn|Madinier|2015| p = 148}} dan Jusuf memimpin upaya Masyumi selamasepanjang 10953–19541953–1954 dalam menolak pembukaan hubungan diplomatis Indonesia–Uni Soviet.{{sfn|Madinier|2015| p = 184}} Di bulan November 1954, Jusuf meluncurkan [[mosi tidak percaya]] terhadap [[Ali Sastroamidjojo]],{{sfn|Feith|2006| p = 370}} khususnya karena kebijakan Menteri Keuangan [[Iskak Tjokroadisurjo]] yang disebutnya terlalu memihak terhadap [[Partai Nasional Indonesia]] (PNI). Meskipun Iskak mengundurkan diri dari jabatannya, mosi tidak percaya tersebut digagalkan.{{sfn|Feith|2006| pp = 380–382}}

Jusuf kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam [[Kabinet Ali Sastroamidjojo II]] mulai tanggal 24 Maret 1956.{{sfn|Kemenkeu|1991|p=43}}{{sfn|Feith|2006| p = 470}} Menurut sejarawan Remy Madinier, Jusuf kembali memberikan kredit untuk perusahaan-perusahaan yang berhubungan politis dengan pemerintah. Dalam satu kasus, Jusuf membantu perusahaan yang berkaitan dengan [[Nahdlatul Ulama]] untuk melancarkan pemilihan kembali Syafruddin Prawiranegara sebagai [[Gubernur Bank Indonesia]]. Jusuf sempat mengumumkan pemotongan jumlah pegawai pemerintah sebesar 30 persen yang akan dilangsungkan secara bertahap, meskipun pemotongan ini tidak berlangsung selama masa jabatannya.{{sfn|Madinier|2015| pp = 219–220}} Pada tanggal 9 Januari 1957, Jusuf mundur dari jabatannya dan digantikan oleh [[Djuanda Kartawidjaja]].{{sfn|Kemenkeu|1991| p = 43}} Jusuf ditahan di bulan April 1957 atas dugaan tindak pidana korupsi, namun ia dilepaskan di bulan Maret 1958 karena kurangnya bukti.{{sfn|Madinier|2015| p = 269}}

* {{cite book | last1 = Feith | first1 = Herbert | title = The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia | date = 2006 | publisher =Equinox Publishing | isbn = 978-979-3780-45-0 | url = https://books.google.com/books?id=VAH0W9uxoqoC | language = en |ref=harv}}

* {{cite book | last1 = LindbladLatif | first1 = J. ThYudi | title =Indonesian BridgesMuslim toIntelligentsia New Business: The Economic Decolonization ofand IndonesiaPower | date = 1 January 2008 | publisher =Institute Brillof PublishersSoutheast |Asian Studies |isbn = 978-90981-04230-25397471-1 | url = https://bookswww.google.com/books?id=rfRjAAAAQBAJ/edition/Indonesian_Muslim_Intelligentsia_and_Pow/ySGTu7be6oUC | language = en|ref=harv}}

* {{cite book | last1 = MadinierLindblad | first1 = RemyJ. Th | title = IslamBridges andto PoliticsNew in IndonesiaBusiness: The MasyumiEconomic PartyDecolonization betweenof Democracy and IntegralismIndonesia | date = 311 AugustJanuari 20152008 | publisher = NUSBrill PressPublishers | isbn = 978-997190-6904-84325397-01 | url = https://books.google.com/books?id=jxlxCgAAQBAJrfRjAAAAQBAJ | language = en |ref=harv}}

* {{cite book | last1 = WardMadinier | first1 = KenRemy | title = Islam and Politics in Indonesia: The FoundationMasyumi ofParty thebetween PartaiDemocracy Musliminand IndonesiaIntegralism | date = 201031 Agustus 2015 | publisher = EquinoxNUS PublishingPress | isbn = 978-6029971-839769-01843-80 | url = https://books.google.com/books?id=EV7HHMWOeYQCjxlxCgAAQBAJ | language = en |ref=harv}}

{{S-ttl|title=[[Wakil Menteri Muda Kemakmuran Indonesia]]|years=1946–1947|rows=2}}