Nomor Induk Kependudukan: Perbedaan antara revisi

'''Nomor Induk Kependudukan''' atau '''NIK''' adalah nomor identitas Pendudukpenduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar secara khusus sebagai Penduduk [[Indonesia]] jika berada di Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem [[Kartu Tanda Penduduk|KTP]] nasional yang ter[[komputer]]isasi.

NIK terdiri dari 16 digit. Kode penyusun NIK terdiri dari 2 digit awal merupakan [[Daftar kode BPS provinsi di Indonesia|kode provinsi]], 2 digit setelahnya merupakan [[Daftar kode BPS kabupaten dan kota di Indonesia|kode kota/kabupaten]], 2 digit sesudahnya [[Daftar kode BPS kecamatan dan kelurahan di Indonesia|kode kecamatan]], 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format hhbbtt (untuk wanita tanggal ditambah 40), lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari 0001. Sebagai contoh, misalkan seorang perempuan lahir di [[Kota Bandung]] tanggal 17 Agustus 1990 maka NIK-nya adalah: 10 50 24 170890570890 0001. Apabila ada orang lain (perempuan) dengan domisili dan tanggal lahir yang sama mendaftar, maka NIK-nya adalah [[Daftar kode BPS provinsi di Indonesia|10]] [[Daftar kode BPS kabupaten dan kota di Indonesia|50]] [[Daftar kode BPS kecamatan dan kelurahan di Indonesia|24]] 570890 0002. Apabila ada orang lain (laki-laki) dengan domisili dan tanggal lahir yang sama mendaftar, maka NIK-nya adalah 10 50 24 170890 0001.

Menteri Dalam Negeri memastikan NIK ini siap pada 2011 <ref>{{Cite web |url=http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/06/29/brk,20090629-184312,id.html {{|title=Salinan arsip |access-date=2009-10-25 |archive-date=2009-10-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20091002121911/http://tempointeraktif.com/hg/politik/2009/06/29/brk,20090629-184312,id.html |dead-url=yes link}}</ref>

* [http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/07/03/brk,20090703-185142,id.html Nomor Induk Kependudukan Tunggal Diuji Coba] {{deadWebarchive|url=https://web.archive.org/web/20091031120409/http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/07/03/brk,20090703-185142,id.html |date=2009-10-31 link}}

* [http://www.menkokesra.go.id/content/view/7659/39/ KPK Dorong Depdagri Wujudkan Nomor Induk Kependudukan ] {{deadWebarchive|url=https://web.archive.org/web/20091031044258/http://www.menkokesra.go.id/content/view/7659/39 |date=2009-10-31 link}}

* [http://jabarnews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2470&Itemid=53 Pemprov Jabar Desak Mendagri Berlakukan Nomor Induk Kependudukan ] {{deadWebarchive|url=https://web.archive.org/web/20180220034700/http://jabarnews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2470&Itemid=53 |date=2018-02-20 link}}

* [http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/landasan-hukum/peraturan-peraturan/43-peraturan-peraturan/142-24-surat-departemen-dalam-negeri-nomor-4701969md-tanggal-21-juni-2006-tentang-mewujudkan-tertib-administrasi-kependudukan-dengan-penerbitan-kartu-tanda-penduduk-berbasis-nomor-induk-kependudukan-nasional Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 470/1969/MD tanggal 21 Juni 2006 tentang Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional ] {{deadWebarchive|url=https://web.archive.org/web/20091101160506/http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/landasan-hukum/peraturan-peraturan/43-peraturan-peraturan/142-24-surat-departemen-dalam-negeri-nomor-4701969md-tanggal-21-juni-2006-tentang-mewujudkan-tertib-administrasi-kependudukan-dengan-penerbitan-kartu-tanda-penduduk-berbasis-nomor-induk-kependudukan-nasional |date=2009-11-01 link}}