Standar Nasional Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Perubahan kosmetika |
Pembaruan artikel |
||
| (16 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Unreferenced|date=Juli 2021}}
[[file:SNI mark.svg|Tanda SNI|thumb]]
'''Standar Nasional Indonesia''' (disingkat '''SNI''') adalah [[standar]] yang berlaku secara nasional di [[Indonesia]]. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh [[Badan Standardisasi Nasional]] (BSN). Penjelasan lebih lengkap mengenai SNI dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional<ref>{{Cite web|title=Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89215/pp-no-34-tahun-2018|website=Database Peraturan BPK RI|access-date=2021-01-27}}</ref>.
Agar SNI
* '''''Openess'' (keterbukaan):''' Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
* '''''Transparency'' (transparansi):''' Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
* '''''Consensus and impartiality'' (
* '''''Effectiveness and relevance:''''' Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
* '''''Coherence:''''' Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
* '''''Development dimension'' (berdimensi pembangunan):''' Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional dalam indonesia.
(sumber Strategi BSN 2006-2009)
BSN menetapkan daftar 105 produk yang wajib memiliki SNI<ref>{{Cite news|title=Ini 105 Produk yang Wajib SNI|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20151119/257/493753/ini-105-produk-yang-wajib-sni|work=Bisnis|access-date=2023-01-27}}</ref>. Hal ini dilakukan untuk:
[[Kategori:Standar]]▼
* Melindungi konsumen
* Keamanan negara
* Perkembangan ekonomi nasional
* Pelestarian lingkungan hidup
* Menjamin Standar Kesehatan
* Menjamin Standar Keamanan
* Meningkatkan daya saing
Sebagian dari produk tersebut adalah produk pangan<ref>{{Cite news|title=Kenapa Produk Makanan dan Minuman Sebaiknya Bersertifikat SNI?|url=https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/operasional/kenapa-produk-makanan-minuman-sebaiknya-bersertifikat-sni-|work=Daya|access-date=2023-01-27}}</ref>. Produk pangan ini wajib memiliki SNI untuk memastikan keamanan dan kelayakannya dikonsumsi konsumen. Sebab, 90% produk pangan di Indonesia diproduksi oleh [[Usaha mikro kecil menengah|UMKM]]. Karena itu, produk pangan harus memiliki standar mutu tertentu agar tak merugikan [[konsumen]]. Berikut ini adalah daftar produk yang harus memiliki SNI<ref>{{Cite web|title=Apa Itu SNI, Manfaatnya Bagi Pemilik Usaha, dan Cara Mendapatkannya|url=https://ekosistem.inaproduct.com/sni/|website=Ekosistem Inaproduct|access-date=2023-01-27}}</ref>:
* Air mineral dalam kemasan
* Air mineral
* Air demineral
* Air minum embun
* Pemanis buatan
* Biskuit
* Tepung terigu
* Garam konsumsi
* Garam beryodium
* Gula kristal
* Coklat bubuk
* Kopi instan
* Minyak goreng sawit
* Tuna, makerel, dan sarden kaleng
* Televisi dan Set Top Box
* Pendingin ruangan dan mesin cuci
* Mainan untuk anak-anak
* Audio head unit mobil atau sistem hiburan untuk mobil
== Referensi ==
{{Reflist}}
▲[[Kategori:Standar menurut negara|Indonesia]]
| |||