Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

{{Kotak info parlemen

| background_color = #f1c647

| coa-res =

| house_type = [[Sistem dua kamar|Bikameral]]

| term_limits = 5 tahun

| leader1_type = [[Daftar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|Ketua]]

| leader4_type = Wakil Ketua

| leader4 = [[Lestari Moerdijat]]

| election4 = 3 Oktober 2019

| leader5_type = Wakil Ketua

| election8 = 30 Juni 2022

| leader9_type = Wakil Ketua

| party9 = ([[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]])

| leader10_type = Wakil Ketua

| leader10 = [[Fadel Muhammad]]

| {{colorbox|#FFFF00}} [[Partai Golkar|Golkar]] (85)

| {{colorbox|#B79164}} [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] (78)

| {{colorbox|#008000}} [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] (58)

| {{colorbox|#2643A3}} [[Partai Demokrat|Demokrat]] (54)

| {{colorbox|#00B300}} [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (19)

}}

| members = 711 anggota

*136 anggota DPD

*575 anggota DPR <!--number is for entire Congress, House and Senate. 136+575=711-->

| structure1_res = 250px

| committees1 =

| voting_system1 =

| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]]

| session_room = Sidang Paripurna MPR.jpg

| session_res = 250px

| footnotes =

}}

Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi [[Pancasila]] yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra Amendemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]].

Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa ‘’Badan Permusyawaratan’’ berubah menjadi ‘’Majelis Permusyawaratan Rakyat’’ dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen).

Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR.

Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa [[Gerakan 30 September|G-30-S]]. Dalam rangka pembersihan keanggotaan MPRS dari unsur [[Partai Komunis Indonesia|PKI]], yang dituduh sebagai dalang, dan ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk.

 

Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal.

Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Oleh karena itu dalam perkembangan sejarahnya MPR dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar mempunyai keterkaitan yang erat seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

== Tugas dan wewenang ==

=== Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ===

 

== Keanggotaan ==

Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.

== Hak dan kewajiban anggota ==

=== Hak anggota ===

== Sidang ==

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.

 

== Lihat pula ==

* [[Volksraad]]

* [[Gedung DPR/MPR]]

* [[Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]]

 

== Referensi ==

* {{id}} [http://www.pemiluindonesia.com/ Pemilu indonesia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160205060018/http://www.pemiluindonesia.com/ |date=2016-02-05 }}

{{Topik Indonesia}}