Anti-korupsi: Perbedaan antara revisi

 

== Sejarah ==

 

Pada zaman dahulu, prinsip moral berdasarkan keyakinan agama adalah hal yang lumrah, karena beberapa agama besar, seperti [[Buddhisme|Budha]], [[Kekristenan|Kristen]], [[Agama Hindu|Hindu]], [[Islam]], [[Yahudi (agama)|Yudaisme]], [[Sikhisme]], dan [[Taoisme]] mengutuk perilaku korup dalam teks agamanya masing-masing.<ref>Bacio Terracino (2012), p. 29</ref> Sikap hukum dan moral yang dijelaskan secara eksklusif menangani penyuapan namun tidak memperhatikan aspek lain yang dianggap korupsi di abad ke-21. Penggelapan, [[kronisme]], [[nepotisme]], dan strategi lain untuk mendapatkan aset publik oleh pemegang jabatan belum dikonstruksikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau tidak bermoral, karena posisi kekuasaan dianggap sebagai milik pribadi dan bukan fungsi yang dipercayakan. Dengan mempopulerkan konsep [[kepentingan umum]] dan berkembangnya birokrasi yang profesional pada abad ke-19, kantor-kantor dianggap sebagai perwalian dan bukan milik pemegang jabatan, sehingga menimbulkan undang-undang yang menentang dan menimbulkan persepsi negatif terhadap bentuk-bentuk korupsi tambahan tersebut.<ref>Bacio Terracino (2012), p. 30</ref> Khususnya dalam diplomasi dan untuk tujuan perdagangan internasional, korupsi tetap menjadi fenomena kehidupan politik dan ekonomi yang diterima secara umum sepanjang abad ke-19 dan sebagian besar abad ke-20.<ref>''Confronting Corruption'', p. 9</ref>

Dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, terdapat undang-undang yang ditafsirkan ditujukan untuk memberantas korupsi. Undang-undang tersebut dapat berasal dari resolusi organisasi internasional, yang dilaksanakan oleh pemerintah nasional, yang meratifikasi resolusi tersebut atau dikeluarkan langsung oleh legislatif nasional masing-masing.

 

 

== Referensi ==

{{Reflist}}

 

[[Kategori:Langkah-langkah anti-korupsi]]