Budi Budiman: Perbedaan antara revisi

|birth_place = {{flagicon|Indonesia}} [[Tasikmalaya]], [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]

|alma_mater = [[Universitas Siliwangi]]

|profession occupation = {{hlist|[[Birokrat]]|[[Guru]]}}

|signature =

|website = budibudiman.com

'''Drs. H. Budi Budiman''' ({{lahirmati|[[Tasikmalaya]], [[Jawa Barat]]|27|4|1965}}) adalah wali kota [[Tasikmalaya]] Provinsi [[Jawa Barat]] periode 2012-20172012–2017 dan 2017-20222017–2020.

=== Riwayat Pekerjaan ===

* General Manager PT. Mayagraha Perdana Jaya, Panitia Pelaksana Pembangunan Pasar Induk Cikurubuk Kota Tasikmalaya, Tahun 1996-sekarang;

* Direktur PT. Cakra Putra Parahiyangan / Cakra Motor, Tahun 1993 – sekarang;

=== PengalamanRiwayat Organisasi ===

Budi Budiman mengawali karier sebagai guru di [[SMA Negeri 1 Tasikmalaya]] pada tahun [[1989]] sampai tahun [[1995]]. Selain sebagai guru, Budi Budiman juga dikenal sebagai pengusaha angkutan kota (angkot) sejak tahun [[1990]]. Pada tahun [[1993]], Budi Budiman ditunjuk sebagai direktur sebuah dealer mobil bernama Cakra Motor di bawah naungan PT Cakra Putra Parahiyangan. Semenjak Budi meninggalkan karier di bidang pendidikan dan memilih konsen di bidang angkutan umum, kariernya terus meroket. Pada tahun [[1999]], Budi ditunjuk sebagai wakil direktur PO Doa Ibu Kota Tasikmalaya. Budi Budiman pun menjadi pengurus [[Organisasi Angkutan Darat|Organda]] [[Kota Tasikmalaya]] pada tahun [[2003]]. Kemudian pada tahun [[2006]], Budi Budiman menjadi direktur eksekutif sebuah pusat perbelanjaan Mayasari Plaza Tasikmalaya.

Pada 2007, Budi Budiman yang menjabat sebagai pimpinan Maya Taxi Tasikmalaya, mencoba peruntungan di dunia politik. Budi Budiman pun bergabung dengan [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP). Saat menjabat bendahara DPC PPP [[Kota Tasikmalaya]], ia bertarung di [[Pemilihan umum Wali Kota Tasikmalaya 2007|Pilkada Kota Tasik 2007]] berpasangan dengan Wahyu Sumawidjaja. Namun pada tahun itu Budi Budiman dan pasangannya gagal melenggang ke Bale Kota karena kalah perolehan suara. Di Pilwalkot selanjutnya, yakni pada [[Pemilihan umum Wali Kota Tasikmalaya 2012|Pilkada Kota Tasik 2012]], Budi Budiman yang menjabat sebagai ketua DPC [[PPP]] kota[[Kota Tasikmalaya]] kembali berkontestasi kali ini berpasangan dengan rekan satu partai yakni [[Dede Sudrajat]]. Budi Budiman pun melenggang ke Bale Kota dengan perolehan suara mengalahkan petahana [[Syarif Hidayat (wali kota)|Syarif Hidayat]].

Setelah satu periode menjabat, Budi Budiman kembali mencalonkan diri pada [[Pemilihan umum Wali Kota Tasikmalaya 2017|Pilwakot 2017]]. Budi Budiman yang saat itu menggandeng [[Muhammad Yusuf (Tasikmalaya)|Muhammad Yusuf]] dari [[Golkar]], kembali menjabat sebagai wali kota Tasikmalaya, hingga ditahan oleh KPK.<ref>[https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/23/sosok-budi-budiman-wali-kota-tasikmalaya-yang-ditahan-kpk-dari-guru-sma-hingga-pengusaha-angkot?page=3 Sosok Budi Budiman, Wali Kota Tasikmalaya yang Ditahan KPK, dari Guru SMA hingga Pengusaha Angkot] Tribunnews.com</ref>

KPK mengumumkan Budi Budiman sebagai tersangka pada [[26 April]] [[2019]] dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) [[Kota Tasikmalaya|Tasikmalaya]], [[Jawa Barat]], Tahun Anggaran 2018. [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK) menahan [[Wali Kota Tasikmalaya]] Budi Budiman pada tanggal [[23 Oktober]] [[2020]] atau setahun lebih dari pengumuman status tersangkan Budiman, terkait kasus Operasi Tangkap Tangan mantan pejabat [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]] (Kemenkeu) Yaya Purnomo. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK menyita uang Rp400 juta dan juga sejauh ini telah menetapkan enam orang tersangka. Untuk diketahui, Budi Budiman merupakan tersangka ketujuh dalam rangkaian kasus dugaan suap yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK ini.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka karena diduga memberi suap terkait pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya. Budi Budiman disangkakan telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam putusan tingkat pertama, Budi Budiman divonis 1 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan, atas putusan tingkat pertama itu KPK lalu mengajukan banding.

Pengadilan Tinggi (PT) Bandung selanjutnya pada 4 Mei 2021 memutuskan untuk menerima banding jaksa penuntut umum KPK dan memperberat vonis Budi Budiman menjadi 1,5 tahun penjara.<ref>[https://bekasi.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-12865566/jadi-tersangka-wali-kota-tasikmalaya-budi-budiman-akhirnya-ditahan-kpk Jadi Tersangka, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Akhirnya Ditahan KPK] Pikiran Rakyat</ref>

{{succession box|title=[[Daftar Wali Kota Tasikmalaya|Walikota Tasikmalaya]]|years=2012-2020|before=[[Syarif Hidayat (wali kota)|Syarif Hidayat]]|after=[[Muhammad Yusuf (politikus dari Kota Tasikmalaya)|Muhammad Yusuf (Plt.)]]}}