Partai Persatuan Pembangunan: Perbedaan antara revisi

 

=== Sidang Umum MPR 1988 ===

Pada Sidang Umum MPR 1988, Ketua PPP [[Djaelani Naro]] dicalonkan sebagai wakil presiden. [[Soeharto]], yang terpilih menjadi presiden untuk masa jabatan kelima pada Sidang Umum tersebut, melakukan intervensi. Ia mencontohkan keputusan MPR tahun 1973 yang salah satu kriteria seorang wakil presiden adalah bisa bekerja sama dengan presiden. Soeharto pun melakukan diskusi dengan Naro dan meyakinkannya untuk menarik pencalonan Naro.