Pasar monopoli: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Perbarui referensi situs berita Indonesia |
k Mengembalikan suntingan oleh 103.155.168.50 (bicara) ke revisi terakhir oleh Serigala Sumatera Tag: Pengembalian |
||
| (11 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 3:
'''Pasar monopoli''' adalah suatu bentuk [[pasar (ekonomi)|pasar]] di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga, dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis yang merupakan pihak tunggal. Monopolis mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga.<ref>{{Cite news|last=Wulandari|first=Trisna|date=02-07-2021|title=Pasar Monopoli: Pengertian dan Ciri-Ciri Pasar Monopoli serta Monopolis|url=https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5628379/pasar-monopoli-pengertian-dan-ciri-ciri-pasar-monopoli-serta-monopolis|work=[[Detik.com|detikcom]]|language=id-ID|access-date=2021-11-23}}</ref>
Sebagai penentu harga (''price-maker''), seorang monopolis dapat menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi;
Kata monopoli berasa dari [[Bahasa Yunani|bahasa Yunan]]<nowiki/>i ''monos'' yang artinya sendiri dan ''polein'' yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut kemudian monopoli diartikan secara sederhana sebagai suatu kondisi
== Penyebab munculnya pasar monopoli ==
Pasar monopoli muncul karena pemusatan sumber daya ekonomi pada satu pelaku usaha atau penjual. Pemusatan tersebut memicu penguasaan sarana produksi dan pemasaran terhadap barang atau jasa jenis tertentu.<ref>{{Cite news|last=Idhom|first=Addi M.|date=18-11-2021|title=Contoh Pasar Monopoli di Indonesia & Penjelasan Pengertiannya|url=https://tirto.id/contoh-pasar-monopoli-di-indonesia-penjelasan-pengertiannya-glth|work=[[Tirto|Tirto.id]]|language=id|access-date=2021-11-23}}</ref> Selain itu, pasar monopoli dapat timbul karena telah ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah dapat memberikan hak kepada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu, misalnya seperti [[Pos Indonesia|PT Pos Indonesia]] yang diberi hak monopoli
== Ciri-ciri ==
Baris 20:
Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa produsen pada pasar monopoli memiliki kekuatan untuk mengontrol harga dan kuantitas barang di pasar sehingga dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang monopolis dapat memperoleh keuntungan diatas normal.
== Larangan dan Ketentuan ==
'''[https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999]''' tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia secara tegas melarang praktek monopoli. Undang-undang ini mencakup berbagai larangan, termasuk perjanjian antar pelaku usaha yang dapat mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau [[pemasaran]] suatu barang dan/atau jasa, [[integrasi vertikal]] yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, penyalahgunaan posisi dominan, serta penggabungan atau peleburan [[badan usaha]] dan pengambilalihan [[saham]] yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini juga memberikan wewenang kepada [[Komisi Pengawas Persaingan Usaha|Komisi]] untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini.<ref>{{Cite web|title=UU No. 5 Tahun 1999|url=http://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999|website=Database Peraturan {{!}} JDIH BPK|access-date=2024-03-05}}</ref>
== Sanksi ==
Sanksi untuk pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia tercantum dalam Pasal 47.<ref>{{Cite web|title=UU No. 5 Tahun 1999|url=http://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999|website=Database Peraturan {{!}} JDIH BPK|access-date=2024-03-05}}</ref>
<div style="border:1px solid #888; padding:10px; background-color:#f5f5f5;text-align: center"><big>'''''UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999'''''</big>
'''''<big>PASAL 47</big>'''''
<div style="border:0px solid #888; padding:5px; background-color:#f5f5f5;text-align: left">
(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
*a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dan atau
*b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
*c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
*d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
*e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
*f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
*g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
</div>
</div>
Singkatnya, komisi berwenang dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini.
Dengan sanksi sebagai berikut:
*Pembatalan perjanjian yang melanggar ketentuan.
*Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal atau kegiatan lainnya yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
*Penetapan pembayaran ganti rugi.
*Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
== Lihat pula ==
Baris 37 ⟶ 70:
{{ekonomi-stub}}
[[Kategori:Pasar (ekonomika)]]
[[Kategori:Jenis bisnis]]
[[Kategori:Masalah ekonomi]]
| |||