Andi Mappetahang Fatwa: Perbedaan antara revisi

{{Infobox Officeholder

|name = Andi Mappetahang Fatwa

|image = AM Fatwa.jpg

|imagesize = 200px

|caption = A.M. Fatwa sebagai anggota [[Dewan Perwakilan Daerah|DPD RI]]

|1blankname = Ketua DPD

|1namedata = [[Irman Gusman]]

|order1 =

|term_start1 = 1 Oktober 2009

|birth_date = {{birth date|1939|2|12}}

|death_date = {{death date and age|2017|12|14|1939|2|12}}

|resting_place = [[TMP Kalibata|Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata]]

|nickname = A. M. Fatwa

|serviceyears = 1960–1970

|rank = [[Berkas:Pdu kaptentni staf.png|25px]] [[Kapten]]

|nationality = {{flag|Indonesia}}

|spouse = Ny. Noenoeng Noerdjanah

|alma_mater = [[Akademi Angkatan Laut]] (1960)

|occupation = [[Tentara]]<br/>[[Politikus]]

}}

 

 

 

 

 

 

 

Atas segala penyiksaan yang dialami, ia merupakan satu-satunya warga negara yang pernah menuntut Pangkobkamtib di pengadilan. Tetapi setelah terjadi perubahan sistem politik dan rezim pemerintahan melalui gerakan reformasi yang turut dipeloporinya, dengan jiwa besar dan sikap kenegarawanan, ia memaafkan dan menemui tokoh-tokoh yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan pemenjaraannya. Lalu, secara manusiawi dan kekeluargaan membina hubungan baik yang berkelanjutan.

 

 

 

 

 

Selanjutnya mengikuti Sekolah Dasar Perwira Komando (Sedaspako) V/1967 KKO AL, namun tidak berlanjut sebagai Perwira AL, dan hanya menjadi Imam Tentara yang ditempatkan sebagai Kepala Dinas Rohani Islam Pusat Pendidikan Tamtama, merangkap Kepala Penerangan di Gunung Sari, Surabaya. Terakhir Wakil Kepala Dinas Rohani Islam Komando Wilayah Timur KKO AL di Surabaya hingga akhir tahun 1969. Kemudian oleh Komandan Pusat KKO AL [[H. Moh. Anwar|Mayjen KKO Moch. Anwar]], pada tahun 1970 AM Fatwa diperbantukan kepada Gubernur DKI Jakarta, [[Ali Sadikin|Letjen KKO AL Ali Sadikin]], di bidang agama dan politik.

Dalam Pemilu 1999, AM Fatwa terpilih menjadi Anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR RI]] dari PAN. Ia lalu menjabat Wakil ketua DPR RI (1999-2004). Dalam Pemilu 2004, ia terpilih untuk kedua kalinya dari PAN, dan menjadi Wakil Ketua [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|MPR RI]] (2004-2009). Pada Pemilu 2009 dan 2014, AM Fatwa memutuskan maju sebagai calon perorangan dan terpilih menjadi Anggota [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|DPD RI]], Senator dari DKI Jakarta.

 

 

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) memberinya tiga kali penghargaan. ''Pertama'', sebagai Anggota Parlemen paling produktif menulis buku (2004). ''Kedua'', penghargaan atas pledoi terpanjang di Pengadilan Negeri 1985 (2004). Dan ''ketiga'', dalam upayanya merintis penggunaan Hak Bertanya Anggota DPD RI kepada Presiden tentang kebijakan ‘Mobil Murah’, wewenang yang pertama kali digunakan oleh DPD RI dengan memecahkan rekor terbesar penanda tangan, 96 Anggota DPD RI (2013).

 

 

Selama dua periode menjadi Senator di DPD RI, AM Fatwa tercatat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI yang terlama (2012-2017), dan beberapa kali menghasilkan keputusan fenomenal, seperti pemberian sanksi tegas kepada sesama anggota DPD yang melanggar kode etik sebagai anggota Parlemen. Sebagai anggota DPD tertua, dia juga memimpin sidang peralihan pertengahan periode kepemimpinan DPD RI yang krusial dan kontroversial (2017).

Meskipun mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta, advokasi untuk menegakkan demokrasi dan HAM yang ia lakukan tidak hanya terbatas pada kasus-kasus besar yang terjadi di ibu kota. Seperti, ikut menyelesaikan sengketa makam Mbah Priok antara masyarakat dengan PT Pelindo II, memediasi sengketa masyarakat Ancol dengan PT Pelindo II, memediasi sengketa lahan antara warga Meruya Selatan Jakarta Barat dengan pengembang PT Portanigra, memperjuangkan kepemilikan KTP bagi masyarakat Tanah Merah Plumpang Jakarta Utara, menyelesaikan sengketa rumah susun Tanah Abang antara penghuni dan pengembang, dan menyelamatkan PPD dari rencana likuidasi oleh Menteri BUMN lalu mengalihkannya menjadi BUMD. Juga kasus yang terjadi di daerah lain, seperti turun langsung di lapangan menyelesaikan sengketa Pilkada Sumba Barat Daya, sehingga Mendagri terpaksa melantik Bupati terpilih di Kemendagri Jakarta, karena Gubernur NTT tidak bersedia melantiknya(2014), membantu penyelesaian melalui Mabes Polri atas kasus pembakaran liar suatu perkebunan di Sumatera Utara (2014).

 

 

AM Fatwa beberapa kali memimpin delegasi ke sejumlah negara sahabat, antara lain dalam rangka diplomasi parlemen, seperti merintis hubungan pertama DPR RI dengan Parlemen Polandia (2000), mengeratkan kembali hubungan RI dan RRC setelah terputus pasca peristiwa G30S/PKI (2003), merintis dibukanya kedutaan besar RI di Tripoli Libya setelah bertemu dengan Presiden Muammar Khaddafi (2001), ke Lisabon sebagai Koordinator Grup Kerjasama Bilateral Parlemen RI dan Portugal (2009), ke Havana mengangkat kasus utang beras Kuba kepada RI di masa pemerintahan Sukarno (2002), ke Riyadh merintis hubungan Parlemen RI dengan Parlemen Arab Saudi (2002), ke Khartoum menandatangani Kerjasama Parlemen RI dan Sudan (2004), ke Jeddah membahas perlindungan TKI dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi (2004), mengeratkan kembali hubungan DPR-RI dengan Parlemen Malaysia setelah selesainya politik konfrontasi (2004). Memimpin pertama kali kunjungan gabungan Anggota DPR dan DPD ke Parlemen Nasional dan Senat Australia di Canberra (2007) dan dibalas juga dengan kunjungan gabungan Anggota Senat dan DPR Nasional Australia,

Kiprahnya dalam ranah sosial, politik, dan dakwah ternyata menarik sejumlah mahasiswa untuk menjadikannya objek penelitian. Antara lain, ''Pemikiran dan Kiprah Dakwah Andi Mappetahang Fatwa'' (Skripsi Ihsan Suri di UIN Syarif Hidatullah Jakarta tahun 2010), ''Keterpilihan AM Fatwa Sebagai Anggota DPD RI Periode 2014-2019'' (Tesis Iqbal Syarifuddin di Universitas Indonesia tahun 2016), ''Dakwah Politik AM Fatwa'' (Skripsi Ridhallah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017). CW Watson, peneliti asal Inggris membuat publikasi khusus tentang AM Fatwa berjudul ''Criticism thought of AM Fatwa: An Indonesian Politician on Nasionalism, Politics, and Dakwah in Indonesia'' (versi Indonesia: Membaca AM Fatwa, 2008).

 

 

== Pendidikan ==

 

* {{id}} [http://www.amfatwa.com Situs resmi A.M. Fatwa]

* (Indonesia) https://twitter.com/AMFatwa

 

 

{{DEFAULTSORT:Fatwa, A. M.}}

[[Kategori:Tokoh dari Bone]]

[[Kategori:Tokoh Petisi 50]]

[[Kategori:Anggota DPR RI 2004–2009]]

[[Kategori:Anggota DPD 2009-2014]]

[[Kategori:Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]]