Monarki: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
→‎Penguasa monarki di Indonesia: Memperbaiki kesalahan yang ada
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Membalikkan revisi 26076122 oleh Ruanganpribadiku (bicara) huruf kapital dan kata hubung tidak tepat
Tag: Pembatalan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
 
(18 revisi perantara oleh 13 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 3:
{{Eksekutif}}
{{politik}}
'''Monarki''' (atau '''Kerajaan''') berasal dari bahasa [[Yunani]] ''monos'' (μονος) yang berarti satu, dan ''archein'' (αρχειν) yang berarti rajaRaja. '''Monarki''', '''Kerajaan''' atau '''Kedatuan''' merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang [[penguasa monarki]]. Monarki atau [[sistem pemerintahan kerajaan]] adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19, terdapat lebih 900 [[tahta]] kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa [[monarki mutlak|monarki yang mutlak]] dan selebihnya memiliki sistem [[monarki konstitusional]].
 
Perbedaan di antara [[penguasa monarki|Penguasa Monarki]] dengan [[presidenPresiden]] sebagai kepalaKepala negaraNegara adalah penguasaPenguasa monarkiMonarki menjadi kepalaKepala negaraNegara sepanjang hayatnya, sedangkan presidenPresiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-beberapa negara [[federasi]] seperti [[Malaysia]], penguasa monarki atau [[Yang dipertuan Agung]] hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasaPenguasa monarkiMonarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarkiMonarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah [[monarki konstitusional]], yaituyakni penguasa monarkiMonarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.
 
[[Monarki demokratis]] berbedabeda dengan konsep penguasa monarkiMonarki yang sebenarnyasebetulnya. Pada kebiasaannya penguasa monarkiMonarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarkiMonarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Misalkan Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaituyakni kerajaanMonarki konstitusionalKonstitusional sertadan monarkiMonarki [[demokrasi|demokratisDemokratis]].
 
BagiUntuk kebanyakan [[negara]], penguasa monarkiMonarki merupakan simbol kesinambungan sertadan kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarkiMonarki biasanya ketuaKetua agamaAgama sertadan [[panglimaPanglima]] besarBesar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di [[Malaysia]], Yang Dipertuan Agung merupakan ketuaKetua agamaAgama [[Islam]], sedangkan di [[Britania Raya|Britania]] dan negara di bawah naungannya, RatuRaja [[ElizabethCharles IIIII]] adalah Gubernur Agung [[Anglikan|Gereja Inggris]]. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketuaKetua agamaAgama tersebut adalah bersifat simbolis saja.
 
Selain [[penguasa monarki|Penguasa Monarki]], terdapat beberapa jenis kepalaKepala pemerintahanPemerintah yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti [[Maharaja]] dan [[Khalifah]].
 
== Penguasa monarki di Indonesia ==
Jabatan penguasa monarki dijabat secara turun temurun. CangkupanCakupan wilayah seorang penguasa monarki dari wilayah yang kecil misalnya desa adat (negeri) di Maluku, sebuah kecamatan atau distrik, sampai sebuah pulau besar atau benua ([[kekaisaran]]). Kepala adat turun temurun pada desa adat di Maluku yang disebut negeri dipanggil dengan sebutan raja. Raja yang menguasai sebuah distrik di Timor disebut liurai. Sebuah kerajaan kecil (kerajaan distrik) tunduk kepada kerajaan yang lebih besar yang biasanya sebuah [[Kesultanan]]. Kerajaan kecil sebagai cabang dari sebuah kerajaan besar tidak berhak menyandang gelar Sultan (Yang Dipertuan Besar), tetapi hanya boleh menyandang gelar [[Pangeran]], [[Pangeran Muda]], [[Pangeran Adipati]], atau [[Yang Dipertuan Muda]] walaupun dapat juga dipanggil dengan sebutan Raja. Sebagian wilayah kerajaan kecil (distrik) di Kalimantan diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada pihak-pihak yang berjasa kepada kolonial Belanda. Tidak semua bekas kerajaan dapat dipandang sebagai sebuah bekas negara (kerajaan). Kerajaan-kerajaan yang mempunyai perjanjian dengan pihak kolonial Belanda merupakan negara yang berdaulat di wilayahnya.
 
Contoh monarki di Indonesia:
: Jawa dan Madura
# [[Kesultanan Banten]] (Sultan Banten)
# [[Kasunanan Surakarta Hadiningrat]] (Sunan Surakarta)
# [[KesultananKasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat]] (Sultan Yogyakarta)
# [[Praja Mangkunegaran|Kadipaten MangkunegaranMangkunagaran]] (Pangeran Adipati MangkunegaraMangkunagara)
# [[Kadipaten Paku Alaman]] (Pangeran Adipati Paku Alam)
# [[Kesultanan CirebonKasepuhan]] (Sultan CirebonSepuh)
# [[Kesultanan Kanoman]] (Sultan Anom)
# [[Kesultanan Kacirebonan]] (Sultan Cerbon)
# [[Kaprabonan|Peguron Kaprabonan]] (Pangeran Adipati Kaprabonan)
# [[Kadipaten Sumenep]] (Pangeran Adipati Sumenep)
 
: Kalimantan
Baris 36 ⟶ 40:
 
: Sumatera
# [[Kesultanan Palembang Darussalam]]
# [[Kesultanan Deli]] (Sultan Deli)
# [[Kesultanan Langkat]] (Sultan Langkat)
Baris 44 ⟶ 49:
# [[Kesultanan Samudera Pasai]]
# [[Kesultanan Peureulak]]
 
: Sulawesi
# [[kesultananKesultanan Gowa]] (Karaeng Gowa/sultanSultan gowaGowa)
: Bali dan Nusa Tenggara
# [[Kerajaan Buleleng]]
# [[Kerajaan Karangasem]]
# [[Kesultanan Sumbawa]] (Sultan Sumbawa)
# [[Kerajaan Larantuka]]
 
== Gelar kepala negara di dunia ==
Baris 52 ⟶ 61:
 
=== Monarki ===
* [[Raja]], [[Ratu]] ([[Arab Saudi]], [[Eswatini]], [[Thailand]], [[Britania Raya]], [[Maroko]], [[Spanyol]], [[Kamboja]])
* [[Emir]] ([[Kuwait]], [[Qatar]])
* [[Kaisar]] ([[Jepang]])
Baris 60 ⟶ 69:
* [[Yang di Pertuan-agong]] ([[Malaysia]])
* [[Paus (Katolik Roma)|Paus]] ([[Vatikan]])
* [[Daftar presiden Uni Emirat Arab|Presiden]] ([[Uni Emirat Arab|Uni Emirat arab]])
*
*
 
== Lihat pula ==
Baris 78 ⟶ 90:
[[Kategori:Monarki| ]]
[[Kategori:Bentuk pemerintahan]]
[[Kategori:Politik]]
[[Kategori:Ideologi politik]]