Ratu (gelar): Perbedaan antara revisi

Istilah ratuRatu masih berkerabat dengan istilah Datu dan Latu (latuhalatLatuhalat = ratuRatu baratBarat). Istilah ratuRatu sesungguhnya merupakan bahasa asli [[Nusantara]], khususnya bahasa [[Jawa Kuno]]. Ratu berarti penguasa atau pemimpin suatu kelompok dan gelar ini tidak memandang jenis kelamin. [[Prasasti Canggal]] misalnya, menyebut raja pertama [[Mataram Hindu]] sebagai "Rake Mataram Sang Ratu Sanjaya". Dalam sejarah [[Kerajaan Singhasari]] terdapat nama [[Mahisa Campaka]] yang menjabat sebagai "Ratu Angabhaya". BaikEntah [[Sanjaya]] maupunataupun [[Mahisa Campaka]] adalah nama laki-lakilelaki. Namun keduanya masing-masing bergelar "ratuRatu". Hal itu menunjukkan kalau "ratuRatu" tidak harus identik dengan perempuan.

Seiring berjalannya waktu, kebudayaan [[Hindu]] semakin berkembang di bumi [[Indonesia]]. Istilah "rajaRaja" yang berasal dari [[bahasa Sanskerta]] mulai menggantikan penggunaanpemakaian gelar ratuRatu. Istilah ratuRatu bergeser menjadi terkesan [[femininFeminin]] dan bersinonimsinonim dengan '''raniRani'''.

Tidak diketahui dengan pasti kapan istilah ratuRatu mulai dipakai kaumuntuk perempuan. Naskah [[Babad Tanah Jawi]] yang ditulis pada abad ke-17 mulai membedakanbedakan penggunaanpemakaian gelar jabatan, yaituyakni untuk perempuan digunakandipakai istilah ratuRatu, misalnya [[Ratu Kalinyamat]] atau [[Ratu Pembayun]], sedangkan untuk laki-lakilelaki digunakandipakai istilah "sultanSultan", "prabuPrabu", "pangeranPangeran", "panembahanPanembahan", atau "sunanSunan".

Akan tetapiTetapi tidak sepenuhnya istilah ratuRatu tergeser oleh rajaRaja. Meskipun raja-rajaPara Raja [[Jawa]] zaman sekarang menggunakanmemakai gelar [[sultanSultan]] atau [[sunanSunan]], namuntetapi [[bahasa Jawa]] untuk istilah [[istana]] tetap menggunakanmemakai kata [[keratonKeraton]] yang berasal dari kata "ke-ratu-an", yang berarti tempat tinggal ratuRatu.

Dalam konteksnya sebagai [[penguasa monarki|Penguasa Monarki]], ratuRatu adalah padanan dari gelar [[Raja (gelar)|rajaRaja]], dan merujuk padake wanita yang memimpin kerajaanKerajaan. Sepanjang sejarah, jumlah ratuRatu jauh lebih sedikit daripada rajaRaja. Hal ini karena banyak kebudayaan di masa lalulampau yang memandang bahwa kepemimpinan dan ranah masyarakat umum menjadi wilayah kaum pria.

Dalam [[hukum SalikSali]] yang dianut banyak monarkiMonarki di Eropa, dinyatakan secara jelas bahwa wanita tidak mendapat tempat dalam masalah pewarisan takhta.<ref>Cave, Roy and Coulson, Herbert. ''A Source Book for Medieval Economic History'', Biblo and Tannen, New York (1965) p.&nbsp;336</ref> Selain itu, terdapat pula prinsip yang dianut kebanyakan masyarakat bahwa kepemilikan wanita akan lebur saat menikah dengan kepemilikan suaminya, dan hal ini menjadikan wanita yang telah menikah tidak memiliki hak kepemilikan ataspribadi namanyayang sendirisangat terbatas.<ref name="Emanuel">{{cite book|title=Property |last=Emanuel |first=Steven L. |date=2004 |publisher=Aspen Publishers, inc. |location=New York |pages=121}}</ref> Kepemilikan ini termasuk dalam masalah gelar. Saat seorang wanita naik takhta sebagai ratuRatu dan kemudian menikah, suaminya akan menjadi rajaRaja dan memiliki wewenang untuk mengatur kerajaan, menjadikan sang suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istrinya. Prinsip ini disebut ''jure uxoris''. Seiring berjalannya waktu, beberapa pengecualian dibuat. Saat [[Mary I dari Inggris|Mary I]] yang saat itu menjadi Ratu Inggris menikah dengan [[Felipe II dari Spanyol|Felipe II]], Raja Spanyol, dibuat perjanjian agar kekuasaan Felipe di Inggris tidak terlalu kuat mengungguli Mary. Saudari sekaligus penerus Mary, [[Elizabeth I dari Inggris|Elizabeth I]], menghindarihindari polemik ini dengan tidak menikah seumur hidupnya. Saat gerakan hak asasi wanita semakin meningkat, akhirnya wanita pada akhirnya memiliki kepemilikan atasuntuk namanya sendiri di masa modern inisekarang. Terkait gelar, saat wanita menjadi ratuRatu, suaminya akan dianugerahi gelar pangeran,Pangeran dan bukan rajaRaja sebagaimana di abad pertengahan, menghindarihindari agar kedudukan sang pria tidak lebih tinggi dari ratuRatu itu sendiri. Di masa modern ini, hampir semua monarkiMonarki di Eropa telah mengubahubah aturan pewarisan takhtanya menjadi primogenitur mutlak, yang menyatakan bahwa takhta akan diwariskan kepadake anak pertamakesatu tanpa memandang jenis kelamin.

Di Asia Timur sendiri, hanya ada sejumlah wanita yang menjadi penguasaPenguasa monarkiMonarki. Jepang memiliki delapan wanita yang menjadi kaisarinaMaharani. Namun saat Jepang mengadopsiadopsi sistem pewarisan takhta Prusia padadi [[Zaman Meiji]], wanita tidak diperkenankan lagi untuk menjadi kaisarinaMaharani. Saat Kerajaan Silla di bawah kepemimpinan [[Seondeok dari Silla|Ratu Seondeok]], salah satu dari pejabat tinggi kerajaan melakukan pemberontakan dengan alasan "pemimpin wanita tidak dapatbisa memimpin negara." (女主不能善理).<ref>* [http://english.historyfoundation.or.kr/?sub_num=32 (7. Silla and Wa) - ''Bidam''] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20111005152946/http://english.historyfoundation.or.kr/?sub_num=32 |date=October 5, 2011 }}</ref>

Pada abad ketiga belas, dunia Islam menyaksikan dua wanita yang menjadi penguasaPenguasa monarkiMonarki. Di [[Kesultanan Delhi]], Sultan Iltutmish menjadikan putrinyaputri dia, Raziya, putriPangerani/Puteri mahkotaMahkota, suatu hal yang tidak lazim di masa itu. Para bangsawan sepeninggal Iltutmish mengabaikanabaikan pencalonan itu dan memilih Rukn ud din Firuz sebagai sultanSultan. Namun terbukti bahwa Firuz tidak cocok untuk menjadi seorang penguasa, terlebih saatwaktu itu ibunyaibu dia justru memegang kendalikontrol negara dengan tangan besi. Sepeninggal Firuz, barulah Raziya dinobatkan sebagai sultanSultan. Di Mesir, Syajar Ad Durr yang merupakan jandaJanda Sultan Mesir terdahulu naik takhta padadi 1250. Namun Khalifah Al-Mus'tashim tidak memberiberi restu terhadapnyake dia, sehingga takhta selanjutnya diberikan kepadake Izzuddin Aybak yang kemudian menjadi suami Syajar Ad Durr.<ref>Al-Maqrizi, p.463/vol.1</ref> Meskipun begitu, beberapa kesultanan diKesultanan luar Timur Tengah cenderung lebih longgar terhadap kepemimpinan wanita. Maladewa memiliki lima sultanahSultanah, [[Kesultanan Samudera Pasai|Samudera Pasai]] memiliki satu sultanah,Sultanah dan [[Kesultanan Aceh|Aceh Darussalam]] pernah diperintah empat sultanahSultanah berturut-turut.

Meskipun demikian, tidak setiap monarki diMonarki masa lampau membatasibatasi kepemimpinan wanita. Di Majapahit, [[Tribhuwana Wijayatunggadewi|Tribhuwana Tunggadewi]] dapatbisa mewarisi takhta menjadi maharaniMaharani saat saudaranya mangkat tanpa memiliki keturunan.

Di [[Cirebon]] dan [[Banten]], keturunan [[bangsawan]] perempuan yang masih memiliki jalur keturunan dari [[Kesultanan BantenSultan]] menggunakan gelar ratu. Di [[daerah Banjar]], anak-anak perempuan raja yang berkuasa menyandang gelar ratu, misalnya [[Ratu Intan]], [[Ratu Zaleha]] dan sebagainya, dan untuk anak lelaki raja bergelar pangeran. Gelar ratu juga pernah dipakai sebagai nama lain untuk sultan, misalnya Ratu Lama, [[Ratu Anum]], tetapi belakangan lebih populer dipakai [[Sultan]] atau [[Panembahan]]. Di [[Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat|Kesultanan Yogyakarta]] dan [[Kasunanan Surakarta]], selain digunakan untuk permaisuri atau istri utama raja atau sultan, ratu juga digunakan untuk putri raja dengan permaisuri tatkala sudah dewasa.

* [[KaisarinaPangeran]]