Direktorat Jenderal Kebudayaan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
LaninBot (bicara | kontrib)
k Perubahan kosmetik tanda baca
Dhanuxz (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
(34 revisi perantara oleh 20 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Kotak info eselon I
| nama = Direktorat Jenderal Kebudayaan
| kementerian/lembaga = [[Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan KebudayaanTeknologi Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,<br>Riset, dan Teknologi]]
| logo = [[Berkas:LambangLogo Kemdikbudof Ministry of Education and Culture of Republic of Indonesia.pngsvg|180px]]
| ukuran_logo =
| keterangan_logo =
Baris 19:
| eselonI = Direktur Jenderal
| nama_eselonI = [[Hilmar Farid]]
| sekretaris = Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
| nama_sekretaris = Fitra Arda
| eselonII = <!--diisi Direktur/Asisten Deputi/Inspektur atau jabatan lain setingkat eselon II-->
| eselonII_1 = <!--diisiDirektur denganPerfilman, namaMusik, jabatandan eselon II-->Media
| nama_eselonII_1 = <!--diisiAhmad dengan nama pejabat eselon II-->Mahendra
| eselonII_2 = Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
| nama_eselonII_2 = Irini Dewi Wanti
| eselonII_3 = Direktur Pelindungan Kebudayaan
| nama_eselonII_3 = Judi Wahjudin
| eselonII_4 = Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
| nama_eselonII_4 = Restu Gunawan
| eselonII_5 = Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
| nama_eselonII_5 = Sjamsul Hadi
| eselonII_6 =
| nama_eselonII_6 =
Baris 47:
}}
 
'''Direktorat Jenderal Kebudayaan''' (atau biasa disingkat menjadi '''Ditjenbud'''), adalah unsurunit pelaksana yang beradautama di bawahlingkungan dan[[Kementerian bertanggungPendidikan, jawabKebudayaan, kepadaRiset, Menteridan PendidikanTeknologi danRepublik KebudayaanIndonesia]] dan mempunyaiyang tugasbertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
 
Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Kebudayaan juga memiliki 23 unit [[Balai Pelestarian Kebudayaan]] yang tersebar di seantero Indonesia.
 
== Sejarah ==
=== Masa Kolonial ===
==== Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ====
''Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen'' adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh suatu himpunan masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap kesenian dan kebudayaan. Lembaga ini mendapat pengakuan dan memperoleh subsidi dari Pemerintah VOC dan Pemerintah Hindia Belanda. ''Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen'' didirikan pada tanggal 24 April 1778 dan memiliki tujuan sebagaimana yang dinyatakan dalam ''Statuten'' Pasal ''2,'' “Memajukan pengetahuan-pengetahuan kebudayaan, sejauh hal-hal ini berkepentingan bagi pengenalan kebudayaan di Kepulauan Indonesia dan kepulauan sekitarnya”.
 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka ''Genootschap'' melakukan pemeliharaan museum termasuk perpustakaan; mengusahakan majalah-majalah dan melakukan pengumpulan penulisan-penulisan dari ''Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,'' mengadakan penelitian dan memberikan penerangan-penerangan bagi Pemerintah Hindia Belanda.
Baris 66 ⟶ 68:
 
==== Permuseuman ====
Pendirian museum, menghimpun koleksi benda-benda purbakala, keramik, naskah-naskah kuno, numismatik, dan berbagai benda lainnya merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian ''Genootschap''. Salah satu pendiri ''Genootschap,'' J.C.M. Rademacher menyumbangkan sebuah rumah di Kalibesar di Kota Lama Batavia dan menyumbangkan sejumlah peralatan ilmu alam, batu-batuan, hasil pertambangan, alat-alat musik dan buku-buku untuk dijadikan museum .<ref>[{{Cite web |url=https://munas.kemdikbud.go.id/mw/index.php?title=Halaman_Utama |title=Ensiklopedia Museum Nasional] |access-date=2019-02-15 |archive-date=2019-02-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190202211956/https://munas.kemdikbud.go.id/mw/index.php?title=Halaman_Utama |dead-url=yes }}</ref>.
 
Pada masa Pemerintah Kolonial Inggris (1811-1816) ''Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen'' berganti nama menjadi ''Literary Society.'' Letnan Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles menjadi direksi di lembaga tersebut.
Baris 78 ⟶ 80:
 
==== Java Instituut ====
''Javaansche Instituut'' berdiri pada tanggal 4 Agustus 1919 oleh sebuah himpunan yang yang mendapat persetujuan Pemerintah. Tujuan pendirian ''Javaansche Instituut'' ialah untuk memajukan dan mengembangkan kebudayaan pribumi yang dalam arti luas untuk memajukan kebudayaan Jawa, Madura dan Bali. Dalam perjalanannnya ''Javaansche Instituut'' bubar tanggal 4 Agustus 1948.
 
Selain lembaga-lembaga kebudayaan tersebut, terdapat pula lembaga-lembaga lainnya seperti ''Vereenigingen'' (Perhimpunan-Perhimpunan), ''Volkslectuur'' (Balai Pustaka, Lembaga-lembaga Pendidikan dan terjadi pula Kongres Kebudayaan yang dimulai tahun 1918 hingga tahun selanjutnya. Kongres tersebut mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kebudayaan.
Baris 173 ⟶ 175:
 
== Tugas Pokok dan Fungsi ==
Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
Tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan ialah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Direktorat Jenderal Kebudayaan menjalankan fungsi:
# Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan,; perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
# PelaksanaanPenyusunan kebijakannorma, distandar, bidang pembinaanprosedur, dan kriteria di bidang pelestarian kesenian,cagar sejarah,budaya dan tradisipemajuan kebudayaan;
# Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatanpelestarian pemahamancagar nilai-nilai kesejarahanbudaya dan wawasanpemajuan kebangsaankebudayaan;
# Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
# Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya nasional dan dunia, dan museum nasional,pembinaan dan perizinan perfilman nasional, promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya antar daerah dan antar negara, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan;
# Perumusan pemberian izin di bidang perfilman;
# Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
# Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah,pelestarian cagar budaya, permuseuman,dan warisan budaya, danpemajuan kebudayaan lainnya;
# Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah,pelestarian cagar budaya, permuseuman,dan warisan budaya, danpemajuan kebudayaan lainnya;
# Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan
# Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
 
== Struktur Organisasi ==
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas:
Bentuk kelembagaan bidang kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan VII tidak mengalami perubahan, meskipun terjadi 'kerancuan' karena dibentuk 2 departemen dengan bidang sasaran kegiatan yang sama-sama, yaitu kebudayaan. Kedua departemen itu adalah (1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan (2) Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya. Pembagian tugas antara kedua departemen itu dibatasi dengan kriteria ''"hulu"dan "hilir<nowiki>''</nowiki>.''
# Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
# Direktorat Perfilman, Musik, dan Media
# Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
# Direktorat Pelindungan Kebudayaan
# Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
# Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
 
== Daftar Direktur Jenderal ==
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menitikberatkan misinya untuk melakukan pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan kebudayaan atau diistilahkan menangani kegiatan yang bersifat ''"hulu".'' Sementara itu, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya menitikberatkan misinya untuk memanfaatkan kekayaan budaya bang sa sebagai objek daya tarik bagi para wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) atau diistilahkan menangani kegiatan yang bersifat ''"hilir<nowiki>''</nowiki>.''
# RM. Indro Soegondho (Menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan pada (1966-1968)
 
Posisi Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap sama seperti sebelumnya. Demikian pula halnya dengan struktur organisasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat Daerah masih tetap sama. Struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (3) Direktorat Kesenian; (4) Direktorat Permuseuman; (5) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (6) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan membina secara teknis keberadaan Pusat-pusat, yaitu: (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasion a I. Di tingkat Daerah, struktur organisasi juga masih tetap sama, yaitu terdiri atas bidang-bidang: (1) Bidang Kesenian; (2) Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan; (3) Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional.
 
Selajutnya, di tingkat Kabupaten/Kota Madia, terdapat Seksi Kebudayaan. Unit ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan seluruh aspek kebudayaan, yaitu: Nilai Budaya, Kesenian, Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Permuseuman, Kebahasaan dan Kesastraan, serta Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Madia. Sementara itu, untuk tingkat Kecamatan terdapat jabatan yang disebut Penilik Kebudayaan. Unit ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan segala aspek kebudayaan Nilai Budaya, Kesenian, Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Permuseuman, Kebahasaan dan Kesastraan, serta Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di seluruh wilayah Kecamatan.
 
Bila dibandingkan dengan bobot tanggung jawab di tingkat provinsi yang memiliki tiga bidang dan seksi-seksi, maka bobot tanggung jawan di tingkat kabupaten/kotamadia dan kecamatan cukup berat, karena pada kedua unit itu tidak dilengkapi dengan staf yang cukup. Pada keduanya tidak dilengkapi dengan subseksi atau urusan, bahkan tidak jarang mereka hanya bekerja seorang diri. Dalam tahun 1999 dibentuk Kabinet Reformasi, dan terjadi perubahan nomenklatur di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang lahir sejak tahun 1966, diganti menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Meskipun ada perubahan, namun posisi Direktorat Jenderal Kebudayaan masih dapat dipertahankan tetap ada dan bersatu dengan bidang pendidikan, tetapi dalam struktur organisasinya mengalami perubahan agar tidak terjadi kerancuan dengan susunan organisasi dan nomenklatur di Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya.
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas:
# Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan;
# Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
# Direktorat Kesenian;
# Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;
# Direktorat Sejarah;
# Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya;<ref>[http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/sites/default/files/permendikbud_tahun2015_nomor011.pdf Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan]</ref>
 
=== Daftar Unit Kerja ===
Museum, yaitu:
# Museum Nasional
# Museum Kebangkitan Nasional
# Museum Benteng Vredeburg
# Museum Kepresidenan Balai Kirti
# Museum Basoeki Abdullah
# Museum Sumpah Pemuda
# Museum Naskah Proklamasi
 
Sedangkan unit kerja vertikal di daerah meliputi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Balai Konservasi Borobudur, dan Balai Pelestarian Situs Manusia Purbakala Sangiran.Terdiri dari:
 
BPNB, terdiri dari:
# Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
# Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat
# Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon
# Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
# Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatra Utara
# Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura
# Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
# Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara
# Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatra Barat
# Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat
# Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang
 
BPCB, terdiri dari:
# Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
# Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta
# Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur
# Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
# Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
# Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatra Utara
# Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
# Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar
# Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda
# Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
# Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi
# Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate
 
- Balai Konservasi Borobudur
 
- Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran
 
Berdasarkan Pasal 8 Permendikbud Nomor 40 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), terdapat perubahan nomenklatur untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|'''Nomor'''
|'''Sebelum'''
|'''Sesudah'''
|-
|1
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
|-
|2
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat
|-
|3
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon
|-
|4
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatra Utara
|-
|5
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura
|-
|6
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
|-
|7
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara
|-
|8
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatra Barat
|-
|9
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat
|-
|10
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang
|-
|11
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
|Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
|}
Berdasarkan Pasal 8 Permendikbud Nomor 30 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), terdapat perubahan nomenklatur untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|'''Nomor'''
|'''Sebelum'''
|'''Sesudah'''
|-
|1
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
|-
|2
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta
|-
|3
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur
|-
|4
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
|-
|5
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatra Utara
|-
|6
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
|-
|7
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatra Barat
|-
|8
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
|-
|9
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Utara
|-
|10
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi
|-
|11
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate
|Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara
|}
=== Alamat UPT dan Satker ===
'''DKI JAKARTA'''
 
1. Direktorat Kesenian
 
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270
 
Telepon: (021) 5725046, 5725534
 
2. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
 
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270
 
Telepon: (021) 5725547
 
3. Direktorat Sejarah
 
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270
 
Telepon: (021) 5725044-5725539, Fax: (021) 5725044
 
4. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
 
Kompleks Kementerian Penddikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270.
 
Telepon: (021) 5725512, 5725531
 
5. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya
 
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270.
 
Telepon: (021) 5725047, 5725564
 
6. Galeri Nasional Indonesia
 
Jl. Medan Merdeka Timur no. 14, Jakarta 10110
 
Telepon: (021) 34833955, 3441748, 34833954
 
7. Museum Basoeki Abdullah
 
Jl. Keuangan 1 no. 19 A Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
 
Telepon: (021) 75911870, 691483
 
8. Museum Kebangkitan Nasional
 
Jl. Abdul Rachman Saleh no.26 Jakarta 10410
 
Telepon: (021) 3847975, 34830033
 
9. Museum Nasional
 
Jl. Medan Merdeka Barat 12, Jakarta Barat 10110
 
Telepon: (021) 3447778, 3868172
 
10. Museum Sumpah Pemuda
 
Jl. Kramat Raya 106 10420
 
Telepon: (021) 3103217, 3154546
 
11. Museum Naskah Proklamasi
 
Jl. Imam Bonjol no.1 Menteng, Jakarta
 
Telepon: (021) 3144743
 
'''JAWA TENGAH'''
 
1. Balai Konservasi Borobudur
 
Jl. Badrawati Borobudur Magelang 56553
 
Telepon: (0293) 788175, 78825
 
2. Balai Pelestarian Situs Manusia Purbakala Sangiran
 
Jl. Sangiran KM 4, Krikilan, Kalijambe Sragen, Jawa Tengah 57275
 
Telepon: (0271) 7060519, 6811495, 6811432
 
3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
 
Jl. Manisrenggo Km. 1
 
Telepon: (0274) 496413
 
'''DIY YOGYAKARTA'''
 
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
 
Jalan Brigjen Katamso no.139 (Dalem Jayadipuran) Yogyakarta 55152
 
Telepon: (0274) 373241
 
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta
 
Jl. Yogya – Solo Km 15, Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
 
Telepon: (0274) 496419
 
3. Museum Benteng Vredeburg
 
Jl. Jenderal Ahmad Yani no. 6 Yogyakarta, 55122
 
Telepon: (0274) 510996
 
'''JAWA BARAT'''
 
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung
 
Jalan Cinambo no.136, Ujungberung, Bandung 42094
 
Telepon: (022) 7804942
 
2. Museum Kepresidenan Balai Kirti
 
Jl. Insinyur H. Juanda no.1 Bogor
 
Telepon: (0251) 7561701
 
'''JAWA TIMUR'''
 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur
 
Jalan Majapahit no. 141-143, Trowulan, Mojokerto
 
Telepon: (0321) 495515
 
'''BANTEN'''
 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
 
Jalan Letnan Djidun, Serang, Banten
 
Telepon: (0254) 201575, 203428
 
'''MALUKU'''
 
Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon
 
Jalan Jenderal Achmad Yani 6/21, Ambon
 
Telepon: (0911) 322718
 
'''BALI'''
 
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
 
Jalan Dalung- Abian Base no. 107, Kuta Utara, Badung, Bali 80361
 
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar
 
Jalan Tampaksiring, Bedulu, Gianyar, Bali
 
Telepon: (0361) 942347
 
'''NANGGRO ACEH DARUSSALAM'''
 
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
 
Jalan Twk. Hasyim Banta Muda no.17 Banda Aceh, 23123 NAD
 
Telepon: (0651) 23226, 24216 Fax: (0651) 23226
 
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh
 
Jalan Teuku Umar No.1 Banda Aceh. NAD
 
Telepon: (0651) 45306, 45171
 
'''PAPUA'''
 
Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura
 
Jalan Raya Sentani, Waena Jayapura 99358
 
Telepon: (0967) 571089
 
'''SULAWESI SELATAN'''
 
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
 
Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Tala Sapang, Makassar, Sulawesi Selatan
 
Telepon: (0411) 885119
 
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar
 
Jalan ujungpandang no.1, Kompleks Benteng, Makassar 90111, Sulawesi Selatan
 
Telepon: (0411) 331117, 3621701
 
'''SULAWESI UTARA'''
 
Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara
 
Jalan Brigjen Katamso, Kel. Bumi Beringin, Kec. Weneng, Sulawesi Utara
 
Telepon: (0431) 864926
 
'''SUMATERA BARAT'''
 
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatra Barat
 
Jl. Raya Belimbing no.16 A, Kuraji Padang, Sumatra Barat 25157
 
Telepon: (0751) 496181
 
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar
 
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Kotak Pos 29, Pagaruyung, Batusangkar, Sumatra Barat
 
Telepon: (0752) 72322, 71953
 
'''KALIMANTAN BARAT'''
 
Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat
 
Jalan Letjen Sutoyo, Pontianak 78121
 
Telepon: (0561) 737906
 
'''KALIMANTAN TIMUR'''
 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
 
Jalan Kadrie Oening no.99, Samarinda 75124, Kalimantan Timur
 
Telepon: (0541) 737676
 
'''KEPULAUAN RIAU'''
 
Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang
 
Jalan Pramuka no. 7 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
 
Telepon: (0771) 22753
 
'''GORONTALO'''
 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
 
Jalan Jeruk no.100 RT. 002/02, Kota Gorontalo, 96128
 
Telepon: (0435) 821070
 
'''JAMBI'''
 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi
 
Jalan Samarinda, Jambi
 
Telepon: (0741) 40126
 
'''MALUKU UTARA'''
 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara
 
Jalan Jeruk no.12, Kota Ternate, Kelurahan Ubo-ubo Maluku Utara
 
Telepon: (0921) 3122517
 
== Daftar Direktur Jenderal Kebudayaan ==
# Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (Menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan sejak 1968-1978)
# Prof. Dr. Haryati Soebadio (Menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan sejak 1978-1988)
# Drs. (Gusti BandoroBendoro PangerangPangeran Haryo) GBPH. Poeger (Menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan sejak 1988-1993)
# Prof. Dr. Edi Sedyawati (Menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan sejak 1993-1998)
# Dr. I Gusti Ngurah Anom (Menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan sejak 1998-1999)
# Prof. Kacung Marijan PhD (Menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan sejak 2012-2015)
# Hilmar Farid PhD (Menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan sejak 201631 Desember 2015-sekarang)<ref>[https://nasional.tempo.co/read/732311/hilmar-farid-jadi-dirjen-kebudayaan-siapa-dia]
 
== Referensi ==
Baris 624 ⟶ 209:
 
{{Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI}}
{{indo-stub}}
 
[[Nunus Supardi. 2013. Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah dari Masa ke Masa.]]
[[Kategori:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia| API]]
[[Nunus Supardi. 2016. Melacak Jejak Direktur Jenderal Kebudayaan]]
 
[[Kategori:Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia| API]]
[[Kategori:Daftar Eselon I]]