Wikipedia

Perdana Menteri Malaysia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Maulana.AN (bicara | kontrib)
Peninjau
3.139 suntingan
k Membalikkan revisi 18894832 oleh 182.1.231.177 (bicara) Vandalisme
Tag: Pembatalan
Tsalavana (bicara | kontrib)
124 suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(77 revisi perantara oleh 36 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Tentang||daftar|Daftar Perdana Menteri Malaysia}}
{{Infobox officialJabatan postPolitik
| post = Perdana Menteri▼
| bodypost = ''Yang Amat Berhormat''<br>(YAB)Perdana Menteri Malaysia
▲| postbody = Perdana Menteri
| nativename = {{Infobox |subbox=yes |bodystyle=font-size:90%;font-weight:normal;
| rowclass1 = mergedrow | label1 = [[Abjad Jawi|Jawi]]: | data1 = {{lang|ms|{{Script|Arab|ڤردان منتري مليسيا}}}}
| rowclass2 = mergedrow | label2 = [[Bahasa Mandarin|Mandarin]]: | data2 = {{lang|zh|马来西亚首相}}
| rowclass3 = mergedrow | label3 = [[Bahasa Tamil|Tamil]]: | data3 = {{lang|ta|மலேசியப் பிரதமர்}}
}}
| insignia = Coat of arms of Malaysia.svg
| insigniasize = 150px
| insigniacaption = [[Lambang Malaysia|Lambang Jabatan]]
| flag = <!-- Office-of-Prime-Minister-Of-Malaysia.png -->
| flagsize =
| flagcaption =
| image = MuhyiddinAnwar YassinIbrahim (51087589446)09012023 (cropped).jpg
| imagesize = 188px
| incumbent = [[MahiaddinAnwar Md.Ibrahim|Dato' YasinSeri Diraja Haji Anwar Ibrahim]]
| incumbentsince = 124 MaretNovember 20202022
| department = [[Pemerintah Malaysia]]<br />[[DepartemenSekretariat Perdana Menteri (Malaysia)|DepartemenSekretariat Perdana Menteri]]
| style = [[Gelar kehormatan melayu|Yang Amat Berhormat]]<br /><small>(Yang Terhormat)</small> <br/>''kecuali ditentukan''
| status = [[Kepala Pemerintahanpemerintahan]]
| member_of = {{unbulleted list|[[Kabinet Malaysia|Kabinet]]<br />|Dewan Keuangan Nasional<br|[[Dewan />Keamanan Nasional Malaysia|Dewan Keamanan Nasional]]|[[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]]}}
| reports_to = [[Parlemen Malaysia|Parlemen]]
| residence = [[Seri Perdana]], [[Putrajaya]]
| seat = [[Perdana Putra]], [[Putrajaya]]
| nominator =
| appointer = [[Yang di-Pertuan Agong]] (Raja Malaysia)
| termlength = 5 tahun atau kurang, dapat diperbaruidilanjutkan sekaliuntuk (sambilperiode memerintahkan kepercayaan [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]] dengan Pemilihan Umum yang diadakan tidak lebih dari lima tahun terpisah)berikutnya
| constituting_instrument = [[Konstitusi Malaysia]]
| formation = {{start date and years ago|df=yes|1957|08|31}}
| inaugural = [[Tunku Abdul Rahman]]
| salary = 22,826.65 [[Ringgit]] per bulan<ref>{{cite web|url=http://cpps.org.my/images/articles/Fact%20Sheet%20Remuneration%20of%20Elected%20Officials%20in%20Malaysia.pdf|title=CPPS Policy Factsheet: Remuneration of Elected Officials in Malaysia|publisher=Centre for Public Policy Studies|accessdate=11 Mei 2016|format=PDF|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160511013733/http://cpps.org.my/images/articles/Fact%20Sheet%20Remuneration%20of%20Elected%20Officials%20in%20Malaysia.pdf|archivedate=11 May 2016|url-status=dead}}</ref>
| website = {{URLOfficial website|http://www.pmo.gov.my/}}
}}
 
'''Yang Amat Berhormat (YAB) Perdana Menteri Malaysia''' adalah([[Tulisan Jawi|Jawi]]: ڤردان منتري مليسيا) adalah [[kepala pemerintahan]] tertinggi di [[Malaysia]]. Secara struktural, Perdana menteriMenteri memimpin cabang [[Eksekutif (pemerintahan)|eksekutif]] dan [[pemerintahKabinet federalMalaysia|kabinet]] di pemerintahan federal. [[Yang di-Pertuan Agong]] menunjukakan mengesahkan dan melantik seorang [[Anggotaanggota parlemen|anggota Parlemen]]yang (MP)memiliki yang,dukungan menurutdan pendapatnya,kepercayaan kemungkinanmayoritas besardari akanfraksi-fraksi memerintahkanyang kepercayaanada mayoritasdi anggota[[Dewan parlemen,Rakyat perdanaMalaysia|Dewan menteri,Rakyat]]. biasanyaAnggota pemimpin[[Dewan partaiNegara memenangkanMalaysia|Dewan kursiNegara]] terbanyaktidak dalamdapat pemilihandiusung umumdan didukung sebagai Perdana Menteri.
 
Sejak kemerdekaan, Perdana Menteri umumnya selalu dijabat oleh anggota [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu]] (UMNO), komponen utama dari [[Barisan Nasional (Malaysia)|Barisan Nasional]] (sebelumnya dikenal sebagai [[Partai Perikatan (Malaysia)|Partai Perikatan]] sampai 1974). Pasca [[Pemilihan umum Malaysia 2018|Pemilu Legislatif 2018]], jabatan ini mencetak sejarah baru, di mana mantan Perdana Menteri [[Mahathir Mohamad]] kembali menduduki kekuasaan setelah 15 tahun pensiun dari dunia politik. Dia diusung oleh [[Pakatan Harapan]] (PH) dan merupakan Perdana Menteri pertama yang menjabat secara tidak berturut-turut.
 
Mundurnya Mahathir pada 24 Februari 2020 memunculkan [[Krisis politik Malaysia 2020–2022|krisis politik]] yang menyebabkan PH jatuh dari kekuasaan. [[Muhyiddin Yassin]] dari [[Partai Pribumi Bersatu Malaysia]] didukung oleh [[Barisan Nasional (Malaysia)|Barisan Nasional]] (BN), [[Partai Islam Se-Malaysia]] (PAS), [[Gabungan Partai Sarawak]] (GPS), dan [[Partai Bersatu Sabah]] (PBS), serta menyepakati pembentukan koalisi baru, yakni [[Perikatan Nasional]] (PN). Krisis politik terus berlangsung ketika UMNO menolak untuk bergabung dengan PN hingga menjatuhkan posisi Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dia menjadi Perdana Menteri tersingkat Malaysia yang menjabat selama 17 bulan. BN kembali memimpin pemerintah federal di bawah kepemimpinan [[Ismail Sabri Yaakob]] seusai Muhyiddin mundur.<ref name=":5">{{Cite web|date=2021-08-20|title=Ismail Sabri appointed 9th prime minister|url=https://www.malaysiakini.com/news/587983|access-date=2021-08-20|website=Malaysiakini|language=en}}</ref>
 
Ismail Sabri merupakan perdana menteri pertama dari UMNO yang berbeda dengan pendahulunya. Secara tradisi, Perdana Menteri Malaysia merangkap jabatan sebagai presiden partai maupun ketua umum koalisi, seperti halnya [[Najib Razak]] yang menjadi [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu#Presiden|Presiden UMNO]] sekaligus [[Barisan Nasional (Malaysia)|Ketua Umum Barisan Nasional]] selama dirinya menjabat perdana menteri. Pada [[Pemilihan umum Malaysia 2022|pemilihan umum 2022]], UMNO tidak lagi mengusung sang presiden sebagai calon perdana menteri, melainkan dari wakil presidennya, yakni Ismail Sabri Yaakob.<ref>{{Cite web|date=2022-04-14|title=Pemimpin UMNO, komponen BN sokong Ismail Sabri calon PM PRU15|url=https://www.sinarharian.com.my/article/198023/BERITA/Politik/Pemimpin-UMNO-komponen-BN-sokong-Ismail-Sabri-calon-PM-PRU15|access-date=2022-04-17|website=[[Sinar Harian]]|language=ms}}</ref>
 
== Pelantikan ==
Menurut [[Konstitusi Malaysia|Konstitusi Federal]], [[Yang di-Pertuan Agong]] pertama-tamaperlu harusmengangkat menunjukdan melantik seorang perdana menteri untuk memimpin [[Kabinet Malaysia|Kabinet]]. Perdana menteri harus menjadi anggota [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]], dan yang dalammemiliki penilaiankepercayaan keagungannyamayoritas cenderungdari memerintahkanpara kepercayaananggota mayoritasparlemen anggotauntuk Dewanmenjabat itusebagai perdana menteri yang memimpin [[Kabinet Malaysia|kabinet]]. OrangSetiap yang inimenjabat harusadalah warga negara Malaysia, tetapi tidak dapat memperoleh kewarganegaraan mereka dengan cara naturalisasi atau pendaftaran. Yang di-Pertuan Agong akanjuga menunjukberhak melantik menteri laindan baikwakil darimenteri yang menjadi anggota Dewan Rakyat ataumaupun [[Dewan Negara]] (Senat)selaku dengansenator yang telah ditunjuk saranoleh perdana menteri.▼
 
PerdanaSeorang perdana menteri danbersama menteridengan anggota kabinetnya harus mengambil danwajib berlanggananmelakukan sumpah jabatan dan sumpah kesetiaan, serta sumpah kerahasiaan di hadapan Yang di-Pertuan Agong sebelum mereka dapat menjalankan fungsitugas jabatan. KabinetAnggota kabinet bertanggung jawab secara kolektif kepada [[Parlemen Malaysia]]. Para anggota Kabinetdan tidak boleh memiliki kantor laba, danserta terlibat dalam perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun yang akan menyebabkan [[konflik kepentingan]]. [[Departemen Perdana Menteri (Malaysia)|Departemen Perdana Menteri]] (kadang-kadang disebut sebagaijuga "Kantor Perdana Menteri") adalah badan dan kementerian, di mana perdana menteri menjalankan fungsi dan kekuasaannya.▼
 
Bagi setiap menteri dan wakil menteri tetap memegang jabatan sesuai kehendak Yang di-Pertuan Agong, kecuali yang bersangkutan telah diberhentikan atau mengundurkan diri dari kabinet. Apabila pemerintah tidak dapat mengesahkan anggaran di Dewan Rakyat atau ketika Dewan Rakyat mengeluarkan [[mosi tidak percaya]] kepada pemerintah, khususnya perdana menteri, maka perlu dilakukan peletakkan jabatan oleh perdana menteri dan membubarkan pemerintahan, termasuk kabinetnya. Penggantinya akan dijabat oleh seseorang dengan dukungan dan kepercayaan terbesar di parlemen, biasanya seorang pemimpin partai yang memerintah.
 
Sumpah jabatan perdana menteri dilakukan sebanyak dua kali sebagaimana sumpah tersebut adalah sebagai berikut:
Setelah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, [[Tunku Abdul Rahman]], menteri utama [[Federasi Malaya]], menjadi perdana menteri Malaysia. Dari [[Hari Merdeka|kemerdekaan]] hingga [[Pemilihan umum Malaysia 2018|pemilihan umum tahun 2018]], perdana menteri selalu berasal dari partai [[Organisasi Nasional Melayu Bersatu]] (UMNO) [[Barisan Nasional]] (sebelumnya [[Partai Aliansi (Malaysia)|Partai Aliansi]]). Setelah pemilihan umum, [[Mahathir Mohamad]] menjabat pada 10 Mei 2018, sebagai perdana menteri pertama dari koalisi oposisi, [[Pakatan Harapan]] (PH). Mahathir adalah perdana menteri pertama yang tidak mewakili koalisi Aliansi/Barisan Nasional. Dia juga perdana menteri Malaysia pertama yang melayani dari dua partai yang berbeda dan dengan syarat tidak berturut-turut.
 
<blockquote>
[[Muhyiddin Yassin]] yang merupakan perdana menteri pengganti Mahathir memiliki dua nama, yakni "Mahiaddin bin Md. Yasin" dan "Muhyiddin bin Mohd. Yassin".<ref>{{cite news |url=https://malaysiadateline.com/nama-rasmi-pm-kini-mahiaddin-md-yasin-bukan-lagi-muhyiddin-yassin/|title=Nama rasmi PM kini Mahiaddin Md Yasin bukan lagi Muhyiddin Yassin|publisher=Malaysia Date Line.com|date=16 Juni 2021|access-date=18 Juni 2021}}</ref> Namun, secara serta merta dinyatakan oleh Sekretaris Negara bahwa nama "Mahiaddin bin Md. Yasin" dapat digunakan secara resmi melalui dokumen-dokumen negara, sedangkan nama "Muhyiddin bin Mohd. Yassin" dipakai untuk nama glamour.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya atas nama (nama), setelah dilantik memegang jabatan sebagai perdana menteri dengan sesungguh-sungguhnya bersumpah bahwa saya akan dengan jujur menunaikan kewajiban-kewajiban atas jabatan ini dengan segala daya upaya saya bahwa saya akan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan yang sebenarnya kepada Malaysia, serta akan memelihara, melindungi, dan mempertahankan undang-undang.
</blockquote>
 
<blockquote>
== Janji temu ==
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya atas nama (nama) dengan sesungguh-sungguhnya bersumpah bahwa saya tidak akan memberitahukan atau menyampaikan kepada semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung atas apapun hal yang menjadi pertimbangan saya atau yang telah saya ketahui sebagai seorang perdana menteri, kecuali sebagaimana yang kiranya mungkin dikehendaki untuk menunaikan sewajar-wajarnya kewajiban-kewajiban saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin diperkenankan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia).
▲Menurut [[Konstitusi Malaysia|Konstitusi Federal]], [[Yang di-Pertuan Agong]] pertama-tama harus menunjuk seorang perdana menteri untuk memimpin [[Kabinet Malaysia|Kabinet]]. Perdana menteri harus menjadi anggota [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]], dan yang dalam penilaian keagungannya cenderung memerintahkan kepercayaan mayoritas anggota Dewan itu. Orang ini harus warga negara Malaysia, tetapi tidak dapat memperoleh kewarganegaraan mereka dengan cara naturalisasi atau pendaftaran. Yang di-Pertuan Agong akan menunjuk menteri lain baik dari Dewan Rakyat atau [[Dewan Negara]] (Senat) dengan saran perdana menteri.
</blockquote>
 
== Kedudukan dan kekuasaan ==
▲Perdana menteri dan menteri kabinetnya harus mengambil dan berlangganan sumpah jabatan dan kesetiaan serta sumpah kerahasiaan di hadapan Yang di-Pertuan Agong sebelum mereka dapat menjalankan fungsi jabatan. Kabinet bertanggung jawab secara kolektif kepada [[Parlemen Malaysia]]. Para anggota Kabinet tidak boleh memiliki kantor laba dan terlibat dalam perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun yang akan menyebabkan [[konflik kepentingan]]. [[Departemen Perdana Menteri]] (kadang-kadang disebut sebagai Kantor Perdana Menteri) adalah badan dan kementerian di mana perdana menteri menjalankan fungsi dan kekuasaannya.
Seorang perdana menteri harus patuh terhadap konstitusi. Apabila telah diberhentikan sebagai pemimpin partai atau pemerintahannya yang kehilangan [[Mosi tidak percaya|suara dan dukungan]] di [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]], maka perdana menteri perlu mengajukan pemilihan umum kepada Raja atau mengundurkan diri dari jabatan. Kurangnya dukungan terkait perencanaan anggaran maupun gagal dalam mengesahkan suatu undang-undang tentunya perdana menteri bersama [[Kabinet Malaysia|anggota kabinet]] dengan bijaksana meletakkan jabatan dan menyatakan pembubaran parlemen.
 
Pada umumnya, partai dari perdana menteri memiliki dukungan mayoritas di Dewan Rakyat dan perlunya solidaritas sesama rekan partai politik pro-pemerintah dalam mempertahankan kestabilan politik di parlemen, sehingga dapat memudahkan pengesahan undang-undang yang telah dirancang oleh pemerintah melalui rapat paripurna di Dewan Rakyat.
Dalam kasus di mana pemerintah tidak bisa mendapatkan undang-undang apropriasi (anggaran) yang disahkan oleh Dewan Rakyat, atau ketika Dewan Rakyat mengeluarkan suara "tidak percaya" pada pemerintah, perdana menteri terikat oleh konvensi untuk segera mengundurkan diri. Pilihan perdana menteri pengganti Yang Yang-Pertuan Agong akan ditentukan oleh keadaan. Semua menteri lainnya akan terus memegang jabatan atas kehendak Yang di-Pertuan Agong, kecuali jika penunjukan menteri mana pun dicabut oleh keagungannya atas saran dari perdana menteri. Setiap menteri dapat mengundurkan diri dari kantornya.
 
Menurut asas konstitusi, Perdana Menteri Malaysia memiliki peran dalam mengajukan suatu usulan atau laporan kepada [[Yang di-Pertuan Agong]] terkait:
Setelah pengunduran diri dalam keadaan lain, kekalahan dalam pemilihan, atau kematian seorang perdana menteri, Yang di-Pertuan Agong umumnya akan menunjuk sebagai Perdana Menteri sebagai pemimpin partai yang memerintah.
 
* penunjukanPenunjukan menteri-menteri persekutuan atau federal (anggota penuh kabinet);▼
== Kekuasaan ==
* penunjukanPenunjukan wakil menteri federal,persekutuan dan sekretaris parlemen (anggota kabinet tidak lengkapwajib);▼
Kekuasaan perdana menteri tunduk pada sejumlah batasan. Perdana menteri yang dicopot sebagai pemimpin partainya, atau yang pemerintahannya kehilangan [[Mosi tidak percaya|suara karena tidak percaya]] pada Dewan Perwakilan Rakyat, harus menyarankan pemilihan baru majelis rendah atau mengundurkan diri dari kantor. Kekalahan tagihan pasokan (yang menyangkut pengeluaran uang) atau tidak mampu meloloskan undang-undang penting terkait kebijakan dipandang membutuhkan pengunduran diri pemerintah atau pembubaran Parlemen, seperti pemungutan suara tidak percaya, karena pemerintah yang tidak dapat menghabiskan uang sembelih, juga disebut kehilangan pasokan.
* pengangkatanPengangkatan 44 dari 70 Senator di [[Dewan Negara Malaysia|Dewan Negara]];▼
* pemanggilanPenyelenggaraan dan penundaan sittingssidang di Dewan Rakyat;▼
* Penunjukan hakim pengadilan tinggi, mahkamah konstitusi, dan pengadilan persekutuan atau federal;
* penunjukanPenunjukan jaksa agung dan auditorhakim jenderalagung; dan▼
* penunjukanPenunjukan ketua dan anggota Komisi Layanan Hukum dan Peradilan, [[Komisi Pemilihan Umum Malaysia|Komisi Pemilihan Umum]], Komisi Kepolisian, Komisi Layanan Pendidikan, Dewan Keuangan Nasional, dan [[Dewan Angkatan Bersenjata]];▼
 
Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perserikatan Malaysia, otoritas eksekutif berada di tangan Yang di-Pertuan Agong. Namun, pada Pasal 40 (1) menyatakan bahwa seorang Yang di-Pertuan Agong sangat terikat oleh laporan pertanggungjawaban dari kabinet. Dengan demikian, seorang perdana menteri bersama kabinetnya menjalankan tugas pemerintahan dengan bertanggung jawab kepada Raja.
Partai perdana menteri biasanya akan memiliki mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan disiplin partai sangat kuat dalam politik Malaysia, sehingga pengesahan undang-undang pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagian besar merupakan formalitas.
 
== Daftar Perdana Menteri Malaysia ==
Di bawah Konstitusi, peran perdana menteri termasuk menasihati Yang di-Pertuan Agong tentang:
{{Utama|Daftar Perdana Menteri Malaysia}}<!-- Jika laman tersebut telah digabung ke laman ini, templat ini dapat dihapus -->
 
== Pejabat sementara ==
▲* penunjukan menteri federal (anggota penuh kabinet);
Berdasarkan Pasal 55 ayat 3 [[Konstitusi Malaysia]] dijelaskan bahwa anggota [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]] menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun sejak periode pertama sesuai hasil [[Pemilihan umum di Malaysia|pemilihan umum]] sebelumnya (terkecuali lebih awal dibubarkan oleh [[Yang di-Pertuan Agong]] dengan kebijaksanaannya sendiri atas permohonan dari perdana menteri). Dalam Pasal 55 ayat 4 Konstitusi Malaysia mengizinkan penundaan 60 hari pemilihan umum yang akan diadakan sejak tanggal pembubaran Dewan Rakyat dan parlemen harus mengadakan persidangan selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal pembubaran. Secara konvensional, antara parlemen sebelumnya yang telah dibubarkan dengan parlemen selanjutnya berdasarkan pemilihan umum, maka perdana menteri dan [[Kabinet Malaysia|anggota kabinet]] tetap menjabat selama [[pemerintahan sementara]] atau transisi pemerintahan.
▲* penunjukan wakil menteri federal, sekretaris parlemen (anggota kabinet tidak lengkap);
▲* pengangkatan 44 dari 70 Senator di [[Dewan Negara]];
▲* pemanggilan dan penundaan sittings Dewan Rakyat;
* penunjukan hakim pengadilan tinggi (yang merupakan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Federal);
▲* penunjukan jaksa agung dan auditor jenderal; dan
▲* penunjukan ketua dan anggota Komisi Layanan Hukum dan Peradilan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Kepolisian, Komisi Layanan Pendidikan, Dewan Keuangan Nasional, dan [[Dewan Angkatan Bersenjata]];
 
Namun, apabila perdana menteri petahana sedang melakukan urusan pribadi di luar negeri, maka seorang [[Wakil Perdana Menteri Malaysia|Wakil Perdana Menteri]] ditunjuk untuk menduduki posisi perdana menteri dan bertugas selama masa yang ditentukan.
Berdasarkan Pasal 39 Konstitusi, otoritas eksekutif berada di tangan Yang di-Pertuan Agong. Namun, Pasal 40 (1) menyatakan bahwa dalam kebanyakan kasus, Yang di-Pertuan Agong terikat untuk menggunakan kekuasaannya atas saran Kabinet atau menteri yang bertindak di bawah otoritas umum Kabinet. Dengan demikian, sebagian besar pekerjaan pemerintahan sehari-hari sebenarnya dilakukan oleh perdana menteri dan kabinet.
 
== DaftarLihat pula ==
{{main|* [[Daftar Perdana Menteri Malaysia}}]]
* [[Pasangan Perdana Menteri Malaysia]]
* [[Ketua Oposisi (Malaysia)]]
 
== Catatan ==
Baris 71 ⟶ 97:
 
== Pranala luar ==
* {{ms}} [http://www.pmo.gov.my/ PejabatDepartemen Perdana Menteri]
* {{en}} [http://www.primeministersofmalaysia.net/ Perdana Menteri Malaysia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100416012843/http://www.primeministersofmalaysia.net/ |date=2010-04-16 }}
 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Perdana_Menteri_Malaysia"