Departemen Urusan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perbedaan antara revisi

{{Infobox lokasi}}'''Departemen Urusan Politik PBB''' adalah salah satu departemen di dalam [[Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa|Sekretariat]] [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menganalisamenganalisis perkembangan politik global dan membarikan saran serta membantu [[Sekretaris Jenderal PBB]] dalam pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai di seluruh dunia. Departemen ini mengorganisasikan berbagai misi politik di lapangan yang berada di [[Afrika]], [[Asia Tengah]] dan [[Timur Tengah]], serta tengah berupaya meningkatkan kapasitas profesional dalam mediasi konflik dan [[diplomasi]] pencegahan. Departemen Urusan Politik PBB juga mengawasi bantuan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan oleh PBB kepada negara-negara anggota.{{Butuh rujukan}}

Didirikan pada tahun 1992, departemen ini juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dukungan sekretariat kepada [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Dewan Keamanan PBB]] dan dua komisi di bawah [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|Majelis Umum PBB]] yang bekerja pada masalah hak-hak masyarakat di [[Palestina]] dan [[dekolonialisasi]]. Departemen Urusan Politik PBB dipimpin oleh [[B. Lynn Pascoe]] yang merupakan seorang [[Wakil Sekretaris Jenderal PBB]].{{Butuh rujukan}}

Hingga tahun 2011, Departemen Urusan Politik PBB mengatur kantor-kantor misi politik dan pengusahaan perdamaian, yang bergerak untuk pencegahan konflik, perdamaian dan pengaturan pasca konflik di Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah sebagai berikut:{{Butuh rujukan}}

* Pusat Regional Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Diplomasi Pencegahan di Asia Tengah (UNRCCA){{Butuh rujukan}}

* Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di [[Irak]] (UNAMI){{Butuh rujukan}}

* Kantor Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Proses Perdamaian di Timur Tengah (UNSCO){{Butuh rujukan}}

* Kantor Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk [[Lebanon]] (UNSCOL){{Butuh rujukan}}

Misi-misi di atas dikepalai oleh perwakilan senior dari Sekretaris Kenderal PBB dan menyediakan sarana untuk diplomasi pencegahan dan aktivitas lainnya, dalam upaya mencegah dan menyelesaikan konflik atau membangun perdamaian jangka panjang di negara-negara yang baru keluar dari perang saudara. Kantor-kantor pengusahaan perdamaian di Burundi, Guinea Bissau, Republik Afrika Tengah dan Sierra Leone bertujuan untuk membantu negara-negara tersebut membangun perdamaian melalui berbagai strategi bersama aktor-aktor nasional dan badan kemanusiaan dan badan pembangunan PBB setempat. Misi-misi politik ini merupakan bagian dari operasi perdamaian PBB yang bekerja di berbagai bagian siklus {{Butuh rujukan}}konflik.

Selain operasi di lapangan, Departemen Urusan Politik PBB juga menyediakan panduan dan dukungan kepada utusan-utusan dan penasihat khusus yang dikirim oleh Sekretaris-Jenderal membawa "[[jasa baik]]" sebagai upaya menyelesaikan konflik atau mengimplementasikan [[mandat]] PBB. Saat ini beberapa utusan dikirimkan ke [[Siprus]], [[Sahara Barat]] ataupun konflik antara [[Republik Makedonia|Macedonia]] dan [[Yunani]].{{Butuh rujukan}}

Departemen Urusan Politik PBB juga ditugaskan dalam penyusunan dan penyediaan dukungan kepada berbagai badan investigasi dan pencarian fakta PBB. Misi ini termasuk [[Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala (CICIG)]]], Komisi PBB untuk Pencarian Fakta atas Terbunuhnya [[Benazir Bhutto]], Komisi PBB untuk Pencarian Fakta Kejadian 28 September 2009 di [[Guinea]], dan Komisi PBB untuk Pencarian Fakta atas Terbunuhnya [[Rafik Hariri]].{{Butuh rujukan}}