Kebijakan perdagangan bebas Uni Eropa di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Indonesia merupakan salah satu anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara ([[Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara|ASEAN]]) yang dibentuk pada tahun 1980, dengan adanya asosiasi tersebut diskusi ekonomi dan politik antar bangsa selalu diadakan. Dialog bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia biasanya membahas masalah politik, ekonomi dan kerjasama pada Pertemuan Pejabat Senior (SOM) yang diadakan setahun sekali.

Nilai perdagangan barang antara Eropa dan Indonesia mencapai angka 25 miliar Euro pada tahun 2015. Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia, sejumlah besar hasil pertanian seperti kayu, karet dan coklat diekspor ke Eropa. Sedangkan produk Eropa yang banyak diimpor Indonesia antara lain mesin, pakaian, alat transportasi dan produk kimia.

Sebuah Kerangka Perjanjian Kerjasama dan Kemitraan Komprehensif telah disepakati pada 9 November 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014. Perjanjian tersebut mendasari dialog politik yang reguler, kerja sama sektoral dan membawa hubungan bilateral ke taraf yang lebih tinggi. Perjanjian tersebut juga menetapkan kerangka hukum untuk bertemu dan bekerjasama pada lingkup kebijakan yang luas, termasuk hak asasi manusia, dialog politik dan perdagangan. Sebuah [[Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Eropa|Perjanjian Perdagangan Bebas]] mengembangankan aspek penting dalam hubungan bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia.<ref>{{Cite book|title=European Union "Trade and Investment with Indonesia"|last=|first=|publisher=Publications Office of the European Union|year=2017|isbn=ISBN 978-92-9238-460-9|location=Luxembourg|pages=15-25}}</ref>

Kerjasama ekonomi antara Uni Eropa dan IndoensiaIndonesia akan memberikan dampak positif bagi perekeonomian kedua negara pada jangka panjang. Pertama, perbedaan pendapatan per kapita dan simpanan dana kedua negara menjamin bahwa perdagangan kedua negara saling melengkapi. Apabila perekonomian kedua negara dapat memanfaatkan hubungan saling melengkapi tersebut keadaan ekonomi kedua negara akan menjadi lebih efisien dan memperbaiki keompetisi antar kedua negara dipada masa depan. Kedua, penyedia jasa di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari aturan yang lebih fleksibel pada hal seperti perpindahan pekerja dimana usaha pelayanan dapat melebarkan usaha. Ketiga, kesepakatan CEPA akan meningkatkan perdaganagn kedua belah pihak termasuk dalam ketentuan dan aturan investasi yang akan meningkatkan investasi Eropa di Indonesia.

CEPA dapat menunjukan pemahaman lebih baik pada implementasi ukuran non-tarif lewat pendampingan teknis yang sangat dibutuhkan Indoensia. Eksportir di Indonesia mengalami kesulitan untuk memenuhi aturan karena kurangnya fasilitas pengujian yang dapat diandalkan, pendampingan teknis yang disediakan CEPA dapat meningkatkan inisiatif untuk mengembangkan fasilitas pengujian yang dapat memenuhi standar Uni Eropa dan Internasional. Selain itu pendampingan juga dapat meningkatkan kapasitas dari para produsen di Indonesia dan memenuhi aturan yang diterapkan Uni Eropa yang mungkin memudahkan implementasi dari Ukuran Non-Tarif/ Non-Tariff Measurement (NTM). Harmonisasi dan pemahaman lebih baik pada aturan teknis akan mempermudah perdagangan anatara kedua negara dan juga meningkatkan daya saing produk Indonesia.<ref>{{Cite web|url=https://csis.or.id/uploaded_file/research/study_on_the_impact_of_an_eu-indonesia_cepa.pdf|title=Study on The Impact of an EU-INDONESIA CEPA|last=|first=|date=2015|website=www.eeas.europa.eu|publisher=Centre for Strategic and International Studies|access-date=2018|archive-date=2017-05-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20170518120636/https://www.csis.or.id/uploaded_file/research/study_on_the_impact_of_an_eu-indonesia_cepa.pdf|dead-url=yes}}</ref>

Perdagangan bebas akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa, yang lebih penting pengurangan biaya pada CEPA akan membantu Indonesia jika terjadi peningkatan biaya ekspor ke negara-negara lain. Selain itu CEPA akan memabantu Indonesia untuk menjaga kompetisi diantara negara-negara ASEAN dimana negara tersebut juga sedang melakukan perundingan dagang dengan Uni Eropa.

Pada pertemuan pertama, Uni Eropa menyoroti kebutuhan akan kesepakatan kerjasama yang memfasilitasi perdagangan dan investasi yang meliputi banyak hal seperti, pajak bea masuk dan hambatan-hambatan lain dalam perdagangan, pelayanan dan investasi, akses pada pasar pengadaan barang dan jasa, dan juga aturan kompetisi dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Perjanjian kerjasama tersebut juga membahas sebuah bab komprehensif yang memastikan kerjasama ini akan berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan dan pengembangan sosial masyarakat.

Pertemuan ketiga diadakan di [[Brussel (kota)|Brussel]] dari 11 sampai 15 September 2017. Pembahasan dilanjutkan dengan perundingan tertulis pada hampir semua bagian perundingan, dibahas oleh 18 kelompok kerja, yang juga diperkenankan untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang membutuhkan penjelasan dan diskusi lebih dalam pada masalah-masalah posisi berbeda bea ekspor, energi dan bahan mentah, badan usaha milik negara, peraturan pada Pengadilan Sistem Investasi, akses pasar terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah dan sertifikasi sanitarisanitasi dan phyto-sanitarisanitasi.

Pertemuan keempat diadakan di [[Kota Surakarta|Solo]] dari 19 sampai 23 Februari 2018, dimana perundingan menunjukan keterlibatan yang berlanjut dari kedua belah pihak. Selama perundingan tim negosiasi menyelesaikan seluruh isu-isu pada kesepakatan perdagangan bebas. Perkembangan yang baik tercatat pada seluruh pembahasan, khususnya pada konsolidasi tertulis pada pembahasan sertifikasi SanitariSanitasi dan Phyto-sanitarisanitasi, Hambatan Teknis pada Perdagangan, investasi dan pelayanan. Kehadiran para ahli di beberapa sesi perundingan menyumbang andil dalam kemajuan perundingan keempat.