Gampong: Perbedaan antara revisi

'''Gampong''' ([[kata serapan dalam bahasa Indonesia|serapan]] dari {{lang-ace|ڠامڤوڽ|gampông}}) adalah pembagian wilayah administratif disetingkat [[Aceh|kelurahan]] atau [[desa]] di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Gampong berada di bawah [[Mukim]]. Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan [[Indonesia|Negara Kesatuan Republik Indonesia]].

Gampong bukanlah bawahan Sagoe Cut (kecamatan), karena Sagoe Cut merupakan bagian dari [[perangkat daerah]] [[Sagoe]] (kabupaten) atau [[kota]], sedangkan Gampong bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan [[Kelurahan]]kelurahan, Gampong memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah gampong dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Badan Perwakilan Gampong disebut [[Tuhatuha Peutpeuet]] yang terdiri dari unsur [[ulama]], [[tokoh adat]], [[pemuka masyarakat]], dan [[cerdik pandai]] yang ada di gampong yang bersangkutan.

Lembaga eksekutif gampong terdiri dari [[Keuchikgeuchik]] dan [[Teungkuimeum Imeum Meunasahmeunasah]] beserta [[Perangkatperangkat Gampong]]gampong.

Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong disebut [[Reusamreusam Gampong]]gampong.

Dalam wilayah Gamponggampong terdapat sejumlah Dusun/Jurongjurông (dusun) atau nama lain dikepalai oleh Kepala Dusun/Jurong atau nama lain, yang merupakan unsur pelaksana wilayah dari Pemerintah Gampong.

== FungsiPeran ==

# pelaksanaanPelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong;

# pembinaanPembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong;

# peningkatanPeningkatan pelaksanaan Syari’at [[Islam]];

# peningkatkanPeningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat;

# penyelesaianPenyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.

* kewenanganKewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat;

* kewenanganKewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

* kewenanganKewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;

* kewenanganKewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsiprovinsi, Pemerintah Kabupatenkabupaten dan Pemerintah Kotakota, Pemerintah Kecamatankecamatan dan Pemerintah Mukimmukim.