Kekebalan hukum: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 29 Juli 2019 22.44 sunting Catur Oktavian210 (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 727 suntingan k Menambah Kategori:Parlemen menggunakan HotCat ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 24 Agustus 2024 01.02 sunting balikkan Turmadan (bicara \| kontrib) 1.524 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan
(9 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: '''Kekebalan hukum''' atau '''~~Hak~~hak ~~Imunitas~~imunitas''' adalah status hukum yang membuat seseorang atau suatu entitas tidak dapat ditindak secara hukum. Kekebalan ini dapat berupa kekebalan dari dakwaan pidana atau dari tanggung jawab perdata, atau keduanya. Contohnya adalah [[kekebalan diplomatik]] dan [[kekebalan saksi]]. == Kekebalan anggota DPR == {{main\|Hak imunitas}} Hak imunitas adalah hak yang dimiliki anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) untuk tidak dapat dituntut di depan [[pengadilan]] karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan DPR.<ref>{{Cite book\|title=Ensiklopedia Pengetahuan Kewarganegaraan Jilid 4.\|last=Oktavia, dkk.\|first=Darwin\|publisher=Optima Intelijensia\|year=2011\|isbn=978-602-9177-15-2\|location=Depok\|page=11}}</ref> Jadi, anggota DPR dilindungi dalam mengemukakan pernyataan dalam rapat maupun di luar rapat DPR dari tuntutan hukum, sepanjang pernyataan yang dikemukakan berkaitan dengan tugas dan kewenangan DPR. Namun demikian apabila dalam penyampaian pernyataan, atau pendapat yang dikemukakan itu tidak benar, mencemarkan nama baik seseorang, maka mekanismenya dilaporkan ke [[Badan Kehormatan DPR]]. == Referensi == {{reflist}} [[Kategori:Hukum di Indonesia]] [[Kategori:Parlemen]] {{hukum-stub}}