Kekebalan hukum: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Revisi per 7 Agustus 2019 02.32 sunting AABot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 913.647 suntingan k Bot: Perubahan kosmetika Tag: PAWS [1.2] ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 24 Agustus 2024 01.02 sunting balikkan Turmadan (bicara \| kontrib) 1.524 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan
(2 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: '''Kekebalan hukum''' atau '''~~Hak~~hak ~~Imunitas~~imunitas''' adalah status hukum yang membuat seseorang atau suatu entitas tidak dapat ditindak secara hukum. Kekebalan ini dapat berupa kekebalan dari dakwaan pidana atau dari tanggung jawab perdata, atau keduanya. Contohnya adalah [[kekebalan diplomatik]] dan [[kekebalan saksi]]. == Kekebalan anggota DPR == {{main\|Hak ~~Imunitas~~imunitas}} Hak imunitas adalah hak yang dimiliki anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) untuk tidak dapat dituntut di depan [[pengadilan]] karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan DPR.<ref>{{Cite book\|title=Ensiklopedia Pengetahuan Kewarganegaraan Jilid 4.\|last=Oktavia, dkk.\|first=Darwin\|publisher=Optima Intelijensia\|year=2011\|isbn=978-602-9177-15-2\|location=Depok\|page=11}}</ref> Baris 10: == Referensi == {{reflist~~}}<br />{{hukum-stub~~}} [[Kategori:Hukum di Indonesia]] [[Kategori:Parlemen]] {{hukum-stub}}