Proyek Strategis Nasional: Perbedaan antara revisi

'''Proyek Strategis Nasional''' (disingkat '''PSN''') adalah proyek-proyek [[infrastruktur]] [[Indonesia]] pada masa pemerintahan [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Joko Widodo]] yang dianggap strategis dalam meningkatkan [[pertumbuhan ekonomi]], pemerataan [[Pembangunan ekonomi|pembangunan]], [[kesejahteraan]] [[masyarakat]], dan pembangunan di [[daerah]]. PSN diatur melalui [[Peraturan Presiden (Indonesia)|Peraturan Presiden]], sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh [[pemerintah pusat]], [[Pemerintahan daerah|pemerintah daerah]], dan/atau badan usaha serta [[Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha|Kerjasama Pemerintah Badan Usaha]] (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Landasan hukum dari Proyek Strategis NasionalPSN adalah Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang direvisiberturut-turut menjadidiubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 58109 Tahun 20182020.

Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Unsur kriteria dasarnya adalah kesesuaian dengan [[Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional]]/Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur, serta memiliki kesesuaian dengan [[Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional|Rencana Tata Ruang dan Wilayah]] sepanjang tidak mengubah [[Ruang terbuka hijau|Ruang Terbuka Hijau]]. Kriteria strategis mengacu kepada manfaat proyek tersebut terhadap [[Ekonomi Indonesia|perekonomian]], [[kesejahteraan sosial]], [[Pertahanan negara|pertahanan]], [[keamanan nasional]], serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau. Sementara itu, kriteria operasional yang harus dipenuhi adalah adanya kajian pra studi kelayakan dan nilai investasi harus di atas Rp 100Rp100 miliar atau proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi [[daerah]]. Dengan masuk daftar Proyek Strategis Nasional, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik [[regulasi]] dan perizinan wajib diselesaikan oleh para [[menteri]] terkait, [[gubernur]] hingga [[bupati]]. Selain itu, proyek PSN juga mendapat manfaat percepatan waktu penyediaan lahan dan jaminan [[keamanan politik]]

Ketersediaan atau stok infrastruktur Indonesia sejak [[Krisis finansial Asia 1997|krisis ekonomi 1998]] tercatat anjlok karena tidak adanya pembangunan infrastruktur yang masif, terlihat dari anggaran infrastruktur yang anjlok dari posisi 9% terhadap Produk Domestik Bruto pada pertengahan tahun 1990-an menjadi 2% pada tahun 2001.<ref name=":19">{{Cite journal|last=Salim|first=Wilmar|last2=Negara|first2=Siwage Dharma|date=2018|title=Infrastructure Development under the Jokowi Administration: Progress, Challenges and Policies|url=http://www.jstor.org/stable/26545320|journal=Journal of Southeast Asian Economies|volume=35|issue=3|pages=386–401|issn=2339-5095}}</ref> Pada tahun 1998, ketersediaan infrastruktur Indonesia mencapai 49% terhadap [[Produk domestik bruto|Produk Domestik Bruto]], kemudian menyusut menjadi 32% pada 2012, lalu tahun 2015 menjadi 35% dan berhasil meningkat kembali menjadi 43% pada awal 2019. [[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional|Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia]]/[[Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional]] periode 2016-2019, [[Bambang Brodjonegoro]] menilai, Indonesia perlu mengejar standar rata-rata ketersediaan infrastruktur negara maju yang mencapai 70%, seperti [[Republik Rakyat Tiongkok|Tiongkok]] dan [[India]] yang stok infrastrukturnya sudah mencapai 76% dan 57%, termasuk mengejar ketertinggalan dengan [[Afrika Selatan]] yang Produk Domestik Bruto-nya di bawah Indonesia, namun ketersediaan infrastrukturnya sudah mencapai 87%.<ref>{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20190314/45/899737/stok-infrastruktur-indonesia-naik-jadi-43-tahun-ini|title=Stok Infrastruktur Indonesia Naik Jadi 43% Tahun Ini {{!}} Ekonomi|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-04|last=Margrit|first=Annisa|editor-last=Alaydrus|editor-first=Hadijah}}</ref>

Menurut [[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional|Badan Perencanaan Pembangunan Nasional]] (Bappenas), untuk mengejar ketertinggalan kapasitas infrastruktur, Indonesia membutuhkan investasi besar di sektor ini, yakni Rp 4,796,2 triliun selama periode 2015-2019.<ref name=":16" /> Sebesar 41,3% atau Rp 1.978,6 triliun disumbangkan oleh [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia|Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]] (APBN) dan [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah]] (APBD), kemudian 22,2% atau senilai Rp 1.066,2 triliun berasal dari [[Badan usaha milik negara|Badan Usaha Milik Negara]] (BUMN), dan sisanya sebesar 36,5% atau Rp 1.751,5 triliun berasal dari pihak swasta.<ref name=":16">{{Cite web|url=http://fmb9.id/document/1524818011_Materi_Bappenas.pdf|title=Pembangunan Infrastruktur 2015-2019|last=|first=|date=|website=Forum Merdeka Barat|access-date=4 Maret 2020|archive-date=2020-03-04|archive-url=https://web.archive.org/web/20200304042453/http://fmb9.id/document/1524818011_Materi_Bappenas.pdf|dead-url=yes}}</ref> Kebutuhan dana investasi diproyeksikan kembali meningkat menjadi Rp 6.445 triliun untuk periode 2019-2024, dengan kontribusi paling banyak diharapkan berasal dari sektor swasta, yakni 42%, disusul Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 37%, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 21%.<ref>{{Cite webnews|url=http://nasional.kontan.co.id/news/kebutuhan-pendanaan-infrastruktur-hingga-tahun-2024-mencapai-rp-6445-triliun|title=Kebutuhan pendanaan infrastruktur hingga tahun 2024 mencapai Rp 6.445 triliun|last=|first=|date=2019-10-02|websitework=[[Kontan|Kontan.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-04|editor-last=Hidayat|editor-first=Khomarul}}</ref>

Dengan masuk daftar Proyek Strategis Nasional, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik [[regulasi]] dan perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati, percepatan waktu penyediaan lahan, dan jaminan keamanan politik.<ref name=":12">{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20160202/45/515467/jadi-proyek-strategis-nasional-225-proyek-dapat-keistimewaan|title=Jadi Proyek Strategis Nasional, 225 Proyek Dapat Keistimewaan {{!}} Ekonomi|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-05|last=Agus|first=Rustam|editor-last=Syarizka|editor-first=Deandra}}</ref>

Pengusulan sebuah proyek menjadi Proyek Strategis Nasional diajukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk selanjutnya disaring oleh KPPIP berdasarkan persyaratan kritera, manfaat strategisnya, konektivitas antar daerah dan infrastruktur yang telah terbangun maupun batas waktu penyelesaian tahun 2024. Hasil saringan kemudian dibahas di rapat kabinet terbatas agar dapat ditetapkan melalui peraturan presiden.<ref>{{Cite webnews|url=https://money.kompas.com/read/2019/12/27/144553726/pemerintah-seleksi-82-usulan-untuk-proyek-strategis-nasional|title=Pemerintah Seleksi 82 Usulan untuk Proyek Strategis Nasional|last=Ulya|first=Fika Nurul|date=|websitework=[[Kompas.com]]|language=id|access-date=2020-03-16|editor-last=Djumena|editor-first=Erlangga}}</ref> Khusus untuk proyek yang pembiayaannya bersifat non-APBN atau pembiayaan investasi non-anggaran (PINA), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berperan dan bertindak sebagai koordinator Proyek Strategis Nasional dan dapat mengusulkan perubahan Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya bersumber dari non-APBN ini kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).<ref name=":0" />

Dalam implementasinya, Proyek Strategis Nasional diharuskan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.<ref name=":15">{{Cite web|url=https://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-3-tahun-2016-tentang-percepatan-pelaksanaan-proyek-strategis-nasional/?yop_poll_tr_id=&yop-poll-nonce-1_yp57194c7042758=12a477ee20|title=Inilah Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional|last=|first=Humas|date=|website=Setkab.go.id|access-date=30 Januari 2020}}</ref> Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk tim ad-hoc lintas kementerian untuk memastikan terpenuhnya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang mencakup barang, jasa, dan barang-jasa, termasuk kemampuan intelektual.<ref>{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20180911/257/837217/begini-cara-pemerintah-pastikan-proyek-strategis-nasional-penuhi-tkdn|title=Begini Cara Pemerintah Pastikan Proyek Strategis Nasional Penuhi TKDN|last=Ihsan|first=Maftuh|date=|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-19|editor-last=Pernando|editor-first=Anggara}}</ref> Namun, pemerintah mengakui hingga kini tidak memiliki data valid tentang seberapa besar ketersediaan bahan baku infrastruktur. Akibatnya, pemerintah kesulitan menghitung ketersediaan pasokan yang ada, sehingga harus mengimpor. Persoalan lainnya adalah pasokan material masih berasal dari Pulau Jawa dan Sumatra, sedangkan pulau-pulau lainnya kekurangan pasokan.<ref>{{Cite webnews|url=https://mediaindonesia.com/read/detail/257064-pembangunan-infrastruktur-terkendala-data-pasokan-bahan-baku|title=Pembangunan Infrastruktur Terkendala Data Pasokan Bahan Baku|last=|first=|date=2019-09-03|websitework=Mediaindonesia.com[[Media Indonesia]]|language=id|access-date=2020-03-16}}</ref>

Proyek Strategis Nasional juga dapat diberikan jaminan dari pemerintah pusat untuk proyek-proyek yang dikerjakan oleh badan usaha atau [[Pemerintahan daerah|pemerintah daerah]] yang bekerjasama dengan badan usaha sepanjang proyek infrastruktur yang dikerjakan tersebut untuk kepentingan umum, sesuai Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016. Jaminan diberikan terkait kebijakan yang diambil atau tidak oleh pemerintah pusat yang berakibat terhambatnya Proyek Strategis Nasional serta mempengaruhi kondisi keuangan badan usaha, Pengajuan jaminan baru bisa diajukan oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara, setelah proses pengadaan proyek selesai dilakukan. Jaminan pemerintah ini otomatis tidak akan berlaku jika konstruksi utama proyek gagal dilakukan oleh badan usaha dalam waktu dua tahun, namun bisa diperpanjang jika penyebab kegagalannya bukan berasal dari kesalahan badan usaha.<ref>{{Cite webnews|url=https://katadata.co.id/berita/2017/05/31/proyek-strategis-baru-dapat-jaminan-politik-setelah-tahap-pengadaan|title=Proyek Strategis Baru Dapat Jaminan Politik Setelah Tahap Pengadaan|last=Setyowati|first=Desy|date=2017-05-31|websitework=[[Katadata.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-16}}</ref>

Proyek Strategis Nasional ditetapkan pertama kali oleh [[Presiden Indonesia|Presiden RI]] [[Joko Widodo]] pada tanggal 8 Januari 2016 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Rumitnya persoalan perizinan dan nonperizinan dalam pembangunan proyek infrastruktur coba diterobos melalui Perpres tersebut dengan melalui [[Pelayanan Terpadu Satu Pintu]] (PTSP) Pusat di [[Badan Koordinasi Penanaman Modal]] (BKPM), sedangkan untuk di daerah ditangani oleh PTSP provinsi, kabupaten atau kota.<ref name=":1" />

Daftar Proyek Strategis Nasional dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh [[Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas|Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)]]. Izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diharuskan terbit dalam satu hari setelah diajukan. Kemudian BKPM melalui PTSP juga wajib memproses dan menyelesaikan proses perizinan dan non-perizinan paling lambat 5 hari seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, kecuali untuk izin lingkungan (60 hari), izin pinjam pakai kawasan hutan (30 hari), dan fasilitas fiskal dan non-fiskal (28 hari). Badan Usaha juga tidak dipersyaratkan mendapatkan izin lokasi apabila telah memperoleh hak atas tanah serta izin pinjam kawasan hutan.<ref name=":1" />

Namun, beleid atau kebijakan ini sempat mendapat sorotan, karena apabila ada penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi pemerintahan.<ref name=":24">{{Cite webnews|url=http://nasional.kontan.co.id/news/percepatan-proyek-menuai-pro-kontra|title=Percepatan proyek menuai pro kontra|last=Triyono|first=Agus|date=2016-01-27|websitework=[[Kontan|Kontan.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-05|editor-last=Cicilia|editor-first=Sanny}}</ref> Apabila hasil pemeriksaan [[Aparat Pengawasan Intern Pemerintah]] (APIP) menemukan adanya kesalahan administrasi bukan kerugian negara, penyelesaiannya dilakukan dengan penyempurnaan administrasi maksimal 10 hari, kemudian bila ada kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara, penyelesaiannya berupa penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara maksimal 10 hari kerja, dan jika ada tindak pidana yang bukan bersifat administratif, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota menyampaikannya kepada [[Kejaksaan Agung Republik Indonesia|Kejaksaan Agung]] atau [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]] paling lama lima hari kerja untuk ditindaklanjuti sesuatu [[Peraturan perundang-undangan Indonesia|peraturan perundang-undangan]].<ref name=":1" />

Pada tahun 2017, Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 direvisi menjadi Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 yang terbit pada tanggal 15 Juni 2017. Hasil perubahannya berupa pendanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional bisa berasal dari [[Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah|pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah]] (PINA), selain anggaran pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<ref name=":0">{{Cite web|url=https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175250/Peraturan%20Presiden%20Nomor%2058%20Tahun%202017.pdf|title=Peraturan Presiden No 20 Tahun 2017|last=|first=|date=15 Juni 2017|website=Setkab.go.id|access-date=30 Januari 2020|archive-date=2020-09-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20200926134130/https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175250/Peraturan%20Presiden%20Nomor%2058%20Tahun%202017.pdf|dead-url=yes}}</ref>

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terdapat daftar 225 Proyek Strategis Nasional dan 1 Program.<ref name=":30">{{Cite webnews|url=https://properti.kompas.com/read/2019/12/11/213000221/kaleidoskop--5-tahun-infrastruktur-konektivitas-indonesia|title=KaleidoskopKALEIDOSKOP: 5 Tahun Infrastruktur Konektivitas Indonesia Halaman 2|last=Haryanti|first=Rosiana|date=|websitework=[[Kompas.com]]|language=id|access-date=2020-03-17|editor-last=Alexander|editor-first=Hilda B}}</ref> Kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 58 Tahun 2017, yang ditandatangani 15 Juni 2017, terdapat daftar 245 Proyek Strategis Nasional dan 3 Program. Dalam Perpres ini, terdapat 55 proyek baru dan satu program industri pesawat terbang.<ref name=":23" /> Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 56 Tahun 2018, yang ditandatangani 20 Juli 2018, memuat 223 Proyek Strategis Nasional dan 3 Program.<ref name=":30" /> Pada 17 November 2020, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 menguraikan 201 PSN dan 10 program.<ref>[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176280/LPerpres_Nomor_109_Tahun_2020.pdf Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional]</ref>

* [[Undang-undang|Undang-Undang]] No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi [[Perkembangan|Pembangunan]] untuk [[Kepentingan umum|Kepentingan Umum]]<ref>{{Cite web|url=https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-2-tahun-2012-876|title=UU No 2 Tahun 2012|last=|first=|date=|website=ATR BPN|access-date=1 Februari 2020|archive-date=2020-02-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20200201181354/https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-2-tahun-2012-876|dead-url=yes}}</ref>

* Peraturan Presiden No 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional<ref>{{Cite web|url=https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/PERPRES%20Nomor%2056%20Tahun%202017%20%28PERPRES%20Nomor%2056%20Tahun%202017%29_0.pdf|title=Peraturan Presiden No 56 Tahun 2017|last=|first=|date=|website=Kemenkopmk|access-date=5 Maret 2020}}{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>

* Peraturan Menteri Keuangan No 232/PMK.06/2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah menjadi Penyertaan Modal Negara pada PT Sarana Multi Infrastruktur<ref>{{Cite web|url=https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/peraturan/detail/pmk-nomor-232pmk062015|title=PMK Nomor 232/PMK.06/2015 - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara|website=www.djkn.kemenkeu.go.id|access-date=2020-02-01|archive-date=2020-02-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20200201172817/https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/peraturan/detail/pmk-nomor-232pmk062015|dead-url=yes}}</ref>

Secara nominal, total 245 Proyek Strategis Nasional dan 2 program dengan total investasi mencapai US$ 327,2 miliar atau senilai Rp 4.417 triliun. Sementara itu, nilai keseluruhan Proyek Strategis Nasional untuk tahun 2018 mencapai Rp 4.183 triliun. Seluruh Proyek Strategis Nasional tersebut terbagi dalam 15 sektor dan 2 program.<ref name=":7">{{Cite web|url=http://fmb9.id/document/1524818508_180427_Materi_Forum_Merdeka_Barat.pdf|title=Forum Merdeka Barat|last=|first=|date=27 April 2018|website=FMB9|access-date=29 Februari 2020|archive-date=2020-02-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20200229163511/http://fmb9.id/document/1524818508_180427_Materi_Forum_Merdeka_Barat.pdf|dead-url=yes}}</ref>

! colspan="2" |Perpres 2016<ref name=":25">{{Cite webnews|url=https://ekbis.sindonews.com/read/1114470/34/rincian-sebaran-225-proyek-strategis-nasional-pemerintahan-jokowi-1465209257|title=Rincian Sebaran 225 Proyek Strategis Nasional Pemerintahan Jokowi|websitework=SINDOnews[[Sindonews.com]]|language=id-ID|access-date=2020-03-14}}</ref><ref name=":23" />

|[[Sumatra]]

|[[Kalimantan]]

|[[Jawa]]

|[[Sulawesi]]

|[[Kepulauan Maluku|Maluku]] & [[Papua (wilayah Indonesia)|Papua]]

|[[Bali]] & [[Kepulauan Nusa Tenggara|Nusa Tenggara]]

Beberapa kalangan sebetulnya telah mengapresiasi paradigma dan pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengusung [[Indonesia Sentris]] menggantikan [[Jakartasentrisme|Jakarta Sentris]] dan konsep membangun dari pinggiran. Pembangunan infrastruktur sudah mulai tersebar ke berbagai pelosok Indonesia, dari [[Kota Sabang|Sabang]] sampai [[Kabupaten Merauke|Merauke]].<ref>{{Cite web|url=https://batamtoday.com/batam/read/120105/Pembangunan-Infrastruktur-untuk-Indonesiasentris|title=Pembangunan Infrastruktur untuk Indonesiasentris|last=|first=|date=|website=Batamtoday.com|language=id|access-date=2020-03-16}}</ref> Indonesia Sentris dilakukan dengan adanya Proyek Strategis Nasional yang tersebar di beberapa daerah, seperti pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, pembangunan Pos Lintas Batas Negara, berbagai bendungan,<ref name=":27"/> dan pembangunan Palapa Ring.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191014201945-213-439457/rudiantara-sebut-pembangunan-palapa-ring-bukan-java-sentris|title=Rudiantara Sebut Pembangunan Palapa Ring Bukan Java-sentris|last=|first=|date=|websitework=CNNIndonesia.com[[CNN Indonesia]]|language=id-ID|access-date=2020-03-16}}</ref>

Namun, berdasarkan data, sebaran Proyek Strategis Nasional sebagian besar masih terkonsentrasi di [[Jawa|Pulau Jawa]].<ref name=":25" /> Pulau ini menerima Proyek Strategis Nasional 93 proyek senilai Rp 1.065 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 89 proyek senilai Rp 981,37 triliun pada tahun berikutnya.<ref name=":10" /><ref name=":34">{{Cite webnews|url=https://kalimantan.bisnis.com/read/20180219/244/739884/perspektif-proyek-strategis-siapa-menerima-manfaat|title=PERSPEKTIF : Proyek Strategis, Siapa Menerima Manfaat? {{!}} Kalimantan Bisnis.com|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-18}}</ref>

Keberadaan Proyek Strategis Nasional di [[Kawasan Indonesia Timur|Indonesia Timur]] yang didominasi oleh Sulawesi Sentris, yakni 27 proyek dibandingkan 13 proyek di Papua dan Maluku, semakin menguntungkan pertumbuhan ekonomi [[Sulawesi Selatan]]. Apalagi sebagian besar proyek tersebut berada di Sulawesi Selatan, seperti Makassar New Port, tiga bendungan besar, dan rel kereta api Makassar-Pare Pare. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir tumbuh secara rata-rata lebih dari 7,07%, disusul [[Maluku Utara]] 7,92%. Angka ini di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,7-5,27%.<ref name=":26">{{Cite webnews|url=https://tirto.id/menimbang-proyek-infrastruktur-jokowi-di-indonesia-timur-dlxw|title=Menimbang Proyek Infrastruktur Jokowi di Indonesia Timur|last=Tolo|first=Emilianus Yakob Sese|date=|websitework=[[Tirto|Tirto.id]]|language=id|access-date=2020-03-16}}</ref>

Dengan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia Timur melalui pembangunan infrastruktur, disparitas ekonomi kota-kota di Indonesia Timur, yakni Makassar dengan kota-kota di provinsi lain, seperti [[Maluku]], [[Nusa Tenggara Timur]], dan [[Papua]], justru semakin melebar dan bukannya mendorong pertumbuhan ekonomi kota-kota non-Makassar tersebut.<ref name=":26" />

Sementara itu, sebaran Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan infrastruktur memang sangat diperlukan mengingat kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 17 dari 34 provinsi masih terbatas untuk membiayai kebutuhan infrastruktur daerahnya masing-masing. Dari 17 provinsi tersebut, sebanyak sembilan provinsi memiliki kapasitas fiskal sangat rendah dan delapan provinsi dengan kategori rendah. Delapan provinsi lainnya memiliki kemampuan fiskal kategori sedang dan lima provinsi kategori tinggi, dan empat provinsi dengan kategori sangat tinggi. Keterbatasan kemampuan fiskal 17 provinsi tersebut disebabkan pembangunan infrastruktur yang masih terkonsentrasi di Jawa.<ref>{{Cite web|url=https://indopos.co.id/read/2019/11/26/208720/sudah-74-tahun-pembangunan-masih-terpusat-di-pulau-jawa/|title=Sudah 74 Tahun, Pembangunan masih Terpusat di Pulau Jawa|last=|first=|date=2019-11-26|website=Indopos.co.id|language=id-ID|access-date=2020-03-16|archive-date=2019-11-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20191128234059/https://indopos.co.id/read/2019/11/26/208720/sudah-74-tahun-pembangunan-masih-terpusat-di-pulau-jawa/|dead-url=yes}}</ref>

Dari 15 sektor Proyek Strategis Nasional berjumlah 223 proyek, sebanyak 71 dari 76 proyek jalan merupakan jalan tol dan sisanya lima proyek adalah proyek infrastruktur jalan nasional/jalan strategis. 71 proyek jalan tol tersebut sebagian besar terkait dengan [[Jalan Tol Trans-Sumatra|Jalan Tol Trans Sumatra]] dan [[Jalan Tol Trans-Jawa|Jalan Tol Trans Jawa]]. Lima proyek lainnya terkait pembangunan proyek infrastruktur jalan strategis di Trans Morotai (selesai) sepanjang 231,8&nbsp;km di [[Maluku Utara]]; Jalan [[Kota Palu|Palu]]-[[Parigi, Parigi Moutong|Parigi]] (selesai)<ref name=":30" /> sepanjang 83,6&nbsp;km di [[Sulawesi Tengah]]; ''fly over'' dari dan menuju Teluk Lamong sepanjang 2,4&nbsp;km di [[Jawa Timur]], Jalan Penghubung [[Gorontalo]]-[[Kota Manado|Manado]] (selesai) sepanjang 301,7&nbsp;km di [[Gorontalo]]-[[Sulawesi Utara]], dan 7 ruas Trans [[Maluku]] (selesai).<ref>{{Cite web|url=https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/proyek-pembangunan-infrastruktur-jalan-nasionalstrategis-nasional-non-tol/|title=Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional Strategis Nasional Non Tol|last=|first=|date=|website=KPPIP|access-date=10 Maret 2020}}</ref>

* [[Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung|Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang]], selesai dan beroperasi 2019<ref name=":11" />

* [[Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung|Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung]], selesai dan beroperasi November 2019<ref name=":11" />

[[Menteri keuangan|Menteri Keuangan]] [[Sri Mulyani]] menilai, Jalan Tol Trans Sumatra akan berdampak pada penghematan sebesar Rp 2,23 triliun per tahun dari efisiensi kendaraan, sedangkan dampak permanen dari total efek bergandanya adalah sebesar Rp 769,5 triliun.<ref>{{Cite webnews|url=http://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-manfaat-trans-sumatera-rp-7695-t|title=Sri Mulyani: Manfaat Trans Sumatera Rp 769,5 T|last=Quddus|first=Ghina Ghaliya|date=2017-12-27|websitework=[[Kontan|Kontan.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-18|editor-last=Winarto|editor-first=Yudho}}</ref>

Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatra juga akan mendukung proses industrialisasi sumber daya alam, sehingga pertumbuhan ekonomi kawasan ini dapat tumbuh lebih tinggi dan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam seperti saat ini. Kawasan Sumatra sangat tergantung terhadap sumber daya alam. Akibatnya, pertumbuhan kawasan ini menjadi labil, seiring anjloknya harga komoditas dan membuat kontribusi Pulau Sumatra terhadap ekonomi nasional berkurang dari 23,16% tahun 2014 menjadi 21,58% tahun 2018. Manfaat dari keberadaan jalan tol dan industrialisasi pun baru akan terasa dalam 10-15 tahun ke depan.<ref>{{Cite webnews|url=https://bisnis.tempo.co/read/1183621/jalan-tol-trans-sumatera-diprediksi-gairahkan-industri|title=Jalan Tol Trans Sumatera Diprediksi Gairahkan Industri|last=Tri|first=RahmaBisnis.com|date=2019-03-10|websitework=[[Tempo.co]]|language=id|access-date=2020-03-18|editor-last=Tri|editor-first=Rahma}}</ref>

[[Hutama Karya]] sendiri sebagai badan usaha milik negara yang mendapat penugasan untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatra melihat penugasan ini menjadi momentum untuk optimalisasi peluang bisnis pengembangan konstruksi, manufaktur, properti dan kawasan terpadu. Koridor kawasan sepanjang jalur Jalan Tol Trans Sumatra akan dikembangkan oleh Hutama Karya menjadi Trans Sumatra Development dengan menggandeng investor [[Amerika Serikat]], [[Belanda]], [[Jepang]], [[Korea Selatan]], [[Singapura]], dan [[Republik Rakyat Tiongkok|Tiongkok]].<ref>{{Cite web|url=http://www.hutamakarya.com/id/annual-reports|title=Annual Report 2018|last=|first=|date=|website=Hutamakarya.com|page=178|access-date=18 Maret 2020|archive-date=2020-03-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20200326185614/http://www.hutamakarya.com/id/annual-reports|dead-url=yes}}</ref>

{{Main article|Jalan Tol Trans Jawa}}[[Jalan Tol Trans-Jawa|Jalan Tol Trans Jawa]] adalah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di [[Jawa|Pulau Jawa]] sepanjang kurang lebih 1.167&nbsp;km, terdiri dari 18 jalan tol, yang seluruhnya dikelola oleh [[Jasa Marga (perusahaan)|PT Jasa Marga Tbk]]. Ide pembangunan Jalan Tol Trans Jawa sebetulnya sudah tercetus sejak tahun 1995, namun pembangunannya tertunda pada tahun 1998 dan 2005 akibat krisis ekonomi saat itu. Pada akhir tahun 2000-an, sebanyak sembilan jalan tol yang telah beroperasi direncanakan tersambung dengan sembilan jalan tol baru. Kesembilan jalan tol baru tersebut adalah [[Jalan Tol Cikopo–Palimanan|Cikampek-Palimanan]], [[Jalan Tol Pejagan–Pemalang|Pejagan-Pemalang]], [[Jalan Tol Semarang–Batang|Batang-Semarang]], Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Surabaya-Mojokerto.<ref name=":32" />[[Berkas:Trans Java Toll Road Map.svg|jmpl|550x550px|Peta Jalan Tol Trans Jawa]]

Dari 18 jalan tol Trans Jawa, sebanyak 11 jalan tol adalah Proyek Strategis Nasional, yakni [[Jalan TolLayang Jakarta–CikampekSheikh Mohammed bin Zayed|Jakarta-Cikampek]] II ''Elevated'']] sepanjang 64&nbsp;km dengan investasi sebesar Rp 16,22 triliun, [[Jalan Tol Jakarta–Cikampek II|Jakarta-Cikampek II]] II sisi Selatan sepanjang 36,4&nbsp;km dengan investasi sebesar Rp 13,3 triliun, [[Jalan Tol Pejagan–Pemalang|Pejagan-Pemalang]] (selesai) sepanjang 57,5&nbsp;km dengan investasi sebesar Rp 6,84 triliun, [[Jalan Tol Pemalang–Batang|Pemalang-Batang]] (selesai) sepanjang 39,2&nbsp;km dengan investasi sebesar Rp 4,08 triliun, [[Jalan Tol Semarang–Batang|Batang-Semarang]] (selesai) sepanjang 75&nbsp;km dengan investasi sebesar Rp 11,05 triliun, [[Jalan Tol Semarang-SoloSemarang–Solo|Semarang-Solo]] (selesai) sepanjang 72,6&nbsp;km dengan investasi sebesar Rp 7,3 triliun, [[Jalan Tol Solo–Ngawi|Solo-Ngawi]] (selesai) sepanjang 90,1&nbsp;km dengan investasi sebesar Rp 5,1 triliun, [[Jalan Tol Ngawi–Kertosono|Ngawi-Kertosono]] (selesai) sepanjang 87&nbsp;km dengan investasi sebesar Rp 3,83 triliun, [[Jalan Tol Kertosono–Mojokerto|Kertosono-Mojokerto]] (selesai) sepanjang 40,5&nbsp;km dengan investasi sebesar Rp 3,48 triliun, [[Jalan Tol Surabaya–Mojokerto|Mojokerto-Surabaya]] (selesai) sepanjang 36,3&nbsp;km dengan investasi sebesar Rp 3,79 triliun, [[Jalan Tol Gempol–Pasuruan|Gempol-Pasuruan]] (selesai) sepanjang 34,15&nbsp;km dengan investasi sebesar Rp 2,7 triliun, [[Jalan Tol Gempol–Pandaan|Gempol-Pandaan]] sepanjang 14 kilometer (selesai), dan [[Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo|Pasuruan-Probolinggo]] sepanjang 31,3&nbsp;km dengan investasi sebesar Rp 3,55 triliun.<ref name=":10" /><ref name=":30" />

Di luar jaringan [[Jalan Tol Trans-Jawa|Jalan Tol Trans Jawa]], Proyek Strategis Nasional jalan tol yang berada di [[Jawa|Pulau Jawa]] adalah [[Jalan Tol Akses Tanjung Priok|Jalan Akses Tanjung Priok]] (selesai), [[Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan|Cileunyi-Sumedang-Dawuan]], [[Jalan Tol Soreang–Pasirkoja|Soreang-Pasir Koja]] (selesai), [[Jalan Tol Pandaan–Malang|Pandaan-Malang]], [[Jalan Tol Serang–Panimbang|Serang-Patimban]], [[Jalan Tol Cengkareng–Batuceper–Kunciran|Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran]], [[Jalan Tol Kunciran–Serpong|Kunciran-Serpong]], [[Jalan Tol Serpong–Cinere|Serpong-Cinere]], [[Jalan Tol Cinere–Jagorawi|Cinere-Jagorawi]], [[Jalan Tol Cimanggis–Cibitung|Cimanggis-Cibitung]], [[Jalan Tol Cibitung-Cilincing|Cibitung-Cilincing]], [[Jalan Tol Depok–Antasari|Depok-Antasari]], [[Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu|Bekasi-Cawang-Kampung Melayu]], [[Jalan Tol Lingkar Luar Bogor|Bogor Ring Road]], [[Jalan Tol Serpong–Balaraja|Serpong-Balaraja]], [[Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi|Probolinggo-Banyuwangi]], [[Jalan Tol Yogyakarta–SoloYogyakarta–Surakarta|Yogyakarta-Solo]], Yogyakarta-Bawen, [[Jalan Tol Semarang–Demak|Semarang-Demak]], Sukabumi-Ciranjang-Padalarang, dan [[Jalan Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar|Krian-Legundi-Bunder-Manyar]].<ref name=":10" /><ref name=":30" />

[[Berkas:Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, 26062017.jpg|jmpl|320x320px|[[Waduk|Bendungan]] [[Waduk Jatigede|Jatigede]], salah satu bendungan terbesar di Indonesia. Bendungan ini berstatus Proyek Strategis Nasional.]]

Lima proyek terbesar bendungan yang berstatus Proyek Strategis Nasional adalah Bendungan Jatigede-Jawa Barat dengan kapasitas 980,6 juta kubik, Bendungan Karian-Banten (314,7 juta kubik), [[Bendungan Keureto]]-Aceh (215,9 juta), [[Bendungan Cipanas]]-Jawa Barat (171,2 juta kubik), dan [[Bendungan Passeloreng]]-Sulawesi Selatan (138 juta kubik).<ref name=":27">{{Cite webnews|url=https://katadata.co.id/infografik/2017/12/26/membangun-indonesia-sentris|title=Membangun Indonesia Sentris|last=|first=|date=2017-12-26|websitework=[[Katadata.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-16}}</ref> Bendungan Jatigede dibangun sejak tahun 2007 dan rampung pada tahun 2015. Bendungan lainnya yang telah selesai pembangunannya adalah [[Bendungan PayaseunaraPaya Seunara]]-Aceh (2015), [[Bendungan Bajulmati]] (2015), [[Bendungan Rajui]] (2015), [[Bendungan Titab Ularan]] (2015), [[Bendungan Nipah]] (Maret 2016), [[Bendungan Teritip]] (akhir 2016), [[Bendungan Rotiklot]] (Desember 2015), [[Bendungan Mila]] (2018), [[Bendungan Tanju]] (2018), [[Bendungan Sei Gong]] (2018), dan [[Bendungan Kamijoro]] (Januari 2019).<ref>{{Cite web|url=https://akurat.co/ekonomi/id-665399-read-mengintip-selusin-bendungan-yang-rampung-di-era-jokowi|title=Mengintip Selusin Bendungan yang Rampung di Era Jokowi|last=|first=|date=|website=Akurat.co|language=id|access-date=2020-03-16}}</ref>

Di sektor ini terdapat 29 proyek terkait kawasan industri prioritas dan atau Kawasan Ekonomi Khusus. Dari 29 proyek tersebut, terdapat satu proyek yang dikeluarkan dari daftar, yakni percepatan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Merauke, di Papua. Penyebabnya adalah karena proyek ini masih membutuhkan penyempurnaan kajian kelayakan proyek dan masalah pembebasan lahan yang tidak selesai.<ref name="liputan6.com">{{Cite webnews|url=https://www.liputan6.com/bisnis/read/3469720/beragam-alasan-14-proyek-ini-keluar-dari-daftar-psn|title=Beragam Alasan 14 Proyek Ini Keluar dari Daftar PSN|last=Deny|first=Septian|date=2018-04-19|websitework=[[Liputan6.com]]|language=id|access-date=2020-03-10|editor-last=Suro|editor-first=Agustina Melani, Ezri Tri}}</ref>

Sementara itu, kawasan ekonomi khusus (KEK) yang telah selesai dibangun hingga tahun 2019 adalah sebanyak 11 kawasan, yakni KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Lhokseumawe, KEK Tanjung Buton, KEK Kendal, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Bitung, KEK Morotai, dan KEK Belitung (Tanjung Kelayang). Adapun Kawasan Industri Dumai dan Kawasan Industri Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) Gresik juga telah berstatus selesai dibangun.<ref name=":31">{{Cite webnews|url=https://properti.kompas.com/read/2019/12/14/130000421/kaleidoskop--5-tahun-infrastruktur-indonesia|title=KaleidoskopKALEIDOSKOP: 5 Tahun Infrastruktur Indonesia|last=Haryanti|first=Rosiana|date=|websitework=[[Kompas.com]]|language=id|access-date=2020-03-17|editor-last=Alexander|editor-first=Hilda B}}</ref>

Di KEK Sei Mangkei, investor yang berinvestasi adalah PT Unilever Oleochemical sebesar Rp 2 triliun<ref>{{Cite webnews|url=https://www.wartaekonomi.co.id/read217084/ini-smart-factory-milik-unilever-oleochemical-indonesia|title=Ini Smart Factory Milik Unilever Oleochemical Indonesia|date=2019-02-25|websitework=[[Warta Ekonomi]]|language=id|access-date=2020-03-18|last=Winosa|first=Yosi}}</ref> dan telah melakukan ekspor ke 42 negara serta PT Industri Nabati Lestari. Total ekspor pada tahun 2019 mencapai Rp 3,2 triliun. KEK Mandalika telah mengoperasikan dermaga ''cruise'' di Pelabuhan Gilimas Lembar pada November 2019, sedangkan ''land clearing'' pembangunan sirkuit MotoGP telah mencapai 75% dan konstruksi pembangunan jalan ''Bypass'' Bandara Internasional Lombok-Mandalika akan dilakukan tahun 2020.<ref name=":33" />

[[Berkas:Jakarta MRT train departing from ASEAN MRT Station.jpg|jmpl|320x320px|Moda Transportasi Raya Terpadu Jakarta adalah salah satu Proyek Strategis Nasional yang telah selesai.]]

Hingga Desember 2019, pencapaian dari sektor ini berupa beroperasinya jalur transportasi [[MRT Jakarta|MRT]], yakni di DKI Jakarta dan [[LRT pertamaSumatera Selatan|LRT (Palembang)]] didan Indonesia[[LRT Jakarta]]. Selain itu, pembangunan jalur rel kereta api pertama di Sulawesi telah mencapai 50&nbsp;km dan pembangunan [[LRT Jabodebek]] yang diperkirakan akan beroperasi pada 2022 mendatang.<ref name=":2" />

Pembangunan proyek kilang minyak mendapat status Proyek Strategis Nasional didasari fakta Indonesia belum pernah membangun kilang minyak lagi dalam 34 tahun terakhir. Kilang-kilang minyak yang dimiliki Indonesia adalah kilang-kilang berusia "tua". Sebagai contoh, Kilang Balikpapan 1894, Kilang Plaju 1903, Kilang Cilacap dibangun tahun 1976, Kilang Dumai tahun 1971, dan Kilang Kasim 1997.<ref>{{Cite webnews|url=https://mediaindonesia.com/read/detail/278303-di-balik-kandasnya-pembangunan-kilang-minyak|title=Di Balik Kandasnya Pembangunan Kilang Minyak|last=|first=|date=2019-12-17|websitework=Mediaindonesia.com[[Media Indonesia]]|language=id|access-date=2020-03-10}}</ref> Tidak heran, jika Presiden Joko Widodo, sangat berkeinginan agar Indonesia dapat membangun kilang minyak untuk menekan impor minyak yang terus menekan defisit neraca transaksi berjalan.<ref>{{Cite webnews|url=https://money.kompas.com/read/2019/12/23/100700226/masih-ingat-janji-jokowi-bangun-5-kilang-minyak|title=Masih Ingat Janji Jokowi Bangun 5 Kilang Minyak?|last=Idris|first=Muhammad|date=|websitework=[[Kompas.com]]|language=id|access-date=2020-03-10|editor-last=Djumena|editor-first=Erlangga}}</ref>

Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia pada triwulan IV-2019 tercatat sebesar US$ 8,1 miliar atau setara 2,84% dari Produk Domestik Bruto dan sepanjang 2019 defisitnya mencapai US$ 30,4 miliar atau 2,72% dari Produk Domestik Bruto.<ref>{{Cite webnews|url=https://bisnis.tempo.co/read/1305617/defisit-transaksi-berjalan-272-persen-dari-pdb-bi-makin-baik|title=Defisit Transaksi Berjalan 2,72 Persen dari PDB, BI: Makin Baik|last=HidayatHendartyo|first=Ali Akhmad NoorMuhammad|date=2020-02-10|websitework=[[Tempo.co]]|language=id|access-date=2020-03-10|editor-last=Hidayat|editor-first=Ali Akhmad Noor}}</ref> Defisit ini pernah mencatatkan rekor kenaikan tajam dari tahun 2017 sebesar 1,7% atau setara US$ 17,31 miliar terhadap Produk Domestik Bruto menjadi 2,98% dari PDB (US$ 31,1 miliar). Bank Indonesia menilai lonjakan defisit neraca transaksi berjalan tersebut akibat tingginya impor minyak.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190208203759-532-367623/impor-migas-biang-keladi-transaksi-berjalan-defisit-us-31-m|title=Impor Migas Biang Keladi Transaksi Berjalan Defisit US$31 M|last=|first=|date=|websitework=CNNIndonesia.com[[CNN Indonesia]]|language=id-ID|access-date=2020-03-10}}</ref>

Ekonom Universitas Indonesia, [[Faisal Basri]], menyebut, tingginya impor minyak membuat neraca migas defisit sebesar Rp 176 triliun pada triwulan III-2018.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.merdeka.com/uang/faisal-basri-impor-minyak-mentah-bbm-jadi-biang-kerok-defisit-transaksi-berjalan.html|title=Faisal Basri: Impor Minyak Mentah & BBM Jadi Biang Kerok Defisit Transaksi Berjalan|last=Rahayu|first=Yayu Agustini|date=|websitework=[[Merdeka.com]]|language=id|access-date=2020-03-10|editor-last=Putra|editor-first=Idris Rusadi}}</ref> Indonesia juga masih mengalami defisit perdagangan bahan kimia (petrokimia) sebesar 193 triliun, dengan ekspor Rp 124 triliun dan impor sebesar Rp 314 triliun. Kebutuhan petrokimia ini bisa terpenuhi jika ada pembangunan kilang minyak yang dilengkapi dengan kompleks petrokimia.<ref>{{Cite webnews|url=https://economy.okezone.com/read/2019/12/06/320/2138740/presiden-jokowi-impor-petrokimia-dan-migas-bebankan-neraca-perdagangan|title=Presiden Jokowi: Impor Petrokimia dan Migas Bebankan Neraca Perdagangan|last=Hartomo|first=Giri|date=2019-12-06|websitework=[[Okezone.com]]|language=id-ID|access-date=2020-03-10}}</ref>

Enam kilang minyak yang akan dibangun tersebut adalah empat ''Refinery Development Master Plan'' (RDMP) Balongan berkapasitas 125 ribu barel per hari dengan target selesai tahun 2021, RDMP Cilacap berkapasitas 340 ribu bph menjadi 400 ribu bph (2023), RDMP Dumai berkapasitas 170 ribu bph ditingkatkan menjadi 300 ribu bph (2023), RDMP Balikpapan berkapasitas 260 ribu bph ditingkatkan menjadi 360 ribu bph (2021), dan dua proyek kilang minyak baru (''Grass Root Refinery'') yakni GRR Tuban berkapasitas 300 ribu bph (2026)<ref>{{Cite webnews|url=https://finance.detik.com/energi/d-4804616/pertamina-bangun-kilang-canggih-di-tuban-rp-225-triliun|title=Pertamina Bangun Kilang Canggih di Tuban Rp 225 Triliun|last=Laraspati|first=Angga|date=|websitework=Detikfinance[[Detik.com|detikcom]]|language=id-ID|access-date=2020-03-18}}</ref> dan GRR Bontang berkapasitas 300 ribu bph (2025).<ref>{{Cite webnews|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20190516104704-4-72846/progres-proyek-3-kilang-pertamina-masih-jauh-untuk-membangun|title=Progres Proyek 3 Kilang Pertamina: Masih Jauh untuk Membangun|last=Arvirianty|first=Anastasia|date=|websitework=CNBCIndonesia.com[[CNBC Indonesia]]|language=id-ID|access-date=2020-03-18}}</ref> Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah dalam negeri menjadi 2 juta bph dari kebutuhan konsumsi dalam sepuluh tahun mendatang sebesar 2,2 juta bph.<ref name=":35">{{Cite news|url=|title=Energi dan Kita Pasca-2019|last=Hamdi|first=Al Hilal|date=1 Juli 2019|work=Kompas|access-date=19 Maret 2020}}</ref>

Proyek Strategis Nasional pembangunan kilang minyak menjadi salah satu proyek yang molor, karena baik kilang minyak GRR Bontang, GRR Tuban, maupun RDMP Cilacap, RDMP Balongan, RDMP Dumai, RDMP Balikpapan, dan RDMP Plaju, tak satupun yang terealisasi. Sejak dicanangkan pada tahun 2014, tidak ada satupun Proyek Strategis Nasional berupa kilang yang terbangun, sehingga tidak heran Presiden Joko Widodo beberapa kali menunjukkan kekesalannya ke publik.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/lKYBOpAN-jokowi-geram-pembangunan-kilang-minyak-mandek|title=Jokowi Geram Pembangunan Kilang Minyak Mandek|last=Swasty|first=Renatha|date=2019-12-16|websitework=[[Medcom.id]]|language=id|access-date=2020-03-05}}</ref>

RDMP Cilacap dengan perkiraan investasi US$ 5 miliar, rencananya akan dibangun melalui kerja sama PT Pertamina dengan porsi 55% dan Saudi Amraco 45% menemui ketidaksepakatan pada Desember 2019. Padahal, perjanjian kerja sama kedua pihak yang ditandatangani pada 2014 semula menargetkan RDMP bisa dimulai pada tahun 2021.<ref>{{Cite webnews|url=https://katadata.co.id/berita/2019/12/12/pertamina-aramco-tak-sepakat-pengembangan-kilang-cilacap-diundur-lagi|title=Pertamina-Aramco Tak Sepakat, Pengembangan Kilang Cilacap Diundur Lagi|last=Setiawan|first=Verda Nano|date=2019-12-12|websitework=[[Katadata.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-05}}</ref> Ketika itu (tahun 2014), Saudi Aramco sepakat untuk untuk menggarap Kilang Minyak Cilacap, Balongan, dan Dumai, namun hingga setahun tidak ada realisasinya hingga diperpanjang untuk kedua kalinya dengan masa perjanjian berakhir Desember 2018.<ref>{{Cite web|url=https://beritagar.id/artikel/berita/saudi-aramco-batal-garap-dua-kilang-pertamina|title=Saudi Aramco Batal Garap Dua Kilang Pertamina|last=|first=|date=|website=Beritagar.id|access-date=2020-03-19}}</ref> Selanjutnya, kesepakatan Saudi Aramco dan Pertamina juga terganjal persoalan valuasi aset eksisting hingga dua tahun lamanya yang membuat perjanjian kerja sama diperpanjang untuk kedua kalinya pada Juni 2019 dan September 2019. Hingga Februari 2020, kerja sama Pertamina dengan Saudi Aramco masih terganjal, karena Saudi Aramco masih belum merespons skema baru yang ditawarkan Pertamina, yakni membangun pengembangan kilang baru tanpa menyertakan valuasi kilang lama.<ref>{{Cite webnews|url=https://katadata.co.id/berita/2020/02/24/pertamina-tunggu-tawaran-aramco-untuk-kilang-cilacap-hingga-maret-2020|title=Pertamina Tunggu Tawaran Aramco untuk Kilang Cilacap hingga Maret 2020|last=Setiawan|first=Verda Nano|date=2020-02-24|websitework=[[Katadata.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref>

Pada tahun 2016, RDMP Kilang Minyak [[Kota Dumai|Dumai]] semula sempat diminati oleh Saudi Aramco<ref>{{Cite webnews|url=https://bisnis.tempo.co/read/851834/saudi-aramco-pilih-investasi-di-kilang-cilacap|title=Saudi Aramco Pilih Investasi di Kilang Cilacap|last=Malik|first=Abdul|date=2017-03-02|websitework=[[Tempo.co]]|language=id|access-date=2020-03-19|editor-last=Malik|editor-first=Abdul}}</ref> dan Abu Dhabi National Oil Company<ref>{{Cite webnews|url=https://katadata.co.id/berita/2019/12/28/bkpm-perusahaan-korea-berencana-investasi-rp-47-t-di-kilang-dumai|title=BKPM: Perusahaan Korea Berencana Investasi Rp 47 T di Kilang Dumai|last=Yunianto|first=Tri Kurnia|date=2019-12-28|websitework=[[Katadata.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref> namun mereka membatalkan diri. Pertamina berencana mengumumkan ''framework agreement'' pada Desember 2019<ref>{{Cite web|url=https://republika.co.id/share/q0l7wt423|title=Pertamina Umumkan Rekan Kerja Pembangunan Kilang Dumai|date=2019-11-07|website=Republika Online|access-date=2020-03-19}}</ref> Berdasarkan informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kilang minyak ini diminati oleh investor Korea Selatan, meski Pertamina tidak mengonfirmasinya.<ref>{{Cite webnews|url=http://industri.kontan.co.id/news/investor-korsel-siap-kucurkan-rp-47-triliun-di-kilang-dumai-ini-tanggapan-pertamina|title=Investor Korsel siap kucurkan Rp 47 triliun di kilang Dumai, ini tanggapan Pertamina|last=Mulyana|first=Ridwan Nanda|date=2019-12-30|websitework=[[Kontan|Kontan.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-19|editor-last=.|editor-first=Handoyo}}</ref> Hingga Maret 2020, proses penawaran dengan investor dan tender revisi ''Bankable Feasibility Study'' masing berlangsung.<ref name="Prismono">{{Cite web|url=https://petrominer.com/ini-progres-proyek-kilang-pertamina/|title=Ini Progres Proyek Kilang Pertamina • Petrominer|last=Prismono|date=2020-03-02|website=Petrominer|language=id-ID|access-date=2020-03-19}}</ref>

Sementara itu, kemajuan pembangunan RDMP [[Kota Balikpapan|Balikpapan]] lebih baik dibandingkan kilang minyak lainnya. Pada November 2018, Pertamina menetapkan kontraktor pemenang tender konstruksi ''Engineering, Procurement and Construction'' (EPC), ''Inside Battery Limit'' (IBL) dan ''Outside Battery Limit'' (OSBL) pembangunan RDMP Balikpapan, yakni SK Engineering & Construction Co Ltd, Hyundai Engineering Co Ltd, PT Rekayasa Industri dan PT PP Tbk, senilai Rp 57,8 miliar.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20181210111550-4-45632/kontrak-epc-diteken-kilang-balikpapan-baru-rampung-2023|title=Kontrak EPC Diteken, Kilang Balikpapan Baru Rampung 2023|last=Arvirianty|first=Anastasia|date=|websitework=CNBCIndonesia.com[[CNBC Indonesia]]|language=id-ID|access-date=2020-03-19}}</ref> Pertamina juga telah menandatangan kontrak EPC fasilitas Lawe-Lawe senilai US$ 262 juta dengan PT Hutama Karya dan China Petroleum Pipeline Co Ltd (CPP) pada September 2019.<ref>{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20190917/44/1149409/pertamina-gandeng-hutama-karya-dan-cpp-garap-fasilitas-rdmp-balikpapan|title=Pertamina Gandeng Hutama Karya dan CPP Garap Fasilitas RDMP Balikpapan|last=Leonard|first=Lucky|date=|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-19|editor-last=Issetiabudi|editor-first=David Eka}}</ref> Pada awal 2020, pembangunan konstruksi kilang ini sudah mencapai 11,62% dan ditargetkan bisa mencapai di atas 25% pada akhir tahun 2020 dengan mengandalkan dana internal Pertamina sebesar US$ 1 miliar. Sementara itu, meski konstruksinya sudah berjalan, investor RDMP Balikpapan ini baru akan ditandatangani pada April 2020 antara Pertamina dengan Mubadala dengan nilai investasi mencapai US$ 3,3 miliar.<ref>{{Cite webnews|url=https://ekbis.sindonews.com/read/1509205/34/kilang-minyak-rdmp-balikpapan-kecipratan-investasi-uea-1580138739|title=Kilang Minyak RDMP Balikpapan Kecipratan Investasi UEA|websitework=SINDOnews[[Sindonews.com]]|language=id-ID|access-date=2020-03-19}}</ref><ref>{{Cite webnews|url=https://katadata.co.id/berita/2020/01/16/percepat-pengembangan-kilang-balikpapan-pertamina-gandeng-mubadala|title=Percepat Pengembangan Kilang Balikpapan, Pertamina Gandeng Mubadala|last=Setiawan|first=Verda Nano|date=2020-01-16|websitework=[[Katadata.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref><ref>{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20200121/44/1192379/kemajuan-konstruksi-rdmp-kilang-balikpapan-melebihi-target|title=Kemajuan Konstruksi RDMP Kilang Balikpapan Melebihi Target {{!}} Ekonomi|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-19|last=Leonard|first=Lucky|editor-last=Issetiabudi|editor-first=David Eka}}</ref>

Untuk proyek RDMP [[Balongan, Indramayu|Balongan]], Pertamina pada Januari 2020 telah menandatangani nota kesepahaman dengan Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) untuk membangun kilang minyak terintegrasi dengan kompleks petrokimia. Perjanjian nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari ''Comprehensive Strategic Framework'' yang ditandatangani pada Juli 2019.<ref>{{Cite webnews|url=https://katadata.co.id/berita/2020/01/16/gandeng-adnoc-pertamina-siap-kembangkan-kilang-petrokimia-balongan|title=Gandeng Adnoc, Pertamina Siap Kembangkan Kilang Petrokimia Balongan|last=Setiawan|first=Verda Nano|date=2020-01-16|websitework=[[Katadata.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref> Khusus pembangunan kompleks petrokimia, Pertamina juga menggandeng China Petroleum Corporation (CPC) Taiwan.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20181011184123-4-37035/gandeng-taiwan-pertamina-bakal-rombak-kilang-balongan|title=Gandeng Taiwan, Pertamina Bakal Rombak Kilang Balongan|last=Wareza|first=Monica|date=|websitework=CNBCIndonesia.com[[CNBC Indonesia]]|language=id-ID|access-date=2020-03-19}}</ref> Sebelumnya, pada Desember 2019, Pertamina telah menandatangani kontrak ''Dual Feed Competition'' (DFC)<ref>{{Cite webnews|url=https://katadata.co.id/berita/2019/12/04/dua-konsorsium-bersaing-dapatkan-kontrak-pengembangan-kilang-balongan|title=Dua Konsorsium Bersaing Dapatkan Kontrak Pengembangan Kilang Balongan|last=Setiawan|first=Verda Nano|date=2019-12-04|websitework=[[Katadata.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref> kilang minyak Balongan Fase I dengan konsorsium RRE (PT Rekayasa Industri, PT Rekayasa Engineering, dan PT Enviromate Technology) dan konsorsium JSW (JCG Indonesia, PT Synergy Engineering dan PT Wijaya Karya).<ref>{{Cite webnews|url=https://katadata.co.id/berita/2019/12/13/pertamina-masih-cari-mitra-untuk-garap-kilang-bontang-dan-balongan|title=Pertamina Masih Cari Mitra untuk Garap Kilang Bontang dan Balongan|last=Setiawan|first=Verda Nano|date=2019-12-13|websitework=[[Katadata.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref>

Di [[Kabupaten Tuban|Tuban]], rencana pembangunan kilang minyak GRR Tuban hasil kerja sama [[Pertamina|PT Pertamina]] dengan [[Rosneft|Rosneft Oil Company]] melalui PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia/PRPP (Pertamina 55% dan Rosneft 45%) dengan nilai investasi US$ 16 miliar atau Rp 225 triliun, sempat terkendala pembebasan lahan. Dari total kebutuhan lahan seluas 841 hektare lebih, sebanyak 340 ribu hektare berasal dari lahan milik [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup]] dan 493 hektare sisanya milik warga setempat. Masyarakat yang diwakili 17 warga<ref>{{Cite webnews|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20190516120630-4-72893/digugat-17-warga-nasib-proyek-kilang-tuban-rp-230-t-terancam|title=Digugat 17 Warga, Nasib Proyek Kilang Tuban Rp 230 T Terancam|last=Arvirianty|first=Gustidha Budiartie & Anastasia|date=|websitework=CNBCIndonesia.com[[CNBC Indonesia]]|language=id-ID|access-date=2020-03-18}}</ref> kemudian mengajukan gugatan melawan Pemerintah Provinsi [[Jawa Timur]] ke [[Pengadilan Tata Usaha Negara]] (PTUN) [[Kota Surabaya|Surabaya]] atas penetapan lokasi tersebut dan hasilnya PTUN memenangkan gugatan warga. Terkait hal ini, selain mengajukan kasasi, Pertamina juga menyiapkan lahan pengganti yakni dengan berencana melakukan reklamasi yang studi kajiannya ditandatangani pada Mei 2019.<ref>{{Cite webnews|url=https://katadata.co.id/berita/2019/05/14/izin-penentuan-lokasi-kilang-tuban-dinyatakan-batal-oleh-ptun|title=Proyek Kilang Tuban Pertamina Terganjal Pembatalan Izin Lahan di PTUN|last=Setiawan|first=Verda Nano|date=2019-05-14|websitework=[[Katadata.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref>

Pada 25 Juli 2019, dalam keputusan kasasinya, [[Mahkamah Agung]] memenangkan gugatan Pemprov Jatim dan Pertamina, sekaligus membatalkan keputusan PTUN.<ref>{{Cite web|url=http://bloktuban.com/2019/07/30/ma-kabulkan-kasasi-gubernur-jatim-gugatan-penlok-kilang-tuban/|title=MA Kabulkan Kasasi Gubernur Jatim Gugatan Penlok Kilang Tuban|last=|first=|date=|website=Bloktuban.com|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref> Pada Februari 2020, Pertamina membayarkan ganti rugi 67% dari total 400 hektare lahan milik warga<ref>{{Cite webnews|url=https://finance.detik.com/energi/d-4878070/pertamina-bayar-ganti-rugi-lahan-untuk-kilang-tuban-awal-februari|title=Pertamina Bayar Ganti Rugi Lahan untuk Kilang Tuban Awal Februari|last=Hamdani|first=Trio|date=|websitework=Detikfinance[[Detik.com|detikcom]]|language=id-ID|access-date=2020-03-18}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/harga-tanah-kilang-tuban-tembus-1-2-juta|title=Harga Tanah Kilang Tuban Tembus 1,2 Juta|website=SuaraBanyuurip.com|access-date=2020-03-18|archive-date=2020-03-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20200318184158/https://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/harga-tanah-kilang-tuban-tembus-1-2-juta|dead-url=yes}}</ref> dan ditargetkan tuntas seluruhnya pada April 2020.<ref>{{Cite web|url=https://investor.id/business/pembebasan-lahan-kilang-tuban-tuntas-april|title=Pembebasan Lahan Kilang Tuban Tuntas April|last=|first=|date=|website=Investor.id|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref> Selain membebaskan lahan milik warga, Pertamina juga telah melakukan pembersihan lahan seluas 328 hektare milik Kementerian Lingkungan Hidup. Pertamina dan Rosneft juga telah menandatangani kontrak desain kilang pada 28 Oktober 2019 dengan Spanish Technicas Reunidas SA (TRSA)<ref>{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20191101/44/1165929/pertamina-rosneft-tunjuk-trsa-desain-kilang-tuban|title=Pertamina-Rosneft Tunjuk TRSA Desain Kilang Tuban|last=Anwar|first=Akhirul|date=|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-19|editor-last=Sari|editor-first=Sri Mas}}</ref> dan per Maret 2020 dilakukan pelaksanaan ''Basic Engineering Design'' (BED), ''Front End Engineering Feed'' (FEED), dan konstruksi fasilitas pendukung.<ref name="Prismono"/> Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta pembangunan kilang ini bisa dipercepat tiga tahun lebih awal menjadi tahun 2023.<ref>{{Cite web|url=https://republika.co.id/share/q2wb82415|title=Proyek Kilang Tuban, Presiden Ultimatum Pertamina|date=2019-12-22|website=Republika Online|access-date=2020-03-18}}</ref>

Di [[Kota Bontang|Bontang]], rencana investasi pembangunan GRR Bontang dengan investor Overseas Oil and Gas/OOG (Oman) senilai Rp 197,58 triliun juga tidak menentu nasibnya, karena pemerintah dan Pertamina belum memutuskan apakah kerja sama tersebut berlanjut atau tidak, setelah batas waktu perjanjian kerja sama selesai pada Desember 2019. Sejak penandatanganan ''framework agreement'' OOG Oman dengan Pertamina pada Desember 2018,<ref>{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20191231/44/1185912/perusahaan-oman-oog-tegaskan-komitmen-di-kilang-bontang|title=Perusahaan Oman OOG Tegaskan Komitmen di Kilang Bontang {{!}} Ekonomi|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-18|last=Nursyifani|first=Bunga Citra Arum|editor-last=Wiratmini|editor-first=Ni Putu Eka}}</ref>, Pertamina secara tiba-tiba mengumumkan pencarian mitra baru<ref>{{Cite webnews|url=https://mediaindonesia.com/read/detail/278303-di-balik-kandasnya-pembangunan-kilang-minyak|title=Di Balik Kandasnya Pembangunan Kilang Minyak|last=|first=|date=2019-12-17|websitework=Mediaindonesia.com[[Media Indonesia]]|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref> dan pemindahan lokasi dari Bontang ke Kuala Tanjung-SumatraSumatera Utara atau Arun-Aceh. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah mempertimbangkan dua calon investor baru, yakni Mubadala dan Abu Dhabi National Oil Company.<ref>{{Cite webnews|url=https://katadata.co.id/berita/2020/03/02/pertamina-kaji-pemindahan-kilang-baru-dari-bontang-ke-sumatera|title=Pertamina Kaji Pemindahan Kilang Baru dari Bontang ke Sumatera - Katadata.co.id|last=Setiawan|first=Verda Nano|date=2020-03-02|websitework=[[Katadata.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref>

Setelah ditetapkan sebagai pemenang untuk menggarap Kilang Minyak Bontang pada Januari 2018, Overseas Oil and Gas yang ketika itu menggandeng Cosmo Oil International Pte Ltd dari Jepang (keluar dari konsorsium pada saat penandatanganan framework agreement Desember 2018),<ref>{{Cite webnews|url=http://industri.kontan.co.id/news/pertamina-overseas-oil-and-gas-tak-jadi-gandeng-cosmo-oil-bangun-kilang-balikpapan|title=Pertamina: Overseas Oil and Gas tak jadi gandeng Cosmo Oil bangun kilang Balikpapan|last=Iskana|first=Febrina Ratna|date=2018-12-10|websitework=[[Kontan|Kontan.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-19|editor-last=Husaini|editor-first=Azis}}</ref>, OOG pada April 2019 telah menggelar tender terbuka di Singapura untuk mencari ''engineering company'' bereputasi internasional dan hasil kajiannya akan menjadi acuan pihak perbankan. OOG juga tengah melakukan kajian kelayakan finansial yang ditargetkan selesai dalam lima bulan mendatang, kemudian ''Front End Engineering Design'' (FEED) hingga dua tahun ke depan dengan menelan biaya US$ 180 juta,<ref>{{Cite webnews|url=http://industri.kontan.co.id/news/fokus-di-kilang-bontang-oog-enggan-garap-proyek-lain-dulu|title=Fokus di Kilang Bontang, OOG enggan garap proyek lain dulu|last=Agung|first=Filemon|date=2019-04-15|websitework=[[Kontan|Kontan.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-18|editor-last=Husaini|editor-first=Azis}}</ref>, lalu diikuti proses konstruksi dalam 2-3 tahun berikutnya.<ref>{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20190522/44/925678/pertamina-petakan-pendanaan-dan-kesiapan-lahan-ggr-bontang|title=Pertamina Petakan Pendanaan dan Kesiapan Lahan GGR Bontang {{!}} Ekonomi|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-18|last=Nursyifani|first=Bunga Citra Arum|editor-last=Issetiabudi|editor-first=David Eka}}</ref> Sementara itu, pemerintah kota Bontang sudah menyiapkan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah untuk lokasi Kilang Minyak Bontang seluas 800 hektare lebih, dengan 64 hektare di antaranya milik pemerintah daerah, di Kelurahan Bontang Lestari, yang merupakan bekas lapangan terbang layang hingga Kampung Panggung.<ref>{{Cite web|url=https://bontangpost.id/63847-dari-860-hektare-kawasan-peruntukkan-industri-di-bontang-lestari-64-hektare-dikuasai-pemkot/|title=Dari 860 Hektare Kawasan Peruntukkan Industri di Bontang Lestari, 64 Hektare Dikuasai Pemkot|date=2019-07-23|website=BontangPost.ID|language=id-ID|access-date=2020-03-19|archive-date=2019-07-24|archive-url=https://web.archive.org/web/20190724154023/https://bontangpost.id/63847-dari-860-hektare-kawasan-peruntukkan-industri-di-bontang-lestari-64-hektare-dikuasai-pemkot/|dead-url=yes}}</ref>

Dalam kerja sama dengan OOG, pembiayaan pembangunan kilang minyak GRR Bontang dibiayai sepenuhnya oleh investor. Pertamina akan mendapatkan 10% saham dari kerja sama ini secara otomatis dan berpotensi ditingkatkan menjadi 20-30%. Selain itu, Pertamina juga berhak memasok 20% kebutuhan minyak mentah, tidak ada jaminan offtake dari Pertamina, dan Pertamina ikut serta dalam pemasaran bersama.<ref>{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20180130/44/732097/pertamina-gandeng-perusahaan-oman-jepang-bangun-kilang-bontang|title=Pertamina Gandeng Perusahaan Oman & Jepang Bangun Kilang Bontang|last=Agus|first=Rustam|date=|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-19|editor-last=Panggabean|editor-first=Gemal AN}}</ref>

Terdapat delapan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Proyek Strategis Nasional, namun satu proyek di antaranya yakni Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang, di SumatraSumatera Utara, dikeluarkan statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional. Hingga Desember 2019, keseluruhan proyek Sistem Penyediaan Air Minum ini belum ada satupun yang selesai pembangunannya dan baru tiga proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha yang telah selesai skema pendanaannya.<ref name=":2" />

Terdapat tujuh proyek pembangunan jaringan air irigasi yang dapat mengairi area lahan sawah seluas 865,4 hektare.<ref name=":2" /> Ketujuh proyek irigasi tersebut adalah Lhok Guci-Aceh, Jambo Aye Kanan-Aceh, Lematang-SumatraSumatera Selatan, Umpu System (Way Besai)-SumatraSumatera Selatan, Leuwigoong-Garut (Jawa Barat), Baliase-Sulawesi Selatan, dan Gumbasa-Sulawesi Tengah.<ref>{{Cite web|url=https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/p-proyek-bendungan-dan-jaringan-irigasi/|title=Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi|last=|first=|date=|website=KPPIP|access-date=15 Maret 2020|archive-date=2020-06-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20200606024755/https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/p-proyek-bendungan-dan-jaringan-irigasi/|dead-url=yes}}</ref>

Terdapat enam Proyek Strategis Nasional yang berupa pembangunan ''smelter'', yakni berlokasi di Kuala Tanjung-SumatraSumatera Utara (peleburan aluminium), Ketapang-Kalimantan Barat (peleburan bauksit menjadi alumina), Morowali-Sulawesi Tengah (peleburan nikel), Konawe-Sulawesi Tenggara (peleburan nikel), Bantaeng-Sulawesi Selatan (peleburan nikel), dan Buli-Maluku Utara (peleburan ferronikel). Seluruh proyek ini telah selesai dibangun.<ref name=":31" />

''Smelter'' di Kuala Tanjung, SumatraSumatera Utara, dibangun oleh PT Indonesia Asahan Alumunium, dengan mengembangkan kapasitas dari saat ini sebesar 265 ribu ton aluminium ingot pertahun menjadi 300 ribu ton dan smelter baru berkapasitas 300 ribu ton dengan investasi sebesar US$ 800 juta, sehingga total kapasitas menjadi 500 ribu ton.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.suara.com/bisnis/2016/09/26/012040/bangun-smelter-di-kuala-tanjung-inalum-siapkan-800-juta-dolar-as|title=Bangun Smelter di Kuala Tanjung, Inalum Siapkan 800 Juta Dolar AS|last=Himawan|first=Adhitya|date=2016-09-26|websitework=Suara.com|language=id|access-date=2020-03-19}}</ref> ''Smelter'' Ketapang-Kalimantan Barat, dibangun oleh Harita Group senilai Rp 7 triliun berupa pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina dengan kapasitas 1 juta ton.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160521190555-92-132457/harita-group-tuntas-bangun-smelter-tahap-i-di-ketapang|title=Harita Group Tuntas Bangun Smelter Tahap I di Ketapang|last=Valenta|first=Elisa|date=|websitework=CNNIndonesia.com[[CNN Indonesia]]|language=id-ID|access-date=2020-03-19}}</ref> Di Morowali-Sulawesi Tengah, kompleks pengolahan ''smelter'' senilai Rp 32,4 triliun, dengan investor seperti PT Sulawesi Mining Investment yang membangun pabrik pengolahan feronikel berkapasitas 300 ribu ton pertahun, PT Indonesia Guan Ching Nickel and Stainless Steel Industry berkapasitas 600 ribu ton per tahun.<ref>{{Cite webnews|url=https://money.kompas.com/read/2017/01/11/164721726/industri.smelter.di.morowali.serap.investasi.rp.78.triliun.|title=Industri Smelter di Morowali Serap Investasi Rp 78 Triliun|last=Pati|first=Kiki Andi|date=|websitework=[[Kompas.com]]|language=id|access-date=2020-03-19|editor-last=Marta|editor-first=M Fajar}}</ref>

Sementara itu, di Konawe-Sulawesi Tenggara, kompleks pengolahan ''smelter'' berhasil mendapatkan investasi Rp 13,43 triliun, dari PT Virtue Dragon Nickel Industry yang mengolah pig iron berkapasitas 600-800 ribu ton per tahun.<ref>{{Cite webnews|url=https://regional.kompas.com/read/2019/02/25/16312271/investor-china-bangun-pabrik-smelter-senilai-rp-14-triliun-di-konawe|title=Investor China Bangun Pabrik Smelter Senilai Rp 14 Triliun di Konawe|last=Pati|first=Kiki Andi|date=|websitework=[[Kompas.com]]|language=id|access-date=2020-03-19|editor-last=Purba|editor-first=David Oliver}}</ref> Sementara itu, ''smelter'' Bantaeng-Sulawesi Selatan, PT Huadi Nickel Aloy Indonesia dengan investasi Rp 2 triliun untuk pengolahan feronikel berkapasitas 100 ribu ton per tahun<ref>{{Cite webnews|url=https://makassar.tribunnews.com/2019/01/26/gubernur-sulsel-akhirnya-resmikan-smelter-nikel-investor-china-di-bantaeng|title=Gubernur Sulsel Resmikan Smelter Nikel Investor China di Bantaeng|websitework=Tribun Timur[[Tribunnews|Tribunnews.com]]|language=id-ID|access-date=2020-03-19|last=Ali|first=Muhammad Fadhly}}</ref> dan ''smelter'' Buli-Maluku Utara oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk mengolah feronikel dengan kapasitas sebesar 1 juta ton per tahun dan investasi Rp 19,7 triliun.<ref>{{Cite webnews|url=https://ekbis.sindonews.com/read/1418374/34/tiga-smelter-nikel-dipastikan-siap-beroperasi-tahun-ini-1562584596|title=Tiga Smelter Nikel Dipastikan Siap Beroperasi Tahun Ini|websitework=SINDOnews[[Sindonews.com]]|language=id-ID|access-date=2020-03-19}}</ref>

Terdapat tujuh proyek pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang seluruhnya telah selesai dibangun pada tahun 2016. Tiga PLBN berlokasi di Kalimantan Barat, yakni Entikong seluas 8 hektare, Badau seluas 8,8 hektare, dan Aruk seluas 9,1 hektare. Di Nusa Tenggara BaratTimur berlokasi di Motaain seluas 8 hektare, Motamassin seluas 11,3 hektare, dan Wini seluas 4,4 hektare, sedangkan di Skouw-Papua, seluas 10,7 hektare.<ref name=":27" /><ref>{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20190401/45/906896/7-pos-lintas-batas-selesai-dibangun|title=7 Pos Lintas Batas Selesai Dibangun|last=Purboyo|first=M. Rochmad|date=|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-15|editor-last=Kinanti|editor-first=Krizia Putri}}</ref> Pada tahun berikutnya, pos lintas batas negara tidak ada lagi dan digantikan dengan infrastruktur pendidikan. Pembangunan Kampus [[Universitas Islam Internasional Indonesia]] menjadi satu-satunya proyek infrastruktur pendidikan yang masuk dalam daftar status Proyek Strategis Nasional. Proyek ini baru masuk daftar Proyek Strategis Nasional pada tahun 2018, melalui Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018.<ref name=":18" /> Kampus ini terletak di Cisalak, Depok, dengan area seluas 142,5 hektare dan menelan biaya pembangunan sebesar Rp 3,97 triliun, dan ditargetkan selesai pada Desember 2020.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.antaranews.com/berita/1189276/jokowi-targetkan-universitas-islam-internasional-selesai-2020|title=Jokowi targetkan Universitas Islam Internasional selesai 2020|last=Prasetyo|first=Bayu|date=2019-12-02|websitework=[[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara|ANTARA News]]|access-date=2020-03-10|editor-last=Subagyo|editor-first=Triono}}</ref>

Pemerintah telah menunjuk [[Komaruddin Hidayat]] sebagai rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Pada tahun 2020, penerimaan mahasiswa baru dibuka untuk program pasca-sarjana sebanyak 250 mahasiswa dan program doktor sebanyak 50 mahasiswa.<ref>{{Cite webnews|url=https://news.detik.com/berita/d-4788851/kampus-uiii-mulai-beroperasi-september-2020|title=Kampus UIII Mulai Beroperasi September 2020|last=Haq|first=Muhammad Fida Ul|date=|websitework=Detiknews[[Detik.com|detikcom]]|language=id-ID|access-date=2020-03-10}}</ref>

Rencana pembangunan Palapa Ring sudah dicetuskan pada Indonesia Infrastructure Summit 2005 dan pada tahun 2007, namun tidak kunjung terealisasi. Proyek ini baru diseriuskan pada tahun 2015, dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dan ''availability payment'' senilai Rp 21 triliun selama 15 tahun, dengan sumber dana dari kontribusi Universal Service Obligation dan diresmikan pada Oktober 2019.<ref>{{Cite webnews|url=https://kumparan.com/kumparantech/berapa-nilai-proyek-tol-langit-palapa-ring-1s3JaM73G9h|title=Berapa Nilai Proyek 'Tol Langit' Palapa Ring?|last=Ludwianto|first=Bianda|date=|websitework=[[Kumparan.com (situs web)|Kumparan]]|language=id-ID|access-date=2020-03-17}}</ref> Investasinya mencapai Rp 7,63 triliun dan dilaksanakan oleh [[Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi]] (BAKTI) di 90 kabupaten, sedangkan [[Telkom Indonesia|PT Telkom Indonesia]] menggunakan skema non-KPBU di 457 kabupaten/kota.<ref>{{Cite web|url=https://nationalgeographic.grid.id/read/131834516/proyek-palapa-ring-telah-paripurna-tiba-saatnya-kemerdekaan-jaringan-internet-kecepatan-tinggi|title=Proyek Palapa Ring Telah Paripurna, Tiba Saatnya Kemerdekaan Jaringan Internet Kecepatan Tinggi|last=|first=|date=|website=Nationalgeographic.grid.id|language=id|access-date=2020-03-17}}</ref>

Palapa Ring mencakup pembangunan serat optik sepanjang 36.000 kilometer (7.862 kilometer berada di laut) dari Indonesia Barat, Tengah, hingga Timur, dengan kecepatan 40 Mbps. Paket Barat Palapa Ring berlokasi di Kabupaten/Kota Lingga, Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Anambas, dan Natuna. Paket Tengah berlokasi di 17 kabupaten/kota, yakni Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara, sedangkan Paket Timur berada di 17 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/14/191700465/perjalanan-palapa-ring-dicetuskan-sejak-2005-hingga-diresmikan-jokowi|title=Perjalanan Palapa Ring, Dicetuskan Sejak 2005 hingga Diresmikan Jokowi|last=Mukaromah|first=Vina Fadhrotul|date=|websitework=[[Kompas.com]]|language=id|access-date=2020-03-17|editor-last=Wedhaswary|editor-first=Inggried Dwi}}</ref> Hambatan yang muncul selama proses pembangunan bervariasi mulai dari kondisi geografis yang sulit, gangguan keamanan, keterbatasan helikopter untuk pembangunan menara, lahan, cuaca, hingga penolakan warga.<ref>{{Cite web|url=https://www.beritasatu.com/digital/544087/tantangan-pemerintah-selesaikan-proyek-palapa-ring-paket-timur|title=Tantangan Pemerintah Selesaikan Proyek Palapa Ring Paket Timur|last=|first=|date=|website=Beritasatu.com|language=id|access-date=2020-03-17}}</ref>

Manfaat keberadaan Palapa Ring adalah membuat akses internet menjadi lebih cepat dan murah khususnya untuk Indonesia Tengah dan Timur, sensor tsunami, dan menyediakan kehadiran beragam operator telekomunikasi di Indonesia Timur.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191014132646-213-439312/menilik-keuntungan-proyek-tol-langit-palapa-ring|title=Menilik Keuntungan Proyek 'Tol Langit' Palapa Ring|last=|first=|date=|websitework=CNNIndonesia.com[[CNN Indonesia]]|language=id-ID|access-date=2020-03-17}}</ref>

Technopark dibangun di Tangerang Selatan, senilai Rp 250 miliar, pada tahun 2014-2017, di atas lahan seluas 37 hektare.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180803201524-40-26927/psn-teknologi-dari-satelit-palapa-ring-hingga-technopark|title=PSN Teknologi: Dari Satelit Palapa Ring Hingga Technopark|last=Purnomo|first=Herdaru|websitework=tech[[CNBC Indonesia]]|language=id-ID|access-date=2020-03-17}}</ref> Proyek technopark ini melalui Perpres 2017 dan 2018 kemudian diperluas secara nasional, seperti di Jogja Agro Techno Park (JATP) sebagai pusat inkubasi. Nilai investasinya adalah sebesar Rp 313 miliar di area seluas 18,82 hektare dan masa konsesi 20 tahun dengan menggunakan skema KPBU.<ref>{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20191206/9/1178692/pemerintah-mulai-tawarkan-proyek-pengembangan-jogja-agro-techno-park-jatp|title=Pemerintah Mulai Tawarkan Proyek Pengembangan Jogja Agro Techno Park (JATP) {{!}} Ekonomi|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-17|last=Aris|first=Achmad|editor-last=Mahardhika|editor-first=Lorenzo Anugrah}}</ref>

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pembangunan technopark direncanakan ada di 100 lokasi.<ref>{{Cite web|url=https://www.bppt.go.id/layanan-informasi-publik/3652-bppt-dan-pemkab-bantaeng-sinergi-bangun-techno-park-bantaeng|title=BPPT dan Pemkab Bantaeng Sinergi Bangun Technopark Bantaeng|last=|first=|date=|website=BPPT|access-date=17 Maret 2020}}{{Pranala mati|date=Desember 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Sementara itu, terdapat 10 lokasi yang dinilai bisa menjadi embrio dari technopark, yakni Puspiptek Serpong, Pusinov LIPI-Cibinong, Bandung Technopark, Solo Technopark, Ikitas Semarang, Badan Diklat Industri Tohpati-Denpasar, Start-Surabaya, Pondok Pusaka Technopark-Bengkulu, Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna-Pasuruan, dan Bandung Innovation Park.<ref>{{Cite web|url=https://issuu.com/ashepramdhan/docs/buku_technopark|title=Studi Pengembangan Technopark di Indonesia|last=|first=|date=|website=Issuu|language=id|access-date=2020-03-17}}</ref>

Proyek Satelit Multifungsi adalah peluncuran satelit bernama Satelit Republik Indonesia (SATRIA) yang dirakit oleh [[Thales Alenia Space]] Perancis, pada akhir 2019, senilai Rp 6,92 triliun dan akan diluncurkan pada tahun 2022 serta beroperasi awal 2023. Proyek ini menggunakan skema KPBU dan availability payment selama 15 tahun.<ref>{{Cite webnews|url=https://economy.okezone.com/read/2019/05/03/320/2050957/dengan-kpbu-proyek-satelit-multifungsi-siap-konstruksi-di-akhir-tahun-ini|title=Dengan KPBU, Proyek Satelit Multifungsi Siap Konstruksi di Akhir Tahun Ini|last=Fajar|first=Taufik|date=|websitework=[[Okezone.com]]|access-date=17 Maret 2020}}</ref>

Proyek perumahan yang berstatus Proyek Strategis Nasional pada tahun 2016 adalah pembangunan 603.516 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Rinciannya pada tahap I adalah 2.332 unit rusunawa di [[Pasar Minggu, Jakarta Selatan|Pasar Minggu]], 2.396 unit rusunawa di [[Pasar Rumput (Transjakarta)|Pasar Rumput]], dan 500 unit rusunawa di [[Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur|Pondok Kelapa]]. Sementara itu, lokasi pembangunan tahap II sebanyak 98.020 unit dan 173.803 unit tahap III belum ditentukan.<ref name=":21">{{Cite web|url=http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/perpres/2016/Perpres_3_2016_(3).pdf|title=Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2016|last=|first=|date=|website=Jdih.dephub.go.id|access-date=1 Februari 2020|archive-date=2019-11-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20191127013521/http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/perpres/2016/Perpres_3_2016_(3).pdf|dead-url=yes}}</ref> Kementerian Pekerjaan Umum akan menyerahkan Rusunawa Pasar Rumput kepada DKI Jakarta pada akhir 2019 untuk selanjutnya dikelola oleh Perumda Pasar Jaya, dengan tarif sewa berkisar Rp 800 ribu hingga Rp 1,3 juta.<ref>{{Cite webnews|url=https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/25/07543781/tarif-sewa-rusunawa-pasar-rumput-ditaksir-rp-800000-hingga-rp-13-juta|title=Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput Ditaksir Rp 800.000 hingga Rp 1,3 Juta|last=Sari|first=Nursita|date=|websitework=[[Kompas.com]]|language=id|access-date=2020-03-15|editor-last=Patnistik|editor-first=Egidius}}</ref>

Pada tahun 2017, proyek perumahan ini diganti menjadi pembangunan rumah susun di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan DKI Jakarta, pembangunan rumah khusus di wilayah perbatasan (secara nasional) dan pembangunan bantuan rumah swadaya (secara nasional).<ref name=":18" /><ref name=":22">{{Cite web|url=https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175250/Peraturan%20Presiden%20Nomor%2058%20Tahun%202017.pdf|title=Peraturan Presiden Republik Indonesia No 58 Tahun 2017|last=|first=|date=|website=Setkab.go.id|access-date=1 Februari 2020|archive-date=2020-09-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20200926134130/https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175250/Peraturan%20Presiden%20Nomor%2058%20Tahun%202017.pdf|dead-url=yes}}</ref>

Namun, pembangunan area pangan berskala luas (''food estate'') di [[Kabupaten Merauke|Merauke]] seluas 1,2 juta hektare, pengembangan lahan gambut (PLG) 1 juta hektare di Kalimantan Tengah, Delta Kayan Food Estate di [[Kalimantan Timur]] seluas 0,5 juta hektare, dan Jungkat Agri Kompleks di [[Kalimantan Barat]], seluas 0,25 juta hektare, terkendala berbagai masalah yang kompleks sehingga keberhasilannya berjalan lambat dan ada yang dihentikan seperti PLG.<ref>{{Cite journal|last=Santosa|first=Edi|date=2015-10-09|year=|title=Percepatan Pengembangan Food Estate untuk Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Nasional|url=http://jesl.journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/10290|journal=Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan|volume=1|issue=2|pages=80|doi=10.20957/jkebijakan.v1i2.10290|issn=2355-6226}}</ref> ''Food estate'' ini kemudian dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional bersama dengan pembangunan Pulau Karantina.<ref name=":28">{{Cite webnews|url=https://bisnis.tempo.co/read/845238/ini-18-proyek-strategis-yang-dicoret-pemerintah|title=Ini 18 Proyek Strategis yang Dicoret Pemerintah|last=Hidayat|first=Ali Akhmad Noor|date=2017-02-10|websitework=[[Tempo.co]]|language=id|access-date=2020-03-17|editor-last=tnr|editor-first=Ali Akhmad Noor Hidayat}}</ref>

Sentra kelautan dan perikanan terpadu ini belum bisa beroperasi secara mandiri, meski sudah selesai pembangunannya pada tahun 2018, karena kekurangan pasokan listrik dan air bersih.<ref>{{Cite webnews|url=https://sulawesi.bisnis.com/read/20190319/540/901856/sentra-perikanan-talaud-sulit-berkembang-karena-masalah-energi|title=Sentra Perikanan Talaud Sulit Berkembang Karena Masalah Energi|last=Ulum|first=Miftahul|date=|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-15|editor-last=Sudarwan|editor-first=Ilman A.}}</ref> Kekurangan pasokan listrik ini sebetulnya sudah coba diatasi pemerintah dengan menerbitkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan kerja sama [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]] (KKP) dengan [[Perusahaan Listrik Negara|PT Perusahaan Listrik Negara]] pada tahun 2017 untuk mengatasi kelangkaan pasokan listrik di 12 SKPT.<ref>{{Cite web|url=https://www.mongabay.co.id/2017/06/17/cahaya-terang-listrik-negara-di-proyek-sentra-kelautan-dan-perikanan-terpadu/|title=Cahaya Terang Listrik Negara di Proyek Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu|last=|first=|date=2017-06-17|website=Mongabay.com|language=id|access-date=2020-03-15}}</ref>

Proyek ini terdiri dari dua tahap, yakni tahap A berupa penguatan tanggul di pesisir pantai sepanjang 37&nbsp;km lebih dan membangun 17 pulau buatan dan tahap B berupa pembangunan tanggul laut raksasa seluas 32&nbsp;km, terdiri atas bandara, pelabuhan, jalan tol, permukiman, industri, pengelolaan sampah, penampungan air, dan wilayah hijau, seluas 4.000 hektare.<ref>{{Cite web|url=https://www.indonesia-investments.com/id/proyek/kemitraan-publik-swasta/tanggul-laut-raksasa-jakarta-pengembangan-terpadu-pesisir-ibukota-negara/item2307|title=Tanggul Laut Raksasa Jakarta; Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara {{!}} Indonesia Investments|website=www.indonesia-investments.com|access-date=2020-03-15}}</ref> Per Oktober 2019, dari rencana sepanjang 37&nbsp;km, tanggul yang telah terbangun baru mencapai 9,3&nbsp;km, sehingga Kementerian Pekerjaan Umum bersama Dinas Sumber Daya Air harus membangun sisanya lagi, setelah pengembang reklamasi mengundurkan diri.<ref>{{Cite webnews|url=https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/11/14555971/pengembang-reklamasi-undur-diri-proyek-tanggul-laut-ncicd-diambil-alih|title=Pengembang Reklamasi Undur Diri, Proyek Tanggul Laut NCICD Diambil Alih PUPR dan DKI Halaman all|last=Sari|first=Nursita|date=|websitework=[[Kompas.com]]|language=id|access-date=2020-03-15|editor-last=Asril|editor-first=Sabrina}}</ref>

Konstruksi pembangunan tanggul laut raksasa direncanakan mulai dilakukan tahun 2021.<ref>{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20190730/45/1130198/tanggul-laut-raksasa-jakarta-dibangun-2021-biayanya-rp500-triliun|title=Tanggul Laut Raksasa Jakarta Dibangun 2021, Biayanya Rp500 Triliun {{!}} Ekonomi|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-15|last=Zufrizal|editor-last=Maulana|editor-first=Rivki}}</ref> Studi kelayakan proyek ini dilakukan bekerjasama dengan [[Korea Selatan]], sedangkan pembiayaan proyek berasal dari [[Belanda]] yang telah sepakat memperpanjang nota kesepahaman kerja sama yang telah berakhir pada Juli 2020.<ref>{{Cite webnews|url=https://bisnis.tempo.co/read/1256839/ri-belanda-sepakat-perpanjang-proyek-tanggul-raksasa-jakarta|title=RI-Belanda Sepakat Perpanjang Proyek Tanggul Raksasa Jakarta|last=Riana|first=Friski|date=2019-10-07|websitework=[[Tempo.co]]|language=id|access-date=2020-03-15|editor-last=Cahyani|editor-first=Dewi Rina}}</ref>

Sejak diluncurkan pada tahun 2016 hingga Desember 2019, sebanyak 92 Proyek Strategis Nasional telah rampung, dengan nilai investasi mencapai Rp 467,4 triliun.<ref name=":5">{{Cite webnews|url=https://www.jawapos.com/infrastruktur/28/12/2019/sepanjang-2019-30-proyek-strategis-nasional-selesai-dibangun/|title=Sepanjang 2019, 30 Proyek Strategis Nasional Selesai Dibangun|last=|first=|date=2019-12-28|websitework=JawaPos.com|language=id|access-date=2020-01-31}}</ref> Jumlah proyek yang telah selesai ini setara dengan 41% dari total 223 proyek yang termuat dalam Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, sedangkan dari sisi nilai investasi kontribusinya mencapai 11,4% dari total investasi keseluruhan proyek sebesar Rp 4.092 triliun.<ref name=":6">{{Cite webnews|url=https://www.merdeka.com/uang/baru-41-persen-proyek-strategis-nasional-yang-rampung-hingga-akhir-2019.html|title=Baru 41 Persen Proyek Strategis Nasional yang Rampung Hingga Akhir 2019|last=Rahayu|first=Yayu Agustini|date=|websitework=[[Merdeka.com]]|language=id|access-date=2020-01-31|editor-last=Azzura|editor-first=Siti Nur}}</ref>

Ke-20 Proyek Strategis Nasional tersebut adalah [[Jalan Tol Gempol–Pandaan|Jalan Tol Gempol-Pandaan]], [[Jawa Timur]], sepanjang 13,61&nbsp;km; tujuh bandar udara, yakni [[Bandar Udara Sentani|Bandara Sentani]] ([[Kota Jayapura|Jayapura]]), [[Bandar Udara Internasional Juwata]] ([[Kota Tarakan|Tarakan]]), [[Bandar Udara Fatmawati Soekarno|Bandar Udara Fatmawati-Soekarno]] ([[Bengkulu]]), [[Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie]] ([[Kota Palu|Palu]]), [[Bandar Udara Matahora]] ([[Kabupaten Wakatobi|Wakatobi]]), [[Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat|Labuan Bajo]] ([[Pulau Komodo]]) dan Terminal 3 Soekarno Hatta; Pelabuhan Terminal Peti Kemas 1, Kalibaru, DKI Jakarta; Pipa Gas Belawan-Sei Mengkei, Sumatera Utara; empat PLBN Entikong (Kalimantan Barat), Mota'ain, Motamassin (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua); enam bendungan, yakni Bendungan Paya Seunara (Sabang), Rajui (Pidie), Jatigede (Sumedang), Bajulmati (Banyuwangi), Nipah (Madura), Titab (Buleleng).<ref name=":4">{{Cite webnews|url=https://bisnis.tempo.co/read/889486/20-proyek-strategis-nasional-selesai-dibangun|title=20 Proyek Strategis Nasional Selesai Dibangun|last=Priyanto|first=Wawan|date=2017-07-07|websitework=[[Tempo.co]]|language=id|access-date=2020-01-31|editor-last=priyanto|editor-first=wawan}}</ref>

Kesepuluh Proyek Strategis Nasional tersebut adalah:<ref name=":8">{{Cite webnews|url=https://economy.okezone.com/read/2018/04/18/320/1888096/10-proyek-strategis-nasional-rp61-5-triliun-sudah-rampung-cek-daftarnya|title=10 Proyek Strategis Nasional Rp61,5 Triliun Sudah Rampung, Cek Daftarnya|last=|first=ant|date=2018-04-18|websitework=[[Okezone.com]]|language=id-ID|access-date=2020-02-29}}</ref>

* Empat bendungan, yakni [[Bendungan, Gondang, Tulungagung|Bendungan Gondang]] (Rp 680,5 miliar), [[Bendungan Muara Sei Gong]] (Rp 258,9 miliar), [[Bendungan Mila]] (Rp 107 miliar), dan [[Bendungan Sindang HeulaSindangheula]] (Rp 484,9 miliar);

[[Rektor]] [[Universitas Atma Jaya|Unika Atmajaya]] Agustinus Prasetyantoko menilai ''crowding out effect'' bisa saja terjadi akibat pembangunan infrastruktur yang masif, meski belum sampai menimbulkan ''over-investment.'' Salah satu risiko dari pembangunan infrastruktur adalah meningkatnya beban perekonomian dalam jangka pendek, namun dalam janga panjang dapat menimbulkan efek ganda sepanjang risiko jangka pendek itu dapat dikelola dengan baik.<ref name=":14">{{Cite webnews|url=https://katadata.co.id/opini/2017/10/19/dilema-pembangunan-infrastruktur|title=A. Prasetyantoko : Dilema Pembangunan Infrastruktur - Katadata.co.id|date=2017-10-19|websitework=katadata.co.id[[Katadata]]|language=id|access-date=2020-03-09|last=Prasetyantoko|first=A.}}</ref>

Selain itu, beberapa kalangan dan ekonom mengkhawatirkan semakin membesarnya utang luar negeri badan usaha milik negara. Aliran uang kas para badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penugasan untuk membangun infrastruktur diistilahkan oleh Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, sudah kuning dan sebagian sudah merah.<ref>{{Cite webnews|url=https://news.detik.com/kolom/d-4580827/dilema-bumn-membangun-infrastruktur|title=Dilema BUMN Membangun Infrastruktur|last=Pambagio|first=Agus|date=|websitework=Detiknews[[Detik.com|detikcom]]|language=id-ID|access-date=2020-03-09}}</ref> Menurut A Prasetyantoko, aspek manajemen risiko dari beberapa Proyek Strategis Nasional juga sedikit longgar, kurang kuatnya studi kelayakan seperti terlihat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan ''Light Rail Transit'' (LRT) yang masih menimbulkan permasalahan skema pendanaan meski proyeknya telah berjalan.<ref name=":14" />

Wakil Presiden [[Jusuf Kalla]] tercatat beberapa kali melontarkan kritikannya terhadap beberapa Proyek Strategis Nasional, seperti [[LRT Jabodebek]], Kereta Api Trans Sulawesi, dan Bandara Udara Kertajati, [[Jawa Barat]]. Jusuf Kalla menilai, pembangunan [[LRT Jabodebek|Lintas Rel Terpadu]] (LRT) Jabodebek ''elevated'' (struktur bangunan di atas) menimbulkan biaya yang mahal dan membuat jalan tol tidak bisa diperlebar lagi.<ref>{{Cite webnews|url=http://nasional.kontan.co.id/news/jk-kritik-pembangunan-lrt-10-kali-lebih-mahal|title=JK kritik pembangunan LRT, 10 kali lebih mahal|last=S.Utami|first=Sinar Putri|date=2019-01-22|websitework=[[Kontan|Kontan.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-10|editor-last=Winarto|editor-first=Yudho}}</ref> Hingga 2020, [[Lintas Rel Terpadu Palembang|LRT Palembang]] yang telah beroperasi masih sepi dan hanya menjadi ajang coba-coba turis lokal. Jusuf Kalla menilai proyek tersebut telah membuat pemerintah daerah rugi, karena kurangnya kajian ekonomis dan teknis dari proyek tersebut.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.merdeka.com/politik/sudah-dibangun-4-proyek-infrastruktur-dikritisi-wapres-jusuf-kalla.html|title=Sudah Dibangun, 4 Proyek Infrastruktur Dikritisi Wapres Jusuf Kalla|last=Ningrum|first=Desi Aditia|date=|websitework=[[Merdeka.com]]|language=id|access-date=2020-03-10|editor-last=Hasits|editor-first=Muhammad}}</ref> Pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Manado hingga Makassar diperkirakan akan sepi mengangkut barang dan penumpang.<ref>{{Cite webnews|url=https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4395493/kritik-kereta-trans-sulawesi-jk-barang-apa-yang-mau-diangkut|title=Kritik Kereta Trans Sulawesi, JK: Barang Apa yang Mau Diangkut?|last=Antony|first=Noval Dhwinuari|date=|websitework=Detikfinance[[Detik.com|detikcom]]|language=id-ID|access-date=2020-03-10}}</ref> Bandara Udara Kertajati yang sudah dibangun dengan biaya Rp 2,6 triliun atas inisiatif Gubernur Jawa Barat, hingga kini juga masih sepi, karena letaknya yang jauh dari Jakarta dan jauh dari Bandung (berjarak 100 kilometer dari kota Bandung).<ref>{{Cite webnews|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20190409140657-4-65453/jk-kritik-lagi-proyek-infrastruktur-kini-bandara-kertajati|title=JK Kritik Lagi Proyek Infrastruktur, Kini Bandara Kertajati|last=Asmara|first=Chandra Gian|date=|websitework=CNBCIndonesia.com[[CNBC Indonesia]]|language=id-ID|access-date=2020-03-10}}</ref>

Pengerjaan konstruksi beberapa Proyek Strategis Nasional juga mendapat sorotan terkait manajemen risiko proyek dan kehati-hatian menyusul adanya beberapa kali kejadian ambruknya konstruksi dari proyek, seperti [[Jalan Tol Depok–Antasari|Jalan Tol Depok-Antasari]] yang mengalami dua kali ambruk konstruksinya pada 2018 dan Oktober 2019.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20191009160404-4-105653/tol-desari-proyek-prioritas-jokowi-yang-2-kali-ambruk|title=Tol Desari, Proyek Prioritas Jokowi yang 2 Kali Ambruk|last=Anwar|first=Muhammad Choirul|date=|websitework=CNBCIndonesia.com[[CNBC Indonesia]]|language=id-ID|access-date=2020-03-09}}</ref> Dua ''crane'' seberat 70 ton dan 80 ton proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) di [[Kota Palembang|Palembang]], [[SumatraSumatera Selatan]], Agustus 2017, jatuh menimpa rumah warga, ambruknya jembatan tol penyeberangan orang proyek [[Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi]] pada September 2017, bekisting head proyek [[Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu|Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu]] ambruk, konstruksi [[Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo|Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo]] runtuh, dan lain sebagainya.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/gNQyV1vN-runtuh-beruntun-proyek-infrastruktur|title=Runtuh Beruntun Proyek Infrastruktur|last=Yusuf|first=Wandi|date=2018-02-20|websitework=[[Medcom.id]]|language=id|access-date=2020-03-09}}</ref>

Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur [[Kamar Dagang dan Industri Indonesia|Kadin Indonesia]] [[Erwin Aksa]] menilai, banyaknya kecelakaan konstruksi disebabkan penugasan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur baru kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlalu banyak tanpa memperhitungkan kemampuan mereka, sehingga menyebabkan tingkat ketelitian dan manajemen kehati-hatian menjadi terpecah-pecah.<ref>{{Cite webnews|url=https://mediaindonesia.com/read/detail/146091-penugasan-proyek-bumn-karya-dinilai-terlalu-banyak|title=Penugasan Proyek BUMN Karya Dinilai Terlalu Banyak|last=|first=|date=2018-02-20|websitework=Mediaindonesia.com[[Media Indonesia]]|language=id|access-date=2020-03-10}}</ref> Atas berbagai peristiwa kecelakaan konstruksi di atas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [[Basuki Hadimuljono]] membentuk Komite Keselamatan Konstruksi pada Januari 2018.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.liputan6.com/bisnis/read/3242135/menteri-pupr-bentuk-komite-keselamatan-konstruksi-apa-fungsinya|title=Menteri PUPR Bentuk Komite Keselamatan Konstruksi, Apa Fungsinya?|last=Afriyadi|first=Achmad Dwi|date=2018-01-29|websitework=[[Liputan6.com]]|language=id|access-date=2020-03-10|editor-last=Saputra|editor-first=Nurmayanti, Reza Deni}}</ref> Dari hasil evaluasi dan audit sejak 20-28 Februari 2018, Komite Keselamatan Konstruksi menyimpulkan bahwa 38 dari 40 proyek konstruksi mendapat rekomendasi dapat dilanjutkan pembangunannya, dengan rincian 10 proyek dapat dilanjutkan dengan catatan dan 28 pembangunan proyek lainnya berlanjut tanpa ada catatan.<ref>{{Cite web|url=https://www.pu.go.id/berita/view/15376/komite-keselamatan-konstruksi-keluarkan-rekomendasi-lanjut-untuk-38-proyek|title=Komite Keselamatan Konstruksi Keluarkan Rekomendasi Lanjut Untuk 38 Proyek|last=|first=|date=|website=www.pu.go.id|language=id|access-date=2020-03-10}}{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>

Pada Juli 2019, Komite Keselamatan Konstruksi juga mengeluarkan rekomendasi kepada [[Pembangunan Perumahan|PT PP]] untuk mengganti general manager pelaksana proyek pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road dan pemimpin tim konsultan manajemen konstruksi PT Indec, mitra kerja sama operasi proyek tersebut,<ref>{{Cite webnews|url=http://industri.kontan.co.id/news/usai-ambruk-komite-keselamatan-kostruksi-minta-pimpinan-proyek-tol-borr-diganti|title=Usai ambruk, Komite Keselamatan Konstruksi minta pimpinan proyek tol BORR diganti|last=Husaini|first=Azis|date=2019-07-15|websitework=[[Kontan|Kontan.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-10|editor-last=Husaini|editor-first=Azis}}</ref> menyusul peristiwa ambruknya tiang penyangga.<ref>{{Cite webnews|url=https://bogor.kompas.com/read/2019/07/12/17425001/7-fakta-tiang-penyangga-proyek-tol-borr-ambruk-pekerja-luka-luka-hingga|title=7 Fakta Tiang Penyangga Proyek Tol BORR Ambruk, Pekerja Luka-luka hingga Puslabfor Mabes Polri Ikut Investigasi Halaman all|last=|first=|date=|websitework=[[Kompas.com]]|language=id|access-date=2020-03-10|editor-last=Budi|editor-first=Candra Setia}}</ref>

Terkait aspek lingkungan, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dinilai belum menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (''sustainable development'') dengan menerapkan ''green construction'' yang baru diimplementasikan pada pembangunan konstruksi gedung. ''Assessment'' terhadap dampak emisi dan lingkungan hidup diperlukan karena proses pembangunan konstruksi Proyek Strategis Nasional didominasi oleh lima pekerjaan, yakni pekerjaan beton (75%), pekerjaan tanah (66,67%), pekerjaan baja (51,17%), pekerjaan pasangan bata (41,67%) dan pekerjaan kayu (29,17%).<ref>{{Cite journal|last=Ervianto|first=Wulfram I|year=2017|title=Tantangan Pembangunan Infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional|url=http://www.conference.unsri.ac.id/index.php/uniid/article/view/588/201|journal=Prosiding Simposium II – UNIID|volume=II|issue=2017|pages=101-102|doi=|isbn=E-ISBN 978-979-587-734-9|access-date=2020-03-15|archive-date=2020-01-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20200109210135/http://www.conference.unsri.ac.id/index.php/uniid/article/view/588/201|dead-url=yes}}</ref>

[[Wahana Lingkungan Hidup Indonesia]] (Walhi) mengkritik Proyek Strategis Nasional yang memangkas izin lingkungan atau [[Analisis dampak lingkungan|Analisis Dampak Lingkungan]] (Amdal) menjadi di bawah 60 hari.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.antaranews.com/berita/1113902/walhi-pemerintah-perhatikan-dampak-lingkungan-proyek-nasional|title=Walhi: Pemerintah perhatikan dampak lingkungan proyek nasional|last=Zulfikar|first=Muhammad|date=2019-10-15|websitework=[[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara|ANTARA News]]|access-date=2020-03-09|editor-last=Agusta|editor-first=Hendra}}</ref> Sementara itu, Walhi Kalbar menilai perlu ada [[Kajian Lingkungan Hidup Strategis]] (KLHS) guna menjadi prasyarat utama pembangunan proyek [[Pelabuhan Tanjungpura|Pelabuhanan Internasional Kijing]], di [[Kalimantan Barat]], yang menelan investasi sebesar Rp 14 triliun. Para nelayan setempat merasa wilayah laut tangkapan ikan mereka menjadi sempit dan berkurang.<ref>{{Cite web|url=https://www.mongabay.co.id/2019/07/07/menyoal-pembangunan-pelabuhan-internasional-kijing/|title=Menyoal Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing|last=|first=|date=2019-07-07|website=Mongabay.co.id|language=id|access-date=2020-03-09}}</ref>

Di [[Kota Bekasi|Bekasi]], [[Wakil Gubernur Jawa Barat]] [[Uu Ruzhanul Ulum]] menilai, banjir yang melanda [[Kota Bekasi]] pada Februari 2020 terjadi akibat meningginya permukaan sungai, pembangunan proyek [[Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu|Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu]], pembangunan ''Light Rail Transit'', dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.<ref>{{Cite webnews|url=https://megapolitan.okezone.com/read/2020/02/28/338/2175439/wagub-jabar-sebut-banjir-di-bekasi-disebabkan-proyek-strategis-nasional|title=Wagub Jabar Sebut Banjir di Bekasi Disebabkan Proyek Strategis Nasional|last=Yusep|first=Wisnu|date=2020-02-28|websitework=[[Okezone.com]]|language=id-ID|access-date=2020-03-09}}</ref> Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Tangerang Decky Priambodo menilai, rusaknya Jalan Perancis sepanjang 2,2 kilometer di [[Kota Tangerang]] disebabkan banyaknya lalu lalang truk bertonase besar yang sedang mengerjakan proyek [[Jalan Tol Cengkareng–Batuceper–Kunciran|Jalan Tol Cengkareng-Batuceper]].<ref>{{Cite webnews|url=https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/08/12244501/kerusakan-jalan-perancis-di-kota-tangerang-akibat-proyek-tol-kunciran|title=Kerusakan Jalan Perancis di Kota Tangerang akibat Proyek Tol Kunciran-Cengkareng|last=Wiryono|first=Singgih|date=|websitework=[[Kompas.com]]|language=id|access-date=2020-03-09|editor-last=Patnistik|editor-first=Egidius}}</ref>

Pembangunan Proyek Strategis Nasional sendiri dalam implementasinya tidak luput menemui hambatan. Setidaknya terdapat lima hambatan yang sering ditemui dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional, yakni pembebasan lahan sebesar 44% dari 225 Proyek Strategis Nasional, perencanaan dan penyiapan proyek porsinya 25%, pendanaan porsinya 17%, perizinan porsinya 12%, dan pelaksanaan konstruksi 2%.<ref>{{Cite news|url=http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/166400-%5B_Konten_%5D-Proyek-Kps0001.pdf|title=Proyek Strategis Nasional Dievaluasi|last=|first=NAD|date=22 Desember 2016|work=Harian Kompas|access-date=31 Januari 2020}}{{Pranala mati|date=Juni 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>

Pembebasan lahan juga menghambat Proyek Strategis Nasional kilang minyak. Sebagai contoh, dari enam kilang minyak, tiga di antaranya, yakni Kilang Cilacap, Kilang Tuban, dan Kilang Bontang, mengalami hambatan pembebasan lahan.<ref name="republika.co.id">{{Cite web|url=https://republika.co.id/share/prja3e423|title=Lahan Jadi Kendala Progres Pembangunan Kilang Pertamina|date=2019-05-15|website=Republika Online|access-date=2020-03-10}}</ref> Di [[Kabupaten Tuban|Tuban]], 17 warga setempat mengajukan gugatan terhadap penetapan lokasi (penlok) Kilang Minyak Tuban, yang menelan investasi Rp 230 triliun, ke [[Pengadilan Tata Usaha Negara]] (PTUN) dan berhasil menang.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20190516120630-4-72893/digugat-17-warga-nasib-proyek-kilang-tuban-rp-230-t-terancam|title=Digugat 17 Warga, Nasib Proyek Kilang Tuban Rp 230 T Terancam|last=Arvirianty|first=Gustidha Budiartie & Anastasia|date=|websitework=CNBCIndonesia.com[[CNBC Indonesia]]|language=id-ID|access-date=2020-03-10}}</ref> [[Gubernur Jawa Timur]] kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan keputusan Mahkamah Agung mengesahkan penetapan lokasi terhadap proyek Kilang Tuban.<ref>{{Cite webnews|url=https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/08/01/149030/ma-kabulkan-kasasi-penlok-kilang|title=MA Kabulkan Kasasi Penlok Kilang|last=|first=|date=2019-08-01|websitework=Radarbojonegoro.jawapos.com|language=id|access-date=2020-03-10}}{{Pranala mati|date=November 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Setelah menang di kasasi, PT Pertamina sudah mulai melakukan pembayaran ganti rugi untuk 400 hektare lahan milik warga pada Februari 2020. Adapun total kebutuhan lahan proyek kilang minyak Tuban adalah 800 hektare dengan rincian 400 hektare lahan milik warga dan 400 hektare lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup.<ref>{{Cite webnews|url=https://finance.detik.com/energi/d-4878070/pertamina-bayar-ganti-rugi-lahan-untuk-kilang-tuban-awal-februari|title=Pertamina Bayar Ganti Rugi Lahan untuk Kilang Tuban Awal Februari|last=Hamdani|first=Trio|date=|websitework=Detikfinance[[Detik.com|detikcom]]|language=id-ID|access-date=2020-03-10}}</ref>

Meski terhambat pembebasan lahan, Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional mengklaim pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional hingga Desember 2019 telah mencapai sekitar 38 ribu hektare, terdiri atas 60 proyek jalan tol seluas 16.582 hektare, 16 jaringan rel kereta api seluas 728,6 hektare, 12 proyek irigasi seluas 768,02 hektare, 26 pembangunan bendungan seluas 7.949 hektare, dua kawasan ekonomi khusus (KEK) seluas 8.183 hektare, pembangunan pos lintas batas negara seluas 50,2 hektare, 13 proyek infrastruktur kelistrikan seluas 4.131 hektare, dan 1 kilang minyak seluas 43,01 hektare.<ref>{{Cite webnews|url=https://economy.okezone.com/read/2020/03/14/320/2183401/pengadaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional-38-000-ha-ini-daftarnya|title=Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional 38.000 Ha, Ini Daftarnya|last=Halim|first=Vania|date=2020-03-14|websitework=[[Okezone.com/]]|language=id-ID|access-date=2020-03-17}}</ref>

Berdasarkan kajian Komite Percepatan dan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), terdapat dua faktor yang membuat perencanaan dan penyiapan sebuah proyek infrastruktur, termasuk proyek-proyek infrastruktur dengan status Proyek Strategis Nasional, berjalan lambat. Kedua faktor tersebut adalah Pertama, perencanaan proyek yang panjang akibat kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kedua, kualitas desain proyek belum memadai, sehingga berdampak pada penambahan waktu untuk meninjau kelayakan proyek.<ref>{{Cite webnews|url=https://surabaya.bisnis.com/read/20180427/437/789159/proyek-strategis-nasional-perencanaan-dan-penyiapan-jadi-kendala-utama|title=Proyek Strategis Nasional: Perencanaan dan Penyiapan Jadi Kendala Utama|last=|first=|date=|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-10}}</ref>

Guna memenuhi standar internasional, Komite Percepatan dan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) membantu perencanaan dan persiapan proyek termasuk dokumen pra studi kelayakan (''outlined business case''/OBC), skema bisnis dan pembiayaan. Saat ini, dokumen persiapan proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada investor telah berisikan detail nama proyek, nilai investasi yang dibutuhkan, tingkat pengembalian investasi, manfaat finansial, termasuk fasilitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah serta perkiraan risiko investasi.<ref name=":19" /> Dalam proses perencanaan ini, KPPIP dinilai perlu memperhitungkan risiko keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, dan hasil yang tidak sesuai harapan, sebagai pusat perhatian.<ref name=":23">{{Cite journal|last=Wahyu|first=Marsellinus Bachtiar|year=2018|title=Pendekatan Manajemen Program dengan Menggunakan Maeutic Machine dalam Percepatan Pencapaian Proyek Strategis Nasional RPJMN 2015-2019|url=http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/metris/article/view/1156|journal=Jurnal Metris|volume=19|issue=|pages=70|doi=|issn=1411 - 3287|access-date=2020-03-15|archive-date=2020-05-30|archive-url=https://web.archive.org/web/20200530234408/http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/metris/article/view/1156|dead-url=yes}}</ref>

Solusi lainnya adalah penerapan [[Kebijakan Satu Peta Nasional|kebijakan satu peta nasional]] (''one map policy''), sinkronisasi data spasial dan data statistik seperti peta pusat pertumbuhan baru, peta pengembangan kawasan industri, dan peta prioritisasi penurunan kesenjangan.<ref>{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20200219/45/1203014/pembebasan-lahan-jadi-kendala-utama-proyek-strategis-nasional|title=Pembebasan Lahan Jadi Kendala Utama Proyek Strategis Nasional {{!}} Ekonomi|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-17|last=Dewi|first=Fitri Sartina|editor-last=Yasa|editor-first=Agne}}</ref> Dimulai dari penerbitan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, kemudian peluncuran geoportal pada Desember 2018 yang mencakup 83 dari total 85 peta tematik dari 19 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.<ref>{{Cite web|url=https://kppip.go.id/wpfb-file/laporan_kppip_semester_2_2018-pdf/|title=Laporan KPPIP Semester 2 2018|last=|first=|date=|website=KPPIP|page=35|access-date=17 Maret 2020}}</ref>

Dengan adanya ''Project Development Fund'', Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat terbantu dari sisi biaya dalam menyiapkan prastudi kelayakan, dokumen tender, hingga proyek mencapai ''financial close''. PT Sarana Multi Infrastruktur bertindak sebagai pelaksana pendampingan bagi PJPK.<ref name=":20">{{Cite web|url=https://kppip.go.id/download/laporan_semester_kppip/Laporan_KPPIP_semester_1_2019_2.pdf|title=Laporan KPPIP Semester I 2019|last=|first=|date=|website=KPPIP|access-date=14 Maret 2020|archive-date=2019-10-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20191019004016/https://kppip.go.id/download/laporan_semester_kppip/Laporan_KPPIP_semester_1_2019_2.pdf|dead-url=yes}}</ref>

Penyiapan dokumen prastudi kelayakan berperan strategis dalam memastikan sebuah proyek layak secara teknis, ekonomis, finansial dan tidak memiliki risiko maupun dampak negatif sosial lingkungan. Ketidakakuratan dalam membuat dokumen prastudi kelayakan berupa analisis ekonomi seperti kesalahan dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, ketidakcermatan dalam menentukan asumsi ''debt-to-equity ratio'' (DER), penghitungan ''interest during construction'', pengabaian perkiraan harga, ketidakakuratan estimasi pendapatan dan biaya, ketidakkonsisten arus kas nominal dan riil, Ketidakakuratan tentang timing arus kas, sering kali menyebabkan sebuah proyek menjadi tidak layak secara ekonomis.<ref>{{Cite webnews|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20200301/45/1207537/kppip-saring-usulan-proyek-strategis-nasional|title=KPPIP Saring Usulan Proyek Strategis Nasional {{!}} Ekonomi|websitework=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]]|access-date=2020-03-16|last=Issetiabudi|first=David Eka|editor-last=Tolok|editor-first=Aprianus Doni}}</ref>

Untuk mengatasi pendanaan, pemerintah telah membentuk [[Sarana Multi Infrastruktur|PT Sarana Multi Infrastruktur]] dan memperbesar kapasitas permodalannya sebesar Rp 20,4 triliun pada Desember 2015, sehingga modal PT Sarana Multi Infrastruktur menjadi di atas Rp 22 triliun,<ref>{{Cite webnews|url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151228081313-78-100632/smi-resmi-kelola-aset-pusat-investasi-pemerintah|title=SMI Resmi Kelola Aset Pusat Investasi Pemerintah|last=Primadhyta|first=Safyra|date=|websitework=CNNIndonesia.com[[CNN Indonesia]]|language=id-ID|access-date=2020-03-05}}</ref>, kemudian [[Indonesia Infrastructure Finance|PT Indonesia Infrastructure Finance]] yang berdiri pada 15 Januari 2010,<ref>{{Cite web|url=http://iif.co.id/id/tentang-kami/ikhtisar/|title=Ikhtisar – IIF|language=id-ID|access-date=2020-03-05}}</ref>, [[Penjaminan Infrastruktur Indonesia|PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia]] yang dibentuk pada 11 Mei 2010 dan ruang lingkup penjaminannya diperluas untuk Badan Usaha Milik Negara, termasuk BUMN yang mendapat penugasan dari pemerintah, layanan ''availability payment'', yakni fasilitas pembayaran secara berkala PJPK kepada badan usaha atas tersedianya layanan infrastruktur, serta [[Lembaga Manajemen Aset Negara]] yang tugasnya menjamin ketersediaan lahan tepat waktu bagi pembangunan Proyek Strategis Nasional. Hingga Desember 2019, [[Lembaga Manajemen Aset Negara]] telah merealisasikan pembayaran pengadaan tanah sebesar Rp 45,09 triliun.<ref>{{Cite webnews|url=http://nasional.kontan.co.id/news/lembaga-manajemen-aset-negara-telah-mengelola-rp-291-triliun-aset-negara|title=Lembaga Manajemen Aset Negara telah mengelola Rp 29,1 triliun aset negara|last=Olivia|first=Grace|date=2019-12-18|websitework=[[Kontan|Kontan.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-05|editor-last=Laoli|editor-first=Noverius}}</ref>

Berbagai terobosan terkait hambatan pendanaan untuk membiayai proyek infrastruktur juga telah banyak dilakukan. Salah satu terobosan terbaru perihal pendanaan ini adalah skema pembiayaan baru bernama Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) atau ''Limited Concession Scheme'' (LCS).<ref name=":17">{{Cite web|url=https://kppip.go.id/download/laporan_semester_kppip/Laporan_KPPIP_semester_1_2019_2.pdf|title=Laporan KPPIP Semester 1 2019|last=|first=|date=|website=KPPIP|access-date=11 Maret 2020|archive-date=2019-10-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20191019004016/https://kppip.go.id/download/laporan_semester_kppip/Laporan_KPPIP_semester_1_2019_2.pdf|dead-url=yes}}</ref>

Di pasar modal, sejak 2017 sudah terbit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 52/POJK.4/2017 tentang Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Infrastruktur atau bahasa awamnya adalah reksa dana infrastruktur. KIK Diinfra diterbitkan oleh Manajer Investasi dan ditawarkan kepada investor publik (baik investor institusi maupun ritel) dengan minimal pembelian Rp 100.000.<ref>{{Cite webnews|url=http://investasi.kontan.co.id/news/baru-melantai-ini-keunggulan-investasi-alternatif-kik-dinfra|title=Baru melantai, ini keunggulan investasi alternatif KIK-DINFRA|last=Rahayu|first=Arfyana Citra|date=2019-04-15|websitework=[[Kontan|Kontan.co.id]]|language=id|access-date=2020-03-10|editor-last=T.Rahmawati|editor-first=Wahyu}}</ref>

Di luar aspek teknis penyiapan proyek, hambatan pembangunan Proyek Strategis Nasional datang dari adanya aksi penolakan dan demo dari warga setempat, terutama karena warga keberatan dengan ganti rugi lahan. Penolakan dan demo dari warga terjadi untuk beberapa Proyek Strategis Nasional, seperti Bendungan Rokan Kiri ([[Kabupaten Rokan Hulu]], [[Riau]]), Bendungan Way Apu ([[Maluku]]), Bendungan Balongo Ulu ([[Gorontalo]]), dan [[Jalan Tol Padang–Pekanbaru|Jalan Tol Padang-Pekanbaru]]. Warga di sekitar lokasi Bendungan Rokan Kiri khawatir desanya tenggelam dan tidak mendapat ganti rugi, sehingga menolak pembangunan bendungan yang menelan investasi sebesar Rp 2,6 triliun dan dapat mengairi area persawahan seluas 4.000 hektare.<ref>{{Cite webnews|url=https://www.merdeka.com/peristiwa/warga-rokan-hulu-demo-di-kantor-gubernur-minta-pemerintah-batalkan-pembangunan-waduk.html|title=Warga Rokan Hulu demo di kantor gubernur minta pemerintah batalkan pembangunan waduk|last=Sani|first=Abdullah|date=|websitework=[[Merdeka.com]]|language=id|access-date=2020-03-05|editor-last=Harahap|editor-first=Lia}}</ref> Di [[Maluku]], mahasiswa berdemo atas berjalannya pembangunan Bendungan Way Apu di [[Maluku]], senilai Rp 1,66 triliun, karena dinilai pengerjaan proyeknya asal-asalan.<ref>{{Cite web|url=https://www.malukunews.co/berita/ambon/qd1tcsc0rbpwhp|title=IMM Ambon Demo Balai Sungai Maluku Terkait Proyek Bendungan Dam Way Apo|last=|first=|date=|website=Malukunews.co|access-date=2020-03-05}}</ref>

Masyarakat Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, [[Kabupaten Padang Pariaman]], berdemo meminta kompensasi ganti rugi lahan yang layak untuk proyek [[Jalan Tol Padang–Pekanbaru|Jalan Tol Padang-Pekanbaru]]. Warga menilai ganti rugi yang ditawarkan untuk 109 bidang tanah masih di bawah [[Nilai Jual Objek Pajak]].<ref>{{Cite webnews|url=https://www.jawapos.com/jpg-today/23/01/2019/di-demo-soal-ganti-rugi-lahan-tol-wagub-sumbar-balik-meradang/|title=Di Demo Soal Ganti Rugi Lahan Tol, Wagub Sumbar Balik Meradang|last=|first=|date=2019-01-23|websitework=JawaPos.com|language=id|access-date=2020-03-05}}</ref> Selain itu, warga meminta agar akses tidak terputus antar kampung, sehingga [[Hutama Karya|PT Hutama Karya]] selaku kontraktor berencana membuat perlintasan bawah tanah sebagai solusinya.<ref>{{Cite web|url=https://langgam.id/tak-putuskan-akses-warga-tol-padang-pekanbaru-akan-dibuat-jalur-perlintasan/|title=Tak Putuskan Akses Warga, Tol Padang-Pekanbaru akan Dibuat Jalur Perlintasan|date=2020-02-27|website=Langgam.id|language=id-ID|access-date=2020-03-05}}</ref> Pembangunan Bendungan Balongo Ulu juga didemo oleh warga setempat menyangkut persoalan ganti rugi lahan.<ref>{{Cite web|url=https://kronologi.id/2019/07/18/warga-owata-tolak-proyek-bendungan-bolango-ulu-ini-alasannya/|title=Warga Owata Tolak Proyek Bendungan Bolango Ulu, Ini Alasannya|last=|first=|date=2019-07-18|website=Kronologi.id|language=id|access-date=2020-03-05}}</ref> Di [[Pleret, Pohjentrek, Pasuruan|Pleret]], [[Kota Pasuruan|Pasuruan]], warga mempermasalahkan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, terkait masalah Amdal dan kekhawatiran komersialisasi atas penyediaan air minum.<ref>{{Cite web|url=https://www.wartabromo.com/2018/01/08/demo-di-lokasi-proyek-spam-umbulan-seratu-kembali-lantangkan-penolakan/|title=Demo di Lokasi Proyek SPAM Umbulan, Seratu Kembali Lantangkan Penolakan|last=Hartono|first=Tuji|date=2018-01-08|website=WartaBromo|language=id-ID|access-date=2020-03-05}}</ref> Hal berbeda terjadi pada warga [[Kabupaten Tapanuli Selatan|Tapanuli Selatan]] yang justru mendukung pembangunan [[Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Toru|PLTA Batang Toru]] berkapasitas 510 MW. Warga malah menentang [[Lembaga swadaya masyarakat|Lembaga Swadaya Masyarakat]] (LSM) yang ingin membatalkan salah satu Proyek Strategis Nasional tersebut.<ref>{{Cite web|url=https://rmolsumut.id/diduga-sarat-kepentingan-asing-masyarakat-demo-usir-lsm-penolak-plta-batangtoru/|title=Diduga Sarat Kepentingan Asing, Masyarakat Demo Usir LSM Penolak PLTA Batangtoru|last=|first=|date=2019-04-29|website=RMOLSUMUT|language=id-ID|access-date=2020-03-05}}</ref>

Persoalan pembebasan [[Tanah ulayat|Tanah Ulayat]] turut menjadi faktor penghambat tersendatnya pembangunan Proyek Strategis Nasional. Seluruh warga lokal harus dipindahkan, meski hanya sebagian [[Tanah ulayat|Tanah Ulayat]] yang terkena pembangunan proyek. Kepala suku harus dibujuk, ada upacara pelepasan hak ulayat, dan pergantian ganti rugi juga harus transparan, dengan melibatkan pemerintah daerah.<ref>{{Cite webnews|url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3464655/tanah-adat-dijadikan-proyek-infrastruktur-bagaimana-pembebasannya|title=Tanah Adat Dijadikan Proyek Infrastruktur, Bagaimana Pembebasannya?|last=Idris|first=Muhammad|date=|websitework=Detikfinance[[Detik.com|detikcom]]|language=id-ID|access-date=2020-03-09}}</ref>