Komisi Nasional Perlindungan Anak: Perbedaan antara revisi

{{untuk|lembaga negara independen|Komisi Perlindungan Anak Indonesia}}{{Untuk|organisasi sejenis|Lembaga Perlindungan Anak Indonesia}}{{Infobox lembaga nonstruktural Indonesia

|singkatan = Komnas PAAnak

|nama_pimpinan1 = [[AristHery Merdeka SiraitChariansyah]]

'''Komisi Nasional Perlindungan Anak''' (disingkat '''Komnas PAAnak''') adalah organisasi di [[Indonesia]] dengan tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anakAnak yang dilakukan oleh Negara, peroranganPerorangan, atau lembagaBadan usaha. Komnas PA didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di [[Jakarta]].

Sebagai bentuk perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan ekspoitasi, sejak tahun 1997<ref name="kemsos.go.id">[http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1118 "Sejarah Komnas PA"] ''kemsos.go.id''. Diakses 04/01/2017.</ref> telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan [[kepentingan terbaik bagi anak]], melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.

Kemudian sebagai tindak lanjutnya, di daerah dibentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos ''RI Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) ''sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak, sebagaimana yang terdeskripsikan dalam sejarah lahirnya Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Lembaga Perlindungan Anak  :

# Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui ''Keppres No. 36 Tahun 1990'',  yang menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

# Konsinyasi persiapan pertemuan Lembaga Perlindungan Anak pada Tanggal  14 s/d 16 September 1996.

# Pertemuan-pertemuan dengan 6 segmen : Menyepakati perlunya dibentuk wadah perlindungan anak dengan nama Lembaga Perlindungan Anak sesuai dengan visi dan misi segemen yang mewakilinya.

# Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya Perlindungan Anak pada tanggal  14 April 1997 dan 14 Juli 1997 yang menghasilkan Pembahasan Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA), serta Logo Perlindungan Anak.

# Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak oleh Presiden RI pada Acara Puncak Hari Anak Nasional 23 Juli 1997, yang ditindaklanjuti melalui SK Mensos RI Nomor : 63/HUK/1997 tentang Penggunaan Logo Perlindungan Anak  yang menghasilkan Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA), oleh Presiden RI : Pelaksanaan rencana kerja pembentukan LPA sebagai suatu wadah untuk usaha-usaha nasional dalam perlindungan anak, perlu dukungan semua pihak melalui penyediaan sumber daya sebagai bagian dari prioritas Rencana Nasional.

# SK Mensos No. 81 / HUK / 1997 Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat sebagai tindak lanjut dari pencanangan GNPA adalah upaya pembentukan wahana LPA yang difasilitasi oleh Depsos & Unicef  pada tanggal 5 Desember 2007.

# SK Mensos No. 9 / HUK / 1998 tentang Pengukuhan Kepengurusan LPA Pusat dan Tim Asistensi LPA yang akan membantu seluruh  Kegiatan LPA pada tanggal 24 Pebruari 1998

Disamping itu, menguatnya otonomi daerah dewasa ini, ternyata membawa perubahan pula terhadap keberadaan LPA di daerah. Hampir semua daerah, menempatkan petugas baru di LPA dan lebih dari 30% dari instansi/lembaga lain belum memiliki pengalaman yang cukup dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Akibatnya banyak kasus pelanggaran hak-hak  anak yang sering mengalami keterlambatan penanganan dan tidak terselesaikan. Hal ini ditambah dengan kesulitan yang dialami oleh LPA dalam mengelola manajemen organisasi sehingga berpengaruh pada upaya perlindungan anak yang mereka lakukan. 

Berkaitan dengan permasalahan di atas, dari hasil kegiatan Pengembangan Kapasitas Pekerja Sosial/Petugas LPA yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari mulai tanggal 9 s/d 12 Juni 2009 diperoleh rujukan untuk ditindaklanjuti baik oleh Departemen Sosial, Komnas PA, maupun LPA adalah :

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak saat ini (2024-2028) adalah Hery Chairansyah melanjutkan perjuangan dari Bapak [[Arist Merdeka Sirait]], sedangkan Seto Mulyadi sebagai Ketua Dewan Konsultatif(''Meninggal NasionalDunia'').

* [http://www.komnasanak.com/ Situs web resmi] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170104234746/http://www.komnasanak.com/ |date=2017-01-04 }}