Pinjaman daring: Perbedaan antara revisi

'''Pinjaman daring''' atau dikenal dengan '''Pinjaman online''' adalah fasilitas [[pinjaman]] uang oleh [[Penyedia Jasa Keuangan|penyedia jasa keuangan]] yang beroperasi secara daring. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman daring tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjaman daring termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang.<ref>{{Cite book|last=OktvnHrdynt_|date=2019-09-09|url=https://books.google.co.id/books?id=ISCvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pinjaman+online&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pinjaman%20online&f=false|title=Gurita PINJaman OnLine: Kamuflase membahayakan jiwa|publisher=Ellunar publisher|isbn=978-623-204-237-7|pages=5|language=id|url-status=live}}</ref>

Mudahnya melakukan pinjaman daring membuat masyarakat abai pada risiko yang ada. Banyak terjadi nasabah terjerat bunga tinggi, tidak mampu membayar, dan dikejar-kejar debt collector. Kerap terjadi mereka berurusan dengan penyedia Pinjaman daring illegal yang tidak terdaftar di OJK. Untuk melakukan verifikasi ''fintech'' selai melalui halaman website OJK juga dapat melalui Whatsapp OJK di nomor 081-157-157-157. Selain itu juga bisa melalui email di [[Mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id|waspadainvestasi@ojk.go.id]]. Semua layanan pinjaman online legal akan terdaftar di OJK sehingga selalu diawasi dan terjamin legalitasnya.<ref>{{Cite web|last=Pradana|first=Melvern|date=15-10-2021|title=7 Ciri-Ciri Pinjaman Online Ilegal Yang Harus Diketahui|url=https://investbro.id/ciri-ciri-pinjaman-online-ilegal/|website=Investbro.ID|access-date=06-11-2021}}</ref>

Legalitas pinjaman daraingdaring tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<ref name=":1">{{Cite web|title=Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi [JDIH BPK RI]|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128391/peraturan-ojk-no-77pojk012016-tahun-2016|website=peraturan.bpk.go.id|access-date=2021-11-27}}</ref>

Pengaturan dokumen elektronik saat melakukan perjanjian pinjaman tertuang dalam pasal 19 aturan OJK tersebut. Dokumen tersebut tercantum hal-hal berikut, nomor perjanjian, tanggal perjanjian identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besar komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda, mekanisme penyelesaian sengketa, serta mekanisme penyelenggara dalam hal ppenyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Sementara itu, kerahasiaan data pribadi dan data transaksi diatur dalam pasal 26.<ref name=":1" />

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) dan Kementrian Koperasi dan UKM berkomitmen melakukan tindakan atas maraknya kasus pinjaman daring ilegal.<ref>{{Cite web|last=Bagaskara|first=Dary|date=2023-07-19|title=Galbay Pinjol404|url=httphttps://www.darybi.mygo.id/2023id/07/apakah-galbay-pinjol-yang-terdaftar-die404.htmlaspx|website=www.darybi.mygo.id|access-date=20232021-0711-1927}}</ref> Upaya-upaya tersebut antara lain: