Konfrontasi Cicak dan Buaya: Perbedaan antara revisi

▲'''Konfrontasi Cicak dan Buaya''' merupakan timbunan rasa ketidak kepuasan serta rasa ketidak percayaan<ref>[http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2009/11/23/4906.html Solusi Lain yang Lebih Baik adalah Tidak Membawa Kasus Ini ke Pengadilan]</ref> terhadap bagian [[administrasi publik]] lembaga penegakan hukum di [[Indonesia]] yakni [[Kejaksaan]] dan [[Kepolisian]]<ref>[http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/11/05/brk,20091105-206742,id.html Tim 8 Bentukan Presiden Bekerja Sesuai Wewenang]</ref><ref>[http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/013/2009/en Indonesia: Unfinished business: Police accountability in Indonesia]</ref> yang dipersonifikasi sebagai ''buaya'' sedangkan pihak yang berlawanan menyebut dirinya sebagai ''cicak'', kedua personifikasi ini diciptakan oleh [[Susno Duadji]] ketika diwawancarai oleh majalah Tempo tercetak pada edisi 20/XXXVIII 06 Juli 2009 dengan mengatakan ''cicak kok mau melawan buaya…'' sebagai personifikasi [[KPK]] sebagai cicak sementara [[Kepolisian]] sebagai ''buaya'' <ref name="Cicak Kok Mau Melawan Buaya">[http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/07/06/LU/mbm.20090706.LU130792.id.html Cicak Kok Mau Melawan Buaya]</ref>dan dalam perkembangan selanjutnya ''buaya'' berubah menjadi penganti ''tikus'' yang dahulu diidentikkan dengan para pelaku [[korupsi]].

▲Bermula pada draf ''Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor)'' yang diajukan kepada [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) pada akhir Juli 2008. <ref>[http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2850 Makalah : Upaya Pengebirian Pemberantasan Korupsi]</ref> kasus [[Antasari Azhar]] beberapa kalangan mulai merasakan bahwa [[KPK]] mulai ''digembosi'' oleh berbagai pihak<ref>[http://antikorupsi.org/indo/content/view/11824/2/ Buyung Curigai Konspirasi Parpol; Terpilihnya Antasari Azhar sebagai Ketua KPK]</ref><ref>[http://www.detiknews.com/read/2009/11/11/122510/1239628/10/buyung-tidak-bisa-tidur-pikirkan-kesaksian-wiliardi Buyung Tidak Bisa Tidur Pikirkan Kesaksian Wiliardi]</ref><ref>[http://www.detiknews.com/read/2009/11/25/220900/1248950/10/denny-putusan-mk-tidak-berlaku-untuk-kasus-antasari Denny: Putusan MK Tidak Berlaku untuk Kasus Antasari]</ref> dengan mulai menyudutkan KPK antara lain pernyatakan Ahmad Fauzi seorang anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) meminta agar KPK dibubarkan saja <ref>[http://www.detiknews.com/read/2008/04/25/133033/929433/10/politisi-pd-ancam-bubarkan-kpk Politisi PD Ancam Bubarkan KPK]</ref>, Komisi III [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) meminta KPK agar libur saja dan tidak mengambil keputusan atau melakukan memproses penyelidikan korupsi sehubungan status salah satu ketuanya dalam hal ini [[Antasari Azhar]] <ref>[http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/07/17332320/kpk.dipaksa.libur.oleh.dpr KPK "Dipaksa Libur" oleh DPR]</ref>, pada [[24 Juni]] [[2009]], [[Susilo Bambang Yudhoyono]] ikut mengatakan bahwa [[KPK]] ''power must not go uncheck''. KPK ini sudah ''powerholder'' yang luar biasa<ref>[http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/25/0300544/berbahaya.kekuasaan.yang.terlalu.besar.dan.tanpa.kontrol. Berbahaya, Kekuasaan yang Terlalu Besar dan Tanpa Kontrol]</ref> diikuti pula pernyataan [[Susno Duadji]] yang mengatakan bahwa ibaratnya, polisi buaya KPK cicak. Cicak (KPK) kok melawan buaya (Polisi) <ref>[http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/07/06/LU/mbm.20090706.LU130792.id.html Cicak Kok Mau Melawan Buaya]</ref>, dan pernyataan Dewi Asmara, Ketua Panitia Khusus RUU Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) mengatakan bahwa tidak akan meminta pemerintah mengeluarkan ''peraturan pemerintah pengganti undang undang (perppu)'' jika RUU Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) gagal disahkan maka peradilan tindak pidana korupsi (tipikor) akan dikembalikan ke Pengadilan Umum atau pengadilan Tipikor akan dikembalikan ke pengadilan umum <ref>[http://www.detiknews.com/read/2009/08/20/211204/1186758/10/ketua-pansus-tak-perlu-perppu-sidang-kembali-ke-pengadilan-umum- Ketua Pansus: Tak Perlu Perppu, Sidang Kembali ke Pengadilan Umum ]</ref> padahal masa sidang yang tersisa sampai dengan [[30 September]] [[2009]]<ref>[http://politik.vivanews.com/news/read/21627-diharapkan_selesai_sebelum_oktober_2009 Diharapkan Selesai Sebelum Oktober 2009]</ref> atau sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 setelah tenggat waktu jatuh pada [[19 Desember]] [[2009]] pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) akan bubar dengan sendirinya dan peradilan tindak pidana korupsi (tipikor) akan dikembalikan ke pengadilan umum.

▲Pernyataan Susno Duadji, Komjen Pol, Kabareskrim Mabes Polri bahwa ''...cicak kok mau melawan buaya...." <ref name="Cicak Kok Mau Melawan Buaya"/> merupakan pemantik konfrontasi setelah ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' dituduh melakukan penyadapan terhadap telepon seluler Susno Duadji yang terindikasi dengan isu uang Rp 10.000.000.000 dan terdapat kaitan atas penanganan [[kasus Bank Century]] <ref>[http://www.detiknews.com/read/2009/07/02/171948/1158081/10/susno-bantah-isu-uang-rp-10-m Susno Bantah Isu Uang Rp 10 M]</ref>, sedangkan dari pihak [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK) menjawab bahwa ''sistem penyadapan yang dilakukan oleh ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' adalah lawful interception. Itu digunakan untuk penegakan hukum dan kalau merasa ada yang tersadap dan punya masalah dengan itu, datang saja ke ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)''....'' <ref name="Kalau Ada Yang Tersadap, Datang Saja ke Kita!">[http://www.detiknews.com/read/2009/07/02/160958/1158009/10/kpk-kalau-ada-yang-tersadap-datang-saja-ke-kita KPK: Kalau Ada Yang Tersadap, Datang Saja ke Kita!]</ref> dan berkaitan dengan kasus Bank Century, ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' baru akan melakukan proses penyelidikan setelah adanya hasil audit ''[[Badan Pemeriksa Keuangan]] (BPK)''<ref>[http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/09/16505190/kasus.century.kpk.tunggu.audit.bpk Kasus Century, KPK Tunggu Audit BPK]</ref> sedangkan usulan ''Hak Angket [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR)'' yang berkaitan dengan Bank Century yang diajukan oleh sejumlah anggota secara resmi akan dibahas di Rapat Paripurna ''[[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR)'' tanggal [[1 Desember]] [[2009]]<ref>[http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/19/106814/16/1/Nasib-Angket-Century-Ditentukan-Paripurna-1-Desember Nasib Angket Century Ditentukan Paripurna 1 Desember]</ref>.

▲* [[4 Agustus]] [[2008]]

▲** [[Mahkamah Konstitusi]] (MK) dalam acara ''Pencanangan Pemantapan Komitmen Mewujudkan Good Governance dan Zona Anti Korupsi'' yang dihadiri oleh Ketua ''[[Mahkamah Konstitusi]] (MK)'', [[Jimly Asshiddiqie]], Ketua ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'', [[Antasari Azhar]] dan Wakil Ketua ''Badan Pemeriksa Keuangan ([[BPK]])'', [[Baharuddin Aritonang]] yang merupakan mantan anggota Komisi IX dan anggota ''Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)'' dalam acara tersebut Baharudin Aritonang berkali-kali membantah dirinya terlibat dalam kasus aliran dana BI serta mengata pula bahwa hasil audit pemerintah benar-benar kacau<ref>[http://www.detiknews.com/read/2008/08/04/185048/982801/10/baharudin-aritonang-curhat-ke-antasari-soal-aliran-dana-bi Baharudin Aritonang Curhat ke Antasari Soal Aliran Dana BI]</ref> dan Ketua ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' Antasari Azhar mengatakan bahwa dirinya seolah diajak berpolemik mengenai limapuluh dua anggota Komisi IX dan anggota ''Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)'' periode [[1999]] - [[2004]] sebagaimana yang disebut oleh Hamka Yandu dalam kesaksiannya di pengadilan ''Tindak Pidana Korupsi {Tipikor)'' menerima dana ''Bank Indonesia ([[BI]])'' dan Antasari Azhar mengaku bertahan dan tidak ingin menyikapi<ref>[http://www.detiknews.com/read/2008/08/04/220301/982829/10/antasari-hitung-aritonang-8-kali-bantah-terlibat-kasus-bi Antasari Hitung Aritonang 8 Kali Bantah Terlibat Kasus BI]</ref>. {{br}}

▲** Menurut (versi dalam ''dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)'') Ari Muladi (Ary Muladi) mengaku mendatangi ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' untuk bertemu seorang pejabat KPK berinisial AR (Brigjen Pol Ade Rahardja, Deputi Bidang Penindakan ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'') tapi tidak sempat bertemu dan Ari Muladi (Ary Muladi) mengaku mengontak pejabat itu dan meminta penjelasan mengenai kasus yang tengah mendera ''PT Masaro Radiokom'' hingga kemudian diadakan perjanjian untuk pertemuan selanjutnya di Belagio<ref name="Harian Umum Duta Masyarakat"/>.{{br}}<ul><tt> Dalam Laporan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto disebutkan bahwa Ade Rahardja merupakan pihak yang penting dalam dugaan penyampaian uang dari Ari Muladi kesejumlah Pimpinan ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)'' sebagaimana tertuang dalam ''dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi (Ary Muladi)'' atas Ari Muladi. Dalam keterangannya Ade Rahardja menyampaikan fakta bahwa dirinya tidak mengenal Anggoro, Ari Muladi ataupun Yulianto. Tim 8 juga mempertanyakan keterkaitan kasus ''Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT)'' dengan kasus alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api.</tt></ul>

▲* [[6 Agustus]] [[2009]]

▲** Menurut (versi dalam ''dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)'') dalam pertemuan dengan Ade Raharja di Belagio, Kuningan menurut Ari Muladi (Ary Muladi) mengatakan adanya permintaan uang untuk masing-masing pimpinan ''[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)''<ref name="Harian Umum Duta Masyarakat"/>, Ade Raharja kemudian membantah terlibat dalam kasus itu. Dia mengaku tak mengenal Anggodo, Ari Muladi(Ary Muladi) dan Yulianto alias Anto <ref>[http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/11/20/brk,20091120-209604,id.html Peran Ade Raharja Dibeberkan dalam Berkas Chandra]</ref>

▲{{Reflist|4}}