Pengadilan Agama: Perbedaan antara revisi

'''Pengadilan Agama''' (biasa disingkat: '''PA''') adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara, tempat daya [[upaya hukum]] mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan [[hukum perdata]] yang dilakukan dengan me-[[rujuk]] kepada peraturan-peraturan [[Syariat Islam]] dalam Agama Islam oleh kekuasaan kehakiman [[Hukum Islam di Indonesia]] yang sah di Indonesia. Pengembangan Hukum Negara di Indonesia Undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah berdasarkan referensi dari Hukum [[Agama]] dan [[Hukum Adat]] yang tidak bisa terpisahkan untuk mencegah perlawanan antara Peraturan-peraturan [[pemerintah]] dan Undang-undang dengan hukum agama dan hukum adat yang bisa mengakibatkan seperti [[Politik pecah belah]], [[Fitnah]], [[Penghasutan]] dan lain sebagainya dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan. '''Pengadilan tingkat pertama''' inilah yang melaksanakan [[Kekuasaan kehakiman di Indonesia]] di lingkungan [[Peradilan Agama]] yang berkedudukan di [[ibu kota]] tingkat Provinsi, [[kabupaten]] atau [[kota]]. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dalam perkembangannya Undang-undang ini mengalami beberapa kali sebagai adanya akibat Amandeman Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dirubah sebanyak dua kali yaitu dengan Undang-undang Nomo 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009<ref>https://rasindonews.wordpress.com/2022/06/27/pengadilan-agama/</ref>. (M Idris Ramulyo 1999;12)

# bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.<ref>https://www.gresnews.com/berita/tips/112701-syarat-calon-hakim-pengadilan-agama/</ref>.

|| [[Mahkamah Syar'iyah Meulaboh]]