Permesta: Perbedaan antara revisi

| image = File:Pangdam merdeka saluting permesta troups.jpg

| caption = Pangdam merdeka memberi hormat kepada pasukan permesta

| date = [[1958]]—[[1961]]1957–1961

| casus = Ketidakpuasan Daerahdaerah terhadap Pemerintahpemerintah Pusat.pusat

| combatant2 = {{flagdeco|Indonesia}} Permesta{{br}}{{flagicon|Indonesia}} [[PermestaPemerintahan Revolusioner Republik Indonesia|PRRI]]{{br}}Didukung oleh:<br>{{flagcountry|Amerika Serikat}}{{efn|group=infobox|Pada 1958}}{{efn|group=infobox|Dukungan udara dan material}}

'''Perjuangan Semesta''' atau '''Perjuangan Rakyat Semesta''' ([[Ejaanejaan SoewandiRepublik]]: Perdjuangan Rakjat Semesta) disingkat '''Permesta''' adalah sebuah gerakan militer di [[Indonesia]]. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret 1957. Pusat gerakan ini mulanya berada di [[Kota Makassar|Makassar]] yang pada waktu itu merupakan [[ibu kota]] [[Sulawesi]]. Namun perlahan-lahan dukungan di [[Sulawesi Selatan]]bagian selatan mulai hilang sehingga pada 1957 markas Permesta dipindahkan ke [[Kota Manado|Manado]] yang berada di [[Sulawesibagian Utara]]utara Sulawesi. Di sini timbul kontak senjata dengan pasukan pemerintah pusat sampai mencapai [[gencatan senjata]] pada tahun 1961.

Pemberontakan PRRI di barat dan Permesta di timur menumbuhkan berbagai macam alasan. Utamanya bahwa kelompok etnis tertentu di Sulawesi dan [[Sumatra Tengah]] waktu itu merasa bahwa kebijakan pemerintahan dari Jakarta stagnan pada pemenuhan ekonomi lokal mereka saja, di mana dalam gilirannya membatasi setiap kesempatan bagi pengembangan daerah regional lainnya.<ref>[[#lunstrom|Lundstrom-Burghoorn (1981)]], hlm. 43.</ref> Juga ada rasa kebencian terhadap kelompok [[suku Jawa]], yang merupakan suku dengan jumlah terbanyak dan berpengaruh dalam negara kesatuan Indonesia yang baru saja terbentuk.<ref>[[#schouten|Schouten (1998)]], hlm. 215.</ref> Ketidakseimbangan terjadi karena ajang politik Indonesia terpusat di [[pulau Jawa]], sedangkan sumber-sumber perekonomian negara lebih banyak berasal dari pulau-pulau lain.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 3.</ref><ref name="TEMPO 2008">[[#tempo_08|TEMPO (2008)]].</ref><ref>[[#liwe|Liwe (2002)]], hlm. 89.</ref> Efeknya konflik ini sedikit menyoal pikiran tentang pemisahan diri dari negara Indonesia, tetapi lebih menitikberatkan tentang pembagian kekuatan politik dan ekonomi yang lebih adil di Indonesia.<ref>[[#jacobson|Jacobson (2002)]], hlm. 2–3.</ref><ref>[[#liwe|Liwe (2002)]], hlm. 18.</ref>

Pada awal tahun 1957, pimpinan daerah di Makassar baik dari pemerintah dan dari militer mengunjungi Jakarta. Pada bulan Januari 1957, [[Saleh Lahade|Letkol Muhammad Saleh Lahade]] dan [[M. Jusuf|Mayor Andi Muhammad Jusuf Amir (M. Jusuf)]] bertemu dengan [[Kepala Staf TNI Angkatan Darat|KASAD]] [[Abdul Haris Nasution|Jenderal Abdul Haris Nasution]].<ref name="Harvey 1977">[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 44.</ref> Pada waktu itu, Lahade adalah Kepala Staf Komando Pengamanan Sulawesi Selatan Tenggara (Ko-DPSST), sedangkan M. Jusuf adalah Komandan Resimen Infanteri Hasanuddin (RI-Hasanuddin).<ref>[[#usman|Usman (2010)]], hlm. 150, 156.</ref> Kemudian pada bulan Februari, [[Gubernur Sulawesi]] [[Andi Pangerang Pettarani]] bertemu dengan [[Ali Sastroamidjojo|Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo]] dan [[R. Sunarjo|Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo]].<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 41–42.</ref><ref name="Turner 2017, p. 177">[[#turner|Turner (2017)]], p. 177.</ref> Pangerang mendesak pemerintah pusat untuk mengupayakan otonomi yang lebih besar untuk daerah di Indonesia timur. Selain otonomi yang lebih besar untuk tingkat daerah, juga pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak untuk daerah guna pelaksanaan proyek-proyek pembangunan lokal.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 42.</ref> Sedangkan perwakilan militer dari Makassar berusaha mendesak pimpinan TNI Angkatan Darat (TNI-AD) untuk mendukung hal-hal yang sama yaitu otonomi daerah yang lebih besar dan pembagian pendapatan yang akan digunakan untuk pembangunan daerah setempat. Selain itu, mereka juga meminta agar Ko-DPSST yang berada di bawah naungan langsung dari Markas Besar TNI-AD (daripada di bawah Tentara dan Territorium VII (TT-VII) yang bermarkas di Makassar) segera digantikan dengan sebuah Komando Daerah Militer (KDM).<ref>[[#harvey| name="Harvey (1977)]], hlm. 44.<"/ref>

Pada akhir bulan Februari 1957, Andi Burhanuddin dan Henk Rondonuwu sebagai delegasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi berangkat ke Jakarta sebagai upaya terakhir untuk mendesak pemerintah pusat tentang hal-hal yang dibicarakan bulan sebelumnya. Selain mereka, Panglima TT-VII [[Ventje Sumual|Letkol Ventje Sumual]] juga mengunjungi Jakarta untuk tujuan yang sama dan untuk bertemu dengan perwira-perwira yang simpatik terhadap usaha mereka.<ref>[[#turner| name="Turner (2017)]], p. 177.<"/ref> Pada tanggal 1 Maret 1957, Sumual bersama Burhanuddin dan Rondonuwu kembali ke Makassar karena upaya mereka tidak berhasil. Sebelumnya pada tanggal 25 Februari 1957, telah terjadi rapat pimpinan pemerintah dan militer di Makassar untuk merencanakan proklamasi Permesta bila tidak ada tanggapan konkrit dari pemerintah pusat.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 45–47.</ref>

Pada tanggal 14 Maret 1957, sebuah delegasi yang diketuai Henk Rondonuwu datang ke Jakarta dengan maksud untuk bertemu dengan [[Soekarno|PresidentPresiden Soekarno]] dan [[Mohammad Hatta]] secara terpisah dan memberi penjelasan kepada mereka tentang tujuan Permesta. Menurut laporan delegasi, dalam pertemuan Sukarno tampak lega setelah mendengar jaminan bahwa Permesta tidak bermaksud untuk pecah dari negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam pertemuan dengan Hatta, ia terkesan dengan isi piagam Permesta setelah membacanya.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 53, 54.</ref> Pada hari yang sama Perdana Menteri Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kembali kepada Soekarno yang kemudian menyatakan negara dalam keadaan darurat perang atas usulan Nasution.<ref name="ReferenceA">[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 55.</ref> Sukarno menunjuk [[Djoeanda Kartawidjaja|Ir. Juanda]] sebagai perdana menteri baru.

Satu lagi hal yang disepakati adalah penyelengaraan Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk membahasmeredakan keadaanketegangan kritis regional pada saatdi itudaerah-daerah. MUNAS ini akhirnya diselenggarakan pada bulan10 sampai 14 September 1957 dan membahas permasalahan di dalam pemerintahan, perekonomian, angkatan bersenjata, dan juga ''dwi tunggal'' Soekarno-Hatta.<ref>[[#soejono|Soejono (1981)]], hlm. 285.</ref> Untuk kelanjutan usaha MUNAS, sebuah komite beranggotakan tujuh orang dibentuk. Pada tanggal 27 September 1957, Sukarno mengadakan kunjungan ke Sulawesi Utara selama dua hari dan berpidato tentang kesatuan bangsa dan negara di Manado, [[Kota Tomohon|Tomohon]], dan [[Tondano (kota)|Tondano]]. Pidatonya diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi masyarakat juga membawa spanduk-spanduk yang mendukung Sumual dan Permesta. Pada bulan November 1957, diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan sebagai tindak kelanjutan MUNAS beberapa bulan sebelumnya.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 77.</ref> Sayangnya, pertemuan-pertemuan ini yang pada awalnya memberi kemungkinan penyelesaian permasalahan, tapi pada akhirnya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa disetujui semua pihak.

Pada hari yang sama Permesta diproklamirkan, Nasution mengirim radiogram kepada Sumual dan juga kepada Kolonel Sudirman yang pada waktu itu adalah Komandan Ko-DPSST. Ia menginstruksikan kepada mereka untuk tindaktidak mengambil tindakan yang dapat membahayakan keamanan tentara dan rakyat di Makassar. Sumual dan Sudirman memang sudah mengadakan hubungan secara tidak langsung dan bersepakat untuk menjaga keamanan di kota Makassar.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 50.</ref> Kemudian dalam pertemuan seluruh komandan Tentara dan Territorium di Markas Besar TNI-AD pada tanggal 15 Maret 1957 yang turut dihadiri oleh Sumual dan Sudirman, gubernur-gubernur militer yang sudah ditunjuk di TT-VII diterima untuk sementara.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 55.<name="ReferenceA"/ref>

Dengan peleburan Ko-DPSST di mana sebagian besar batalion berasal dari [[Komando Daerah Militer V/Brawijaya|Tentara Teritorium V/Brawijaya]] di [[Jawa]] dan pembentukan KDM-SST yang dipimpin oleh perwira-perwira asal Sulawesi Selatan telah memenuhi keinginan Jusuf yang juga berasal dari Sulawesi Selatan. Namun TT-VII juga dileburkan sehingga Sumual tidak lagi mempunyai jabatan di Makassar. Pada tanggal 4 Juni 1957, dalam pertemuan para perwira yang mendukung dibentuknya Permesta mulai terjadi perpecahan antara mereka yang berasal dari Sulawesi Selatan dan yang berasal dari Sulawesi Utara.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 61.</ref> Akibat hilangnya dukungan para perwira Sulawesi Selatan, termasuk Andi Pangerang, Sumual memindahkan markas Permesta ke Sulawesi Utara di [[Kinilow, Tomohon Utara, Tomohon|Kinilow]].<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 66.</ref> Perbedaan pendapat tentang bagaimana gerakan Permesta harus berlanjut bisa juga dipisahkan antara mereka yang ingin perang jika diharuskan untuk mencapai tujuan Permesta dan mereka yang tidak ingin perang. Perpecahan dari segi ini juga berdasarkan asal mereka (Sulawesi Selatan atau Sulawesi Utara). Pada tahun 1970-an, Sumual bertemu kembali dengan Jusuf. Pada kesempatan itu, Jusuf berkata kepada Sumual, "Ven, kalau aku Permesta saja, kau Permesta perang".<ref>[[#tempo_08| name="TEMPO (2008)]].<"/ref>

Pada bulan yang sama diselenggarakanya MUNAS, Sumual bertemu dengan Letkol [[Ahmad Husein]] dan Letkol [[Barlian]] di [[Palembang]]. Husein adalah ketua [[Dewan Banteng]] yang memperjuangkan hal-hal yang sama dengan Permesta di [[SumatraSumatera Barat]]. Sedangkan Barlian memrakarsai Dewan Garuda dengan tujuan yang sama. Ketiga perwira ini menanda-tangani ''Piagam Persetujuan Palembang'' yang berisi tuntutan-tuntutan kepada pemerintah pusat antara lain "pemulihan Dwitunggal", "mengganti pimpinan Angkatan Darat sebagai langkah pertama terhadap stabilisasi TNI", "desentralisasi dalam sistem pemerintahan negara yang antaranya meliputi pemberian otonomi yang luas bagi daerah", dan "melarang komunisme".<ref>[[#hakiem|Hakiem (2019)]], hlm. 449.</ref> Pada tanggal 9 Januari 1958, Sumual kembali ke Sumatra tepatnya di [[Sungai Dareh, Pulau Punjung, Dharmasraya|Sungai Dareh]] di [[SumatraSumatera Barat]] dan bertemu kembali dengan Husein. Ia juga bertemu dengan pimpinan gerakan di Sumatra lainnya yaitu [[Sumitro Djojohadikusumo]], [[Mohammad Natsir]], dan [[Maludin Simbolon|Kolonel Maludin Simbolon]].<ref>[[#tempo_2007|TEMPO (2007)]].</ref>

Setelah pertemuan di Sungai Derah, Sumual berangkat ke [[Singapura]] dan kemudian ke [[Hong Kong]]. Di Hong Kong, Sumual bertemu dengan [[Joop Warouw|Kolonel Joop Warouw]] yang pada saat itu adalah attacheatase militer di [[Beijing]]. Ia juga menjabat sebagai Panglima TT-VII sebelum Sumual.<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 36.</ref> Mereka kemudian berangkat ke [[Tokyo]] untuk bertemu dengan Soekarno yang sedang berkunjung di sana. Maksud pertemuan dengan Soekarno pada tanggal 5 Februari 1958 tidak lain adalah untuk mendesak Soekarno supaya mengambil tindakan terhadap krisis yang sedang berkecamuk di Indonesia.<ref>[[#time|Time (1958)]].</ref>

Di Manado, Somba harus menanggapi berita terbentuknya PRRI. Sebagai Panglima KDM-SUT, ia harus memilih apakah akan memutuskan hubungan dengan pemerintah di Jakarta dan memihak kepada PRRI. Beberapa dari stafnya termasuk [[Dee Gerungan|Mayor Jan Willem "Dee" Gerungan|]], Abe Mantiri, dan Kapten Lendy Tumbelaka mendesak Somba untuk berpihak kepada PRRI.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 94.</ref><ref>[[#sulu|Sulu (2011)]], hlm. 407.</ref> Sumual pada waktu itu masih berada di luar negeri di [[Manila]].<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 245.</ref> Pada tanggal 16 Februari 1958, terjadi rapat massal di lapangan Sario di Manado. Somba pada akhirnya memilih apa yang diserukan masyarakat yang menghadiri rapat massal tersebut dan desakan stafnya, yaitu untuk memutus hubungan dengan pemerintah di Jakarta.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 95.</ref><ref>[[#sulu|Sulu (2011)]], hlm. 30.</ref><ref>[[#tribun_2013|Tribun News (2013)]].</ref> Somba diberhentikan secara tidak hormat oleh TNI-AD setelah pernyataannya.<ref>[[#indonesia|Indonesia (April 1983)]], hlm. 118.</ref> Sumual dan Lahade juga diberhentikan secara tidak hormat pada tangggal 1 Maret 1958.<ref>[[#scsp_1958|South China Sunday Post (2 Maret 1958)]], p. 6.</ref> Warouw juga bergabung dengan Permesta dan dia diberhentikan dengan tidak hormat pada tanggal 6 Mei 1958.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 124.</ref>

Selang enam hari dari pernyataan Somba di lapangan Sario, pemerintah pusat melakukan pemboman di kota Manado. Pada tanggal 22 Februari 1958 jam 08.15, dua pesawat pembom [[North American B-25 Mitchell|B-25 Mitchell]] dari [[Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara|Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI)]] melakukan pemboman dengan sasaran stasiun radio.<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 38.</ref> Terjadinya pemboman di Manado menguatkan keputusan dua perwira asal Minahasa yang sebelumnya tidak antusias untuk bergabung daridengan Permesta. Mereka adalah Warouw yang ikut dengan Sumual untuk bertemu dengan Soekarno di Tokyo dan [[Alexander Evert Kawilarang|Kolonel Alexander Evert (A. E.) Kawilarang]] yang pada waktu itu adalah atase militer di [[Washington, D. C.]]<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 102.</ref> Kawilarang adalah perwira TNI yang berprestasi yang pernah mengepalai tiga teritorium yaitu [[Kodam I/Bukit Barisan|TT-I/Bukit Barisan]] di [[Kota Medan|Medan]], [[Kodam IIIII/SriwijayaSiliwangi|TT-III/SriwijayaSiliwangi]] di [[Kota Bandung|Bandung]], dan juga TT-VII sebelum Warouw dan Sumual.

Pemboman juga mengakibatkan rakyat di Sulawesi Utara lebih antusias terhadap pergolakan Permesta. Dua hari setelah pemboman, KDM-SUT menginstruksikan para bekas prajurit [[KNIL]] untuk datang melaporkan diri dan bergabung dengan Permesta. Diperkirakan sekitar 2000 dari mereka yang melaporkan diri. Walaupun umur mereka sudah lanjut karena KNIL merupakan wadah untuk prajurit Indonesia pada masa pendudukan Belanda, tapi mereka bisa digunakan untuk melatih para pemuda yang berdatangan untuk ikutserta dalam pergolakan Permesta.<ref name="ReferenceB">[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 104.</ref> Pelatihan dilaksanakan di Langowan selama tiga bulan di mana jumlah pemuda yang dilatih bisa dibentuk menjadi tujuh [[kompi]].<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 44.</ref> Selain itu, sebuah satuan untuk wanita juga dibentuk yang dinamakan Pasukan Wanita Permesta (PWP).<ref name="ReferenceC">[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 105.</ref>

Pada tanggal 13 April 1958 pukul 03.00, pesawat AUREV B-26 berangkat dari lapangan udara Mapanget (sekarang adalah [[Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi]]). Tujuannya adalah lapangan udara Mandai (sekarang [[Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin]]) di Makassar. Mereka sampai di tujuan pada pukul 05.30 dan membom serta menembaki landasan udara selama 15 menit.<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 86, 87.</ref> Kemudian pada tanggal 16 April 1958, pesawat C-45 yang dibeli dari Taiwan berangkat dari lapangan udara [[Kalawiran, Kakas Barat, Minahasa|Kalawiran]]. Lapangan udara ini terletak di dekat [[Langowan]] dan adalah bekas peninggalan [[Belanda]].<ref name="TNI Angkatan Udara 2010">[[#tni_au|TNI Angkatan Udara (2010)]].</ref> Tujuan pesawat C-45 adalah lapangan udara di [[Kota Balikpapan|Balikpapan]]. Selain pemboman terhadap landasan udara, satu pesawat transport AURI juga hancur. Pada tanggal 20 April 1958, pesawat B-26 dari Mapanget menyerang [[Kota Palu|Palu]].<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 112.</ref> Sehari kemudian, pesawat B-26 disertai dua pesawat P-51 menyerang pangkalan udara yang terletak di pulau [[Pulau Morotai|Morotai]] (sekarang [[Bandar Udara Pitu]]). Selain itu, sasaran kedua adalah pangkalan udara di [[Jailolo, Halmahera Barat|Jailolo]] di pulau [[Pulau Halmahera|Halmahera]]. Selama beberapa hari selanjutnya, serangan udara kembali dilakukan di tempat-tempat tersebut dengan tambahan [[Kota Ternate|Ternate]].<ref name="Morrison 1999">[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 113, 114.</ref><ref>[[#pour|Pour dan Sudomo (1997)]], hlm. 64.</ref>

Sebelumnya pada tanggal 26 April 1958, Sumual memimpin pasukan yang diangkut oleh beberapa kapal dari Manado menuju ke pulau Morotai dengan tujuan untuk merebut pangkalan udara di sana. Sumual telah meminta AUREV untuk menyerang Morotai lewat udara sebelum Sumual dan pasukannya sampai. Serangan dilakukan dengan pesawat B-26 yang dipiloti oleh [[Allen Lawrence Pope|Allen Pope]] yang baru saja tiba di Mapanget dari Filipina. Sebuah pesawat P-51 ikut juga dalam penyerangan. Setelah sampai di Morotai malam sebelumnya, pada keesokan harinya pukul 06.00, pasukan yang dipimpin Sumual memulai penyerangan mereka. Pangkalan udara yang hanya dijaga oleh beberapa tentara AURI dan polisi langsung menyerah tanpa perlawanan.<ref>[[#conboy|Conboy dan name="Morrison (1999)]], hlm. 113, 114.<"/ref> Sumual kemudian meninggalkan satu kompi di Morotai dan berangkat ke Halmahera. Mereka tidak mendapat perlawanan dan berhasil menduduki Jailolo beserta pangkalan udaranya.<ref name="ReferenceD">[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 131.</ref>

Penyerangan di Morotai sebenarnya adalah tahap pertama dari penyerangan bertahap yang direncanakan Sumual dan dinamakan ''Operasi Jakarta''. ''Operasi Jakarta I'' adalah untuk merebut pangkalan udara di Morotai. Kemudian ''Operasi Jakarta II'' adalah untuk merebut kembali daerah sekitar Palu yang dikuasai oleh TNI dan diteruskan dengan ''Operasi Jakarta III'' dengan target Balikpapan dan bagian selatan [[Kalimantan]]. Akhir tujuan operasi adalah menyerang Jakarta.<ref name="TEMPO 2008"/><ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 116.</ref><ref>[[#tempo_08|TEMPO (2008)]].</ref> Sumual menilai keberhasilan operasi militer ini bisa menyakinkan perwira-perwira [[Komando Daerah Militer IV/Diponegoro|TT-IV/Diponegoro]] dan TT-V/Brawijaya yang simpatis terhadap usaha yang salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan dwi tunggal Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<ref>[[#sulu|Sulu (2011)]], hlm. 385.<name="ReferenceB"/ref><ref>[[#harveysulu|HarveySulu (19772011)]], hlm. 104385.</ref>

Pada tanggal 8 Mei 1958, Somba memulai ''Operasi Jakarta II'' dengan merebut kembali Parigi di dekat Palu dengan bantuan pesawat-pesawat AUREV.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 104.<name="ReferenceB"/ref><ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 131.<name="ReferenceD"/ref> Sebelumnya pada tanggal 18 April 1958, TNI telah merebut Parigi dan juga Donggala dan Palu dalam ''Operasi Insjaf''.<ref>[[#mokoginta|Mokoginta (1964)]], hlm. 138.</ref>

Selama bulan April dan awal Mei 1958, serangan AUREV terus berlanjut termasuk serangan ke Ambon dan [[Kota Kendari|Kendari]].<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 127, 128.</ref> AUREV secara mutlak menguasai udara di Indonesia timur. Di daratpun selain Mapanget, Permesta menguasai lapangan-lapangan udara di Jailolo, Kalawiran, Morotai, Tasuka (pangkalan pesawat terbang laut di [[Danau Tondano]]), dan Tolotio (sekarang [[Bandar Udara Jalaluddin]]).<ref>[[#tni_au| name="TNI Angkatan Udara (2010)]].<"/ref> Namun arus keberhasilan Permesta mulai terhenti pada pertengahan Mei 1958.

Pada tanggal 18 Mei 19571958, Pope bersama operator radio Harry Rantung berangkat dengan pesawat B-26 menuju ke Ambon dan lapangan udaranya untuk ke sekian kalinya. Setelah membom landasan, karena masih ada satu bom lagi Pope mencoba menemukan armada TNI yang datang untuk menduduki kembali kepulauan Halmahera. Setelah ditemukannya, Pope memfokuskan serangan ke kapal transport prajurit RI Sewaga. Ia tidak melihat kedatangan sebuah P-51 yang dipiloti [[Ignatius Dewanto|Kapten Ignatius Dewanto]]. Tembakan Dewanto pada saat Pope sedang menyiapkan pesawatnya untuk pemboman mengenai sayap kanan pesawat. Sedangkan tembakan dari konvoi kapal mengenai perut pesawat. Pesawat kemudian mulai terbakar dan Pope berteriak kepada Rantung untuk loncat keluar.<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 148, 149.</ref> Pada waktu Pope loncat keluar kakinya kena ekor pesawat. Pope dan Rantung turun dengan parasut dan jatuh di pinggir Pulau Hatata yang terletak di sebelah barat Ambon. Pope dalam keadaan mengenaskan, tapi Rantung masih sempat menolong. Mereka berdua ditemukan oleh warga setempat yang disertai beberapa prajurit marinir dari KRI Sewaga yang dipimpin Letkol [[KKO]] Huhnholz.<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 152.</ref>

Dua hari kemudian, orang-orang CIA di Mapanget mendapat perintah dari Filipina untuk mengundurkan diri dari Manado. Pope baru saja hilang beberapa hari sebelumnya dan mereka tidak tahu kalau dia tewas atau sudah ditangkap.<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 155.</ref> Pernyataan resmi tentang Pope oleh pemerintah Indonesia baru keluar pada tanggal 27 Mei 1958.<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 158.</ref> Namun sebelum Pope hilang, pemerintah Amerika Serikat sudah ada sentimen untuk merubahmengubah kebijakan terhadap situasi di Indonesia. Kesimpulan mereka bahwa masih ada perwira-perwira tinggi TNI di Jawa yang menentang gerakan komunis seperti [[Ahmad Yani|Letjen Ahmad Yani]] membuat perubahan dukungan ke pemerintah Indonesia masih bisa dipahami.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 109.</ref> Pada sebuah seminar tentang Permesta di [[Universitas Indonesia]] pada tahun 1991 yang dihadiri oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sumual berkomentar, "Amerika membantu kami demi mengamankan kepentingannya. Kalau kemudian dia berubah, meninggalkan kami dan membantu jenderal di Jakarta, itu juga demi kepentingan negara mereka sendiri."<ref>[[#tempo_08| name="TEMPO (2008)]].<"/ref>

Pada tanggal 9 Juni 1958, AURI kembali melakukan serangan ke lapangan udara Mapanget. Pesawat-pesawat P-51 datang dari Morotai (yang telah jatuh ke tangan TNI). Namun serangan ini tidak membuahkan hasil seperti serangan sebelumnya. Kali ini pertahanan di Mapanget dengan senapan-senapan anti pesawat lebih siap. Dua pesawat P-51 AURI berhasil ditembak jatuh di mana satu pilot tewas.<ref name="ReferenceE">[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 159.</ref>

''Operasi Mena'' adalah bagian dari operasi gabungan yang diberi nama ''Operasi Merdeka''.<ref name="Komandoko 2010">[[#komandoko|Komandoko (2010)]], hlm. 62.</ref> Operasi ini ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk menumpas pemberontakan Permesta. Operasi Mena sendiri yang terdiri dari Operasi Mena I dan Operasi Mena II bertujuan untuk mengamankan Kepulauan Halmahera. Operasi Mena I yang dipimpin oleh Pieters ditugaskan untuk merebut kembali Jailolo, sedangkan Operasi Mena II yang dipimpin oleh Holnhulz ditugaskan untuk merebut kembali Morotai.<ref>[[#pour|Pour dan Sudomo (1997)]], hlm. 67, 69.</ref> Pada tanggal 27 Mei 1958 dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Pieters mengatakan bahwa sekitar 400 prajurit Permesta telah dikepung di Jailolo dan telah menerima ultimatum dari TNI untuk menyerahkan diri. Pieters berada di Jakarta pada waktu itu untuk membawa tahanan Allen Pope yang ditangkap di Ambon.<ref>[[#arnhemsche|Arnhemsche Courant (28 Mei 1958)]]</ref> Sedangkan Holnhulz merebut kembali Morotai pada tanggal 20 Mei 1958. Holnhulz termasuk dalam ''Amphibious Task Force 21'' (ATG-21 atau ''Gugus Tugas Amphibi 21'') dari [[Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut|Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI)]]. ATF-21 terdiri dari dua kapal angkut pasukan yaitu RI Sawega dan RI Baumasepe dan lima kapal penyapu ranjau (PR).<ref>[[#alri|Jawatan Penerangan Angkatan Laut (1960)]], hlm. 35.</ref> Pasukan marinirnya mendarat dan menyerang pada dini hari dengan diikuti oleh ''Pasukan Gerak Cepat'' (PGT) yang terjun dari pesawat AURI.<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 157.</ref>

''Operasi Sapta Marga'' juga adalah bagian dari operasi gabungan ''Operasi Merdeka''.<ref>[[#komandoko| name="Komandoko (2010)]], hlm. 62.<"/ref> Operasi Sapta Marga sendiri yang terdiri dari empat operasi terpisah bertujuan untuk merebut kembali daerah-daerah di Sulawesi Utara dan Tengah. ''Operasi Sapta Marga I'' dipimpin oleh Letkol Inf Sumarsono untuk merebut kembali Sulawesi Tengah. ''Operasi Sapta Marga II'' dipimpin Mayor Agus Prasmono untuk merebut kembali Gorontalo termasuk lapangan udara Tolotio dan untuk memberi dukungan terhadap gerilyawan pimpinan [[Nani Wartabone]] yang berpihak pada pemerintah pusat.<ref name="ReferenceF">[[#kodam_xiv|KODAM XIV/Hasanuddin]].</ref> ''Operasi Sapta Marga III'' dipimpin oleh Letkol Inf Ernst Julius (E. J.) Mangenda untuk merebut kembali kepulauan [[Kabupaten Kepulauan Sangihe|Sangihe]] dan [[Kabupaten Kepulauan Talaud|Talaud]] di utara Manado.<ref>[[#sutrisminingsih|Sutrisminingsih (2012)]], hlm. 46.</ref> ''Operasi Sapta Marga IV'' dipimpin oleh Letkol Inf Rukmito Hendraningrat untuk merebut kembali basis utama Permesta di Sulawesi Utara.<ref>[[#sutrisminingsih|Sutrisminingsih (2012)]], hlm. 47.</ref>

Operasi Sapta Marga II berhasil merebut kembali Gorontalo pada pertengahan Mei 1958 dengan bantuan Nani Wartabone setelah sebelumnya daerah itu direbut oleh pasukan Permesta dari Wartabone pada tanggal 17 Maret 1958.<ref name="ReferenceG">[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 110.</ref> Sebelumnya pada tanggal 19 Februari 1958, Somba membagi daerah militer KDM-SUT menjadi dua regimen. Sektor I/Resimen Tim Pertempuran Ular Hitam meliputi Sangihe dan Talaud, Minahasa, dan Bolaang-Mongondow dipimpin oleh Mayor Dolf Runturambi. Kemudian [[Resimen Tim Pertempuran Anoa|Sektor II/Resimen Tim Pertempuran Anoa]] meliputi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Gerungan.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 104.<name="ReferenceB"/ref> Somba sendiri bersama tiga batalyon berangkat ke Sulawesi Tengah pada bulan April 1958 untuk mencoba merebut kembali daerah Palu dan Donggala.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 105.<name="ReferenceC"/ref> Namun dengan jatuhnya Gorontalo melalui Operasi Sapta Marga II, Somba menjadi terpisah dengan basis di Minahasa dan terpaksa harus melakukan perjalanan kembali ke Minahasa melewati daerah yang sudah dikuasai TNI. Perjalanan ini memakan waktu dua bulan dan pasukannya banyak yang menjadi korban baik akibat penyakit maupun akibat serangan-serangan musuh selama perjalanan. Sayangnya, Gerungan dan pasukannya sekitar 200 orang memilih untuk ke selatan. Mereka akhirnya bergabung dengan [[Abdul Kahar Muzakkar]]. Pada tahun 1965, Gerungan ditangkap, diadili, dan dieksekusi.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 110.<name="ReferenceG"/ref> Operasi ketiga, yaitu Operasi Sapta Marga III Sangihe dan Talaud berhasil diamankan pada tanggal 21 Mei 1958.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 110.<name="ReferenceG"/ref>

Operasi Sapta Marga IV juga sering disebut Operasi Merdeka itu sendiri karena merupakan operasi terbesar yang memfokuskan pada basis utama Permesta. Pada tanggal 1 Juni 1958, sebuah armada berangkat dari Jawa menuju ke Sulawesi Utara.<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 159.<name="ReferenceE"/ref> Armada ini terdiri dari 17 kapal ALRI dan 10 kapal dari [[Pelayaran Nasional Indonesia]] (PELNI) dan Jawatan Pelayaran (DJAPEL). Kapal-kapal perang yang ikut dalam armada ini adalah kapal perusak [[KRI Gadjah Mada|RI Gadjah Mada]], kemudian kapal-kapal korvet RI Hasanudin, RI Pattimura, dan RI Pattiunus. Selain itu terdapat kapal angkut pasukan RI Sawega dan RI Baumasepe, dan kapal-kapal perang lainnya yaitu RI Baruna, RI Biscaya, dan kapal-kapal tanker RI Pladju dan RI Tjepu. Enam kapal penyapu ranjau juga ikutserta.<ref name="Jawatan Penerangan Angkatan Laut 1960">[[#alri|Jawatan Penerangan Angkatan Laut (1960)]], hlm. 36.</ref> Dari segi pasukan, jumlah pasukan yang termasuk dalam operasi ini adalah sebanyak 16 batalyon.<ref>[[#kahin|Kahin dan Kahin (1997)]], hlm. 293.</ref> Batalyon-batlyon ini berasal dari, antara lain [[Kodam III/Siliwangi|TT-II/Siliwangi]], TT-IV/Diponegoro, TT-V/Brawijaya, dan [[Kodam XIV/Hasanuddin|TT-XIV/Hasanuddin]].<ref name="ReferenceF"/><ref>[[#sulu|Sulu (2011)]], hlm. 120.</ref><ref>[[#kodam_xiv|KODAM XIV/Hasanuddin]].</ref>

Penyerangan terhadap basis Permesta dimulai pada tanggal 13 Juni 1958 di mana dua peleton [[Komando Pasukan Khusus|Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD)]] (sekarang KOPASSUS) melakukan pendaratan dan pengintaian 12 kilometer di sebelah utara Manado.<ref name="ReferenceH">[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 160.</ref> Sebelumnya pada tanggal 8 Juni 1958, Manado telah dibombardir oleh kapal-kapal perang ALRI.<ref name="Kahin 1997">[[#kahin|Kahin dan Kahin (1997)]], hlm. 184.</ref> Sedangkan AURI menyerang lapangan udara Mapanget dan juga Tomohon dan Tondano pada tanggal 11 dan 13 Juni 1958.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 115.</ref> Kemudian pada tanggal 16 Juni 1958, pendaratan yang lebih besar yang terdiri dari satu batalyon KKO dan dua batalyon infanteri dilakukan di [[Kema, Minahasa Utara|Kema]] yang terletak sekitar 30 kilometer di sebelah tenggara Manado.<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 160.<name="ReferenceH"/ref> Pendaratan didukung oleh kapal-kapal perang ALRI Gugus Tugas Amphibi 25 (ATG-25) yang dipimpin oleh Letkol [[John Lie]], Komandan RI Gadjah Mada.<ref>[[#alri| name="Jawatan Penerangan Angkatan Laut (1960)]], hlm. 36.<"/ref><ref>[[#setyautama|Setyautama (2008)]], hlm. 186.</ref>

Pada saat yang sama, pasukan RPKAD menyerang lapangan udara Mapanget untuk menetralisir pertahanan udara di Mapanget. Pasukan Permesta berhasil memukul mundur RPKAD, namuntetapi korban jatuh di kedua belah pihak. Ironisnya, yang menjadi pencetus pembentukan RPKAD tidak lain adalah Kawilarang (bersama [[Slamet Riyadi]]). Ada anggota RPKAD yang membelot ke Permesta sebelum pertikaian dimulai sehingga pasti ada yang saling kenal. Kawilarang sendiri mengenal salah satu prajurit RPKAD yang tewas.<ref name="ReferenceI">[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 162.</ref>

Walaupun pertahanan pasukan Permesta bisa diatasi oleh pasukan TNI pada saat pendaratan, namun perlawanan yang dilakukan di jalan menuju Manado lebih sengit. Pasukan Permesta melawan TNI dengan senapan mesin berat dengan peluru berkaliber .50 dan senjata lapangan yang menembakkan mortir 60 &nbsp;mm. Perlawanan ini memperlambat gerak TNI untuk mencapai Manado. Hal yang sama terjadi dengan pasukan RPKAD dan infanteri yang bergerak ke Manado dari utara.<ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 162.<name="ReferenceI"/ref> Tambahan pasukan mendarat di [[Wori, Minahasa Utara|Wori]] di utara Manado pada tanggal 21 dan 24 Juni 1958 untuk mendukung pasukan TNI yang sudah ada.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 110.<name="ReferenceG"/ref> Keadaan ini juga memaksa pimpinan operasi TNI untuk memfokuskan semua pasukan untuk merebut Manado daripada rencana semula di mana sebagian pasukan akan langsung bergerak ke Tondano dan Tomohon. Setelah perlawanan yang sengit selama delapan hari, pada tanggal 24 Juni 1958, Warouw menginstruksikan pengevakuasian kota Manado di mana markas Permesta pindah ke Tomohon. Dua hari kemudian barulah pasukan TNI bisa masuk Manado tanpa perlawanan karena pasukan Permesta sudah meninggalkan kota tersebut.<ref name="Kahin 1997"/> Manado berhasil dibebaskan pada 26 Juni 1958.<ref>[[#kahinsetiono|Kahin dan KahinSetiono (19972008)]], hlm. 184791.</ref> Dengan jatuhnya Manado, pimpinan Permesta mengubah siasat perlawanan mereka ke perlawanan gerilya.<ref>[[#sulu|Sulu (2011)]], hlm. 185.</ref>

Hampir sebulan lewat barulah TNI bisa merebut kota terbesar kedua di Minahasa yaitu Tondano pada tanggal 21 Juli 1958.<ref name="ReferenceJ">[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 117.</ref> Kemudian sebulan lagi barulah Tomohon bisa direbut pada tanggal 16 Agustus 1958.<ref>[[#sulu|Sulu (2011)]], hlm. 4.</ref> Perebutan Tomohon mendapat bantuan besar dari komandan Permesta setempat yaitu Mayor Eddy Mongdong. Ia menghubungi pasukan TNI di Tondano yang bersiap untuk menyerang Tomohon dan menyatakan bahwa ia bersama 1.500 prajurit dalam sektornya bersedia menyerah. Beberapa hari kemudian Langowan dan Kalawiran diduduki pada tanggal 20 Agustus 1958.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 117.<name="ReferenceJ"/ref> Pasukan KKO yang ikutserta dalam merebut Langowan termasuk dalam ''Operasi Mega'' yang dimulai sejak 19 Agustus 1958. Kemudian sebulan kemudian, ''Operasi Nuri'' dilaksanakan antara tanggal 19 dan 25 September 1958 dengan tujuan untuk menguasai daerah di antara Langowan, Amurang, dan juga [[Motoling, Minahasa Selatan|Motoling]].<ref>[[#alri|Jawatan Penerangan Angkatan Laut (1960)]], hlm. 147.</ref>

Situasi di mana TNI menduduki kota-kota dan lokasi-lokasi di sekitar jalan-jalan transportasi, sedangkan daerah-daerah sisanya termasuk dipegunungan dikuasai oleh pasukan Permesta, menjadi keadaan selama hampir satu tahun sejak September 1958. Perlawanan yang terjadi selanjutnya adalah serangan-serangan gerilya skala kecil. Beberapa pertempuran yang lebih besar juga terjadi, misalnya antara tanggal 17 dan 19 Februari 1959, serangan besar-besaran dilakukan Permesta yang dinamakan ''Operasi Jakarta Spesial''. Serangan serentak dilakukan di [[Amurang, Minahasa Selatan|Amurang]], [[Kawangkoan, Minahasa|Kawangkoan]], Langowan, dan Tondano. Serangan-serangan ini hampir memukul mundur TNI di beberapa tempat, namuntetapi juga memakan korban sekitar 100 prajurit di kubu Permesta. Walau tidak berhasil, serangan ini membuktikan bahwa pasukan Permesta masih melakukan penyerangan.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 118.</ref><ref>[[#conboy|Conboy dan Morrison (1999)]], hlm. 169.</ref>

Pada bulan Oktober 1959, Tumbelaka yang juga dipanggil "Broer" menghubungi Kolonel Surachman yang pada waktu itu adalah Panglima TT-V/Brawijaya guna membahas situasi di Sulawesi Utara. Tumbelaka sendiri pernah menjabat sebagai perwira senior di TT-V/Brawijaya dan juga ikutserta dalam perang kemerdekaan di Jawa Timur bersama Somba dan Warouw. Dalam pertemuannya dengan Tumbelaka, Surachman mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengaruh PKI di Jawa Timur yang semakin besar dan bahwa perang melawan Permesta telah menguras tenaga TNI yang adalah keuntungan buat PKI.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 134.</ref> Setelah beberapa pertemuan dengan staf Brawijaya yang lain, mereka setuju untuk mengirim Tumbelaka ke Manado untuk berusaha mengadakan kontak dengan Somba. Walaupun Warouw mempunyai posisi lebih tinggi dalam Permesta, adalah Somba yang memimpin pasukan paling berpengalaman yang sebagian berasal dari TNI.<ref name="ReferenceK">[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 135.</ref>

Pada tanggal 5 Januari 1960, Tumbelaka berangkat ke Manado. Setelah bertemu dengan beberapa orang dari [[Komando Daerah Militer XIII/Merdeka|Kodam XIII/Merdeka]], ia dipertemukan dengan Samuel Hein "Tjame" Ticoalu. Tumbelaka meminta Tjame masuk ke daerah Permesta untuk membawa sebuah pesan kepada Somba yang sebagiannya berbunyi "untuk mencari solusi yang baik terhadap permasalahan yang sedang berlanjut". Tjame berhasil bertemu dengan Somba dan memberi pesan dari Tumbelaka. Pada waktu itu Kawilarang juga ada bersama Somba. Mereka berdua mengirim pesan kepada Warouw tentang apa yang disampaikan Tumbelaka. Warouw sendiri pada waktu itu sedang berusaha untuk bertemu dengan Sumual untuk membicarakan pertemuannya dengan Wenas.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 135.<name="ReferenceK"/ref>

Pertemuan pertama antara Tumbelaka dan Somba terjadi di desa [[Matungkas, Dimembe, Minahasa Utara|Matungkas]] dekat [[Airmadidi, Minahasa Utara|Airmadidi]] pada tanggal 15 Maret 1960.<ref name="ReferenceL">[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 136.</ref> Pertemuan ini diikuti dengan pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh pimpinan Permesta lainnya selain Somba seperti Mantiri dan Lendy Tumbelaka (sepupu dari Broer Tumbelaka). Pertemuan-pertemuan ini berlangsung sampai akhir tahun 1960. Topik-topik pembahasan penting yang disampaikan dari kubu Permesta termasuk otonomi daerah, apa yang akan dilakukan dengan pasukan setelah persetujuan ditetapkan, dan apa yang akan dilakukan tentang situasi komunisme di Indonesia.<ref name="ReferenceM">[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 140.</ref> Perundingan berjalan lama karena semua hal harus disetujui oleh kedua belah pihak. Sama pentingnya adalah setiap keputusan perundingan diusahakan untuk disampaikan ke komandan-komandan di lapangan.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 144.</ref> Dari pihak pemerintah pusat, beberapa tindakan dilakukan untuk menunjukkan keseriusan terhadap perundingan yang sedang berlangsung. Pada saat awal perundingan pada bulan Maret 1960, sebuah instruksi presiden mengumumkan dibaginya Provinsi Sulawesi menjadi dua provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah dengan ibukota di Manado.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 136.<name="ReferenceL"/ref> Kemudian pada akhir tahun 1960, Nasution memberikan pidato yang disiarkan oleh [[Radio Republik Indonesia]] di Manado tentang pentingnya negara Indonesia kembali ke [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Undang-Undang Dasar 1945]] dan [[Pancasila]] di mana negara Indonesia adalah negara yang menganut ''Ketuhanan yang Maha Esa''.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 140.<name="ReferenceM"/ref>

Kelompok Permesta pertama yang menjawab seruan untuk menghentikan perlawanan bukanlah pasukan di bawah pimpinan Somba melainkan pasukan di bawah pimpinan Laurens Saerang yang pada waktu itu adalah Kepala Daerah Minahasa serta pemimpin Brigade Manguni. Pada tanggal 15 Februari 1961 di Langowan, dilaksanakan sebuah apel untuk menandakan kembalinya Brigade Manguni dan kelompok-kelompok Permesta lainnya yang berada di bawah pimpinan Saerang. Apel tersebut dihadiri Panglima [[Kodam XIII/Merdeka]] [[Soenandar Prijosoedarmo|Kolonel Sunandar Priyosudarmo]] dan Wakil KASAD Mayjen Ahmad Yani.<ref>[[#sulu|Sulu (2011)]], hlm. 248, 249.</ref><ref name="ReferenceN">[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 142.</ref> Pasukan lain yang turut menyerahkan diri pada hari itu ada PWP dan orang-orang dari lima basis gerilya di daerah Kakas dan Langowan.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 142.<name="ReferenceN"/ref>

Pada tanggal 4 April 1961 barulah pasukan di bawah pimpinan Somba menyerahkan diri. SebuahPenyerahan upacaradiri diadakanSomba ditandai dengan penandatanganan pernyataan dan naskah penyelesaian masalah Permesta antara Somba dan Pangdam Kodam XIII/Merdeka di desa [[Malenos Baru, Amurang Timur, Minahasa Selatan|Malenos]] di(dekat Amurang) yang dihadiridikenal Priyosudarmosebagai dengan''Peristiwa Malenos''<ref>[[#anwar|Anwar (2006)]], hlm. 139.</ref> Dari Kodam XIII/Merdeka, hadir Priyosudarmo disertai Kepala Kepolisian Sulawesi Utara dan Tengah Drs. Moerhadi Danuwilogo,. danAdapun perwira Kodam XIII/Merdeka lainnya.dari Pimpinan Permesta, yang hadir disampingselain Somba, adalahhadir Lendy Tumbelaka, Wim Tenges, dan Mantiri. Dalam upacara diadakan inspeksi prajurit TNI maupun prajurit Permesta oleh Priyosudarmo dan Somba dan penanda-tanganan pernyataan kembalinya pasukan Permesta ke pangkuan Ibu Pertiwi. Priyosudarmo dan Somba sudah saling kenal sebelumnya karena mereka mengikuti kursus di [[Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat|Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD)]] (sekarang SESKOAD) pada saat yang sama.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 146.</ref>

Setelah upacara puncak pada tanggal 12 Mei 1961, tinggallah Sumual dan pasukan yang masih mengikutinya yang belum menyerahkan diri. Sumual baru menyerahkan diri pada tanggal 20 Oktober 1961.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 149.</ref> Dia memutuskan untuk menyerahkan diri setelah mendengar bahwa Presiden Republik Persatuan Indonesia (RPI) mengumumkan berakhirnya permusuhan dengan Republik Indonesia.<ref name="TEMPO 2008"/><ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 148.</ref><ref>[[#tempo_08|TEMPO (2008)]].</ref> RPI adalah negara yang dibentuk untuk menggabungkan pemberontakan-pemberontakan di seluruh wilayah Indonesia. Bergabungnya Permesta dalam RPI didukung oleh Sumual, tapi ditentang oleh Kawilarang dan Warouw.<ref>[[#harvey|Harvey (1977)]], hlm. 128.</ref>

=== AmnestiAkhir dan abolisigerakan ===

Pemberian amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dengan Permesta resmi diberikan dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 1961 tentang "Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Para Pengikut Gerakan 'Permesta' Di Bawah Pimpinan Kawilarang, Laurens Saerang, dan Somba yang Memenuhi Panggilan Pemerintah Kembali Ke Pangkuan Ibu Pertiwi".<ref>[[#sulu|Sulu (2011)]], hlm. [https://books.google.co.id/books?id=8-E8DwAAQBAJ&pg=PA347&dq=%22Pemberian+Amnesti+dan+Abolisi+Kepada+Para+Pengikut%22&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjC3NG778DrAhXCcn0KHe8VC-kQ6AEwAHoECAYQAg#v=onepage&q=%22Pemberian%20Amnesti%20dan%20Abolisi%20Kepada%20Para%20Pengikut%22&f=false 347].</ref> Keppres ini dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 1961. Sumual termasuk orang yang memperoleh amnesti.<ref>[[#raditya|Raditya (2019)]].</ref>

| url = http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000313045:mpeg21:p00001

| title = Gevangen Genomen Amerikaanse Piloot naar Djakarta Overgebracht

| trans-title = Pilot Amerika yang Tertangkap Ditransfer ke Jakarta

| language = Belanda

| date = 28-05-1958

| location = Arnhem

| publisher = Arnhemsche Courant

| ref = arnhemsche

}}

| last = Henley

| first = David

| date = November 2007

| url = http://journals.openedition.org/moussons/1827

| title = The Fate of Federalism: North Sulawesi from Persatuan Minahasa to Permesta

| trans-title = Nasib Federalisme: Sulawesi Utara dari Persatuan Minahasa ke Permesta

| language = Inggris

| publisher = Moussons

| pages = 89-105

| access-date = 2020-06-11

| ref = henley

| date = April 1983

| title = Indonesian Army Territorial Commanders 1950-March 1983

| trans-title = Komandan Teritorial Angkatan Darat Indonesia 1950-Maret 1983

| journal language = IndonesiaInggris

| issue journal = 35Indonesia

| pages issue = 109–12435

| ref pages = indonesia109–124

| year = 1960

| title = Jalesveva Jayamahe: Lukisan Selayang Pandang tentang Keadaan A.L.R.I. Kita dalam Usia 15 Tahun

| url = https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jalesveva_Jayamahe_(full_book).pdf

| location = Jakarta

| publisher = Jawatan Penerangan Angkatan Laut

| ref = alri

}}

| title = Profil dan Sejarah / Perjuangan

| url = http://kodam14hasanuddin-tniad.mil.id/profil-dan-sejarah/perjuangan

| publisher = Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin

| ref = kodam_xiv

| title = Revolt in the Provinces

| trans-title = Pemberontakan di Povinsi-provinsi

| language = Inggris

| url = https://magz.tempo.co/read/15106/revolt-in-the-provinces

| publisher = TEMPO

| date = 2007-08-14

| access-date = 2020-06-06

| ref = tempo_2007

}}

| title = Herman Nicolas 'Ventje' Sumual: Lelaki di Balik Permesta

| url = https://majalah.tempo.co/read/memoar/126571/herman-nicolas-ventje-sumual-lelaki-di-balik-permesta

| publisher = TEMPO

| date = 2008-03-10

| access-date = 2020-06-05

| ref = tempo_2008

}}

| date = 2010-01-26

| title = Sejarah Lanud: Sekilas Pangkalan Udara Sam Ratulangi

| url = https://tni-au.mil.id/sejarah-lanud-3

| publisher = TNI Angkatan Udara

| access-date = 2020-06-08

| ref = tni_au

}}

| title = Letkol Dj Somba Umumkan Permesta Putus Hubungan dengan Jakarta

| url = http://manado.tribunnews.com/2013/09/13/letkol-dj-somba-umumkan-permesta-putus-hubungan-dengan-jakarta

| date = 2013-09-13

| publisher = Tribun News

| access-date = 2020-06-06

| ref = tribun_2013

}}

* {{en}} [http://www.north-sulawesi.org/nhistory.html Sejarah Lebih Baru: Permesta sampai Sekarang (''Newer History: Permesta to Now'')] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060203000529/http://north-sulawesi.org/nhistory.html |date=2006-02-03 }}