Kamp pengasingan Moncongloe: Perbedaan antara revisi

{{Infobox prison

| name = Kamp pengasingan Moncongloe

| alt =

| image_map = South Sulawesi in Indonesia.svg

| map_size =

| location =

| coordinates = {{coord|5|21|6|S|119|55|22|E|region:ID_type:adm1st|display=inline,title}}

| capacity =

| population = ± 13 ribu (sepanjang 1969–1979)

| opened = Maret 1969

| closed = 1979

| managed_by =

| director =

| warden =

| city = [[Kabupaten Maros]] dan [[Kabupaten Gowa]]

| county =

| coordinates type = type:landmark

| coordinates display = inline,title

| built by =[[Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin]]

| original use = Kawasan hutan negara dan lahan perkebunan

| gas chambers =

| inmates = ± 13 ribu tahanan (sepanjang Maret 1969–1979)

| liberated by =[[Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban|Kopkamtib]] (secara bertahap sejak 20 Desember 1977–1979 berdasarkan surat perintah Nomor: SPRIN/802/TPD/XII/1977, tentang membebaskan dari penahanan penuh menjadi tahanan rumah)

| notable inmates =

| website =

}}

{{perbudakan}}

 

 

== Kompleks kamp ==

[[Berkas:Kamp Moncongloe9.jpg|jmpl|262px|Area pintu masuk ke Kamp Pengasingan Moncongloe]]

[[Berkas:Kamp Moncongloe6.jpg|jmpl|262px|Area Kamp pengasingan Moncongloe yang telah dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan singkong]]

 

 

== Geografi ==

 

== Sejarah ==

 

Moncongloe erat kaitannya dengan istilah "Tanah Merah". Sedikitnya ada tiga sebab, pertama, struktur tanah Moncongloe yang berbukit-bukit memiliki jenis tanah merah, kedua, daerah ini telah dikenal sebagai rawan kekerasan perampokan karena masih hutan. Dalam sejarah gerakan bandit di Sulawesi Selatan, wilayah hutan yang membentang antara Moncongloe sampai Polongbangkeng seringkali disebut sebagai salah satu tempat persembunyian perampok sejak periode kolonial sampai era 1960-an. Ketiga, Moncongloe merupakan daerah tempat pengasingan tahanan politik PKI (1969-1979). Orang-orang PKI yang seringkali dilabelkan dengan orang-orang merah adalah bukan tidak mungkin menjadi penyebab semakin melekatnya nama Tanah Merah untuk menyebut Moncongloe. Terlepas dari persepsi tentang Moncongloe dan apakah itu direkonstruksi untuk memberi label negatif kepada tahanan politik PKI atau karena merupakan daerah rawan kekerasan dan perampokan, daerah ini merupakan salah satu wilayah yang cukup terisolasi dari segi informasi dan geografis serta senyap dari debat-debat sejarah pada periode Orde Baru. Tentang Moncongloe sebagai tempat pengasingan tahanan politik PKI nyaris tidak ditemukan informasi dalam berbagai literatur.<ref name=":15">{{Cite journal|last=Ahmad|first=Taufik|date=1 Juni 2013|title=Bertahan Melalui Perbudakan: Sejarah Alternatif Tanah Merah |url=http://www.jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/viewFile/224/206|journal=Jurnal Al-Qalam

Di sekitaran Moncongloe terdapat Kompleks Perumahan Kodam XIV Hasanuddin, yang meliputi; Home Base Puskopad, Home Base CPM, Home Base Kesdam, Home Base Kiwal. Moncongloe sejak tahun 1969 dijadikan sebagai tempat pengasingan tahanan politik (tapol) yang dianggap sebagai PKI oleh pemerintah saat itu. Moncongloe memiliki potensi hutan yang cukup baik. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu alasan alternatif pembukaan Moncongloe sebagai tempat pengasingan para tahanan politik PKI. Ada tiga potensi awal dan cukup menonjol di daerah Moncongloe; pertama, hutan Moncongloe masih tergolong hutan negara. Pembukaan lahan ini akan mempermudah proses pemilikan lahan dalam jumlah yang besar bagi mereka yang dapat mengontrol pekerjaan Tapol. Kedua, hutan bambu yang sangat luas adalah sumber bahan baku pabrik kertas Kabupaten Gowa. Adanya hutan bambu juga menjadi alasan ekonomis pembukaan wilayah ini. Para tapol dipaksa bekerja menebang pohon bambu sebanyak-banyaknya untuk dijual kepada pabrik kertas Gowa. Ketiga, di daerah ini terdapat pohon-pohon besar utamanya bagian pegunungan. Pohon-pohon tersebut memiliki nilai ekonomis. Para tapol dibagi dalam berbagai regu kerja; seperti regu penebang pohon, regu yang khusus membuat papan dan tiang rumah. Regu kerja ini elastis, dapat bertambah ataupun dikurangi tergantung kebutuhan petugas di daerah pengasingan.<ref name=":15"/>

 

Perbudakan di Moncongloe bermula dari kekalahan PKI dalam perpolitikan pascakemerdekaan Indonesia. Partai ini mulai merebut simpati sebagian masyarakat ketika tokoh-tokoh PKI menjual slogan Islam revolusioner dengan argumentasi al-Quran dan hadis. Tokoh-tokoh PKI berusaha meyakinkan masyarakat bahwa komunis sebagai ajaran sangat relevan dengan Islam.

 

Mereka yang terlibat dalam penangkapan tersebut adalah petugas militer, baik dengan sukarela atau paksaan. Semua tahanan politik PKI tersebut ditahan tanpa waktu yang jelas. Penangkapan itu bahkan dianggap sah menurut hukum meski tanpa surat penangkapan, surat penahanan, apalagi putusan pengadilan. Tak sedikit pula penahanan terjadi karena semata-mata salah tangkap. Seperti kasus penangkapan kelompok Tumbung Tellue-Timbung Limae, sebuah aliran tarekat di Bulukumba. Kelompok tarekat ini ditangkap karena warga menduga mereka PKI hanya karena sering melakukan pertemuan intensif.<ref name=":123"/>

 

[[Berkas:Kamp_Moncongloe.jpg|jmpl|262px|Desain Kamp Pengasingan Moncongloe tahun 1969 oleh Ir. Rasjidi Amrah, perancang kamp sekaligus tapol]]

Instalasi Rehabilitasi Moncongloe dibuka pada tahun 1969 dan resmi dibubarkan sepuluh tahun berselang. Soemiran adalah salah satu dari ribuan bekas penghuni kamp. Ia adalah lulusan Sekolah Kepolisian di Mojokerto, Jawa Timur, yang melanjutkan belajar di SMA Sawerigading, Makassar, untuk mendapatkan kenaikan pangkat itu. Soemiran saat peristiwa G30 S berlangsung dulu adalah polisi yang bertugas di Pelabuhan Makassar. Ia dijebloskan ke rumah tahanan militer karena dianggap membantu pelarian seorang tokoh PKI dengan kapal ke Jawa. Ia kemudian masuk kamp tersebut pada 1978, ketika semua tahanan politik telah dibebaskan. Kamp Moncongloe berubah menjadi tempat penahanan bagi militer. Setahun kemudian, ia dibebaskan.

 

== Pasca Gerakan 30 September ==

 

Kamp Moncongloe, saksi bisu penderitaan tapol Orde Baru di Sulsel. Kamp pengasingan ini menampung hampir seribu tahanan politik. Pasca Gerakan 30 September 1965, Orde Baru melakukan "pembersihan" kader-kader Partai Komunis Indonesia. Banyak dari mereka yang bernasib nahas, di mana nyawa melayang dalam seremoni barbar penjagalan. Jumlahnya pun ditaksir mencapai jutaan orang. Hilang hingga lenyap, meninggalkan cerita-cerita sadis yang membangkitkan bulu roma.

 

== Latar belakang pemilihan kamp ==

Penumpasan dan penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI pascatragedi G30S, jumlah tapol bertambah secara drastis sehingga penjara-penjara tidak mampu menampung tapol dan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan tapol. Kemudian muncul Moncongloe sebagai tempat pembinaan dalam bentuk pengasingan sehingga tapol dapat mandiri. Moncongloe dipilih karena dianggap aman dan mampu dikontrol oleh militer sebab Moncongloe dikelilingi markas militer [[Kodam XIV/Hasanuddin]]. Selain itu, Moncongloe memiliki potensi hutan yang cukup baik. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu alasan alternatif pembukaan Moncongloe sebagai tempat pengasingan para tapol PKI. Ada tiga potensi awal dan cukup menonjol di daerah Moncongloe; pertama, hutan Moncongloe masih tergolong hutan negara. Pembukaan lahan ini akan mempermudah proses pemilikan lahan dalam jumlah yang besar bagi mereka yang dapat mengontrol pekerjaan tapol. Kedua, hutan bambu yang sangat luas adalah sumber bahan baku pabrik kertas Kabupaten Gowa. Adanya hutan bambu juga menjadi alasan ekonomis pembukaan wilayah ini. Para tapol dipaksa bekerja menebang pohon bambu sebanyak-banyaknya untuk dijual kepada pabrik kertas Gowa. Ketiga, di daerah ini terdapat pohon-pohon besar utamanya bagian pegunungan. Pohon-pohon tersebut memiliki nilai ekonomis. Para tapol dibagi dalam berbagai regu kerja; seperti regu penebang pohon, regu yang khusus membuat papan dan tiang rumah. Regu kerja ini elastis, dapat bertambah ataupun dikurangi tergantung kebutuhan petugas di daerah pengasingan.<ref name=":123"/>

 

Di tengah kondisi yang buruk, tapol berusaha bertahan hidup dengan melakukan berbagai pola. Diantaranya memelihara ikan di kolam-kolam kecil, berkebun di depan penjara, dan memanfaatkan saluran air kemudian disaring untuk keperluan air minum pada musim kemarau. Ei Ken Heng, seorang tapol yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi menjadi tumpuan bagi tapol. Setiap makanan dan minuman yang diusahakan sendiri tapol, seperti ikan saluran air, kodok, dan tumbuh-tumbuhan diperiksa terlebih dahulu untuk melihat aman atau tidaknya untuk dikonsumsi. Ei Ken Heng memotivasi tahanan politik untuk berinisiatif untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan di depan penjara. Sayuran yang telah ditanam tersebut setidaknya dapat membantu mengurangi kekurangan gizi para tahanan Jenis sayur yang ditaman seperti bayam dan buah tomat, cabai dan lain sebagainya. Sayur biasanya dicampur dengan kuah daging, tapol hanya mengambil beberapa lembar dari sayur tersebut kemudian dicampur dengan kuah daging. Selain menanam sayur, tahanan juga memanfaatkan segala daya mereka untuk mempertahankan hidup. Seperti pemeliharaan ikan-ikan kecil di saluran air (got) penjara kemudian dijadikan lauk pauk. Kondisi tahanan politik dalam penjara yang semakin hari semakin buruk sehingga muncul provokasi perlawanan terhadap petugas penjara. Resistensi tahanan politik dengan koordinasi cukup rapi, mereka melakukan perlawanan secara tersembunyi dan penuh kehati-hatian, mencuri makanan di dapur atau menyembunyikan makanan, mengelabui petugas dengan berpura-pura sakit untuk menghindari kerja bakti, dan lain sebagainya. Upaya tapol ini sama sekali tidak diketahui oleh petugas penjara. Dalam bentuk nyata mereka melakukan perlawanan dengan cara aksi mogok makan. Aksi ini dimaksudkan memprotes jatah makan yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan manusia. Boleh jadi perlawanan yang diberikan dengan cara mogok makan itu sebuah langkah tepat untuk menekan pihak penjara agar meningkatkan jatah makan mereka, atau sekaligus sebuah langkah frustasi sehingga memilih sekalian tidak makan daripada menerima jatah makan sangat sedikit. Respon tahanan politik terhadap kontrol militer berujung pada upaya resistensi yang solid. Ini disadari oleh Teperda sebagai suatu yang harus diselesaikan. Bentuk kesadaran ini sehingga pihak Kodam XIV/Hasanuddin mulai memikirkan langkah-langkah konkret agar para tahanan dapat bertahan dan tidak membutuhkan dana yang banyak. Banyaknya tapol yang meninggal dan resistensi tahanan politik serta persediaan dana yang minim menjadi pertimbangan perlunya pemanfaatan tahanan politik di lokasi tertentu yang mudah dikontrol oleh militer. Pemikiran ini menjadi cikal bakal berdirinya Kamp Pengasingan tahanan politik Moncongloe. Hal ini juga berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diberikan Pangkopkamtib kepada Kodam XIV/Hasanuddin untuk menyelesaikan pengamanan dan pembinaan tapol.

 

 

== Garis waktu ==

Kamp pengasingan Moncongloe diisi oleh para tapol yang sebelumnya mendekam di penjara di wilayah Kodim kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Mereka ditangkap periode Oktober 1965–Maret 1966 terkait Gerakan 30 S/PKI di Sulawesi Selatan.

* September 1970: Gelombang ketiga, 44 tahanan dikirim

* 1972

 

Tapol yang menghuni inrehab Moncongloe sebanyak 911 orang yang terdiri atas 52 perempuan dan 859 laki-laki yang berasal dari berbagai daerah yang berlangsung secara bergelombang mulai 1969 sampai 1971. 250 tapol didatangkan dari penjara Makassar pada tahun 1969 dan menjelang [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|pemilihan umum 1971]], tapol didatangkan dari Majene, Mamasa, Pinrang, Parepare, Barru, Pangkep, Maros, Palopo, Tana Toraja, Bone, Gowa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar. Akan tetapi tidak semua penghuni Inrehab Moncongloe murni anggota PKI. Sebagian dari mereka hanya karena korban salah tangkap atau mereka yang di-PKI-kan.

== Daftar penjara sebelum dipindahkan ke kamp konsentrasi ==

Tragedi kemanusiaan peristiwa Gerakan 30 September 1965 menyisakan luka yang mendalam bagi mereka yang terlibat baik sebagai pelaku maupun korban. Beberapa penjara atau kamp yang bersifat sementara dibuat untuk menahan para tahanan politik baik anggota PKI maupun yang tertuduh sebagai PKI. Para tahanan politik tersebut dipenjara pelbagai penjara di Sulawesi Selatan, diantaranya sebagai berikut:

* Penjara Pangkep

* Penjara Kodim Watampone

* Penjara Poltabes Makassar

* Penjara Karebosi Makassar

* Rumah Tahanan Militer (RTM) Jalan Rajawali Makassar

 

== Pengklasifikasian tahanan ==

;Golongan A

Tahanan golongan A adalah mereka yang menjadi pengurus Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pentolan organisasi partai.

;Golongan C

Golongan C adalah simpatisan dan orang-orang yang dicurigai terlibat PKI dan organisasinya.

 

== Penderitaan tahanan dan pelanggaran HAM ==

Tahanan politik PKI sebagai orang-orang yang mendapat pelabelan sosial yang selalu digolongkan sebagai masyarakat tidak bersih lingkungan dengan berbagai stempel buruk yang dikenakan kepada mereka. Tetapi pada saat yang sama, para petugas militer di dalam kamp pengasingan juga mengandalkan sumber tenaga dan pikiran para tahanan politik untuk kepentingan pribadi dan institusi militer. Tapol diarahkan untuk membuka lahan perkebunan dan membangun infrastruktur untuk kepentingan militer. Hal ini membuka ruang kontrol dan eksploitasi tenaga tahanan politik secara besar-besaran, sehingga dapat dikatakan bahwa militer satu-satunya unsur yang paling diuntungkan atas pembukaan kamp pengasingan di Moncongloe. Tapol selama masa pengasingan di mana kontrol militer dan strategi bertahan tapol berjalan beriring dan berdinamika. Periode pengasingan menyimpan sejumlah kisah sehari-hari mereka sebagai tahanan memperlihatkan perjuangan tidak kalah sulitnya sebagai kelompok sosial yang distigma buruk oleh negara. Tapol tidak hanya berurusan dengan aksi-aksi politis yang tergabung dalam komunitas tapol, tetapi politik mereka sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau strategi bertahan selama dalam pengasingan, seperti tempat tidur, makanan, air, menghindari kekerasan petugas, menghindari korve, mencari penghasilan tambahan, mencuri hasil kebun petugas, dan lain sebagainya. Sebagai sebuah komunitas yang diikat dengan ikatan ideologis dan etnik.

 

 

 

Perampasan Kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas ketentuan) pokok hukum internasional. Bahwa saksi A ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe merupakan tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak 1 berukuran 6 x 20 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang. Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocongloe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene, Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1971 sampai Desember 1977. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didapat petunjuk tentang tindakan para pelaku yang merampas kemerdekaan lebih dari satu orang dengan cara menempatkan para korban didalam satu wilayah yang sepenuhnya dalam control para pelaku. Dengan demikian, ditemukan petunjuk tentang adanya pelanggaran delik dan unsur a quo yang dapat dipergunakan dalam proses hukum selanjutnya. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Bahwa saksi A ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe merupakan tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak berukuran 6 x 20 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang. Disana terdapat empat barak laki-laki dan satu barak perempuan. Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977 bersama 466 tahan lainnya. Selama saksi ditahan tidak pernah mendapat surat penangkapan maupun penahanan. Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocongloe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977, berdasarkan surat perintah Nomor: SPRIN/802/TPD/XII/1977, tentang Membebaskan dari penahanan penuh menjadi tahanan rumah. Bahwa selama sasksi ditahan di Kamp Moncongloe tidak pernah diajukan ke Pengadilan. Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Dalam surat Pembebasan dari Teperda Sulselra tanggal 8 Agustus 1974 dinyatakan bahwa saksi masuk dalam klasifikasi C3. Selama saksi ditahan saksi tidak pernah mendapat surat perintah penangkapan maupun penahanan, selain itu saksi juga tidak pernah diajukan ke Pengadilan. Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1971 sampai Desember 1977. Dalam surat pembabasan dinyatakan bahwa saksi masuk dalam klasifikasi B2 bersama Mukhlis salah satu pengurus PKI Sulawesi Selatan. Selama ditahan saksi tidak pernah menerima surat perintah penangkapan maupun penahanan. Selain itu saksi tidak pernah diajukan ke pengadilan.

 

 

Eksploitasi sangat dirasakan oleh tapol karena hasil dari pekerjaan hanya dinikmati oleh petugas inrehab sehingga resistensi bukanlah hal baru yang dilakukan oleh tapol. Bentuk resistensi yang paling sederhana dilakukan adalah bermalas-malasan bekerja di kebun petugas terutama kebun yang jaraknya jauh dari lokasi inrehab sehingga pengawasan pun longgar. Bentuk resistensi lainnya adalah merusak kebun petugas secara sembunyi-sembunyi dan melakukan hal-hal yang merugikan petugas inrehab. Di waktu lain, politik akomodasi menjadi jalan untuk bertahan dengan jalan berusaha mendekati petugas secara personal dengan cara memberikan hasil hutan kepada petugas sehingga terhindar dari perlakuan keras petugas inrehab.

 

 

 

 

Kamp Moncongloe adalah satu dari sekian banyak riwayat panjang pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Hidup di kawasan tersebut terhitung mengerikan. Sepanjang tahun 1971–1972, wilayah Moncongloe dilanda kemarau panjang. Udara di kamp pengasingan Moncongloe begitu terik. Tanah-tanah seperti terbakar, sungai mengering, singkong begitu susah bertumbuh. Daun-daun liar yang dijadikan sayur semua mati. Tak ada pasokan air bersih hingga listrik. Ladang nanas dan singkong yang jadi tumpuan hidup acap kali dirusak oleh babi hutan dan monyet. Moncongloe yang penuh belukar dan tandus pun sudah memberi ujian hidup untuk para tapol. Ada juga pelecehan seksual dialami para tahanan wanita yang dilakukan oleh petugas kamp. Tak ada upah untuk pekerjaan mereka. Beberapa saksi yang diwawancarai Komnas HAM bahkan mengaku hanya diberi beras setengah liter sehari dan diberikan setiap satu minggu. Belum lagi menyoal banyaknya tahanan yang dijebloskan tanpa surat penahanan atau melalui proses peradilan. Laporan khusus majalah Tempo pada 2012 silam pun menyebut banyak tahanan menderita Hepatitis saking beratnya pekerjaan yang dibebankan sekaligus minimnya asupan gizi.

Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana Perbudakan, Perampasan Kemerdekaan dan Penganiayaan dalam peristiwa yang terjadi di kamp Moncongloe, Sulawesi Selatan, dalam kurun waktu setidak-tidaknya pada tahun 1970 sampai dengan

tahun 1978.<ref name=":11">{{Cite web|url=https://stopimpunity.org/content/stopimpunity/eksekutif_summary_peristiwa_1965_4.pdf|title=Pernyataan Komnas HAM Tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966|last=Komnas HAM RI|first=|date=23 Juli 2012|website=stopimpunity.org|access-date=2 April 2023}}</ref>

 

== Sanksi sosial ==

Setelah para tapol keluar dari kamp pengasingan dan hidup di tengah masyarakat biasa. Kontrol militer beralih ke kontrol sosial, dimana memori kolektif masyarakat setempat yang telah dikuasai pemerintahan Orde Baru mengenai pandangan negatif terhadap tapol PKI masih sangat kuat. Keluar dari kamp para tahanan menemukan kekerasan belum selesai. Kontrol militer beralih ke kontrol sosial, label PKI adalah sebuah status sosial yang tidak memiliki tempat yang setara dengan orang lain di ruang-ruang publik, bahkan juga berlaku bagi anak cucu mereka. Ada seorang tapol Moncongloe mengisahkan drama hidupnya yang memilukan ketika harus rela menahan air mata tanpa menemui keluarga di tengah penyamaran guna menghindari kejaran para intel, meskipun akhirnya tertangkap juga. Hampir semua tapol Moncongloe adalah orang hilang dan mati. Mereka dianggap mati oleh keluarganya. Di sisi lain, mereka pun harus membuang jauh harapan untuk berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Komunitas tapol ini selalu terpinggirkan karena dianggap sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kamp pengasingan Moncongloe ditutup secara resmi pada 1979, namun eks tapol di kamp ini harus mengalami diskriminasi dan trauma yang mendalam. Mulai dari stigma masyarakat yang sudah kadung melekat hingga kesulitan menemukan pekerjaan yang cocok. Komnas HAM secara jelas mengatakan ada pelanggaran HAM terjadi seperti perbudakan, perampasan, kemerdekaan dan penganiayaan.

 

* Andi Muhammad Hustin, anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) Kabupaten Barru

* Andy

* Arnold Roring, ketua pertama organisasi Pemuda Rakyat Parepare; pegawai perusahaan listrik MPS Parepare sebelum berganti nama menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN)

* Damin Rasyid Mole, ketua organisasi Pemuda Rakyat Parepare; guru sekolah rakyat

* dr. Untung, seorang dokter ahli makanan

* Ei Ken Heng

* Go Kee Iet

* Jhonli, seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin

* Kadullah

* Mukhlis, pengurus PKI Sulawesi Selatan

* Munir

* Supardi

 

=== Buku ===

* "Tragedi di Halaman Belakang: Kisah Orang-Orang Biasa dalam Sejarah Kekerasan Sulawesi", karya Eko Rusdianto, Penerbit EA Books, tahun 2009

* "Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia" pada bagian bab "Kerja Paksa Tapol Membangun Sulsel" hal. 165–206, karya Anak Agung Gde Putra dkk, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta, tahun 2012, ISBN 9789798981432

* "Pengakuan Algojo 1965: Investigasi Tempo Perihal Pembantaian 1965", karya Kurniawan, Penerbit Tempo Publishing, tahun 2013, ISBN 9786021410516

* "Mengenal Orde Baru", karya Dhianita Kusuma Pertiwi, Penerbit Buku Mojok Group, tahun 2021, ISBN 9786239694005

 

=== Majalah ===

 

== Lihat pula ==

[[Kategori:Pattallassang, Gowa]]

[[Kategori:Moncongloe, Maros]]

[[Kategori:Represi politik di Indonesia]]

[[Kategori:Sulawesi Selatan]]

[[Kategori:Hukum]]

[[Kategori:Bangunan dan struktur di Sulawesi Selatan]]