Promagistrat: Perbedaan antara revisi

Seiring Roma mengakuisisi wilayah-wilayah di luar Italia yang dicapainya sebagai provinsi, terdapat kebutuhan untuk mengirim gubernur ke sana. DiPada tahun 227 SM, setelah aneksasi dua provinsi Romawi pertama, ([[provinsi Romawi Sisilia|Sisilia]] dipada tahun 241 SM dan [[Corsica et Sardinia]] dipada tahun 238 SM), dua praetor ditambahkan pada dua praetor yang bertindak sebagai hakim kepala di kota Roma dan ditugaskan untuk administrasi kedua provinsi ini. Dua praetor lainnya ditambahkan saat provinsi [[Hispania Citerior]] dan [[Hispania Ulterior]] yang dibangun dipada tahun 197 SM. Setelah ini tidak ada lagi praetor baru yang ditambahkan meski jumlah provinsi meningkat. Bangsa Romawi mulai memperluas imperium konsul dan praetor di Roma pada akhir masa jabatan tahunan mereka. Provinsi-provinsi banyak ditugaskan pada gubernur-gubernur dan propraetor. Para gubernur diberi provinsi yang membutuhkan lebih banyak pasukan.<ref>Livy, The History of Rome, 41,8</ref> Seorang promagistrori memegang status formal yang sama dengan hakim yang setara, yang dihadiri oleh sejumlah [[liktor]] yang sama.

Konsep wewenang yang didelegasikan terkadang digunakan dalam memberikan imperium prokonsular pada seseorang yang sebelumnya tidak pernah memegang kekuasaan konsuler. Selama [[Perang Punis Kedua]] (218-201 SM) [[Publius Cornelius Scipio Africanus]] mengajukan diri untuk memimpin ekspedisi Romawi kedua melawan [[Karthaginian]] di Hispania. Dia terlalu muda untuk menjadi seorang konsul. Oleh karena itu, imperium prokonular diberikan kepadanya dengan cara pemungutan suara oleh rakyat. Hal ini merupakan ukuran yang luar biasa, tetapi masih berupa preseden. Ketika Scipio meninggalkan Hispania setelah kemenangannya dipada tahun 205 SM, [[Lucius Cornelius Lentulus]] dan [[Lucius Manlius Acidinus]] dikirim ke sana dengan kekuasaan prokonsular "tanpa magistrasu" (''sine magistratus'', tanpa memegang jabatan publik). Tak satu pun dari mereka menjadi konsul sebelumnya. Oleh karena itu, mereka dikirim ke Hispania tanpa jabatan publik konsuler, tetapi mereka diberi kekuasaan prokonsular sehingga mereka dapat memberi perintah kepada tentara di sana. Hal ini merupakan keganjilan konstitusional, yang memberikan wilayah Romawi di Hispania dengan status yang tidak resmi.<ref>Richardson, J. S, Hispaniae, Spain and the development of Roman Imperialism, 218-82 BC, pp. 64-71</ref>

Situasi ini berlanjut hingga tahun 198 SM ketika diputuskan untuk menciptakan dua provinsi baru: Hispania Citerior dan Hispania Ulterior (yang dilembagakan dipada tahun 197 SM). Pada tahun 77 SM [[Pompey the Great]] dikirim ke Hispania untuk mendukung [[Quintus Caecilius Metellus Pius]] dalam melawan [[Quintus Sertorius]] pada [[Perang Sertorian]] (80-72 SM). Untuk tujuan ini senat memberinya imperium prokonsular walaupun dia tidak pernah menjadi konsul.<ref>[http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Pompey*.html Plutarch, Parallel Lives, The Life of Pompey, 17]</ref>

Seperti halnya hakim, para promagistrator bertanggung jawab atas tindakan mereka saat bertugas dan bertanggung jawab atas tuntutan setelah masa jabatan mereka selesai. Namun, penuntutan akan terjadi pasca facto dan terdapat keengganan untuk menghukum anggota elit. Impunitas adalah aturan umum. Sebagai alternatif, para terdakwa bisa pergi ke pengasingan yang dipaksakan di kota lain untuk menghindari hukuman. DiPada tahun 171 SM utusan provinsi Hispania Citerior dan Hispania Ulterior mengajukan keluhan tentang pemerasan terhadap tiga mantan propetoetor di dua provinsi tersebut. Mereka diadili. Pengadilan terhadap salah satu dari mereka ditunda dua kali dan pada sesi ketiga dia dibebaskan. Dua kasus lainnya juga ditunda dan dua orang lainnya pergi ke pengasingan di luar wilayah Romawi sebelum persidangan yang baru. Salah satu dakwaan adalah penilaian yang tidak adil atas gandum yang diterima sebagai upeti. Senat tersebut memutuskan bahwa tidak ada pejabat Romawi yang diizinkan untuk menetapkan harga gandum atau memaksa penduduk setempat untuk menjual kuota 5% yang dipungut dengan harga yang dia inginkan. Senat menunjuk para [[rekuperator]] untuk menyelidiki pemerasan dan maladministrasi oleh propraetor dan untuk memulihkan kerusakan bagi penggugat provinsi.<ref>Livy, The History of Rome, 43.2</ref> Pada tahun 149 SM, [[Hukum Lex Calpurnia|Calpurnia]] mendirikan pengadilan pemulihan properti (quaestio de pecunia repetundis) yang dilembagakan untuk menangani kasus-kasus pemerasan.<ref>Gruen E., S., Roman Politics and the Criminal Courts (1968), p 10</ref> ''Lex de rebus repetundis'' yang disahkan oleh [[Gayus Gracchus]] dipada tahun 133 SM memindahkan hakim pengadilan ini dari tatanan senator (di mana promagistrat ditarik) ke perintah berkuda. Hal ini merupakan sarana utama di mana para provinsial dapat mengadili mantan gubernur. Jika seorang mantan gubernur dinyatakan bersalah, dia harus mengembalikan dua kali nilai dari apa yang telah disalahgunakan dan menghadapi aib. Namun, penganiayaan semacam itu harus dilakukan di Roma dan sangat sulit bagi provinsial untuk bepergian, serta tinggal di sana. Apalagi masih ada kemungkinan terdakwa meninggalkan Roma supaya lolos dari penuntutan. [[Verres]], yang telah menjadi gubernur di [[Sisilia]] antara tahun 73 dan 70 SM, dituntut oleh [[Cicero]] ketika dia kembali ke Roma karena telah melakukan maladministrasi, kecurangan dan pemerasan. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk dibebaskan, dia melarikan diri ke [[Marseilles]], di mana dia tinggal dengan uang yang disalahgunakan di Sisilia.<ref>Richardson, J., Roman Provincial Administration, pp. 27-28, 44-45</ref>

Hal ini sebelumnya merupakan peraturan bahwa semua kepala [[Kuria Roma|Kuria]] harus merupakan seorang [[kardinal (Katolik)|kardinal]], dan hingga abad ke-20 kemudian, mereka dikenal sebagausebagai pro-prefek sampai mereka diangkat pada martabat itu.

== CatatanReferensi ==