Konservasi alam di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Pada tahun 1983 dibentuk [[Departemen Kehutanan sehingga Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam]] statusnya diubah menjadi [[Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam]] (PHPA) yang wawasan tugas dan tanggung jawabnya semakin luas. Di samping itu, kegiatan koordinasi yang menyangkut permasalahan lingkungan hidup, termasuk satwa liar, secara aktif dilakukan oleh Kantor [[Menteri Negara dan Kependudukan Lingkungan Hidup]] (KLH) misalnya [[Operasi Tata Liman]] pada tahun 1982, berhasil menggiring + 240 ekor gajah dari [[Lebong]] Hitam ke [[Padangsugihan]] (SumatraSumatera Selatan). Di Sumatra telah dilakukan beberapa studi tentang AMDAL satwa liar, misalnya dampak eksploitasi minyak terhadap satwa liar di [[Suaka Margasatwa]] [[Danau Pulau Besar]] dan [[Danau Bawah]] (Riau) dan studi AMDAL gajah untuk lingkungan PIR ([[Perkebunan Inti Rakyat]]) Takseleri kelapa sawit di PT Perkebunan VI Kabupaten Kampar (Riau). Beberapa studi AMDAL yang banyak membahas pelestarian dan perlindungan satwa liar telah dilakukan .<ref name=":2" />

Pertumbuhan [[Kebun Binatang]], [[Taman Burung]] dan [[Taman Safari]] di Indonesia sangat membantu program perlindungan dan pelestarian satwa liar. Oleh karena selain fungsinya sebagai tempat rekreasi dan koleksi binatang, Taman Safari dan Taman Burung juga mempunyai peranan dalam usaha melindungi dan melestarikan satwa liar. Beberapa kebun binatang di Indonesia telah berhasil mengembangbiakkan satwa liar, misalnya [[Komodo]], [[Jalak Bali]] dan [[Anoa]]. Di samping itu, Kebun Binatang dan Taman Safari secara terbatas juga dapat menampung satwa liar sebagai titipan dari instansi PHPA, misalnya gajah Sumatra atau hewan hasil sitaan. Organisasi Kebun Binatang, Taman dan Taman Safari seluruh Indonesia bersatu di bawah satu perhimpunan, yaitu [[Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia]] (PKBSI). Perhatian dunia Internasional terhadap kepentingan perlindungan satwa liar juga sangat besar. Melalui Pertemuan IUCN (''International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources'') telah ada perjanjian-perjanjian internasional yang membahas masalah '''konservasi sumber daya alam''' antara lain:

== Permasalahan Konservasi ==

Permasalahan lingkungan hidup yang kini menjadi permasalahan dunia tidak terlepas dari adanya pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang tidak terkontrol dengan baik. Dampak negatif yang muncul dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari hakekat pembangunan yang secara sadar melakukan pemanfaatan sumber daya alam untuk dapat mencapai tujuan pembangunan. Didalam mengelola atau memanfaatkan lingkungan hidup, “tidak jarang manusia tertarik dan terpesona oleh tujuan yang dikejarnya saja sehingga tidak menyadari akibat-akibat sampingannya” berupa resikorisiko yang bersifat langsung muncul maupun “laten” bagi kelanjutan kehidupan manusia beserta generasi di masa mendatang <ref>{{Cite book|title=Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan|last=Soemarwoto|first=Otto|date=2001|publisher=Djambatan|isbn=|location=Jakarta|pages=|url-status=live}}</ref>

=== Permasalahan dalam Bidang Ekonomi ===

Kerusakan lingkungan bukan saja akan mengurangi kemampuan sumber daya alam dan jasa lingkungan dalam menyuplai kebutuhan manusia, namun juga memiliki konsekuensi yang cukup dalam di tengah penderitaan yang diderita oleh masyarakat akibat kerusakan lingkungan, seperti kekeringan dan kekurangan pangan. Ada kecenderungan yang meningkat terhadap kerusakan alam yang terjadi di wilayah lndonesia. Kecenderungan ini dalam beberapa hal dipicu oleh semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi dengan terus meningkatnya pertambahan penduduk. Dengan demikian bukan saja pada jumlah sumber daya alam dan lingkungan yang semakin banyak dikomsumsi namun juga intensitas yang semakin meningkat. Sifat sumber daya alam yang merupakan barang publik kemudian menimbulkan eksternalitas yang berakibat pada ''over consumtion'' dan ''over extraction'' terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Berbagai peristiwa menyangkut menurunnya kualitas lingkungan seperti kasus pencemaran akibat penambangan di [[Teluk Buyat]], penggundulan dan kebakaran hutan, polusi udara, pencemaran wilayah pesisir dan lain sebagainya menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang hanya memenuhi keinginan pasar semata pada akhirnya hanya akan mengorbankan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan. Manakala sumber daya alam dan lingkungan telah terdegradasi, maka akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri<ref name=":4">{{Cite journal|last=Fauzi|first=Akhmad|year=2009|title=Sinergi antara Pembangunan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.|url=http://eslpasca.ipb.ac.id/pdf/Sinegri%20antara%20Pembangunan%20Ekonomi%20dan%20Penelolaan%20Sumber%20Daya%20Alam%20dan%20Lingkungan.pdf|journal=Jurnal Ekonomi Lingkungan|volume=13|issue=2|pages=|doi=|access-date=2020-02-02|archive-date=2018-05-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20180517070452/http://eslpasca.ipb.ac.id/pdf/Sinegri%20antara%20Pembangunan%20Ekonomi%20dan%20Penelolaan%20Sumber%20Daya%20Alam%20dan%20Lingkungan.pdf|dead-url=yes}}</ref>

=== Permasalahan dalam Bidang Sosial ===

Ketidakpahaman masyarakat akan lingkungan dapat berakibat fatal bagi kehidupan local maupun dunia. Masalah sosial yang sering ditemukan adalah ketidakpedulan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan tersebut. <ref name=":4" />

=== Permasalahan dalam Bidang Politik ===

=== Permasalahan dalam Bidang Kelembagaan ===