Emir Moeis: Perbedaan antara revisi

[[Insinyur|Ir.]] [[Haji (gelar)|H]]. ('''Izedrik)''' '''Emir Moeis.''' [[Master of Science|MScM.Sc]]. ({{lahirmati|[[Jakarta]]|27|08|1950}}) adalah [[politisi]] Indonesia dari fraksi [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] (PDIP). Ia dilahirkan dari pasangan [[IA Moeis|Inche Abdul Moeis]] dan Hj. Siti Aloeh Aminah. Ayahnya Moeis adalah seorang pejuang perwakilanpolitikus Kalimantan Timur yang menghadiri [[Konferensi Meja Bundar]] di Belanda pada tahun 1948 danpernah jugamenjabat Kepala Daerah Tingkat 1 Kaltim (Gubernurbukan gubernur) pada tahun 19571958 selama kurang dari 3 bulan.

Ir. H. Emir Moeis MSc mendapatkan gelar sarjana dari Jurusan Teknik Industri, [[Institut Teknologi Bandung]] pada tahun 1975 dan pada tahun 1984 menyelesaikan studi pasca sarjana MIPA di Universitas Indonesia. Memulai karirkarier pada tahun 1975 sebagai dosen di Fakultas Teknik [[Universitas Indonesia]] dan Manager Bisnis di PT Tirta Menggala. Menjabat sebagai Direktur Utama di beberapa perusahaan swasta pada tahun 1980 – 2000 dan aktif di ranah politik sejak tahun 1999. Pada tahun 2000 – 2013, Ia menjabat sebagai salah satu anggota DPR RI dari PDIP.

Pada 20 Juli 2012, Emir Moeis ditetapkan sebagai tersangka oleh [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] lantaran menerima hadiah atau janji sebesar 357.000 [[dollar]] dari Konsorsium Alstom Power Incorporated (Marubeni Corp., Alstom Power Inc, dan Alstom Power ESI). Dalam sidangnya, JPU Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah menghadirkan Presiden Direktur Pacific Resources Inc. Pirooz Muhammad Sharafih yang berkewarganegaraan asing.<ref>{{Cite news|last=Torie Natalova|first=Torie|date=2014/04/14|title=Pirooz Tak Pernah Dihadirkan, Emir Moeis akan Lapor ke Interpol|url=https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybD7wB0N-pirooz-tak-pernah-dihadirkan-emir-moeis-akan-lapor-ke-interpol|work=Medcom|access-date=2023/01/05}}</ref> Pirooz merupakan pihak yang diduga memalsukan tanda tangan staf Emir yang juga Direktur Utama PT Artha Nusantara Utama (ANU) Zuliansyah Putra Zulkarnain dalam dokumen kerja sama bantuan teknis antara PT ANU dengan Pacific Resources. Merasa tidak sesuai dengan kebenaran, Emir Moeis melalui kuasa hukumnya [[Yusril Ihza Mahendra]] mengajukan gugatan uji materi terhadap pasal 162 KUHP ke [[Mahkamah Konstitusi]]. Dalam permohonannya, Emir Moeis melalui Yusril Ihza Mahendra mengatakan pasal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan seperti yang dicantumkan dalam Pasal 28D UUD 1945.<ref>{{Cite news|last=Fachrudin|first=Fachri|date=2017/09/14|title=Cari Kebenaran, Emir Moeis Ajukan Gugatan ke MK|url=https://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/19114031/cari-kebenaran-emir-moeis-ajukan-gugatan-ke-mk|work=Kompas|access-date=2023/05/01}}</ref> Dalam permohonannya, Emir Moeis melalui Yusril Ihza Mahendra mengatakan pasal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan seperti yang dicantumkan dalam Pasal 28D UUD 1945. Emir Moeis dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.<ref>{{Cite news|last=Idris|first=Muhammad|date=2022/10/26|title=Profil Emir Moeis, Mantan Koruptor yang Jadi Komisaris Anak BUMN|url=https://nasional.kompas.com/read/2021/08/06/13420281/perjalanan-emir-moeis-sejak-terjerat-korupsi-hingga-kini-jadi-komisaris-pt#:~:text=Pada%2014%20April%202014%2C%20Pengadilan,dan%20subsider%203%20bulan%20penjara.|work=Kompas|access-date=2023//01/05}}</ref>