Program Legislasi Nasional 2020–2024: Perbedaan antara revisi

'''Program Legislasi Nasional 2020-20242020–2024''' (disingkat '''Prolegnas 2020-2024''') adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2020-2024. Prolegnas 2020-2024 disusun oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024|DPR Periode 2019-2024]] dan [[Kabinet Indonesia Maju|Pemerintah]] dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.<ref name="UU122011">{{cite web | url= https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/17299/UU%20Nomor%2012%20Tahun%202011.pdf | title= Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | publisher= Lembaran Negara Republik Indonesia | date= 2011-08-12 | access-date= 2023-03-12 | archive-date= 2023-03-12 | archive-url= https://web.archive.org/web/20230312053701/https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/17299/UU%20Nomor%2012%20Tahun%202011.pdf | url-status= live }}</ref> Total terdapat 248 RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2020-2024 pada saat Rapat Paripurna pengesahan tanggal 17 Desember 2019,<ref>{{cite news| date = 2019-11-17 | title = DPR Tetapkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024 | url = https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26971 | url-status = live | work = [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] | archive-url = https://web.archive.org/web/20191221001407/http://www.dpr.go.id:80/berita/detail/id/26971 | archive-date = 2019-12-21 | access-date = 2023-03-12}}</ref><ref name="Prolegnas 2020-2024">{{cite web |url=https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_prolegnas.pdf |title=Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024|publisher=[[Badan Pembinaan Hukum Nasional]] | date=2019-12-17 |access-date=2023-03-12 |archive-date=2023-03-12 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220622093420/https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_prolegnas.pdf |url-status=live }}</ref> meski dari jumlah ini kemudian dilakukan evaluasi seiring periode berjalan.

Per 1623 DesemberNovember 2022, terdapat 257259 RUU yang tercantum dalam Perubahan Keempat Prolegnas Tahun 2020-2024.<ref>{{cite news| date = 2022-12-16 | title = ParipurnaDua DPRRUU SetujuUsulan MasukkanTambahan 39Pemerintah RUUDisetujui keDPR Masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023 | url = https://bphn.go.id/publikasi/berita/20221216072208352022112313542079/paripurnadua-dprruu-setujuusulan-masukkantambahan-39pemerintah-ruudisetujui-kedpr-masuk-dalam-prolegnas-prioritas-tahun-2023 | url-status = live | work = [[Badan Pembinaan Hukum Nasional]] | archive-url = https://web.archive.org/web/2023031214340620230315010944/https://bphn.go.id/publikasi/berita/20221216072208352022112313542079/paripurnadua-dprruu-setujuusulan-masukkantambahan-39pemerintah-ruudisetujui-kedpr-masuk-dalam-prolegnas-prioritas-tahun-2023 | archive-date = 2023-03-1215 | access-date = 2023-03-1215}}</ref><ref name="Perubahan K4 Prolegnas 2020-2024">{{cite web| url= https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Daftar-Prolegnas-Perubahan-RUU-Prioritas-Tahun-2022-Prolegnas-RUU-Prioritas-Tahun-2023-dan-Prolegnas-Perubahan-Keempat-RUU-Tahun-2020-2024-1671085021.pdf | pages= 9-28 | title= Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 | publisher= [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] | access-date= 2023-03-15 | archive-date= 2023-01-17 | archive-url= https://web.archive.org/web/20230117145717/https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Daftar-Prolegnas-Perubahan-RUU-Prioritas-Tahun-2022-Prolegnas-RUU-Prioritas-Tahun-2023-dan-Prolegnas-Perubahan-Keempat-RUU-Tahun-2020-2024-1671085021.pdf | url-status= live }}</ref>

==Prolegnas 2020-2024Umum==

{{legend inline|#90EE90|Telah disahkan menjadi undang-undang}}<br>{{legend inline|#FFC0CB|Telah dikeluarkan dari Prolegnas,<br> pembahasan resmi tidak dilanjutkan,<br> atau digantikan dengan undang-undang lain}}

|RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

-->{{refn|group=noteefn|name=RUU Carry Over|Mekanisme ''carry over'' merupakan mekanisme sesuai ketentuan pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, RUU ''carry over'' dapat diartikan sebagai RUU dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya yang dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas pada periode masa keanggotaan DPR setelahnya dengan melanjutkan hasil pembahasan sebelumnya. Mekanisme ini mensyaratkan RUU harus sudah memasuki tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode sebelumnya dan hasil pembahasannya telah disepakati oleh DPR, Presiden, dan/atau DPD periode setelahnya untuk dimasukkan kembali.<ref name="UU152019" />}}<!--

|RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

|RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

|RUU tentang Sistem Kesehatan (''Omnibus Law'')

|[[BadanKomisi LegislasiIX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|BadanKomisi LegislasiIX]]

|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru yang mencabut beberapa11 undang-undangUU sekaligus dengan menggunakan mekanisme [[Undang-undang sapu jagat|omnibus]]. Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadap judul RUU menjadi RUU tentang Sistem Kesehatan. RUU tentang Sistem Kesehatan kemudian sekali lagi mengalami perubahan nomenklatur menjadi RUU tentang Kesehatan.

|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

|[[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023|RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]]

|Merupakan RUU ''carry over'' dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.{{refn|group=noteefn|name=RUU Carry Over}}

* Merupakan RUU ''carry over'' dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.{{refn|group=noteefn|name=RUU Carry Over}}

* Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.

* Merupakan RUU ''carry over'' dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.{{refn|group=noteefn|name=RUU Carry Over}}

* Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.

|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.

|RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (''Omnibus Law'')

|Mengubah 18 undang-undang sekaligus serta menambahkan muatan pengaturan baru berkenaan dengan ketentuan perpajakan.<!--

-->{{refn|group=noteefn|Kedelapanbelas undang-undang yang diubah yaitu:
(a). UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta 4 undang-undang perubahannya,
(b). Undang-UndangUU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta 4 undang-undang perubahannya,
(c). Undang-UndangUU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta 3 undang-undang perubahannya,

dan(d). Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta 3 undang-undang perubahannya, Undang-UndangUU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai beserta 1 undang-undang perubahannya,
(e). Undang-UndangUU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta
(f). UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi ''Corona Virus Disease 2019'' (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.}}<!--

===RUUProlegnas Kumulatif Terbuka===

Prolegnas kumulatif terbuka adalah RUU yang dimasukkan ke dalam Prolegnas di luar tahapan Prolegnas yang bersifat umum.<ref>{{cite web | url = https://openparliament.id/glossary/kumulatif-terbuka/# | title = Kumulatif Terbuka |publisher = Openparliament.id | date = 2021-07-21 |access-date = 2023-03-20 | archive-date = 2023-03-20 | archive-url = https://web.archive.org/web/20230320031712/https://openparliament.id/glossary/kumulatif-terbuka/ | url-status = live }}</ref> Merujuk pada pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<ref name="UU122011" /> yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019<ref name="UU152019">{{cite web | url = https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175952/UU_Nomor_15_Tahun_2019.pdf |title = Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | publisher = Lembaran Negara Republik Indonesia | date = 2019-10-04 | access-date = 2023-03-12 | archive-date = 2023-03-12 | archive-url = https://web.archive.org/web/20230312080059/https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175952/UU_Nomor_15_Tahun_2019.pdf | url-status = live }}</ref>, RUU kumulatif terbuka terdiri atas:

Berikut adalah daftar RUU kumulatif terbuka DPR periode 2019-2024 yang telah disahkan olehdan DPRyang periodesedang 2019-2024dalam pembahasan untuk disahkan:

{{legend inline|red|tentang Pengesahan Perjanjian Internasional <br>Tertentu}}<br>{{legend inline|yellow|akibat Putusan MK}}<br>{{legend inline|springgreen|tentang APBN}}<br>{{legend inline|powderblue|tentang pembentukan, pemekaran, dan<br> penggabungan daerah}}<br>{{legend inline|magenta|tentang penetapan/pencabutan Perppu}}<br>{{legend inline|linen|lain-lain, tanpa alasan yang jelas}}

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"

! rowspan=2 | Nomor !! rowspan=2 | Judul !! rowspan=2 | Bidang Penugasan !! colspan=2 | Tanggal !! rowspan=2 | Hasil !! rowspan=2 | Keterangan

| UU Nomor 1 Tahun 2020

| RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentangtentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi ''Corona Virus Disease 2019'' (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

| UU Nomor 2 Tahun 2020

| RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Tentangtentang Kerja Sama Dalamdalam Bidang Pertahanan (''Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence'')

| UU Nomor 4 Tahun 2020

| RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentangtentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalamdalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (''Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation'')

| UU Nomor 5 Tahun 2020

| RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentangtentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentangtentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentangtentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

| UU Nomor 6 Tahun 2020

| style="background:springgreenyellow;" | 6

| UU Nomor 8 Tahun 2020

| style="background:springgreen;" | 78

| UU Nomor 9 Tahun 2020

| style="background:red;" | 89

| RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia Tentangtentang Kerja Sama Dalamdalam Bidang Pertahanan

| UU Nomor 12 Tahun 2020

| style="background:red;" | 910

| RUU tentang Pengesahan ''Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services'' (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalamdalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)

| UU Nomor 13 Tahun 2020

| style="background:red;" | 1011

| UU Nomor 1 Tahun 2021

| style="background:springgreen;" | 1112

| UU Nomor 3 Tahun 2021

| style="background:red;" | 1213

| RUU tentang Pengesahan ''ASEAN Agreement on Electronic Commerce'' (Persetujuan ASEAN Tentangtentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

| UU Nomor 4 Tahun 2021

| style="background:red;" | 1314

| RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Tentangtentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalamdalam Masalah Pidana (''Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters'')

| UU Nomor 5 Tahun 2021

| style="background:springgreen;" | 1415

| UU Nomor 6 Tahun 2021

| style="background:powderblue;" | 1516

-->{{refn|group=noteefn|name=RUU Kumulatif Pembentukan Provinsi|Rapat internal [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]] DPR pada 24 Agustus 2020 memutuskan bahwa penyusunan 12 RUU baru untuk menggantikan UU Provinsi lama menggunakan metode kumulatif terbuka, dengan alasan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh UU lama masih menginduk pada UUDS Tahun 1950 yang tidak lagi berlaku serta terdapat beberapa ketentuan pada UU lama yang tidak lagi relevan dengan aturan hukum yang berlaku. Penyusunan RUU menggunakan metode kumulatif terbuka tersebut dinilai memungkinkan dikarenakan memenuhi unsur "pembentukan daerah Provinsi" pada pasal 23 ayat 1 poin d serta memenuhi unsur "adanya urgensi nasional" pada pasal 23 ayat 2 poin b dari UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

| UU Nomor 4 Tahun 2022

| RUU tentang Provinsi Sulawesi TengahUtara{{refn|group=noteefn|name=RUU Kumulatif Pembentukan Provinsi}}

| UU Nomor 65 Tahun 2022

| RUU tentang Provinsi Sulawesi TenggaraTengah{{refn|group=noteefn|name=RUU Kumulatif Pembentukan Provinsi}}

| UU Nomor 76 Tahun 2022

| RUU tentang Provinsi KalimantanSulawesi SelatanTenggara{{refn|group=noteefn|name=RUU Kumulatif Pembentukan Provinsi}}

| UU Nomor 87 Tahun 2022

| RUU tentang Provinsi Kalimantan BaratSelatan{{refn|group=noteefn|name=RUU Kumulatif Pembentukan Provinsi}}

| UU Nomor 98 Tahun 2022

| RUU tentang Provinsi Kalimantan TimurBarat{{refn|group=noteefn|name=RUU Kumulatif Pembentukan Provinsi}}

| UU Nomor 109 Tahun 2022

| UU Nomor 14 Tahun 2020

| style="background:powderblue;" | 2324

| UU Nomor 15 Tahun 2020

| style="background:powderblue;" | 2425

| UU Nomor 16 Tahun 2020

| style="background:powderblue;" | 2526

| RUU tentang Provinsi Sumatera Barat{{refn|group=noteefn|name=RUU Kumulatif Pembentukan Provinsi}}

| UU Nomor 17 Tahun 2022

| RUU tentang Provinsi RiauJambi{{refn|group=noteefn|name=RUU Kumulatif Pembentukan Provinsi}}

| UU Nomor 1918 Tahun 2022

| RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara BaratRiau{{refn|group=noteefn|name=RUU Kumulatif Pembentukan Provinsi}}

| UU Nomor 2019 Tahun 2022

| RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara TimurBarat{{refn|group=noteefn|name=RUU Kumulatif Pembentukan Provinsi}}

| UU Nomor 2120 Tahun 2022

| style="background:redpowderblue;" | 30

| UU Nomor 24 Tahun 2022

| style="background:red;" | 3132

| UU Nomor 25 Tahun 2022

| style="background:springgreen;" | 3233

| UU Nomor 26 Tahun 2022

| style="background:springgreen;" | 3334

| UU Nomor 28 Tahun 2022

| style="background:powderblue;" | 3435

| UU Nomor 29 Tahun 2022

| style="background:red;" | 3536

| RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentangtentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (''Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence'')

| 6[[Komisi DesemberI 2022Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi I]]<ref name="Kom 1-PertahananDgnSingapuraFiji">{{cite news| last = Anggrainy | first = Firda Cynthia | date = 2022-1211-0629 | title = Komisi I DPR-Pemerintah SahkanSepakati RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan RI-Singapura dan RI-Fiji | url = https://news.detik.com/berita/d-64453506434019/komisi-i-dpr-sahkanpemerintah-sepakati-ruu-kerja-sama-bidang-pertahanan-ri-singapura-dan-ri-fiji | url-status = live | work = [[Detik.com]] | archive-url = https://web.archive.org/web/2023031301490420240706033843/https://news.detik.com/berita/d-64453506434019/komisi-i-dpr-sahkanpemerintah-sepakati-ruu-kerja-sama-bidang-pertahanan-ri-singapura-dan-ri-fiji | archive-date = 20232024-0307-1306 | access-date = 20232024-0307-1306}}</ref>

| UU Nomor 2 Tahun 2023

| style="background:red;" | 3637

| UU Nomor 3 Tahun 2023

| style="background:red;" | 3738

| UU Nomor 5 Tahun 2023

==CatatanKeterangan==

[[Kategori:PemerintahanProgram IndonesiaLegislasi Nasional]]