Program Legislasi Nasional 2020–2024: Perbedaan antara revisi

{{legend inline|#90EE90|Telah disahkan menjadi undang-undang}}<br>{{legend inline|#FFC0CB|Telah dikeluarkan dari Prolegnas,<br> pembahasan resmi tidak dilanjutkan,<br> atau digantikan dengan undang-undang lain}}

|RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

|RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

|RUU tentang Sistem Kesehatan (''Omnibus Law'')

|[[BadanKomisi LegislasiIX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|BadanKomisi LegislasiIX]]

|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru yang mencabut beberapa11 undang-undangUU sekaligus dengan menggunakan mekanisme [[Undang-undang sapu jagat|omnibus]]. Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadap judul RUU menjadi RUU tentang Sistem Kesehatan. RUU tentang Sistem Kesehatan kemudian sekali lagi mengalami perubahan nomenklatur menjadi RUU tentang Kesehatan.

|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

|[[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023|RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]]

* Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.

* Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.

|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.

|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

|RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berikut adalah daftar RUU kumulatif terbuka DPR periode 2019-2024 yang telah disahkan olehdan DPRyang periodesedang 2019-2024dalam pembahasan untuk disahkan:

{{legend inline|red|tentang Pengesahan Perjanjian Internasional <br>Tertentu}}<br>{{legend inline|yellow|akibat Putusan MK}}<br>{{legend inline|springgreen|tentang APBN}}<br>{{legend inline|powderblue|tentang pembentukan, pemekaran, dan<br> penggabungan daerah}}<br>{{legend inline|magenta|tentang penetapan/pencabutan Perppu}}<br>{{legend inline|linen|lain-lain, tanpa alasan yang jelas}}

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"

! rowspan=2 | Nomor !! rowspan=2 | Judul !! rowspan=2 | Bidang Penugasan !! colspan=2 | Tanggal !! rowspan=2 | Hasil !! rowspan=2 | Keterangan

Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan menolak permohonan para pemohon atas uji formil serta menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.<ref>{{cite web | url= https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8547_1655789141.pdf | title = Putusan Nomor 100/PUU-XVIII/2020 | pages = 160-163, 317-318 | publisher = [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]] | date = 2022-06-20 | access-date = 2023-03-17 | archive-date = 2023-03-17 | archive-url = https://web.archive.org/web/20230317081757/https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8547_1655789141.pdf | url-status = live }}</ref><ref>{{cite news | last = Saputra | first = Andi | date = 2022-06-20 | title = MK Tolak Uji Formil Revisi UU MK | url = https://web.archive.org/web/20230317083614/https://news.detik.com/berita/d-61367285011941/mktok-tolakdpr-ujisetuju-formilperppu-revisicorona-uudisahkan-mkmenjadi-uu | url-status = live | work = [[Detik.com]] | archive-url = https://web.archive.org/web/20230312072301/https://news.detik.com/berita/d-5011941/tok-dpr-setuju-perppu-corona-disahkan-menjadi-uu | archive-date = 2023-03-1712 | access-date = 2023-03-17 | dead-url = unfit }}</ref>}}<!--

| RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

| RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang