Wikipedia

Program Legislasi Nasional 2020–2024: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(15 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 6:
Berikut adalah daftar RUU Umum Prolegnas 2020-2024. Penomoran pada tabel mengikuti penomoran pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020.<ref name="Prolegnas 2020-2024" /> Untuk RUU yang ditambahkan setelah terbitnya Keputusan DPR tersebut, digunakan notasi ''(**)''.<ref name="Perubahan K4 Prolegnas 2020-2024" /><ref>{{cite web |url=https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list |title=Program Legislasi Nasional|publisher=[[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] |access-date=2023-03-12 |archive-date=2023-03-12 }}</ref>
 
{{legend inline|#90EE90|Telah disahkan menjadi undang-undang}}<br>{{legend inline|#FFC0CB|Telah dikeluarkan dari Prolegnas,<br> pembahasan resmi tidak dilanjutkan,<br> atau digantikan dengan undang-undang lain}}
<br>{{legend inline|#00FFFF|RUU di-''carry over'' ke periode DPR selanjutnya}}
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
Baris 101 ⟶ 102:
|31 Oktober 2023
|UU Nomor 20 Tahun 2023
|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun kemudian diputuskandalam untukproses membentukpembahasan UUdisepakati baruuntuk denganmengubah mencabutformat UURUU dari RUU pendahulunyaPerubahan (mengubah UU Nomorsebelumnya) 5menjadi TahunRUU 2014Penggantian tentang(mencabut AparaturUU Sipil Negarasebelumnya). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.
|-
|11
Baris 726 ⟶ 727:
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024">{{cite web| date = 2024-06-04 | url = https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-68-13ca0105a775f4140ce23152a09a005f.pdf | title = Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 Per 11 Juli 2024 | publisher= [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] | archive-url = https://web.archive.org/web/20240717131005/https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-68-13ca0105a775f4140ce23152a09a005f.pdf | archive-date = 2023-07-17 | access-date = 2024-07-17}}</ref>
| <!-- isi keterangan -->
|-
|80
Baris 736 ⟶ 737:
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|- style = "background: #00FFFF;"
|-
|81
|RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Baris 744 ⟶ 745:
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Di-''carry over'' ke periode DPR selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Paripurna 30 September 2024
| <!-- isi keterangan -->
|- style = "background: #90EE90;"
|82
Baris 753 ⟶ 754:
|8 Agustus 2023
|UU Nomor 17 Tahun 2023
|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru yang mencabut beberapa11 undang-undangUU sekaligus dengan menggunakan mekanisme [[Undang-undang sapu jagat|omnibus]]. Atas dasar ini dilakukan perubahan judul RUU menjadi RUU tentang Sistem Kesehatan. RUU tentang Sistem Kesehatan kemudian sekali lagi mengalami perubahan nomenklatur menjadi RUU tentang Kesehatan.
|-
|83
Baris 1.080 ⟶ 1.081:
|-
|119
|RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
|DPR, Pemerintah, dan DPD
|[[Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi III]]
Baris 1.086 ⟶ 1.087:
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
|
| <!-- isi keterangan -->
* Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
* Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
|-
|120
Baris 1.203 ⟶ 1.206:
|25 April 2024
|UU Nomor 2 Tahun 2024
| Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun judul dan format RUU kemudian mengalamidiubah dikarenakan RUU yang disusun bermaksud mengubah status Jakarta dari yang semula Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus perubahanJakarta nomenklatur(DKJ).<ref>{{cite news| last = Anggrainy | first = Firda Cynthia | date = 2023-09-12 | title = Baleg DPR Sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta Masuk Prolegnas Prioritas 2023 | url = https://news.detik.com/berita/d-6927109/baleg-dpr-sepakat-ruu-daerah-khusus-jakarta-masuk-prolegnas-prioritas-2023 | url-status = live | work = [[Detik.com]] | archive-url = https://web.archive.org/web/20230922024147/https://news.detik.com/berita/d-6927109/baleg-dpr-sepakat-ruu-daerah-khusus-jakarta-masuk-prolegnas-prioritas-2023 | archive-date = 2023-09-22 | access-date = 2023-09-22}}</ref>
|-
|133
Baris 1.232 ⟶ 1.235:
|
* Merupakan RUU ''carry over'' dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.{{efn|name=RUU Carry Over}}
* Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.
|-
|136
Baris 1.351 ⟶ 1.354:
|
* Merupakan RUU ''carry over'' dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.{{efn|name=RUU Carry Over}}
* Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.
|-
|149
Baris 1.459 ⟶ 1.462:
|16 Maret 2022
|UU Nomor 11 Tahun 2022
|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.
|- style = "background: #FFC0CB;"
|161
Baris 1.496 ⟶ 1.499:
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|- style = "background: #90EE90;"
|-
|165
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
|DPR dan DPD
|[[Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi IV]]
|9 Juli 2024<ref>{{cite news| last1 = Aditya | first1 = Nicholas Ryan | last2 = Krisiandi | date = 2024-07-09 | title = DPR Sahkan RUU Konservasi Sumber Daya Alam | url = https://nasional.kompas.com/read/2024/07/09/11450811/dpr-sahkan-ruu-konservasi-sumber-daya-alam-jadi-uu | url-status = live | work = [[Kompas.com]] | archive-url = https://web.archive.org/web/20240709051544/https://nasional.kompas.com/read/2024/07/09/11450811/dpr-sahkan-ruu-konservasi-sumber-daya-alam-jadi-uu | archive-date = 2024-07-09 | access-date = 2024-07-09}}</ref>
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
|7 Agustus 2024
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
|UU Nomor 32 Tahun 2024
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
|Sebelumnya dinamai RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, dalam proses pembahasan, disepakati untuk mengubah format RUU yang semula berupa RUU Penggantian (mencabut UU sebelumnya) menjadi RUU Perubahan (mengubah UU sebelumnya). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.
| <!-- isi keterangan -->
|-
|166
Baris 1.540 ⟶ 1.543:
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
| <!-- isi keterangan -->
|-
|170
Baris 1.568 ⟶ 1.571:
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|- style = "background: #FFC0CB;"
|-
|173
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Baris 1.639 ⟶ 1.642:
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
| <!-- isi keterangan -->
|-
|181
|RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional
|Pemerintah
|Panitia Khusus
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
| <!-- isi keterangan -->
|-
|182
Baris 1.729 ⟶ 1.732:
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
| <!-- isi keterangan -->
|-
|191
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
|Pemerintah
|Panitia Khusus
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
| <!-- isi keterangan -->
|- style = "background: #90EE90;"
| rowspan=3 | 192
Baris 1.843 ⟶ 1.846:
|12 Mei 2023
|UU Nomor 16 Tahun 2023
|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadappenyesuaian judul RUU.
|-
|203
Baris 1.852 ⟶ 1.855:
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
| <!-- isi keterangan -->
|-
|204
Baris 2.123 ⟶ 2.126:
|25 April 2024
|UU Nomor 3 Tahun 2024
|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun kemudian kata ''Perubahan'' diganti menjadi ''Perubahan Kedua'' dikarenakan sebelumnya telah ada perubahan atas UU tersebut melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
| <!-- isi keterangan -->
|-
|231
Baris 2.214 ⟶ 2.217:
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|- style = "background: #FFC0CB;"
|-
|241
|RUU tentang Bahasa Daerah
Baris 2.222 ⟶ 2.225:
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
|Pembahasan RUU diputuskan untuk ditarik dan tidak dilanjutkan pada periode DPR saat ini, dengan pertimbangan sisa waktu untuk pembahasan RUU yang terbatas serta regulasi mengenai Bahasa Daerah yang ada saat ini dinilai masih memadai.<ref>{{cite news| last = Khalida | first = Melalusa Susthira | editor-last = Suyanto | editor-first = Budi | date = 2024-06-04 | title = Paripurna DPR setujui penarikan RUU Bahasa Daerah | url = https://www.antaranews.com/berita/4136169/paripurna-dpr-setujui-penarikan-ruu-bahasa-daerah | url-status = live | work = [[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara|Antara]] | archive-url = https://web.archive.org/web/20240709080008/https://www.antaranews.com/berita/4136169/paripurna-dpr-setujui-penarikan-ruu-bahasa-daerah | archive-date = 2024-07-09 | access-date = 2024-07-09}}</ref>
| <!-- isi keterangan -->
|-
|242
Baris 2.466 ⟶ 2.469:
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
| <!-- isi keterangan -->
|-
|**
Baris 2.512 ⟶ 2.515:
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|- style = "background: #90EE90;"
|-
|**
|RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045<ref name="Tambahan Prolegnas 2023-08" />
|Pemerintah
|[[Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Badan Legislasi]]<ref>{{cite web| date = 2024-08-20 | url = https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/51002 | title = Sembilan Fraksi Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU RPJPN 2025-2045 ke Rapat Paripurna | publisher= [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] | access-date= 2024-08-20 }}</ref>
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
|20 Agustus 2024<ref>{{cite news| last = Alatas | first = M. Baqir Idrus | editor-last = Muhiddin | editor-first = Abdul Hakim | date = 2024-08-20 | title = DPR setujui RUU RPJPN 2025-2045 jadi undang-undang | url = https://www.antaranews.com/berita/4273587/dpr-setujui-ruu-rpjpn-2025-2045-jadi-undang-undang | work = [[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara|Antara]] | archive-url = https://web.archive.org/web/20240823141947/https://www.antaranews.com/berita/4273587/dpr-setujui-ruu-rpjpn-2025-2045-jadi-undang-undang | archive-date = 2024-08-23 | access-date = 2024-08-23}}</ref>
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
|13 September 2024 <!-- isi tanggal pengundangan -->
|UU Nomor 59 Tahun 2024 <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|}
Baris 2.530 ⟶ 2.533:
# RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
# RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Berikut adalah daftar RUU kumulatif terbuka DPR periode 2019-2024 yang telah disahkan olehdan DPRyang periodesedang 2019-2024dalam pembahasan untuk disahkan:
 
{{legend inline|red|tentang Pengesahan Perjanjian Internasional <br>Tertentu}}<br>{{legend inline|yellow|akibat Putusan MK}}<br>{{legend inline|springgreen|tentang APBN}}<br>{{legend inline|powderblue|tentang pembentukan, pemekaran, dan<br> penggabungan daerah}}<br>{{legend inline|magenta|tentang penetapan/pencabutan Perppu}}<br>{{legend inline|linen|lain-lain, tanpa alasan yang jelas}}
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|-
! rowspan=2 | Nomor !! rowspan=2 | Judul !! rowspan=2 | Bidang Penugasan !! colspan=2 | Tanggal !! rowspan=2 | Hasil !! rowspan=2 | Keterangan
|-
! Pengesahan melalui Rapat Paripurna !! Pengundangan
Baris 3.094 ⟶ 3.097:
| 2 Juli 2024
| UU Nomor 31 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 78
| RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2">{{cite news| last = Rahmawati | first = Dwi | date = 2024-06-27 | title =Komisi II DPR-Pemerintah Sepakati 26 RUU Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna | url = https://news.detik.com/berita/d-7411140/komisi-ii-dpr-pemerintah-sepakati-26-ruu-kabupaten-kota-dibawa-ke-paripurna | url-status = live | work = [[Detik.com]] | archive-url = https://web.archive.org/web/20240709120657/https://news.detik.com/berita/d-7411140/komisi-ii-dpr-pemerintah-sepakati-26-ruu-kabupaten-kota-dibawa-ke-paripurna | archive-date = 2024-07-09 | access-date = 2024-07-09}}</ref>
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2">{{cite news| last = Rizaldi | first = Bagus Ahmad | editor-last = Masrafi | editor-first = Laode | date = 2024-07-09 | title = Rapat Paripurna DPR RI setujui 26 RUU kabupaten/kota menjadi UU | url = https://www.antaranews.com/berita/4188639/rapat-paripurna-dpr-ri-setujui-26-ruu-kabupaten-kota-menjadi-uu | url-status = live | work = [[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara|Antara]] | archive-url = https://web.archive.org/web/20240709094634/https://www.antaranews.com/berita/4188639/rapat-paripurna-dpr-ri-setujui-26-ruu-kabupaten-kota-menjadi-uu | archive-date = 2024-07-09 | access-date = 2024-07-09}}</ref>
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 33 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 79
| RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 34 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 80
| RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 35 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 81
| RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 36 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 82
| RUU tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 37 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 83
| RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 38 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 84
| RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 39 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 85
| RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 40 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 86
| RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 41 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 87
| RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 42 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 88
| RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 43 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 89
| RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 44 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 90
| RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 45 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 91
| RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 46 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 92
| RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 47 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 93
| RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 48 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 94
| RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 49 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 95
| RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 50 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 96
| RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 51 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 97
| RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 52 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 98
| RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 53 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 99
| RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 54 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 100
| RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 55 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 101
| RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 56 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 102
| RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 57 Tahun 2024
|-
| style="background:powderblue;" | 103
| RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
| [[Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi II]]<ref name="Kom 2-RUUKotaKab-2" />
| 9 Juli 2024<ref name="RUUKotaKab-2" />
| 7 Agustus 2024
| UU Nomor 58 Tahun 2024
|-
| style="background:springgreen;" | 104
| RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
| [[Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Badan Anggaran]]
| 3 September 2024<ref>{{cite news| last = Indraini | first = Anisa | date = 2024-09-03 | title = Disetujui DPR, RUU Pertanggungjawaban APBN 2023 Jokowi Sah Jadi UU | url = https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7522470/disetujui-dpr-ruu-pertanggungjawaban-apbn-2023-jokowi-sah-jadi-uu | work = [[Detik.com]] | archive-url = https://web.archive.org/web/20240904010131/https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7522470/disetujui-dpr-ruu-pertanggungjawaban-apbn-2023-jokowi-sah-jadi-uu | archive-date = 2024-09-04 | access-date = 2024-09-04}}</ref>
| ''belum diundangkan''<!-- isi tanggal pengundangan -->
| ''belum diundangkan''<!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
|-
| style="background:springgreen;" | 105
| RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
| [[Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Badan Anggaran]]
| 19 September 2024
| ''belum diundangkan''<!-- isi tanggal pengundangan -->
| ''belum diundangkan''<!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
|-
| style="background:linen;" | 106
| RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
| [[Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Badan Legislasi]]
| 19 September 2024
| ''belum diundangkan''<!-- isi tanggal pengundangan -->
| ''belum diundangkan''<!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
|-
| style="background:;" | **
| RUU tentang Pengesahan ''International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance'' (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa)
| [[Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi I]]
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
|-
| style="background:;" | **
| RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (''Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence'')
| [[Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi I]]
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
|-
| style="background:;" | **
| RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (''Accord entre le Gouvernement de la Republique D’Indonesie et le Gouvernement de la Republique Francaise relative a la Cooperation dans le Domaine de la Defence'')
| [[Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi I]]
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
|-
| style="background:;" | **
| RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (''Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence'')
| [[Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi I]]
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
|-
| style="background:;" | **
| RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (''Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence'')
| [[Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi I]]
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
|-
| style="background:;" | **
| RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja sama terkait Pertahanan (''Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters'')
| [[Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi I]]
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
|-
| style="background:;" | **
| RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
| [[Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi III]]
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| Sedang proses pembicaraan tingkat 1<ref name="evaluasi prolegnas jul 2024" />
|}
 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Program_Legislasi_Nasional_2020–2024"