Angkatan Kelima: Perbedaan antara revisi

'''Angkatan Kelima''' adalah unsur pertahanan keamanan [[Republik Indonesia]] yang merupakan gagasan [[Partai Komunis Indonesia]] ([[PKI]]). Angkatan ini diambil dari kalangan buruh dan petani yang dipersenjatai.

Unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ([[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia|ABRI]] sekarang [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]] dan [[Kepolisian Negara Republik Indonesia | POLRI]]) secara resmi pada saat Demokrasi Terpimpin terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Kepolisian. Pada saat itu, masing-masing unsur merupakan Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden/Panglima Besar Revolusi. Sekalipun ada Panglima Angkatan Bersenjata atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata merangkap Menteri Koordinator bidang Hankam, sifatnya hanyalah berurusan dengan administrasi tidak memegang komando. Keberadaan Angkatan Kepolisian, yang dijadikan unsur Hankam, masih berlanjut hingga pada tahun 1999, ketika akhirnya Kepolisian dilepas dari unsur Hankam. Demikian pula ketika masa revolusi kemerdekaan, Kepolisian di bawah [[Kementerian Dalam Negeri|Departemen Dalam Negeri]].

Pada masa Demokrasi terpimpin, Partai Komunis Indonesia merupakan partai besar Indonesia pasca [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|Pemilu 1955]], merupakan unsur dalam konsep [[Nasakom]] (Nasional, Agama dan Komunis). Dengan situasi politik yang penuh gejolak dan seruan revolusioner dari [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Soekarno]] serta banyaknya konflik seperti Irian Barat ([[Operasi Trikora|Trikora]]) dan Ganyang Malaysia ([[Konfrontasi Indonesia–Malaysia|Dwikora]]) yang membutuhkan banyak sukarelawan-sukarelawan, PKI kemudian mengajukan usul kepada pemerintah/presiden untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri atas kaum buruh dan tani yang dipersenjatai.

Hal ini menimbulkan kegusaran di kalangan pimpinan militer khususnya Angkatan Darat. Khawatir unsur ini digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan, meniru pengalaman dari revolusi baik dari [[Rusia]] maupun [[RRCTiongkok]]. Oleh karena itu, pimpinan Angkatan Darat menolak usulan itu.

Pada saat situasi pra [[Gerakan 30 September|G30S]], terjadi konflik tertutup yang cukup panas antara Angkatan Darat dan PKI terutama untuk mengantisipasi kepemimpinan nasional pasca [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Soekarno]]. Belakangan disebutkan oleh sebagian kalangan bahwa dalam konflik terutama Dwikora, Angkatan Darat dianggap tidak sungguh-sungguh dalam melakukan operasi militer dibandingkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sehingga memancing PKI untuk membentuk unsur ini sebagai bantuan sukarelawan.

PKI sendiri melatih berbagai unsur-unsur ormasnya dalam bentuk latihan militer meski ada sebagian menyebutkan bahwa latihan yang diikuti unsur-unsur PKI sebenarnya adalah latihan resmi untuk sukarelawan baik dari kalangan Nasionalis maupun Agama. Namun berbagai kesaksian dari para tahanan politik menyebutkan bahwa latihan itu justru lebih banyak diikuti oleh unsur Komunis seperti [[Pemuda Rakyat]] dan [[Gerakan Wanita Indonesia|Gerwani]] dibandingkan unsur-unsur lain. Sehingga banyak kesaksian dari para tahanan politik terutama mantan petinggi militer yang menjadi tahanan politik yang mengatakan bahwa panyak perwira-perwira menengah yang kemudian tersangkut dalam [[G30S]] yang dituduh melatih unsur unsur komunis mengatakan bahwa latihan itu adalah latihan sukarelawan untuk dwikora yang sifatnya resmi.