Konferensi Meja Bundar: Perbedaan antara revisi

|name = {{large|Konferensi Meja Bundar}}

*[[{{flag|Indonesia]]}}

*[[{{flag|Belanda]]}}

*{{flagicon|Belanda}} [[Bijeenkomst voor Federaal Overleg|BFO]]

*[[{{flag|Perserikatan Bangsa-Bangsa]]}}

**[[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]

**[[Resolusi 67 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Komisi Tiga Negara]]

*[[{{flag|Indonesia]]}}

*[[{{flag|Belanda]]}}

*{{flagicon|Belanda}} [[Nugini Belanda]]

*{{flagicon image|Flag of Pontianak Sultanate.svg}} [[Kesultanan Pontianak]]

*{{flagicon image|Flag of the State of East Indonesia.svg}} [[Negara Indonesia Timur]]

* {{flagicon image|Flag of Various Autonomous Indonesian States.svg}} [[Negara Madura]]

*{{flagicon image|Flag of Pasundan.svg}} [[Negara Pasundan]]

*{{flagicon image|Flag of East Sumatra.svg}} [[Negara Sumatra Timur]]

*{{flagicon image|Flag of Dayak Besar.svg}} [[Dayak Besar]]

*[[{{flag|Amerika Serikat]]}}

*[[{{flag|Australia]]}}

*[[{{flag|Belgia]]}}

*[[{{flag|Britania Raya]]}}

*{{flagicon|Prancis}} [[Republik Keempat PerancisPrancis|Prancis]]

*[[{{flag|Republik Cina]]Tiongkok}}

*[[{{flag|Uni Soviet]]}}

|language = [[bahasaBahasa Belanda|Belanda]]

'''Konferensi Meja Bundar''' ('''KMB''') ({{lang-nl|Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie}}) adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di [[Den Haag]], Belanda, dari [[23 Agustus]] hingga [[2 November]] [[1949]] antara perwakilan [[Republik Indonesia]], [[Belanda]], dan BFO (''[[Bijeenkomst voor Federaal Overleg]]''), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.<ref>[http://www.info.dfat.gov.au/info/historical/HistDocs.nsf/2ecf3135305dccd7ca256b5d007c2afc/67375ddd8410a852ca256b7f000d5556?OpenDocument Critchley to Department of External Affairs] Australian Department of Foreign Affairs and Trade</ref> Sebelum konferensi ini, berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu [[Perjanjian Linggarjati]] (1947), [[Perjanjian Renville]] (1948), dan [[Perjanjian Roem-Royen]] (1949). Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada [[Republik Indonesia Serikat]].

Usaha untuk meredam kemerdekaan [[Indonesia]] dengan [[Aksi Polisionil|jalan kekerasan]] berakhir dengan kegagalan. [[Belanda]] mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat [[perundingan Linggarjati]] dan [[perjanjian Renville]]. Pada 28 Januari 1949, [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] meloloskan resolusi yayang mengecam [[Agresi Militer Belanda II|serangan militer Belanda]] terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintah Republik. Diserukan pula kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara dua pihak.{{sfn|Ide Anak Agung Gde Agung|1973|p=60}}

Menyusul [[Perjanjian Roem-Royen]] pada 6 Juli, yang secara efektif ditetapkan oleh [[Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|resolusi Dewan Keamanan]], [[Mohammad Roem]] mengatakan bahwa Republik Indonesia, yang para pemimpinnya masih diasingkan di [[Pulau Bangka|Bangka]], bersedia ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan.<ref name="IAGAG6495">{{sfn|Ide Anak Agung, (1973) hlm.Gde Agung|1973|p=64-65.</ref>}}

Pemerintah Indonesia, yang telah diasingkan selama enam bulan, kembali ke ibukotaIbu Kota sementara di [[Yogyakarta]] pada 6 Juli 1949. Demi memastikan kesamaan posisi perunndinganperundingan antara delegasi Republik dan federalFederal, dalam paruh kedua Juli 1949 dan sejak 31 Juli–2 Agustus, Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan di [[Yogyakarta]] antara semua otoritas bagian dari [[Republik Indonesia Serikat]] yang akan dibentuk. Para partisipan setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya.<ref name="IAGAG6667">{{sfn|Ide Anak Agung, (Gde Agung|1973) hlm. |p=66-67.</ref>}} Menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi [[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]] untuk Indonesia di [[Jakarta]], ditetapkan bahwa Konferensi Meja Bundar akan digelar di [[Den Haag]].

Perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer.<ref name="IAGAG70">{{sfn|Ide Anak Agung, (Gde Agung|1973) hlm. |p=70.</ref>}} Mereka juga menyepakati penarikan mundur [[Tentara Kerajaan Hindia Belanda|tentara Belanda]] "dalam waktu sesingkat-singkatnya", serta Republik Indonesia Serikat memberikan status [[''bangsa paling disukai]]'' kepada Belanda. Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, serta Republik bersedia mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirundingkan oleh [[Hindia Belanda]].<ref name{{sfn|Kahin|1961|p="KAHIN437">Kahin (1952), hlm. 437</ref>}} Akan tetapi, ada perdebatan dalam hal utang pemerintah kolonial Belanda dan status [[Papua Barat (wilayah)|Papua Barat]].

[[Berkas:Round Table Signing.jpg|leftkiri|250px|thumbjmpl|[[J.H. van Maarseveen]], [[Sultan Hamid II]] dan [[Mohammad Hatta]] menandatangani Perjanjian Meja Bundar, 2 November 1949]]

Perundingan mengenai utang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda berlangsung berkepanjangan, dengan masing-masing pihak menyampaikan perhitungan mereka dan berpendapat mengenai apakah Indonesia Serikat mesti menanggung utang yang dibuat oleh Belanda setelah mereka [[Sejarah Nusantara (1942-1945)|menyerah kepada Jepang]] pada 1942. Delegasi Indonesia terutama merasa marah karena harus membayar biaya yang menurut mereka digunakan oleh Belanda dalam tindakan militer terhadap Indonesia. Pada akhirnya, berkat intervensi anggota AS dalam komisi PBB untuk Indonesia, pihak Indonesia menyadari bahwa kesediaan membayar sebagian utang Belanda adalah harga yang harus dibayar demi memperoleh kedaulatan. Pada 24 Oktober, delegasi Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar [[gulden]] utang pemerintah Hindia Belanda.<ref name{{sfn|Kahin|1961|p="KAHIN439443">Kahin (1952), hlm. 439-441, 443.</ref>}}

Permasalahan mengenai [[Papua Barat]] juga hampir menyebabkan pembicaraan menjadi buntu. Delegasi Indonesia berpendapat bahwa Indonesia harus meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Di pihak lain, Belanda menolak karena mengklaim bahwa Papua Barat tidak memiliki ikatan etnik dengan wilayah Indonesia lainnya.<ref name="IAGAG67">{{sfn|Ide Anak Agung, (Gde Agung|1973) hlm. |p=67.</ref>}} Meskipun opini publik Belanda yang mendukung penyerahan Papua Barat kepada Indonesia, kabinet Belanda khawatir tidak akan dapat meratifikasi Perjanjian Meja Bundar jika poin ini disepakati.<ref name{{sfn|Kahin|1961|p="KAHIN444">Kahin (1952), hlm. 443-444, 443.</ref>}} Pada akhirnya, pada awal 1 November 1949 suatu kesepakatan diperoleh, status Papua Barat akan ditentukan melalui perundingan antara Indonesia Serikat dengan Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.<ref name="IAGAG6970">{{sfn|Ide Anak Agung, (Gde Agung|1973) pp. |p=69-70.</ref>}}

Konferensi secara resmi ditutup di [[Ridderzaal|gedung parlemen Belanda]] pada 2 November 1949. Kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 December 1949.<ref name="IAGAG7071">Ide Anak Agung, (1973) hlm. 70-71.</ref> Isi perjanjian konferensi adalah sebagai berikut:

#Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949|4=Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan.<ref name="HASIL11">Hasil-Hasil Konperensi Medja Bundar (1949?) hal. 15.</ref>

* Serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada [[Republik Indonesia Serikat]], kecuali [[Papua bagian barat]]. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.<ref>[http://indonesia-oslo.no/Political-Affairs/The-Indonesian-Question-in-the-United-Nations.html The Indonesian Question in the United Nations] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080510023541/http://indonesia-oslo.no/Political-Affairs/The-Indonesian-Question-in-the-United-Nations.html |date=2008-05-10 }} Embassy of Indonesia, Oslo</ref><ref>[http://webdiary.com.au/cms/?q=node/1394 Papuan self-determination - Historical roots V] WebDiary.com.au</ref><ref>[http://www.papuaweb.org/chrono/files/c1945-49.html Chronology of Papua] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190917032026/http://papuaweb.org/chrono/files/c1945-49.html |date=2019-09-17 }} papuaweb.org</ref><ref>{{cite book sfn|Ricklefs|1993|p=224-225}}

Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal [[kemerdekaan Indonesia]]. Barulah sekitar enam puluh tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdeekaankemerdekaan [[de facto]] Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945. Dalam sebuah konferensi di Jakarta, Perdana Menteri Belanda [[Ben Bot]] mengungkapkan "penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan" yang dialami rakyat Indonesia selama empat tahun Revolusi Nasional, meski ia tidak secara resmi menyampaikan permohonan maaf. Reaksi Indonesia kepada posisi Belanda umumnya positif; menteri[[Menteri luarLuar negeriNegeri Indonesia]] [[Hassan Wirayuda]] mengatakan bahwa, setelah pengakuan ini, "akan lebih mudah untuk maju dan memperkuat hubungan bilateral antara dua negara".<ref>{{cite news |work=New York Times |title=Dutch withhold apology in Indonesia |url=http://www.nytimes.com/2005/08/16/world/asia/16iht-Indo.html?_r=0 |accessdate=12 JulyJuli 2013 |date=17 AugustAgustus 2005}}</ref>

== Catatan kakiReferensi ==

== RujukanDaftar pustaka ==

* {{Citation | last = Kolff (pub)| title = ''Hasil-Hasil Konperensi Medja Bundar sebagaimana diterima pada Persidangan Umum yang kedua Terlangsung Tangal 2 Nopember 1949 di Ridderzaal di Kota 'S-Gravenhage'' (Results of the Round Table Conference as Accepted at the Plenary Session on 2 November 1949 at the Knight's Hall [Parliament Building] in the Hague)''| (1949?),language Printed/published?= byIndonesian | publisher = Kolff, |location = Djakarta | year = 1949 }}

* {{Citation | last = Ide Anak Agung Gde Agung| (1973)author-link = Ide Anak Agung Gde Agung | title = ''Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945-1965''1945–1965 | publisher = Mouton & Co ISBN| year = 1973 | isbn = 979-8139-06-2}}

* [https://web.archive.org/web/20150131153027/http://historia.co.id/artikel/kuno/844/Majalah-Historia/Ganti_Rugi_Penjajahan Pembayaran utang Hindia Belanda oleh Indonesia]