Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 26 Juni 2020 23.31 sunting Ahmad.baddawi (bicara \| kontrib) 5.847 suntingan →Biro Pelaksana tugas Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 13 Oktober 2024 18.14 sunting balikkan Ida Bagus Surya Narendra (bicara \| kontrib) 304 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor
(23 revisi perantara oleh 12 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{Infobox law enforcement agency '''[http://portal.divkum.polri.go.id Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia]''' yang disingkat dengan '''Divkum Polri''' adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hukum pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri yang berada di bawah Kapolri. Divkum Polri dipimpin oleh Kadivkum Polri yang bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan fungsi satuan organisasi dalam lingkungan Divkum Polri, membina fungsi hukum pada seluruh jajaran Polri, memberikan saran pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolri. Kadivkum Polri merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri. \|agencyname = Divisi Hukum<br>[[Kepolisian Negara Republik Indonesia]] \|abbreviation = Divkum Polri \|logo = Insignia of the Indonesian National Police.svg \|logocaption = Lambang Polri \|national = Indonesia \|country = Indonesia \|governingbody = [[Kepolisian Republik Indonesia]] \|formed = \|chief1name = [[Berkas:PDU IRJEN KOM.png\|25px]] [[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]] [[Viktor Theodorus Sihombing\|Viktor Theodorus Sihombing, S.IK., M.Si.]] \|chief1position = '''Kepala Divisi Hukum''' \|chief2name =[[Berkas:PDU BRIGJEN KOM.png\|25px]] [[Brigadir Jenderal Polisi\|Brigjen. Pol.]] [[Veris Septiansyah\|Veris Septiansyah, S.H., S.IK., M.H.]] \|chief2position = '''Karobankum''' \|chief3name =[[Berkas:PDU BRIGJEN KOM.png\|25px]] [[Brigadir Jenderal Polisi\|Brigjen. Pol.]] [[Iksantyo Bagus Pramono\|Iksantyo Bagus Pramono, S.H., M.H.]] \|chief3position = '''Karosundokinfokum''' \|chief4name =[[Berkas:PDU BRIGJEN KOM.png\|25px]] [[Brigadir Jenderal Polisi\|Brigjen. Pol.]] [[Akhmad Yusep Gunawan\|Akhmad Yusep Gunawan, S.H., S.I.K., M.H., M.Han.]] \|chief4position = '''Karokermaluhkum''' \|website = http://presisi.divkum.polri.go.id }} '''Divisi Hukum [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]]''' yang disingkat dengan '''Divkum Polri''' adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hukum pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri yang berada di bawah Kapolri. Divkum Polri dipimpin oleh Kadivkum Polri yang bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan fungsi satuan organisasi dalam lingkungan Divkum Polri, membina fungsi hukum pada seluruh jajaran Polri, memberikan saran pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah [[Kapolri]]. Kadivkum Polri merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Kapolri]] dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali [[Wakapolri]]. ~~== Fungsi ==~~ == Fungsi<ref>{{Cite web\|title=PORTAL DIVISI HUKUM POLRI\|url=http://portal.divkum.polri.go.id/Beranda.aspx\|website=portal.divkum.polri.go.id\|access-date=2021-03-06\|archive-date=2021-03-03\|archive-url=https://web.archive.org/web/20210303093918/http://portal.divkum.polri.go.id/Beranda.aspx\|dead-url=yes}}</ref><ref>{{Cite web\|date=2019-08-02\|title=Komnas HAM dan Divkum Polri Adakan Pelatihan HAM Bagi Penyidik\|url=https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/8/2/1080/komnas-ham-dan-divkum-polri-adakan-pelatihan-ham-bagi-penyidik.html\|website=Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM\|language=id\|access-date=2021-03-06}}</ref> == Divkum Polri menyelenggarakan fungsi: ~~{{col\|2}}~~ # pembinaan fungsi hukum bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi: ## Perumusan dan pembangunan sistem serta metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi hukum; Baris 21 ⟶ 40: # penyelenggaraan dokumentasi dan jaringan informasi hukum; dan # berperan serta dalam pembinaan hukum nasional. ~~{{end-col}}~~ == Struktur Organisasi<ref>[http://www.lerrytutu.com/perpol-nomor-2-tahun-2020/"Perpol Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang SOTK Mabes Polri"]</ref> == ~~== Biro Pelaksana tugas ==~~ Kadivkum Polri dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh: * '''Biro Kerjasama dan Penyuluhan Hukum (Karokermaluhkum)''', terdiri dari: ~~{{col\|2}}~~ Bagian Kerja Sama Antar Lembaga (Bagkermalem), membawahi: ~~'''a. Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Karosunluhkum)''', dengan 3 (tiga) Kabag dan 1 (satu) Kaurtu, yaitu:~~ * Sub Bagian Kerja Sama Antar Lembaga Negara (Subbag kermalemneg) * Kepala Bagian Penyusunan Hukum (Kabagsunkum), yang dibantu oleh: * Sub Bagian Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah (Subbagkermalempem) Kepala Subbagian Penyusunan Undang-Undang (Kasubbagsun UU); * Sub Bagian Kerja Sama Antar Non Lembaga (Subbag kermanonlem) Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Pemerintah (Kasubbagsun PP); * Urusan Administrasi (Urmin) Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Kapolri (Kasubbagsun Perkap); dan Bagian Penyuluhan Hukum (Bagluhkum), membawahi: Kepala Urusan Administrasi (Kaurmin). *** Sub Bagian Penyuluhan Hak Asasi Manusia (Subbagluh HAM) * Kepala Bagian Kerja Sama Antar Lembaga (Kabagkermalem), yang dibantu oleh: * Sub Bagian Penyuluhan Hukum Internal (Subbagluhkumnal) Kepala Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga Negara (Kasubbag kermalemneg); * Sub Bagian Penyuluhan Hukum Masyarakat (Subbagluhkummas) Kepala Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah (Kasubbagkermalempem); * Urusan Administrasi (Urmin) Kepala Subbagian Kerja Sama Antar Non Lembaga (Kasubbag kermanonlem); dan Urusan Tata Usaha (Urtu) Kaurmin. * ~~Kepala~~'''Biro ~~Bagian Penyuluhan~~Bantuan Hukum (~~Kabagluhkum~~Robankum)''', ~~yang dibantu~~terdiri ~~oleh~~dari: Bagian Penerapan Hukum (Bagrapkum), membawahi: Kepala Subbagian Penyuluhan Hak Asasi Manusia (Kasubbagluh HAM); * Sub Bagian Penerapan Pidana dan HAM (Subbagrappid HAM) Kepala Subbagian Penyuluhan Hukum Internal (Kasubbagluhkumnal); * Sub Bagian Penerapan Pidana Khusus & Tertentu (Subbagrappidsuster) Kepala Subbagian Penyuluhan Hukum Masyarakat (Kasubbagluhkummas); dan * Sub Bagian Penerapan Disiplin & Etika (Kasubbagrapplinetik) Kaurmin. *** Urusan Administrasi (Urmin) * Kaurtu. Bagian Hak Asasi Manusia (Bag HAM), yang dibantu oleh: * Sub Bagian Hak Asasi Manusia Luar Negeri (Subbag HAM lugri) ~~'''b. Kepala Biro Bantuan Hukum (Karobankum)''', dengan 3 (tiga) Kabag dan 1 (satu) Kaurtu:~~ *** Sub Bagian Hak Asasi Manusia Dalam Negeri (Subbag HAM dagri) * Kepala Bagian Penerapan Hukum (Kabagrapkum), yang dibantu oleh: * Urusan Administrasi (Urmin) Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM (Kasubbagrappid HAM); Bagian Bantuan Penasihat Hukum (Bagbanhatkum), membawahi: Kepala Subbagian Penerapan Pidana Khusus dan Tertentu (Kasubbag rappidsuster); * ~~Kepala~~Sub ~~Subbagian~~Bagian ~~Penerapan~~Bantuan dan nasihat Hukum Disiplin dan ~~Etika~~Kode Etik (~~Kasubbagrapplinetik~~Subbagbanhatplinetik)~~; dan~~ * Sub Bagian Bantuan dan nasihat Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (Subbagbanhatpid HAM) Kaurmin. * Sub Bagian Bantuan dan nasihat Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Subbagbanhatperdatun) * Kepala Bagian Hak Asasi Manusia (Kabag HAM), yang dibantu oleh: * Urusan Administrasi (Urmin) Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia Luar Negeri (Kasubbag HAM lugri); Urusan Tata Usaha (Urtu) Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia Dalam Negeri (Kasubbag HAM dagri); dan * '''Biro Penyusunan, Dokumentasi, dam Informasi Hukum (Rosundokinfokum)''', terdiri dari: ** Kaurmin. * ~~Kepala~~* Bagian ~~Bantuan Penasihat~~Penyusunan Hukum (~~Kabagbanhatkum~~Bagsunkum), ~~yang dibantu oleh~~membawahi: * Sub Bagian Penyusunan Undang-Undang (Subbagsun UU) Kepala Subbagian Bantuan dan nasihat Hukum Disiplin dan Kode Etik (Kasubbagbanhatplinetik); * Sub Bagian Penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden (Subbagsun PP/Perpres/Kepres) Kepala Subbagian Bantuan dan nasihat Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (Kasubbagbanhatpid HAM); * Sub Bagian Penyusunan Peraturan Polri/Peraturan Kapolri (Subbagsun Perpolri/Perkap) Kepala Subbagian Bantuan dan nasihat Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasubbagbanhatperdatun); dan * Urusan Administrasi (Urmin) Kaurmin. ** Bagian Verifikasi Hukum Kepolisian (Bagverifkumpol), membawahi: * Kaurtu. * Sub Bagian Verifikasi Peraturan Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja (Subbagverifperkasatfung/Kasatker) ~~'''c. Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabagrenmin)''', yang dibantu oleh:~~ * Sub Bagian Verifikasi Peraturan Kepala Kepolisian Daerah (Subbagverifperkapolda) * Kepala subbagian Perencanaan (Kasubbagren); *** Sub Bagian Pengkajian Pengembangan Hukum (Subbagjianbangkum) * Kepala Subbagian sumber daya (Kasubbagsumda); *** Urusan Administrasi (Urmin) * Kepala Subbagian Pembinaan Fungsional (Kasubbagbinfung); ** Bagian Dokumentasi & Informasi Hukum (Bagdokinfokum), membawahi: * Kepala Tata Usaha (Kataud). * Sub Bagian Dokumentasi & Informasi Peraturan Perundang-Undangan (Subbagdokinfo PUU) ~~'''d. kelompok jabatan fungsional, yaitu Advokat/Pengacara Divkum Polri dan Legal Drafter''';~~ * Sub Bagian Dokumentasi & Informasi Peraturan Kepolisian (Subbagdokinfoperpol) ~~'''e. Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu)'''.~~ * Sub Bagian Dokumentasi & Informasi Umum (Subbagdokinfoum) ~~{{end-col}}~~ * Urusan Administrasi (Urmin) ** Urusan Tata Usaha (Urtu) * '''Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin)''', terdiri dari: Sub Bagian Perencanaan (Subbagren) Sub Bagian sumber daya (Subbagsumda) Sub Bagian Pembinaan Fungsional (Kasubbagbinfung) Tata Usaha & Urusan Dalam (Taud) * '''Kelompok Advokat/Pengacara Divkum Polri dan Legal Drafter''' * ''' Urusan Keuangan (Urkeu)'''. == Kepala == {\|class="wikitable" * Irjen. Pol. [[Mudji Waluyo\|Drs. Mudji Waluyo]] (–23 Februari 2012) \|- * Irjen. Pol. [[Anton Setiadji\|Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H.]] (23 Februari 2012–1 September 2014) !No. * Irjen. Pol. [[Moechgiyarto\|Drs. Moechgiyarto, S.H., M.Hum.]] (1 September 2014–5 Juni 2015) !Nama * Irjen. Pol. [[Mochamad Iriawan\|Drs. M. Iriawan, S.H., M.M., M.H.]] (5 Juni 2015–29 Februari 2016) !Mulai Menjabat * Irjen. Pol. [[Setyo Wasisto\|Drs. Setyo Wasisto, S.H.]] (29 Februari 2016–5 Oktober 2016) !Akhir Menjabat * Irjen. Pol. [[Raja Erizman\|Drs. Raja Erizman]] (5 Oktober 2016–5 Januari 2018) !Ref. * Irjen. Pol. [[Agung Sabar Santoso\|Drs. Agung Sabar Santoso, S.H., M.H.]] (5 Januari 2018–8 April 2018) \|- * Irjen. Pol. [[Mas Guntur Laupe\|Drs. Mas Guntur Laupe, S.H.]] (8 April 2018–2 September 2019) \|<center>1. * Irjen. Pol. [[Rudy Heriyanto Adi Nugroho\|Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A.]] (2 September 2019–sekarang) \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Aryanto Sutadi\|Drs. Aryanto Sutadi, M.H., M.Sc.]] \|<center>2007 \|<center>31 Oktober 2009 \|<center> \|- \|<center>2. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Budi Gunawan\|Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si.]] \|<center>31 Oktober 2009 \|<center>5 Maret 2010 \|<center> \|- \|<center>3. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Badrodin Haiti\|Drs. Badrodin Haiti]] \|<center>5 Maret 2010 \|<center>5 Agustus 2010 \|<center> \|- \|<center>4. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Mudji Waluyo (polisi)\|Drs. Mudji Waluyo, S.H., M.M.]] \|<center>5 Agustus 2010 \|<center>23 Februari 2012 \|<center> \|- \|<center>5. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Anton Setiadji\|Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H.]] \|<center>23 Februari 2012 \|<center>1 September 2014 \|<center> \|- \|<center>6. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Moechgiyarto\|Drs. Moechgiyarto, S.H., M.Hum.]] \|<center>1 September 2014 \|<center>5 Juni 2015 \|<center> \|- \|<center>7. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Mochamad Iriawan\|Dr. Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H.]] \|<center>5 Juni 2015 \|<center>29 Februari 2016 \|<center> \|- \|<center>8. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Setyo Wasisto\|Drs. Setyo Wasisto, S.H.]] \|<center>29 Februari 2016 \|<center>5 Oktober 2016 \|<center> \|- \|<center>9. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Raja Erizman\|Drs. Raja Erizman]] \|<center>5 Oktober 2016 \|<center>5 Januari 2018 \|<center> \|- \|<center>10. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Agung Sabar Santoso\|Drs. Agung Sabar Santoso, S.H., M.H.]] \|<center>5 Januari 2018 \|<center>8 April 2018 \|<center> \|- \|<center>11. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Mas Guntur Laupe\|Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H.]] \|<center>8 April 2018 \|<center>2 September 2019 \|<center> \|- \|<center>12. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Rudy Heriyanto Adi Nugroho\|Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., MBA.]] \|<center>2 September 2019 \|<center>10 Desember 2020 \|<center> \|- \|<center>13. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Fiandar\|Drs. Fiandar]] \|<center>10 Desember 2020 \|<center>18 Februari 2021 \|<center> \|- \|<center>14. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Suryanbodo Asmoro\|Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M.]] \|<center>18 Februari 2021 \|<center>17 Desember 2021 \|<center> \|- \|<center>15. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Remigius Sigid Tri Hardjanto\|Dr. Drs. Remigius Sigid Tri Hardjanto, S.H., M.Si.]] \|<center>17 Desember 2021 \|<center>23 Desember 2022 \|<center> \|- \|<center>16. \|<sup>[[Inspektur Jenderal Polisi\|Irjen. Pol.]]</sup><br>[[Viktor Theodorus Sihombing\|Viktor Theodorus Sihombing, S.IK., M.Si.]] \|<center>23 Desember 2022 \|<center>''[[Petahana]]'' \|<center><ref>{{Cite web\|last=Times\|first=I. D. N.\|last2=Fathurohman\|first2=Irfan\|title=Kapolri Mutasi 704 Perwira: Kapuslabfor-Kadivkum Diisi Pejabat Baru\|url=https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/kapolri-mutasi-704-perwira-kapuslabfor-kadivkum-diisi-pejabat-baru\|website=IDN Times\|language=id\|access-date=2022-12-25}}</ref> \|} == Referensi == ~~PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA{{Polri}}~~ * PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA <references /> {{Polri}} [[Kategori:Kepolisian Negara Republik Indonesia]]