Statisme Shōwa: Perbedaan antara revisi

Gerakan [[statisme|statis]] tersebut mendominasi politik Kekaisaran Jepang pada paruh pertama [[zaman Shōwa]] (masa kekuasaan [[Hirohito]]). ia merupakan sebuah perpaduan gagasan-gagasan ideologi seperti [[nasionalisme Jepang|Ultranasionalisme]], [[militerisme Jepang|Militerisme]] dan [[kapitalisme negara|Kapitalisme Statis]] yang dicetuskan oleh sejumlah filsuf dan pemikir politik kontemporer di [[Kekaisaran Jepang]].

 

Dengan kebijakan luar negeri yang lebih agresif, dan kemenangan atas Tiongkok dalam [[Perang Tiongkok-Jepang Pertama]], serta Kemenangan atas [[Kekaisaran Rusia]] dalam [[Perang Rusia-Jepang]], Kekaisaran Jepang bergabung dengan kekuatan imperialis Barat. dengan keyakinan bahwa hanya melalui kekuatan militer yang kuat, Kekaisaran Jepang akan mendapatkan rasa hormat dari negara-negara Barat. dan dengan demikian, untuk mendapatkan revisi dari "[[Perjanjian tidak adil|perjanjian-perjanjian yang tidak adil]]" yang diberlakukan pada Jepang oleh kekuatan Imperialis Barat di tahun 1800-an.

 

 

==Perkembangan di Era Shōwa==

[[Perjanjian Versailles]] tahun 1919 tidak mengakui klaim teritorial [[Kekaisaran Jepang]], dan perjanjian-perjanjian internasional angkatan laut antara kekuatan Barat dan Kekaisaran Jepang ([[Traktat Angkatan Laut Washington]] dan Trakat Angkatan Laut London) memberlakukan batasan pada [[pembuatan kapal]] dan membatasi ukuran [[Angkatan Laut Kekaisaran Jepang]]. dengan rasio 10:10:6. Langkah-langkah ini dianggap oleh banyak orang di Jepang sebagai penolakan oleh kekuatan Barat untuk menganggap Jepang sebagai mitra yang setara. yang dimana ini nantinya, akan berujung kepada [[insiden 15 Mei]].

 

Berdasarkan keamanan nasional, peristiwa ini melepaskan gelombang [[Tennosei|Nasionalisme di Jepang]] dan mengakhiri diplomasi kolaborasi yang mendukung ekspansi ekonomi secara damai. Penerapan [[kediktatoran militer]] dan ekspansi teritorial dianggap sebagai cara terbaik untuk melindungi [[Yamato-damashii]].

 

Pada awal 1930-an, Kementerian Dalam Negeri mulai menangkap para pembangkang politik sayap kiri, umumnya untuk menuntut pengakuan terhadap kecenderungan prilaku anti-statis. Lebih dari 30.000 penangkapan semacam ini dilakukan antara tahun 1930 dan 1933. Sebagai tanggapan, sekelompok besar penulis mendirikan cabang dari ''Front Popular Internasional Melawan Fasisme'' di Jepang dan menerbitkan artikel di jurnal sastra besar yang memperingatkan bahaya statisme. Majalah mereka, ''Perpustakaan Rakyat'' (人民文庫), mencapai sirkulasi lebih dari lima ribu dan dibaca secara luas di kalangan sastra, tetapi akhirnya disensor, dan kemudian dibongkar pada Januari 1938.<ref>{{cite book|last1=Torrance|first1=Richard|editor1-last=Tansman|editor1-first=Alan|title=The culture of Japanese fascism|date=2009|publisher=Duke University Press|location=Durham|isbn=978-0822344520|pages=56, 64–5, 74|chapter=The People's Library}}</ref>

 

Ikki Kita adalah seorang teoris politik pada awal abad ke-20, yang menganjurkan hibrida [[statisme]] dengan "nasionalisme Asia", yang dengan demikian memadukan gerakan [[ultranasionalisme]] dengan militerisme Jepang. Filosofi politiknya dituangkan dalam tesisnya yaitu ''Kokutairon dan Sosialisme murni'' serta {{illm|An Outline Plan for the Reorganization of Japan|ja|日本改造法案大綱|lt=''Rencana Garis Besar untuk Reorganisasi Jepang''}} ({{lang|ja|日本改造法案大綱}} ''{{transl|ja|Nihon Kaizō Hōan Taikō}}'') tahun 1923. Kita mengusulkan kudeta militer untuk menggantikan struktur politik Jepang yang ada dengan [[kediktatoran militer]]. Kepemimpinan militer yang baru akan memperlemah Konstitusi Meiji, melarang partai politik, mengganti Diet Jepang dengan majelis yang bebas dari korupsi, dan akan menasionalisasi industri-industri besar. Kita juga memvisionirkan batasan ketat untuk kepemilikan pribadi atas properti, dan reformasi tanah untuk meningkatkan lahan untuk kaum petani. dengan demikian diperkuat secara internal, Jepang kemudian dapat memulai "''perang suci''" untuk membebaskan seluruh Asia dari [[Imperialisme|imperialisme Barat]].

 

Meskipun karyanya dilarang oleh pemerintah segera setelah diterbitkan, peredarannya tersebar luas, dan tesisnya terbukti populer tidak hanya di kalangan perwira muda yang bersemangat dengan prospek kekuasaan militer dan ekspansionisme Jepang, tetapi juga dengan gerakan populis karena daya tariknya terhadap kelas agraris.

 

[[Shumei Okawa]] adalah seorang filsuf politik sayap kanan, aktif di banyak gerakan nasionalis Jepang pada tahun 1920-an. Pada tahun 1926, ia menerbitkan "''Jepang dan Jalan Rakyat Jepang (日本及び日本人の道, Nihon oyobi Nihonjin no michi)''", di antara karya-karya lain, yang membantu mempopulerkan konsep keniscayaan benturan peradaban antara Jepang dan barat. Secara politis, teorinya dibangun di atas karya-karya Ikki Kita, tetapi lebih lanjut menekankan bahwa Jepang perlu kembali ke "''tradisi kokutai''" tradisionalnya untuk bertahan dari meningkatnya ketegangan sosial yang diciptakan oleh industrialisasi dan pengaruh budaya asing.

 

[[Sadao Araki]] adalah seorang filsuf politik terkenal di [[Angkatan Darat Kekaisaran Jepang]] selama tahun 1920-an, yang memiliki banyak pengikut di dalam korps perwira junior. Meskipun terlibat dalam [[Insiden 26 Februari]], ia melanjutkan untuk mengabdi di berbagai jabatan pemerintahan yang berpengaruh, dan menjadi menteri kabinet di bawah Perdana Menteri [[Fumimaro Konoe]].

 

Beberapa ciri khas dari kebijakan ini juga digunakan di luar Jepang. Negara boneka [[Manchukuo]], [[Mengjiang]], dan [[Rezim Wang Jingwei|Pemerintahan Ter-reorganisasi Nasional Republik Tiongkok]] kemudian diorganisir sebagian mengikuti ide Araki. Dalam kasus Rezim Wang Jingwei, dia sendiri memiliki pengaruh Jerman—sebelum invasi Jepang ke Tiongkok, dia bertemu dengan para pemimpin Jerman dan mengambil beberapa ide [[fasis]] selama berada di [[Kuomintang]]. Ini, ia menggabungkan dengan pemikiran [[militerisme Jepang]]. Agen Jepang juga mendukung elemen lokal dan nasionalis di Asia Tenggara dan warga Rusia Putih di Manchukuo sebelum perang pecah.

 

Seigō Nakano berusaha membawa "''kelahiran kembali''" Jepang melalui perpaduan etika samurai, Neo-Konfusianisme, dan nasionalisme populis yang dimodelkan pada [[fasisme|fasisme Eropa]]. Dia melihat Saigō Takamori sebagai lambang 'semangat sejati' dari Meiji ishin, dan ialah tugas suci Jepang untuk meng-implementasikan-nya kembali.

 

Ikki Kita dan Shūmei Ōkawa bergabung pada tahun 1919 untuk mengorganisir Yūzonsha yang berumur pendek, sebuah kelompok studi politik yang dimaksudkan untuk menjadi organisasi payung bagi berbagai gerakan [[Statisme]] sayap-kanan. Meskipun kelompok itu segera runtuh karena perbedaan ideologis yang tidak dapat didamaikan antara Kita dan Ōkawa, kelompok ini memenuhi tujuannya karena berhasil bergabung dengan Gerakan-Gerakan [[militerisme]], [[Pan-Asianisme|Pan-Asianis]], anti-sosialis sayap-kanan dengan pendukung basis statis yang kuat dari kaum sentris dan sayap-kiri.

 

Kegagalan berbagai percobaan kudeta, termasuk [[Insiden Liga Darah]], Insiden Warna Kekaisaran dan [[Insiden 26 Februari]], mendiskreditkan pendukung gerakan [[Restorasi Shōwa]], tetapi konsep statisme Jepang bermigrasi ke arus utama politik Jepang, di mana ia bergabung dengan beberapa elemen dari [[fasisme|fasisme Eropa]].

 

Statisme Shōwa awalnya kadang-kadang diberi label retrospektif "fasisme", tapi ini bukanlah sebutan terhadap ideologi tersebut. Ketika alat-alat otoriter negara seperti [[Kempeitai]] mulai digunakan pada awal periode Shōwa, alat-alat itu digunakan untuk melindungi supremasi hukum di bawah [[Konstitusi Meiji]] dari musuh-musuh negara, baik di kiri maupun di kanan.<ref>{{cite book|last1=Doak|first1=Kevin|editor1-last=Tansman|editor1-first=Alan|title=The culture of Japanese fascism|date=2009|publisher=Duke University Press|location=Durham|isbn=978-0822344520|page=44|chapter=Fascism Seen and Unseen|quote=Careful attention to the history of the Special Higher Police, and particularly to their use by Prime Minister Tōjō Hideki against his enemies even further to his political right, reveals that extreme rightists, fascists, and practically anyone deemed to pose a threat to the Meiji constitutional order were at risk.}}</ref>

 

Karena ketidakpercayaan serikat pekerja dalam persatuan seperti macam itu, Jepang menggantinya dengan "dewan" (経営財団, keiei zaidan, harfiah "fondasi manajemen", disingkat: 営団 eidan) di setiap pabrik, yang berisi perwakilan manajemen dan pekerja untuk mencegah konflik.<ref>[[Andrew Gordon (historian)|Andrew Gordon]], ''A Modern History of Japan: From Tokugawa to the Present'', p195-6, {{ISBN|0-19-511060-9}}, {{OCLC|49704795}}</ref> Ini adalah bagian dari program untuk menciptakan persatuan nasional tanpa kelas.<ref>Andrew Gordon, ''A Modern History of Japan: From Tokugawa to the Present'', p196, {{ISBN|0-19-511060-9}}, {{OCLC|49704795}}</ref> Yang paling terkenal dari dewan adalah (帝都高速度交通営団, Teito Kōsoku-do Kōtsū Eidan, atau "Dewan Transportasi Kecepatan Tinggi Ibukota Kekaisaran", TRTA), yang selamat dari pembongkaran dewan di bawah pendudukan Sekutu. TRTA sekarang menjadi [[Tokyo Metro]].

 

Kokuhonsha didirikan pada tahun 1924 oleh Menteri Kehakiman dan Presiden daripada [[Kizokuin]], [[Hiranuma Kiichirō]] yang konservatif.<ref>Bix, Hirohito and the Making of Modern Japan, page 164</ref> Ia meminta patriot Jepang untuk menolak berbagai "-isme" politik asing (seperti [[sosialisme]], [[komunisme]], [[Marxisme]], [[anarkisme]], dll.) demi "semangat nasional Jepang" (''kokutai'') yang didefinisikan secara samar-samar. Nama "kokuhon" dipilih sebagai antitesis dari kata "minpon", dari ''minpon shugi'', terjemahan yang umum digunakan untuk kata "demokrasi", dan masyarakat umum secara terbuka mendukung ideologi totaliter.<ref>Reynolds, Japan in the Fascist Era, page 76</ref>

 

Selama tahun 1940, Perdana Menteri [[Fumimaro Konoe]] memproklamirkan Shintaisei (Struktur Nasional Baru), mengubah Jepang menjadi "Negara Pertahanan Nasional". Di bawah "''UU-Mobilisasi Nasional''", pemerintah Kekaisaran diberikan kekuasaan mutlak atas kekayaan negara. Semua partai politik diperintahkan untuk membubarkan diri ke dalam [[Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran]], yang membentuk negara satu partai berdasarkan nilai-nilai [[totaliter]]. Langkah-langkah seperti ''Rancangan Ordonansi Wajib-Militer Nasional'' dan ''Gerakan Mobilisasi Spiritual Nasional'' dimaksudkan untuk memobilisasi masyarakat Jepang untuk [[perang total]] melawan Barat.

 

Terkait dengan upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat statis, salah satunya adalah pembentukan [[Tonarigumi]] (komite penduduk), dan penekanan pada [[Kokutai|Kokutai no Hongi]] ("Dasar-dasar Kebijakan Nasional Jepang"), menyajikan pandangan tentang sejarah Jepang, dan misinya untuk menyatukan Timur dan Barat di bawah teori [[Hakkō ichiu]] di sekolah sebagai teks resmi. Teks akademis resmi adalah buku lain yang bernama "Shinmin no Michi", "Alkitab moral nasional", yang menyajikan katekismus yang efektif tentang topik bangsa, agama, budaya, sosial, dan ideologis.

 

* {{cite book

| last = [[William G. Beasley|Beasley, William G.]]

| year = 1991

| title = Japanese Imperialism 1894-1945

| publisher = Oxford University Press

| location =

| chapter =

| title = A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present

| publisher = Oxford University Press

| isbn = 0-19-511060-9

| year = 1990

| title = Governing Japan: Divided Politics in a Major Economy

| publisher = Vintage

| location =

| chapter =

| title = Japanese Militarism, Past and Present

| publisher = Burnham Inc Pub

| isbn = 0-88229-217-X

| year = 1990

| title = The Enigma of Japanese Power;People and Politics in a Stateless Nation

| publisher = Vintage

| location =

| year = 1969

| title = Radical Nationalist in Japan: Kita Ikki 1883-1937

| publisher = Harvard University Press

| location =

* Morris, Ivan. ed. (1963) ''Japan 1931-1945: Militarism, Fascism, Japanism?'' Boston: Heath.

* Tanin, O. and E. Yohan. (1973) ''Militarism and Fascism in Japan''. Westport, Conn. : Greenwood Press. {{ISBN|0-8371-5478-2}}

 

== Pranala luar ==

{{Authority control}}

 

[[Kategori:Fasisme]]