Wikipedia

Hukum Romawi: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
TheFransz (bicara | kontrib)
235 suntingan
k Penambahan pranala
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
TheKrakenz (bicara | kontrib)
379 suntingan
Mengubah Artikel Lama ke Baru
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android App full source
 
Baris 1:
{{Politik Romawi Kuno}}
'''Hukum Romawi''' adalah sistem hukum yang digunakan oleh [[Kekaisaran Romawi]] dari masa [[Republik Romawi|Republik]] hingga jatuhnya [[Kekaisaran Romawi Barat]] pada abad ke-5 Masehi. Sistem hukum ini menjadi dasar bagi pengembangan hukum di banyak negara [[Eropa]] dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Hukum Romawi dikenal sebagai salah satu sistem hukum yang paling kompleks dan maju pada zamannya, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum perdata, pidana, administrasi, hingga hukum internasional.
 
'''Hukum Romawi''' merujuk pada sistem hukum yang berkembang di [[Romawi kuno]], mulai dari pembentukan [[Kerajaan Romawi|kota Romawi]] pada abad ke-8 SM hingga runtuhnya [[Kekaisaran Romawi Barat]] pada abad ke-5 M. Hukum ini menjadi dasar dari banyak sistem hukum di [[Eropa]] dan dunia modern, termasuk [[hukum perdata]] (civil law) yang banyak digunakan di negara-negara [[Eropa kontinental|Eropa Kontinental]]. Perkembangan hukum Romawi melibatkan berbagai sumber, termasuk [[adat istiadat]], [[dekret]] kaisar, undang-undang yang disahkan oleh majelis legislatif, serta interpretasi oleh para [[yuris]] atau ahli hukum.
==Perkembangan Awal==
Pada masa awal [[Republik Romawi]] (sekitar 509–27 SM), hukum Romawi terutama bersifat adat dan tidak tertulis, yang dikenal sebagai ''mos maiorum'' atau "kebiasaan leluhur." Hukum tersebut diatur oleh para pejabat tinggi Romawi, terutama konsul dan praetor. Pada tahun 449 SM, dengan adanya tuntutan dari kaum plebeian, hukum tertulis pertama di [[Romawi]], yang dikenal sebagai ''Hukum Dua Belas Meja'' (''Lex Duodecim Tabularum''), disusun. Hukum Dua Belas Meja ini menjadi landasan bagi perkembangan hukum Romawi selanjutnya.
 
==PeriodeSejarah KlasikHukum Romawi==
====Periode Awal (753–509 SM)====
Periode Klasik Hukum Romawi (sekitar 27 SM – 284 M) dianggap sebagai puncak pengembangan hukum Romawi. Pada masa ini, hukum Romawi mengalami kodifikasi yang lebih sistematis dan mulai menjadi lebih kompleks. Pada masa ini pula, para ahli hukum (''jurisconsultus'') seperti [[Gaius]], [[Ulpianus]], dan [[Paulus]] menulis berbagai komentar dan panduan tentang hukum yang menjadi referensi utama bagi para hakim dan advokat di seluruh [[Kekaisaran Romawi]].
Hukum Romawi pada awalnya merupakan [[hukum adat]] yang tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun. Pada masa ini, hukum dikelola oleh para pendeta atau imam (pontifex), yang memiliki kendali atas penerapan hukum dalam masyarakat. Hukum pada masa ini didasarkan pada kebiasaan, norma sosial, serta kepercayaan agama yang diatur oleh para elit sosial.
 
====Periode Republik (509–27 SM)====
Salah satu karya hukum terpenting dari periode ini adalah ''Institutes of Gaius'' yang disusun oleh [[Gaius]] pada abad ke-2 M. Karya ini menjadi panduan dasar bagi studi hukum dan digunakan secara luas dalam pendidikan hukum Romawi. ''[[Corpus Juris Civilis]]'' yang disusun oleh Kaisar [[Yustinianus]] pada abad ke-6 M juga merupakan salah satu karya besar yang mengkompilasi hukum Romawi dari berbagai periode sebelumnya.
Setelah pembentukan [[Republik Romawi]], hukum Romawi mengalami kodifikasi formal pertama melalui '''Hukum Dua Belas Meja''' (''Lex Duodecim Tabularum'') pada tahun 450 SM. Hukum ini merupakanhasil dari permintaan [[Plebs|kelas plebs]] yang menginginkan kepastian hukum dan kesetaraan di depan hukum. Hukum Dua Belas Meja mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk hukum keluarga, hak properti, dan sanksi pidana.
 
Selama periode Republik, hukum Romawi mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya [[yuris]] (''jurisprudentes''), yaitu para ahli hukum yang memberikan interpretasi atas hukum dan membantu dalam penyelesaian sengketa. Proses yudisial juga mulai berkembang, dengan hakim (''[[praetor]]'') yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum dalam kasus tertentu dan memberikan ''ius honorarium'', yaitu aturan-aturan tambahan yang melengkapi hukum tertulis.
==Sumber==▼
Sumber-sumber utama hukum Romawi meliputi:
# '''''Lex'' (Undang-Undang)''': Undang-undang yang dihasilkan oleh badan legislatif [[Romawi]], seperti Majelis Rakyat (Comitia) atau Senat.
# '''''Edicta Praetoris'' (Edik Praetor)''': Edik yang dikeluarkan oleh [[praetor]], pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum di [[Romawi]]. Edik ini sering kali berfungsi untuk menyesuaikan hukum yang ada dengan kebutuhan zaman.
# '''''Jurisprudensia'' (Pendapat Ahli Hukum)''': Pandangan dan interpretasi hukum yang diberikan oleh ahli hukum atau ''jurisconsultus''. Pendapat-pendapat ini sangat memengaruhi keputusan hakim dan perkembangan hukum di [[Romawi]].
# '''''Constitutiones Principum'' (Konstitusi Kaisar)''': Perintah, dekrit, atau reskrip yang dikeluarkan oleh Kaisar. Ini menjadi sumber hukum utama pada masa [[Kekaisaran Romawi]].
 
====Periode Kekaisaran (27 SM–476 M)====
==Kodifikasi dan Perubahan==
Pada masa [[Kekaisaran Romawi]], kekuasaan kaisar meningkat, dan hukum Romawi mulai mengalami sentralisasi. Kaisar memiliki otoritas untuk mengeluarkan [[dekret]] (''constitutiones'') yang memiliki kekuatan hukum. Salah satu kontribusi terbesar dari periode ini adalah [[Corpus Juris Civilis]], yang disusun atas perintah [[Yustinianus I|Kaisar Yustinianus I]] pada abad ke-6 M di [[Kekaisaran Romawi Timur]] (Bizantium). Kumpulan hukum ini mencakup ''Digest'' (pandangan para [[yuris]]), ''Codex'' (kompilasi undang-undang), ''Institutes'' (buku teks hukum), dan ''Novellae'' (dekret baru).
Kodifikasi besar-besaran hukum Romawi terjadi pada masa pemerintahan Kaisar [[Yustinianus I]] (527–565 M) dengan dikeluarkannya ''Corpus Juris Civilis''. ''Corpus Juris Civilis'' terdiri dari empat bagian utama:
# '''''Codex Justinianus'' (Kodeks Yustinianus)''': Kumpulan undang-undang yang dikeluarkan oleh kaisar-kaisar [[Romawi]] sejak pemerintahan Kaisar [[Hadrianus]] hingga [[Yustinianus]].
# '''''Digesta'' (Pandecta)''': Kompilasi dari pendapat-pendapat ahli hukum Romawi yang diambil dari karya-karya mereka.
# '''''Institutiones'' (Institusi)''': Buku teks dasar tentang hukum yang digunakan dalam pendidikan hukum Romawi.
# '''''Novellae'' (Novel)''': Koleksi undang-undang baru yang dikeluarkan setelah [[Codex]] selesai.
 
''CorpusHukum JurisRomawi Civilis''pada masa ini menjadimengatur landasanbanyak aspek kehidupan, termasuk hubungan perdata, [[hukum dikeluarga]], hukum perdagangan, dan [[hukum pidana]]. Meskipun [[Kekaisaran BizantiumRomawi Barat]] danruntuh kemudianpada tahun 476 M, hukum Romawi tetap menjadi dasar bagi pengembanganperkembangan hukum di [[Eropa Barat]], selamakhususnya [[Abadmelalui Pertengahan]]redistribusi danteks-teks hukum Yustinianus pada [[Renaisansabad pertengahan]].
 
==PengaruhStruktur danHukum WarisanRomawi==
▲====Sumber Hukum====
Setelah jatuhnya [[Kekaisaran Romawi Barat]] pada abad ke-5, hukum Romawi tetap bertahan di [[Kekaisaran Romawi Timur]] atau ''Bizantium''. Di [[Eropa Barat]], hukum Romawi mulai dipelajari kembali pada abad ke-11, khususnya di [[Universitas Bologna]]. Studi ini dikenal sebagai ''ius commune'' dan menjadi dasar bagi pengembangan hukum sipil di banyak negara [[Eropa]], termasuk [[Jerman]], [[Prancis]], dan [[Italia]].
Hukum Romawi bersumber dari beberapa jenis aturan:
* '''Lex''': Undang-undang yang disahkan oleh majelis legislatif (komitia).
* '''Senatusconsulta''': Deklarasi atau keputusan yang dibuat oleh [[Senat Romawi]].
* '''Edicta''': Edik yang dikeluarkan oleh pejabat negara seperti [[praetor]] atau kaisar.
* '''Jurisprudensia''': Penafsiran dan pandangan dari para [[yuris]] atau ahli hukum.
* '''Mos Maiorum''': Kebiasaan atau tradisi leluhur yang memiliki kekuatan hukum.
 
====Jenis Hukum====
Hukum Romawi juga memengaruhi sistem [[hukum Inggris]], meskipun tidak langsung. Konsep-konsep seperti stare ''decisis'' (preseden hukum) dan ''equity'' (keadilan) memiliki akar dalam tradisi hukum Romawi.
Hukum Romawi terbagi menjadi beberapa cabang utama:
* '''Ius Civile''': Hukum yang mengatur warga negara Romawi (cives). Ini adalah hukum perdata yang mengatur hubungan antarindividu, termasuk pernikahan, warisan, dan kontrak.
* '''Ius Gentium''': Hukum yang berlaku bagi semua orang, baik warga negara Romawi maupun orang asing (peregrini). Ius Gentium mengatur transaksi perdagangan dan hubungan diplomatik antarbangsa.
* '''Ius Honorarium''': Hukum yang dihasilkan dari edik [[praetor]] untuk melengkapi dan memperbaiki hukum perdata yang ada.
 
====Hakim dan Pengadilan====
Sistem hukum modern di banyak negara, termasuk sistem hukum sipil (civil law) yang digunakan di sebagian besar [[Eropa]], [[Amerika Latin]], dan beberapa negara [[Asia]], didasarkan pada prinsip-prinsip yang dikembangkan dari hukum Romawi. Pengaruh hukum Romawi juga terlihat dalam konsep-konsep hukum internasional, seperti ''jus gentium'' (hukum bangsa-bangsa) yang menjadi cikal bakal hukum internasional modern.
Dalam sistem hukum Romawi, pengadilan dikelola oleh berbagai pejabat negara. [[Praetor]] adalah pejabat utama yang bertanggung jawab atas peradilan di [[Roma]], dan mereka memiliki wewenang untuk mengeluarkan [[edik]] yang memberikan arahan tentang cara hukum diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Selain [[praetor]], ada juga '''iudex''', yaitu individu yang ditunjuk untuk menyelesaikan kasus perdata berdasarkan fakta dan bukti yang disajikan.
 
==Pengaruh dan Warisan Hukum Romawi==
====Eropa Kontinental dan Civil Law====
Hukum Romawi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem hukum di [[Eropa]], khususnya sistem hukum civil law yang dianut oleh negara-negara seperti [[Prancis]], [[Jerman]], dan [[Italia]]. [[Corpus Juris Civilis]] menjadi landasan bagi banyak kodifikasi hukum modern, seperti '''Code Napoléon''' di [[Prancis]]. Hukum Romawi juga mempengaruhi konsep-konsep penting dalam hukum perdata, seperti kontrak, hak milik, dan kewajiban.
 
====Hukum Kanon====
[[Gereja Katolik]] juga mengadopsi banyak prinsip dari hukum Romawi dalam pengembangan [[hukum kanon]] (hukum gereja). Hukum kanon ini mengatur berbagai aspek kehidupan religius dan hubungan antara individu dengan gereja.
 
====Sistem Common Law====
Meskipun pengaruh hukum Romawi di sistem [[common law]] (seperti yang diterapkan di [[Inggris]] dan [[Amerika Serikat]]) tidak sebesar di [[Eropa kontinental|Eropa Kontinental]], beberapa prinsip hukum Romawi, seperti '''stare decisis''' (berpegang pada preseden) dan pengaruh [[yuris]], juga dapat ditemukan dalam sistem [[common law]].
 
==Referensi==
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Hukum_Romawi"