Pelayanan kesehatan di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
| (17 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
[[Berkas:Puskesmas Sungai Mariam, Kutai Kartanegara.jpg|jmpl|ka|upright=1.3|[[Pusat Kesehatan Masyarakat]] (Puskesmas) Sungai Mariam di [[Kutai Kartanegara]], [[Kalimantan Timur]].]]
Di [[Indonesia]], [[pelayanan kesehatan]] (disingkat yankes) dikelompokkan menjadi pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer. Pemerintah Indonesia melalui [[Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan]] yang berada di bawah [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia]] merupakan instansi yang bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Belanja pemerintah untuk layanan kesehatan sekitar 2,9% dari total [[produk domestik bruto]] pada 2014.<ref>{{Cite web|url=https://www.who.int/countries/idn/en/|title=Indonesia|access-date=15 Juni 2020|website=WHO}}</ref>
==
[[Fasilitas pelayanan kesehatan]] di Indonesia (disingkat faskes) dikelompokkan berdasarkan tingkat pelayanannya, yaitu faskes tingkat pertama (memberikan pelayanan kesehatan dasar), faskes tingkat kedua (memberikan pelayanan kesehatan spesialistik), dan faskes tingkat ketiga (memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik).{{sfn|PP 47/2016|loc=Pasal 5}} Jenis faskes di Indonesia meliputi tempat praktik mandiri [[tenaga kesehatan]], [[pusat kesehatan masyarakat]] (puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan faskes tradisional.{{sfn|PP 47/2016|loc=Pasal 4}} Puskesmas merupakan faskes yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit satu buah pada setiap kecamatan.{{sfn|PP 47/2016|loc=Pasal 11}} Pada 2018, jumlah puskesmas di Indonesia yaitu 9.993 unit dan 3.623 unit (36%) di antaranya memiliki fasilitas rawat inap.<ref>{{Cite
Di Indonesia, [[rumah sakit]] (RS) dibagi menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum (RSU) adalah RS yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sementara rumah sakit khusus (RSK) adalah RS yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, atau jenis penyakit,{{sfn|Permenkes 340/2010|loc=Pasal 1}} antara lain RSK ibu dan anak, RSK jantung, dan RSK kanker.{{sfn|Permenkes 340/2010|loc=Pasal 23}} Selain itu, RS juga dikelompokkan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanannya. Berdasarkan hal ini, RSU dikelompokkan menjadi kelas A, B, C, dan D,{{sfn|Permenkes 340/2010|loc=Pasal 4}} sedangkan RSK dikelompokkan menjadi kelas A, B, dan C.{{sfn|Permenkes 340/2010|loc=Pasal 24}}
Pada 2019, ada 2.813 [[rumah sakit]] di Indonesia, dengan 63,5% di antaranya dijalankan oleh organisasi swasta.<ref>{{Cite web|url=https://jakartaglobe.id/business/health-minister-vows-to-fasttrack-private-hospital-permits|title=Health Minister Vows to Fast-Track Private Hospital Permits|date=5 November 2019|access-date=15 Juni 2020|website=Jakarta Globe|last=Dorimulu|first=Primus}}</ref> Jumlah tempat tidur rumah sakit pada 2018 yaitu 310,7 ribu tempat tidur dengan rasio 1,17 tempat tidur per 1.000 penduduk.<ref>{{Cite web|url=https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/rasio-dan-jumlah-tempat-tidur-rumah-sakit-di-indonesia-2011-2018-1584098694|title=Rasio dan jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia, 2011-2018|access-date=16 Juni 2020|website=Lokadata Beritagar}}</ref> [[DKI Jakarta]] merupakan provinsi dengan rasio tertinggi (2,33 per 1.000 penduduk) sedangkan [[Nusa Tenggara Barat]] merupakan provinsi dengan rasio terendah, yaitu 0,77 per 1.000 penduduk.<ref>{{Cite web|url=https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/30/ini-rasio-tempat-tidur-rumah-sakit-34-provinsi-di-indonesia|title=Ini Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 34 Provinsi di Indonesia|date=30 Maret 2020|access-date=16 Juni 2020|website=Databoks Katadata|last=Jayani|first=Dwi Hadya}}</ref> Sementara itu, data pada 2019 menunjukkan rasio sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk serta 2,1 perawat per 1.000 penduduk.<ref>{{Cite web|url=https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/02/rasio-dokter-indonesia-terendah-kedua-di-asia-tenggara|title=Rasio Dokter Indonesia Terendah Kedua di Asia Tenggara|date=2 April 2020|access-date=16 Juni 2020|website=Databoks Katadata|last=Jayani|first=Dwi Hadya}}</ref> Persebaran dokter terbanyak berada di Pulau Jawa (DKI Jakarta, [[Jawa Timur]], [[Jawa Tengah]], dan [[Jawa Barat]].<ref>{{Cite web|url=https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/26/persebaran-dokter-di-indonesia-2019|title=Persebaran Dokter di Indonesia 2019|date=26 Maret 2020|access-date=15 Juni 2020|website=Databoks Katadata}}</ref>▼
▲Pada 2019, ada 2.813
== Tenaga kesehatan ==
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan didefinisikan sebagai setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang [[kesehatan]] serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan sendiri dikelompokkan menjadi
* tenaga medis yang meliputi [[dokter]], [[dokter gigi]], [[dokter spesialis]], dan [[dokter gigi spesialis]];
* tenaga [[psikologi klinis]] yaitu [[psikolog klinis]];
* tenaga [[keperawatan]] yang terdiri atas [[perawat]] profesional (ners), perawat spesialis (ners spesialis), perawat gigi, dan perawat vokasional;
* tenaga [[kebidanan]] yaitu [[bidan]];
* tenaga kefarmasian yang meliputi [[apoteker]] dan [[Asisten apoteker|tenaga teknis kefarmasian]];
* tenaga kesehatan masyarakat yang terdiri atas [[epidemiolog]] kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan [[reproduksi]] dan [[keluarga]];
* tenaga kesehatan lingkungan yang terdiri atas tenaga [[sanitasi]] lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan;
* tenaga gizi yang terdiri atas [[nutrisionis]] dan dietisien;
* tenaga keterapian fisik yang terdiri atas [[Fisioterapi|fisioterapis]], okupasi terapis, terapis wicara, dan [[akupunktur]];
* tenaga keteknisian medis yang terdiri atas [[perekam medis dan informasi kesehatan]], teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis [[optisien]] / optometris, [[teknisi gigi]], penata [[anestesi]], terapis [[gigi dan mulut]], dan [[audiologis]];
* tenaga teknik biomedika yang terdiri atas [[Radiografi|radiografer]], [[elektromedis]], ahli teknologi [[Laboratorium klinik|laboratorium medik]], [[fisikawan medik]], [[Radioterapi|radioterapis]], dan ortotik prostetik;
* tenaga kesehatan tradisional yang terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan; dan
* tenaga kesehatan lain yang terdiri atas tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kesehatan.<ref>{{citation|last=Pemerintah Indonesia|year=2014|title=Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan|location=Jakarta|publisher=Sekretariat Negara}}</ref>
Setiap kelompok tenaga kesehatan pada umumnya membentuk asosiasi profesi seperti [[Ikatan Dokter Indonesia]] (IDI),<ref>{{Cite web|title=Ikatan Dokter Indonesia (IDIOnline)|url=http://www.idionline.org|website=www.idionline.org|access-date=2016-07-21}}</ref> [[Ikatan Fisioterapi Indonesia]] (IFI),<ref>{{Cite web|title=Ikatan Fisioterapi Indonesia|url=https://www.ifi.or.id/|website=www.ifi.or.id|access-date=2019-11-14}}</ref> [[Ikatan Psikolog Klinis Indonesia]] (IPK Indonesia),<ref>{{Cite web|title=IPK Indonesia|url=https://ipkindonesia.or.id/|website=Ikatan Psikolog Klinis Indonesia|language=id-ID|access-date=2019-09-02}}</ref> [[Ikatan Bidan Indonesia]] (IBI),<ref>{{Cite web|title=Ikatan Bidan Indonesia|url=http://www.ibi.or.id|website=www.ibi.or.id|access-date=2016-07-21}}</ref> [[Persatuan Perawat Nasional Indonesia]] (PPNI),<ref>{{Cite web|title=Home|url=http://inna-ppni.or.id/|website=inna-ppni.or.id|access-date=2016-07-21}}</ref> [[Ikatan Apoteker Indonesia]] (IAI),<ref>{{Cite web|title=IAI - Home|url=http://www.ikatanapotekerindonesia.net/|website=www.ikatanapotekerindonesia.net|access-date=2016-07-21|archive-date=2016-07-20|archive-url=https://web.archive.org/web/20160720053713/http://www.ikatanapotekerindonesia.net/|dead-url=yes}}</ref> [[Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia]] (PORMIKI),<ref>{{Cite web|last=|first=|date=|title=PORMIKI {{!}}, Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia|url=https://pormiki.or.id/|website=|language=id-ID|access-date=2020-02-13}}</ref> [[Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia]] (PALTEKI).<ref>http://patelki.or.id/</ref> Asosiasi profesi digunakan sebagai wadah berhimpun rekan sejawat serta meningkatkan kompetensi profesionalisme dari profesi tersebut.
== Cakupan kesehatan semesta ==
{{see also|Cakupan kesehatan semesta}}
Pada 2010, diperkirakan 56% orang Indonesia, terutama [[pegawai negeri sipil]], penduduk berpenghasilan rendah, dan mereka yang ditanggung oleh swasta memiliki beberapa bentuk [[asuransi kesehatan]]. Angka ini diharapkan mencapai 100% pada tahun 2019, setelah [[BPJS Kesehatan]] sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan pada tahun 2014. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan gratis untuk semua pelayanan rawat inap di rumah sakit dasar (kelas 3).<ref>{{Cite web|url=https://www.thejakartapost.com/news/2011/05/02/analysis-indonesia-the-health-nation.html|title=Analysis: Indonesia: The health of the nation|date=2 Mei 2011|access-date=17 Juni 2020|website=The Jakarta Post|last=Franken|first=Josh}}</ref>
Secara tradisional, penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia terbagi-bagi, dengan asuransi swasta tersedia bagi mereka yang mampu membayarnya, cakupan kesehatan dasar bagi masyarakat yang paling miskin, dan [[lembaga swadaya masyarakat]] (LSM) memberikan layanan kepada mereka yang tidak dicakup oleh program publik atau swasta. Pada Januari 2014, pemerintah meluncurkan JKN, sebuah program untuk menerapkan [[pelayanan kesehatan menyeluruh]]. Pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan diharapkan akan meningkat menjadi 12% per tahun dan mencapai US$ 46 miliar per tahun pada 2019.<ref>{{cite book|last1=Britnell|first1=Mark|title=In Search of the Perfect Health System|url=https://archive.org/details/insearchofperfec0000brit|date=2015|publisher=Palgrave|location=London|isbn=978-1-137-49661-4|page=[https://archive.org/details/insearchofperfec0000brit/page/47 47]}}</ref> Pada Maret 2015, Kartu BPJS Kesehatan berubah nama menjadi [[Kartu Indonesia Sehat]] (KIS).<ref>{{Cite web|url=https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/18/njyuxa-kartu-bpjs-kesehatan-bersalin-nama-jadi-kis|title=Kartu BPJS Kesehatan Bersalin Nama Jadi KIS|date=18 Februari 2015|access-date=17 Juni 2020|website=Republika|last=Novia|first=Dyah Ratna Meta}}</ref> Semua penduduk diwajibkan menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pesertanya dibagi menjadi empat kelompok, yaitu pekerja penerima upah (PPU), penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PD Pemda), pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK).<ref>{{Cite web|url=https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/11|title=Peserta|date=9 Juni 2020|access-date=17 Juni 2020|website=BPJS Kesehatan}}</ref> Peserta mandiri terdiri atas PPU, PBPU, dan BP, dengan iuran peserta mandiri pada bulan Juli-Desember 2020 yaitu kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 sebesar Rp100.000, dan kelas 3 sebesar Rp25.500 (Rp42.000 dikurangi subsidi pemerintah Rp16.500).<ref>{{Cite news|url=https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/16/093100365/menilik-sejarah-bpjs-kesehatan-kapan-dilahirkan-hingga-besaran-iurannya?page=all#page2|title=Menilik Sejarah BPJS Kesehatan, Kapan Dilahirkan hingga Besaran Iurannya Dulu...|date=16 Mei 2020|access-date=17 Juni 2020|work=[[Kompas.com]]|editor-last=Hardiyanto|editor-first=Sari|first=Nur Fitriatus|last=Shalihah}}</ref>
Sejak awal didirikan, JKN mengalami defisit sebesar Rp1,9 triliun (tahun 2014), kemudian Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018).<ref>{{Cite news|url=https://nasional.kompas.com/read/2019/09/08/22350731/tunggakan-iuran-capai-15-triliun-peserta-mandiri-bpjs-kesehatan-diharapkan?page=all|title=Tunggakan Iuran Capai 15 Triliun, Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Diharapkan Disiplin Membayar|date=8 September 2019|access-date=17 Juni 2020|work=[[Kompas.com]]|editor-last=Meiliana|editor-first=Diamanty}}</ref> Sebagai tanggapan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan iuran bulanan. Namun, beberapa pihak memandang langkah tersebut akan membebani masyarakat, terutama penduduk berpenghasilan rendah.<ref>{{Cite web|url=https://kumparan.com/kumparannews/bpjs-watch-soal-kenaikan-iuran-bukan-solusi-justru-membebani-rakyat-1sAtBegRilG/full|title=BPJS Watch soal Kenaikan Iuran: Bukan Solusi, Justru Membebani Rakyat|date=2 November 2019|access-date=17 Juni 2020|website=Kumparan}}</ref>
== Referensi ==
=== Catatan kaki ===
{{reflist|30em}}
=== Daftar pustaka ===
{{refbegin|30em}}
* {{cite book|year=2019|url=https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/PROFIL_KESEHATAN_2018_1.pdf|title=Profil Kesehatan Indonesia 2018|last=Kementerian Kesehatan RI|publisher=Kementerian Kesehatan RI|location=Jakarta|ref={{sfnref|Kemenkes|2019}}}}
* {{cite book|last=Kementerian Kesehatan RI|year=2010|title=Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit|url=http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit.pdf|location=Jakarta|publisher=Kementerian Kesehatan RI|ref={{sfnref|Permenkes 340/2010}}}}
* {{cite book|last=Kementerian Kesehatan RI|year=2014|title=Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat|url=https://dinkes.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Permenkes-No-75-Th-2014-ttg-Puskesmas.pdf|location=Jakarta|publisher=Kementerian Kesehatan RI|ref={{sfnref|Permenkes 75/2014}}|access-date=2020-06-15|archive-date=2018-03-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20180328170832/http://dinkes.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Permenkes-No-75-Th-2014-ttg-Puskesmas.pdf|dead-url=yes}}
* {{cite book|last=Pemerintah Indonesia|year=2016|title=Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan|url=https://www.bphn.go.id/data/documents/16pp047.pdf|location=Jakarta|publisher=Sekretariat Negara RI|ref={{sfnref|PP 47/2016}}}}
{{refend}}
== Lihat pula ==
Baris 16 ⟶ 53:
== Pranala luar ==
{{commonscat|Healthcare in Indonesia|Pelayanan kesehatan di Indonesia}}
* [http://www.yankes.kemkes.go.id/ Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200627022059/http://www.yankes.kemkes.go.id/ |date=2020-06-27 }} di bawah [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia]].
{{Topik Asia|Pelayanan kesehatan di}}
{{Topik Indonesia}}
[[Kategori:Kesehatan di Indonesia]]
| |||