Mudzakkir: Perbedaan antara revisi

| birth_name =

| birth_date = {{Birth date and age|1957|4|7}}

| death_date = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (tanggal meninggal diikuti tanggal lahir) -->

| death_place =

}}

 

 

== Kehidupan Pribadi ==

Mudzakkir merupakan seorang ahli hukum pidana yang kerap dimintai pendapatnya dalam banyak kasus pidana dan berbagai kejadian yang menyita perhatian masyarakat.

 

Dalam kasus ini, terdakwa Jessica Kumala Wongso dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas pembunuhan berencana meski motif pembunuhan masih menjadi misteri.

 

Menurut Mudzakkir, motif dari pembunuhan berencana merupakan hal sangat penting yang perlu dicari dan dibuktikan untuk mengetahui latar belakang dan tujuan pelaku.<ref>{{Cite web|last=Pratiwi|first=Priska Sari|title=Menelusuri Motif Pembunuhan Berencana Jessica|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161025140237-12-167783/menelusuri-motif-pembunuhan-berencana-jessica|website=nasional|language=id-ID|access-date=2021-02-24}}</ref> Ia berpendapat pembunuhan berencana harus memiliki motif yang kuat. Terkait alat bukti, ia beropini bahwa rekaman CCTV tak dapat menjadi alat bukti pembunuhan Mirna karena itu merupakan alat bukti sekunder yang hanya dapat digunakan bersama dengan bukti primer.<ref>{{Cite web|last=Pratiwi|first=Priska Sari|title=Barang Bukti Janggal Terungkap di Persidangan Jessica|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161025141424-12-167795/barang-bukti-janggal-terungkap-di-persidangan-jessica|website=nasional|language=id-ID|access-date=2021-02-24}}</ref>

 

Dalam kasus penistaan agama oleh [[Basuki Tjahaja Purnama]] (Ahok), Mudzakkir hadir sebagai saksi memberatkan. Sebelum mendatangi Bareskrim pada tanggal 3 November 2016, ia menyatakan bahwa dirinya telah melakukan berbagai kajian dan telah memberikan pernyataan ke media. Menurut analisisnya, pernyataan yang disampaikan Ahok dapat dikategorikan sebagai bentuk penistaan agama.

 

Adapun terkait penundaan proses hukum karena Ahok adalah Gubernur DKI Jakarta, ia berpendapat bahwa penundaan proses hukum bagi calon kepala daerah bisa dimaklumi jika kasusnya bukan kejahatan luar biasa. Sedangkan menurutnya, kasus penistaan agama dapat digolongkan sebagai kejahatan serius di Indonesia. Oleh karena itu, Mudzakkir menegaskan bahwa baiknya POLRI melihat konteks kasus tersebut sebelum memutuskan untuk menunda atau melanjutkan.

 

[[Ratna Sarumpaet]] menyebarkan berita bohong dengan mengaku menjadi korban pemukulan sejumlah orang di Bandung pada 21 September 2018.<ref name=":2">{{Cite web|date=2018-10-16|title=Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH, Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : “Ratna Sarumpaet Hanya Bisa disanksi Sosial”|url=https://forumkeadilan.com/2018/10/prof-dr-mudzakir-sh-mh-ahli-hukum-pidana-universitas-islam-indonesia-yogyakarta-ratna-sarumpaet-hanya-bisa-disanksi-sosial/|website=Forumkeadilan|language=en-US|access-date=2021-02-24|archive-date=2020-08-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20200806070949/https://forumkeadilan.com/2018/10/prof-dr-mudzakir-sh-mh-ahli-hukum-pidana-universitas-islam-indonesia-yogyakarta-ratna-sarumpaet-hanya-bisa-disanksi-sosial/|dead-url=yes}}</ref> Pada akhirnya, terbukti bahwa lebam di wajahnya merupakan dampak dari operasi sedot lemak. Ia diancam dengan UU No. 1 Tahun 1946 Pasal 14 ayat (1) dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, atau ayat (2) dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun, serta Pasal 15 dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun.

 

Mudzakkir berpendapat bahwa [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Mahkamah Agung]] sebaiknya membuat pedoman yang berlaku untuk bidang hukum pidana secara luas. Menurutnya, jika pedoman dibuat per dua pasal, hal tersebut hanya akan menyita anggaran.<ref name=":3" /> Ancaman pidana tipikor yang hanya 15 tahun, juga dinilai Mudzakkir mempersempit hakim untuk memutuskan secara adil dan bijaksana.<ref name=":3" /> Selain itu, ia juga pada opini bahwa filsafat yang mendasari perma tersebut merupakan filsafat pembalasan yang tidak sesuai dengan filsafat Pancasila.<ref name=":3">{{Cite web|last=BeritaSatu.com|title=Perma Harus Berlaku untuk Semua Bidang Hukum Pidana|url=https://www.beritasatu.com/nasional/661939/perma-harus-berlaku-untuk-semua-bidang-hukum-pidana|website=beritasatu.com|language=id|access-date=2021-02-24}}</ref>

 

Dalam kejadian ini, Mudzakkir mempertanyakan alasan terjadinya pembunuhan terhadap enam anggota [[Front Pembela Islam]] (FPI) yang merupakan pengawal [[Muhammad Rizieq Shihab]] (HRS). Ia berpendapat bahwa berdasarkan sejumah fakta hukum yang disampaikan berbagai pihak, belum ada kejelasan atas alasan atau kejahatan apa mereka ditembak.<ref name=":1">{{Cite web|date=2020-12-30|title=Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH Pertanyakan Alasan apa Sehingga Terjadi Pembunuhan Terhadap Enam Anggota FPI|url=https://edisi.co.id/prof-dr-mudzakir-sh-mh-pertanyakan-alasan-apa-sehingga-terjadi-pembunuhan-terhadap-enam-anggota-fpi/|website=edisi.co.id|access-date=2021-02-24}}</ref> Lebih luas, ia turut mempertanyakan bentuk kejahatan apa yang hendak dilakukan Rizieq Shihab sehingga ada keputusan untuk menembak mati para pengawalnya.<ref name=":1" /> Menurutnya, meski berbagai media memberitakan adanya kapabilitas Rizieq Shihab untuk "menggerakkan massa," tujuan dari tindakan tersebut harus jelas terlebih dahulu.<ref name=":1" /> Apabila alasannya bukan merupakan sebuah kejahatan, maka seharusnya tidak boleh ada tindakan mematikan apapun sebab unjuk rasa atau demonstrasi adalah konstitusional.<ref name=":1" /> Dengan kata lain, apabila kejadian ini terjadi tanpa alasan yang benar, maka tindakan mematikan tersebut tergolong ''unprocedural'' karena tidak melalui prosedur yang sah.<ref name=":1" /> Ia juga menyebut tindakan mematikan terhadap para pengawal Rizieq Shihab sebagai tindakan yang berlebihan.<ref name=":1" />