Bambang Brodjonegoro: Perbedaan antara revisi

|image = KIM Bambang Brodjonegoro (2016-cropped).jpg

|caption = Potret sebagaiBambang menteriBrodjonegoro di Kabinet Indonesia Maju, 2019(2016)

|relationsrelatives = [[Satryo Brodjonegoro]] (kakak)

[[Profesor|Prof]]. '''Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro''', [[Sarjana Ekonomi|S.E.]], [[Magister|M.U.P.]], [[w:en:Doctor of Philosophy|Ph.D.]] ({{lahirmati|[[Jakarta]]|3|10|1966}}) adalah mantan [[Daftar Menteri Riset dan Teknologi Indonesia|Menteri Riset dan Teknologi]]/[[Daftar Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional|Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia]] Pemerintahan [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Joko Widodo]] dan [[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden]] [[Ma'ruf Amin]] pada [[Kabinet Indonesia Maju]]. Ia resmi dilantik pada 23 Oktober 2019 dan diberhentikan pada 28 April 2021 setelah penggabungan antara [[Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan KebudayaanTeknologi Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan]] dan [[Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Riset dan Teknologi]]. Pada [[Kabinet Kerja (2014–2019)|Kabinet Kerja]] Presiden Joko Widodo, Bambang Brodjonegoro dipercaya sebagai [[Daftar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia|Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia]] dari 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019, sebelumnya di kabinet yang sama dia adalah [[Daftar Menteri Keuangan Indonesia|Menteri Keuangan]] Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016.<ref>[http://www.antaranews.com/berita/460820/presiden-tunjuk-bambang-brodjonegoro-sebagai-menkeu Artikel:"Presiden tunjuk Bambang Brodjonegoro sebagai Menkeu" di Antaranews.com]</ref> Pada [[Kabinet Indonesia Bersatu II]], ia merupakan [[Daftar Wakil Menteri Keuangan Indonesia|Wakil Menteri Keuangan]] Republik Indonesia di masa Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]].<ref>{{Cite web |url=http://www.bisnis.com/bambang-brodjonegoro-dilantik-jadi-wakil-menteri-keuangan |title="Bambang Brodjonegoro Dilantik Jadi Wakil Menteri Keuangan" |access-date=2013-10-06 |archive-date=2013-10-07 |archive-url=https://archive.today/20131007025813/http://www.bisnis.com/bambang-brodjonegoro-dilantik-jadi-wakil-menteri-keuangan |dead-url=yes }}</ref>

Ia menyelesaikan pendidikan formal tingkat Strata 1 di [[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia|Fakultas Ekonomi, [[Universitas Indonesia]] pada 1990. Konsentrasi bidang studi yang ditekuni adalah Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional. Setahun berikutnya, Brodjonegoro melanjutkan pendidikan formal tingkat magister ([[1991]]-[[1993]]) pada [[Universitas Illinois|University of Illinois]] di Urbana-Champaign, [[Amerika Serikat]], sekaligus melanjutkan program doktoral di universitas yang sama hingga [[1997]].

Bambang Brodjonegoro dikenal baik di dalam maupun di luar kalangan akademik. Sebagai akademisi, kariernya dimulai sebagai staf pengajar di FE - UI hingga merangkak naik menjadi Ketua Jurusan Ekonomi hingga Dekan Fakultas Ekonomi, UI. Kepakaran dan keluasan pengalaman di bidang ekonomi, khususnya terkait desentralisasi wilayah, membuat Brodjonegoro sering diundang sebagai dosen atau guru besar tamu bagi banyak universitas di dalam dan luar negeri. Pada tahun 2006, ia dikukuhkan menjadi guru besar UI setelah 9 tahun mengajar di kampus tersebut (atau 7 tahun sejak ia menjadi [[Pegawai negeri sipil di Indonesia|Pegawai Negeri Sipil]]), hal tersebut menjadikannya salah satu [[Profesor|guru besar]] berusia muda. Pada tahun 2007, ia sempat mendaftar menjadi bakal calon rektor UI.

Di luar dunia akademik, nama Bambang Brodjonegoro juga dikenal mulai dari tingkat pasar modal hingga pemerintahan. Pria yang juga aktif dalam berbagai organisasi sosial ini sangat tidak asing dengan banyak Badan Usaha Milik Pemerintah ([[Badan usaha milik negara|BUMN]]) seperti [[PLNPerusahaan Listrik Negara|PT PLN]], [[AntamAneka Tambang|PT ANTAM]], [[Telkom Indonesia|PT TELKOM]], dan lain-lain. Kepakarannya dalam bidang Ekonomi Pembangunan, khususnya wilayah perkotaan, membuat banyak perusahaan dan lembaga pemerintah memberi kepercayaan untuk duduk sebagai dewan komisionaris dan atau konsultan independen.