Wikipedia

Perhimpunan Advokat Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Cecep18 (bicara | kontrib)
6 suntingan
NaidNdeso (bicara | kontrib)
Peninjau
8.463 suntingan
kTidak ada ringkasan suntingan
 
(45 revisi perantara oleh 15 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{kotak info perusahaan
| company_name = Perhimpunan Advokat Indonesia
| company_logo = peradi_1.png
| company_type = [[Organisasi Advokat]]
| caption = Lambang Resmi PERADI
| foundation = [[Jakarta]], [[Indonesia]] (07 April 2005)
| foundation = {{Start date and age|2005|04|07}} di [[Kota Administrasi Jakarta Selatan|Jakarta Selatan]], Indonesia
| key_people = Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. (Ketua Umum)
| hq_location = Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 116
| owner = PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
| hq_location_city = [[Kota Administrasi Jakarta Timur|Jakarta Timur]]
| website = peradi.or.id
| hq_location_country = Indonesia
| homepage = [http://www.peradi.or.id peradi.or.id]
| key_people = [[Otto Hasibuan]] (Ketua Umum)<ref>{{cite news
|first =
|last =
|author =
|coauthors =
|url = https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedbe5f29d478feb98d313634353435.html
|title = Direktori Putusan Mahkamah Agung
|work =
|publisher =
|pages =
|page =
|date =
|accessdate = 2024-11-06
|quote =
}}</ref>
| homepage = [http://www.peradi.or.id www.peradi.or.id]
}}
 
'''Perhimpunan Advokat Indonesia''' atau yang disingkat '''PERADI''' adalah salah satu organisasi profesi [[Pengacara|advokat]] yang sah di [[Indonesia]], berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang didirikan pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, [[Kota Administrasi Jakarta Selatan|Jakarta Selatan]].
==== Sejarah PERADI ====
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan [http://peradi.or.id PERADI], selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
[[Berkas:PERADI.png|jmpl|http://peradi.or.id]]
 
Perjalanan panjang PERADI untuk mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi tunggal advokat, akhirnya membawa hasil. Pertama kali, [[Pemerintah Indonesia]] yang diwakili oleh [[Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia|Menteri Hukum dan HAM]], [[Mohammad Andi Mattalatta|Andi Mattalatta]], menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki keraguan kepada PERADI sebagai salah-satu organisasi profesi advokat.
 
Walaupun Pemerintah Indonesia telah mengakui eksistensi PERADI, namun calon-calon Advokat PERADI masih belum dapat menjadi Advokat karena [[Mahkamah Agung Republik Indonesia]] menunda pengambilan sumpah advokat sehubungan masih adanya organisasi lain yang mengaku sebagai organisasi yang sah. Namun pada tanggal 25 Juni 2009, dengan Surat No.089/KMA/VI/2010, Ketua Mahkamah Agung, yang menyaksikan langsung penandatanganan perdamaian antara PERADI dengan KAI, mencabut surat Ketua MA terdahulu.
 
Maka dengan demikian, lengkaplah sudah eksistensi PERADI di Indonesia, karena secara ''de jure'' dan ''de facto'', PERADI telah diterima dan diakui sebagai organisasi salah-satu wadah advokat di Republik Indonesia.
Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk [http://peradi.or.id PERADI].
 
== Sejarah ==
{{multiple image
| direction = vertical
| width = 200
| image1 = Peradi_1.png
| alt1 = Logo pertama PERADI, digunakan dari tahun 2003 hingga saat ini
| caption1 = Logo pertama PERADI, digunakan dari tahun 2003 hingga saat ini
}}
 
Organisasi ini, mulai dikenal oleh masyarakat penegak hukum, pada 7 April 2005, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, yang dihadiri 600 [[Advokat]] se-Indonesia, serta dihadiri oleh [[Ketua Mahkamah Agung Indonesia|Ketua Mahkamah Agung]], [[Jaksa agung|Jaksa Agung]] dan [[Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia]]. Organisasi ini, berdiri tidak kurang dari 20 bulan sejak diundangkannya [[Undang-Undang (Indonesia)|UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat]].<ref name=":0">{{Cite web|title=Sejarah PERADI|url=https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1|website=www.peradi.or.id|access-date=2024-11-06}}</ref>
 
KesepakatanPada untukawalnya, membentuk [http://peradi.or.id PERADI] diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3)sesuai UU Advokatdi menyatakan bahwa untuk sementaraatas, tugas dan wewenang Organisasi Advokat ini dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), [[Ikatan Penasihat Hukum Indonesia|Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)]], Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), [[Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal|Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)]] dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). UntukDan untuk menjalankan tugas yangtersebut, dimaksudpada 16 Juni 2003, kedelapanorganisasi tersebut, menyepakati untuk melaksanakan tugas dan wewenang organisasi advokat disebelum atas,terbentuknya padaorganisasi 16advokat Juniyang 2003,dimaksud setujudalam memakaiUU Advokat dengan nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).<ref name=":0" />
 
KKAI, sebelum akhirnya membentuk PERADI, telah menyelesaikan sejumlah persiapan :<ref name=":0" />
 
# Melakukan verifikasi nama dan jumlah [[Advokat]] yang masih aktif di Indonesia.
# Membentuk Komisi Organisasi untuk mempersiapkan konsep organisasi [[Advokat]].
# Pembentukan Komisi Sertifikasi, yang mempersiapkan segala sesuatu terkait pengangkatan [[Advokat|Advokat baru]].
 
Setelah terbentuknya PERADI, maka organisasi ini telah memutuskan beberapa hal mendasar sebagai berikut :<ref name=":0" />
Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk [http://peradi.or.id PERADI], KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang. Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi anggota [http://peradi.or.id PERADI] lewat keanggotan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.
 
# Tata cara bagi para [[Advokat|Advokat asing]] untuk bisa bekerja di Indonesia
# Pembentukan Dewan Kehormatan Sementara, berkedudukan di Jakarta dan saat ini telah dibentuk Dewan Kehormatannya sesuai dengan yang ada di laman PERADI.
# Membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia ( KP2AI )
 
== Pengurus ==
Sebagian bagian dari proses verifikasi, dibentuk pula sistem penomoran keanggotaaan advokat untuk lingkup nasional yang juga dikenal dengan Nomor Registrasi Advokat. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh pengadilan tinggi di mana advokat yang bersangkutan berdomisili. Peluncuran KTPA sebagaimana dimaksud dilakukan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia masa jabatan 2020-2025, memiliki struktur organisasi:<ref>{{Cite web|title=Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional PERADI, masa jabatan 2020-2025|url=https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/54|website=www.peradi.or.id|access-date=2024-07-10}}</ref>
 
* Ketua Umum: [[Otto Hasibuan|Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.]]
* Ketua Harian/Wakil Ketua Umum: R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.
* Sekretaris Jenderal: Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H.
* Bendahara Umum: Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H.
 
Persiapan kedua adalah pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.
 
Selain itu, PERADI memiliki fokus pengembangan di beberapa bidang, yaitu :
 
* Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, dengan ketua : Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H.
Persiapan lain yang telah dituntaskan KKAI adalah pembentukan Komisi Sertifikasi. Komisi ini mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan advokat baru. Untuk dapat diangkat menjadi advokat,  selain harus lulus Fakultas Hukum, UU Advokat mewajibkan setiap calon advokat mengikuti pendidikan khusus, magang selama dua tahun di kantor advokat, dan lulus ujian advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat. Peraturan untuk persyaratan di atas dipersiapkan oleh komisi ini.
* Bidang Organisasi dan Pengembangan Advokat Muda, dengan ketua : Rusmin Widjaya, S.H.
* Bidang Keanggotaan, dengan ketua Muhenri Sihotang, S.H., M.H.
* Bidang Kerjasama Antar Lembaga, dengan ketua : Hendra Dinatha, S.H., M.H.
* Bidang Publikasi, Hubungan Masyarakat dan Protokoler, dengan ketua : R. Riri Purbasari Dewi, S.H., LL.M., MBA.
* Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Sertifikasi dan Kerjasama Universitas, dengan ketua : [[Firmanto Laksana|Prof. Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., CLA.]]
* Bidang Kesenian, Olahraga dan Sosial, dengan ketua : Kevin Satriawan Tandra, S.H.
* Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Disabilitas, dengan ketua : I Enny Sri Handajani, S.H., M.H.
* Bidang Pengangkatan Advokat dan Magang, dengan ketua : Ardian Ramandha Rizaldi, S.H.
* Bidang Pendidikan Berkelanjutan, dengan ketua : Hendronoto Soesabdo, S.H., LL.M.
* Bidang Pembelaan Organisasi, dengan ketua : Budi M. Oloan P. Hasibuan, S.H., M.Kn.
* Bidang Pendidikan, Rekomendasi, Pengawasan [[Advokat]] Asing dan Pendidikan Spesialis Profesi, dengan ketua : Dr. Yunus Edward Manik, S.H., LL.M.
* Bidang Pembelaan Profesi [[Advokat]], dengan ketua : Antoni Silo, S.H.
* Bidang Kerjasama Internasional, dengan ketua : Johannes C. Sahetapy-Engel, S.H., M.H.
 
== Referensi ==
{{reflist}}
 
== Pranala luar ==
* {{id}} [https://www.peradi.or.id/ Situs Resmi Perhimpunan Advokat Indonesia]
 
[[Kategori:Lembaga hukum di Indonesia]]
Setelah pembentukannya, [http://peradi.or.id PERADI] telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, [http://peradi.or.id PERADI] telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, [http://peradi.or.id PERADI] telah membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas [http://peradi.or.id PERADI].  Ketiga, [http://peradi.or.id PERADI] telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.
[[Kategori:Organisasi profesi]]
 
 
 
Baik KKAI maupun [http://peradi.or.id PERADI] telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan [http://peradi.or.id PERADI] untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan, termasuk keputusan untuk membentuk [http://peradi.or.id PERADI] dan susunan badan pengurusnya, telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan paradigma advokat Indonesia.
 
 
Meski usia [http://peradi.or.id PERADI] masih belia, namun dengan restu dari semua pihak, [http://peradi.or.id PERADI] berharap dapat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya.
 
== Pendirian ==
 
Kelahiran [http://peradi.or.id PERADI] dibidani oleh organisasi-organisasi profesi advokat yang ada, yakni:
# Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
# Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
# [[Ikatan Penasihat Hukum Indonesia]] (IPHI)
# Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
# Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
# Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
# [[Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal]] (HKHPM)
# Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
 
Adapun delapan organisasi tersebut, sebelum terbentuknya [http://peradi.or.id PERADI] sebagaimana dimaksud oleh UU Advokat No.18 tahun 2003, belum memiliki suatu wadah tunggal bagi para advokat. Oleh karenanya, pada tanggal 16 Juni 2003, mereka menyepakati untuk melaksanakan tugas dan wewenang organisasi advokat sebelum terbentuknya organisasi advokat yang dimaksud dalam UU Advokat dengan nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).
 
<!-- UU Advokat Nomor 18 tahun 2003, Bab X, Pasal 28, ayat (1) berbunyi:<br />
''"Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat."'' Maka dengan demikian, UU Advokat Republik Indonesia menganut sistem Organisasi Tunggal (Single Bar).<br />
-->
 
== Pranala luar ==
* [http://www.peradi.or.id Situs Resmi PERADI]
{{organisasi-stub}}
{{hukum-stub}}
 
[[Kategori:Lembaga hukum di Indonesia]]
[[Kategori:Organisasi profesi]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Perhimpunan_Advokat_Indonesia"