Hukum kewarganegaraan Israel: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Membalikkan revisi 26503961 oleh Muhammad Rasya aldiansya (bicara) Tag: Pembatalan |
|||
| (30 revisi perantara oleh 7 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{pp-protected|reason=Pelindungan bawaan untuk semua artikel berstatus AP|small=yes}}
{{Infobox legislation
|short_title = Undang-Undang Kewarganegaraan, 5712-1952<br />{{Script/Hebrew|חוק האזרחות, התשי"ב-1952}}
Baris 9 ⟶ 10:
|citation = [https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=174505 SH 95 146]
|territorial_extent = [[Israel]]
|enacted_by = [[Daftar anggota Knesset kedua|Knesset ke-2]]
|date_enacted = 1 April 1952{{sfn|Margalith|1953|p=63}}
|date_passed =
Baris 54 ⟶ 55:
[[Siapa itu orang Yahudi?|Setiap orang Yahudi]] mempunyai hak tak terbatas untuk [[Aliyah|berimigrasi]] ke Israel dan menjadi warga negara Israel. Adapun individu yang lahir di luar negeri akan menerima kewarganegaraan Israel saat lahir jika salah satu orang tuanya adalah warga negara Israel. Orang asing non-Yahudi dapat menjalani [[naturalisasi]] setelah tinggal di sana setidaknya selama tiga tahun dengan memiliki izin tinggal permanen dan mahir berbahasa [[Bahasa Ibrani|Ibrani]]. Warga non-Yahudi yang melakukan naturalisasi juga diharuskan untuk meninggalkan kewarganegaraan mereka sebelumnya, sementara imigran Yahudi tidak dibebani persyaratan ini.
Kawasan yang kini bernama Israel sebelumnya bernama [[Palestina (wilayah)|Palestina]] dan diperintah oleh [[Mandat Palestina|Kerajaan Inggris]] sebagai bagian dari [[Mandat Britania untuk Palestina (instrumen hukum)|mandat Liga Bangsa-Bangsa]] dan penduduk lokalnya dilindungi UU Inggris. [[Akhir Mandat Britania untuk Palestina|Pembubaran mandat]] pada tahun 1948 dan [[Konflik Arab-Israel|konflik yang terjadi selanjutnya]] menciptakan problematika kewarganegaraan yang kompleks bagi penduduk non-Yahudi di wilayah tersebut yang tak kunjung tuntas. Meskipun pemukim Arab [[Orang Palestina|Palestina]] pra-1948 dari bekas mandat dan keturunan mereka yang masih tinggal di Israel menerima kewarganegaraan Israel pada 1980, sebagian besar penduduk di [[Tepi Barat]] dan [[Jalur Gaza]] dianggap [[tak bernegara]].
== Terminologi ==
Perbedaan antara makna [[kewarganegaraan]] dan [[kebangsaan]] tidak jelas dan bervariasi di setiap negara. Secara umum, kebangsaan mengacu pada kepemilikan sah seseorang terhadap suatu negara dan merupakan istilah umum yang digunakan dalam [[perjanjian internasional]] ketika merujuk pada anggota suatu negara; sementara kewarganegaraan mengacu pada serangkaian hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang di negara itu.{{sfn|Kondo|2001|pp=2–3}}
Dalam konteks Israel, kewarganegaraan tak terkait dengan asal-usul seseorang dari wilayah tertentu tetapi didefinisikan secara lebih luas. Meskipun istilah tersebut digunakan di negara lain untuk menunjukkan etnis seseorang, maknanya dalam hukum Israel sangat luas dengan memasukkan siapa pun yang menganut agama [[Yudaisme]] beserta keturunannya.{{sfn|Tekiner|1991|p=49}} Mereka yang berbangsa [[Orang Yahudi|Yahudi]] merupakan bagian inti dari kewarganegaraan Israel,{{sfn|Tekiner|1991|p=50}} sementara [[Mahkamah Agung Israel]] telah memutuskan bahwa tidak ada ''kebangsaan Israel''.{{sfn|Tekiner|1991|p=50}}<ref>{{cite news |last=Goldenberg |first=Tia |date=4 Oktober 2013 |title=Supreme Court rejects 'Israeli' nationality status |url=https://www.timesofisrael.com/supreme-court-rejects-israeli-nationality-status/ |work=[[The Times of Israel]] |archive-date=13 Februari 2020 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200213205459/https://www.timesofisrael.com/supreme-court-rejects-israeli-nationality-status/ |url-status=live }}</ref> [[Undang-Undang Dasar: Israel sebagai Negara-Bangsa Yahudi|Undang-undang lain]] telah menetapkan Israel sebagai [[negara bangsa]] Yahudi sejak tahun 2018.<ref>{{cite news |last=Berger |first=Miriam |date=31 Juli 2018 |title=Israel's hugely controversial "nation-state" law, explained |work=Vox |url=https://www.vox.com/world/2018/7/31/17623978/israel-jewish-nation-state-law-bill-explained-apartheid-netanyahu-democracy|archive-date=27 Januari 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220127192528/https://www.vox.com/world/2018/7/31/17623978/israel-jewish-nation-state-law-bill-explained-apartheid-netanyahu-democracy |url-status=live }}</ref>
== Sejarah ==
=== Status nasional di bawah mandat Inggris ===
[[File:British Colonial passport for Palestine issued by Albert Montefiore Hyamson in 1929.jpg|thumb|[[Paspor
[[Palestina (wilayah)|Palestina]] ditaklukkan oleh [[Kesultanan Utsmaniyah]] pada tahun 1516. Dengan demikian, hukum kewarganegaraan Utsmani berlaku di wilayah tersebut. Palestina diperintah oleh Turki Utsmani selama empat abad hingga [[Mandat Palestina|pendudukan Inggris]] pada tahun 1917 setelah [[Perang Dunia Pertama]].{{sfn|Qafisheh|2010|p=1}} Wilayah tersebut secara nominal tetap menjadi wilayah Utsmaniyah setelah berakhirnya perang hingga Inggris memperoleh mandat dari [[Liga Bangsa-Bangsa]] untuk mengurus wilayah tersebut pada tahun 1922. Dengan demikian, penduduk setempat masih memiliki status kewarganegaraan Utsmani, meskipun pemerintah Inggris mulai mengeluarkan sertifikat kewarganegaraan sementara setelah dimulainya pendudukan.{{sfn|Qafisheh|2010|pp=5–6}} Ketentuan mandat tersebut memungkinkan Inggris untuk mengecualikan penerapannya di bagian tertentu di kawasan, yakni di tepi timur [[Sungai Yordan]],{{sfn|Qafisheh|2010|pp=3}} di mana [[Keamiran Transyordania]] berdiri.{{sfn|Frost|2022|pp=3}}
Baris 69 ⟶ 71:
[[Anak sah dan anak luar nikah|Anak-anak sah]] dari seorang ayah Palestina secara otomatis memiliki kewarganegaraan Palestina. Siapa pun yang lahir di luar kondisi ini dan tidak memiliki kewarganegaraan lain saat lahir juga secara otomatis memperoleh status kewarganegaraan. Orang asing dapat memperoleh kewarganegaraan Palestina melalui naturalisasi setelah tinggal di wilayah tersebut setidaknya selama dua dari tiga tahun sebelum permohonan, memenuhi persyaratan bahasa (fasih berbahasa [[Bahasa Inggris|Inggris]], [[Bahasa Ibrani|Ibrani]], atau [[Bahasa Arab|Arab]]), menegaskan niat mereka untuk tinggal secara permanen di wilayah Mandat, dan berperilaku baik.{{sfn|Survey of Palestine, Volume 1|p=206}}
Meskipun Inggris memiliki kedaulatan atas Palestina, hukum dalam negeri Inggris memperlakukan Palestina sebagai wilayah asing. Penduduknya diperlakukan sebagai orang yang sebatas [[Warga yang dilindungi Inggris|dilindungi]], tetapi bukan WN Inggris, yang berarti bahwa mereka adalah orang asing di Inggris yang diberikan [[paspor Mandat Palestina]] oleh otoritas Inggris. Mereka tidak dapat berkunjung ke Inggris tanpa terlebih dahulu meminta izin, tetapi diberikan perlindungan konsuler yang sama seperti WN Inggris lainnya ketika bepergian ke luar teritori [[Inggris Raya]].{{sfn|Jones|1945|pp=127–128}} Peraturan ini berlanjut hingga [[Akhir Mandat Britania untuk Palestina|berakhirnya mandat]] pada tanggal 14 Mei 1948,{{sfn|Qafisheh|2010|pp=7, 16}} tanggal yang sama ketika [[Negara Israel]] berdiri.{{sfn|Kohn|1954|p=369}}
=== Transisi pasca-1948 ===
Selama empat tahun pertama setelah pendiriannya, Israel tidak memiliki undang-undang kewarganegaraan sehingga secara teknis tidak memiliki warga negara.{{sfn|Margalith|1953|p=63}} Hukum internasional biasanya mengakui keberlanjutan hukum negara pendahulu jika terjadi [[suksesi negara]].{{sfn|Goodwin-Gill|McAdam|2007|pp=459–460}} Namun, terlepas dari status Israel sebagai negara penerus Mandat Palestina,{{sfn|Masri|2015|p=362}} pengadilan Israel selama ini memiliki pendapat yang berbeda mengenai keberlakuan undang-undang kewarganegaraan buatan Inggris.{{sfn|Masri|2015|p=372}} Meskipun hampir semua pengadilan menyatakan bahwa kewarganegaraan Palestina sudah batal pada akhir mandat pada tahun 1948 tanpa adanya pengganti, ada satu kasus di mana para hakim memutuskan bahwa semua penduduk Palestina pada saat berdirinya Israel secara otomatis adalah warga negara Israel.{{sfn|Goodwin-Gill|McAdam|2007|pp=459–460}} [[Mahkamah Agung Israel]] menyelesaikan masalah ini pada tahun 1952, dengan memutuskan bahwa WN Palestina di masa Mandat Inggris tidak serta merta menjadi WN Israel.{{sfn|Kattan|2005|p=84}}
Kebijakan kewarganegaraan Israel berpusat pada dua undang-undang awal: [[Undang-Undang Kepulangan]] 1950 dan Undang-undang Kewarganegaraan 1952.{{sfn|Harpaz|Herzog|2018|p=1}} UU Kepulangan menjamin hak setiap orang Yahudi dari seluruh dunia untuk [[Aliyah|bermigrasi]] dan bermukim di Israel, memperkuat prinsip utama [[zionisme]] tentang berkumpulnya semua [[orang Yahudi]] di [[Tanah Israel|tanah air tradisional mereka]].{{sfn|Harpaz|Herzog|2018|pp=1–2}} Undang-Undang Kewarganegaraan
=== Status Arab Palestina ===
{{See also|Warga Arab di Israel|Eksodus Palestina 1948|Nakba}}
Menyusul kemenangannya dalam [[Perang Arab-Israel 1948]], Israel menguasai sebagian besar bekas wilayah Mandat Palestina, termasuk sebagian besar wilayah yang diperuntukkan bagi pribumi Arab berdasarkan [[Rencana Pembagian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina]]. [[Tepi Barat]] diperintah oleh [[Yordania]] sementara [[Jalur Gaza]] berada di bawah kendali [[Mesir]].{{sfn|Kramer|2001|p=984}} [[Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat|UNRWA]] memperkirakan 720.000 [[orang Palestina]] menjadi pengungsi selama perang,{{sfn|Davis|1995|p=23}} dan hanya 170.000 yang tersisa di Israel setelah proklamasi negara tersebut.{{sfn|Davis|1995|pp=26–27}} Meskipun ada dukungan internasional terhadap [[Hak pemulangan Palestina|pemulangan warga Palestina]] yang
Pemukim Yahudi pada saat berdirinya Israel diberikan kewarganegaraan Israel berdasarkan hak kepulangan, tetapi warga Palestina non-Yahudi tunduk pada persyaratan tempat tinggal yang ketat untuk mengklaim status tersebut. Mereka hanya dapat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat tinggal mereka pada tahun 1952 jika mereka merupakan warga negara Mandat Inggris sebelum tahun 1948, telah terdaftar sebagai penduduk Israel sejak Februari 1949 dan tetap terdaftar, serta belum meninggalkan negara tersebut sebelum mengklaim kewarganegaraan.{{sfn|Harpaz|Herzog|2018|pp=4–5}} Persyaratan ini dimaksudkan untuk secara sistematis mengecilkan partisipasi minoritas Arab di negara tersebut.{{sfn|Davis|1995|p=23}} Sekitar 90 persen penduduk Arab yang tetap tinggal di Israel tidak memperoleh kewarganegaraan berdasarkan persyaratan ini dan karenanya tidak memiliki status kebangsaan.{{sfn|Davis|1995|p=26-27}}
Baris 89 ⟶ 91:
Israel merebut [[Yerusalem Timur]] pada tahun 1967 setelah Perang Enam Hari, dan menggabungkannya ke dalam pemerintahan kota [[Yerusalem Barat]]. Penduduk Arab di Yerusalem Timur tidak otomatis menjadi warga negara Israel tetapi diberi status penduduk permanen. Kendati mereka boleh mengajukan permohonan naturalisasi, hanya sedikit yang mengajukan permohonan karena persyaratan fasih berbahasa Ibrani dan penolakan mereka untuk mengakui kendali Israel atas [[Yerusalem]].{{sfn|Harpaz|Herzog|2018|p=12}} Setelah disahkannya Undang-Undang Yerusalem tahun 1980, Mahkamah Agung menganggap wilayah tersebut telah resmi di bawah kekuasaan penuh Israel.{{sfn|Benvenisti|2012|p=205}} Sekitar 19.000 penduduk, yang meliputi lima persen populasi Arab Palestina di Yerusalem Timur menyandang status kewarganegaraan Israel pada 2022.<ref>{{cite news |last=Hasson |first=Nir |date=29 Mei 2022 |title=Just 5 Percent of E. Jerusalem Palestinians Have Received Israeli Citizenship Since 1967 |work=[[Haaretz]] |url=https://www.haaretz.com/israel-news/2022-05-29/ty-article/why-so-few-palestinians-from-jerusalem-have-israeli-citizenship/00000181-0c46-d090-abe1-ed7fefc20000 |archive-date=11 Januari 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230111112705/https://www.haaretz.com/israel-news/2022-05-29/ty-article/why-so-few-palestinians-from-jerusalem-have-israeli-citizenship/00000181-0c46-d090-abe1-ed7fefc20000 |url-status=live }}</ref>
Demikian pula dengan [[Dataran Tinggi Golan]] yang dijajah oleh Israel pada tahun 1981 dan orang [[Druze]] diberikan status penduduk
=== Kualifikasi berdasarkan hak kepulangan ===
Baris 99 ⟶ 101:
Meskipun Undang-Undang Kepulangan memberikan setiap orang Yahudi hak untuk berimigrasi ke Israel, teks asli dan semua produk undang-undang turunannya sampai saat ini tidak memiliki definisi yang jelas mengenai [[Siapa itu orang Yahudi?|kriteria seseorang dianggap sebagai Yahudi]].{{sfn|Savir|1963|pp=123–124}} Pemerintah dan otoritas agama terus menerus berbeda pendapat mengenai arti kata tersebut beserta penerapannya pada undang-undang tersebut, dengan beberapa organisasi menganggap agama dan kebangsaan Yahudi sebagai konsep yang sama. Salah satu organisasi politik tersebut adalah [[Partai Relijius Nasional|Partai Mafdal]], yang mengendalikan Kementerian Dalam Negeri hingga tahun 1970. Oleh karena itu, UU Pemulangan pada periode ini ditafsirkan secara ketat berdasarkan [[halakha]] (syariat agama Yahudi); seorang Yahudi didefinisikan sebagai siapa pun yang lahir dari ibu Yahudi. Meskipun Israel bukanlah negara [[teokrasi]], [[Yudaisme]] memiliki peran sentral dalam [[politik Israel]] karena tujuan utama penubuhan negara tersebut adalah untuk menciptakan negara Yahudi yang berdaulat.{{sfn|Richmond|1993|pp=101–103}}
Ketidakjelasan hukum ini diuji dalam kasus Rufeisen versus Mendagri
Undang-Undang Kepulangan diamandemen pada tahun 1970 untuk memberikan penjelasan yang lebih
Undang-undang Kewarganegaraan diamandemen pada tahun 1971 untuk memungkinkan setiap orang Yahudi yang secara resmi menyatakan keinginannya untuk [[Aliyah|bermigrasi]] ke Israel segera menjadi WN Israel, tanpa persyaratan apa pun untuk memasuki wilayah Israel. Perubahan ini dilakukan untuk memfasilitasi emigrasi dari [[Uni Soviet]], yang secara rutin ditolak visa keluarnya,{{sfn|Quigley|1991|pp=388–389}} terutama setelah Perang Enam Hari tahun 1967.<ref>{{cite news |last=Stern |first=Sol |date=16 April 1972 |work=[[The New York Times]] |title=The Russian Jews Wonder Whether Israel Is Really Ready for Them |url=https://www.nytimes.com/1972/04/16/archives/the-russian-jews-wonder-whether-israel-is-really-ready-for-them.html|archive-date=1 Oktober 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211001101653/https://www.nytimes.com/1972/04/16/archives/the-russian-jews-wonder-whether-israel-is-really-ready-for-them.html |url-status=live }}</ref> Migrasi dari Uni Soviet tetap pada tingkat yang rendah sampai pembatasan emigrasi dilonggarkan pada akhir tahun
Kebanyakan orang [[Yahudi Soviet]] yang beremigrasi pada mulanya menjadikan [[Amerika Serikat]] sebagai tujuan dengan beberapa lainnya memilih [[Jerman]].{{sfn|Dietz|Lebok|Polian|2002|p=29}}{{sfn|Tolts|2020|p=323}} Namun, negara-negara ini segera memberlakukan pembatasan ketat terhadap imigran Yahudi dari Uni Soviet atas permintaan Israel, yang bertujuan untuk mengalihkan aliran imigran itu ke negaranya. AS mulai memberlakukan kuota masuk sebanyak 50.000 orang pada tahun 1990, sementara Jerman membatasi penerimaan pada tahun 1991 hanya bagi orang Yahudi yang dapat membuktikan keturunan Jerman. Jumlah orang Yahudi Soviet yang beremigrasi ke Israel meningkat tajam dari hanya 2.250 pada tahun 1988 menjadi lebih dari 200.000 pada tahun 1990{{sfn|Quigley|1991|pp=389–391}} dan tetap pada tingkat yang tinggi setelah [[pembubaran Uni Soviet]] pada tahun 1991 dan [[krisis finansial Rusia]] tahun 1998. Sekitar 940.000 orang Yahudi dari bekas Uni Soviet bertolak ke Israel antara tahun 1989 dan 2002. Sebagian besar gelombang migran ini adalah orang Yahudi yang tidak taat dan [[Hiloni|sekuler]]; sebagian besar tidak dianggap Yahudi berdasarkan halakha, tetapi memenuhi syarat untuk berimigrasi menurut UU Kepulangan.{{sfn|Emmons|1997|p=344}}
==== Pengakuan terhadap Yahudi non-Ortodoks dan kasus-kasus tidak biasa ====
Definisi Yahudi dalam amandemen Undang-Undang Kepulangan tahun 1970 tidak menyinggung definisi "konversi" dan ditafsirkan untuk memungkinkan umat Yahudi dari latar belakang apa pun memenuhi syarat agar mendapat hak kepulangan. [[Kepala Kerabian Israel]] menganut penafsiran [[Yahudi Ortodoks|Ortodoks]] atas halakha dan merupakan lembaga paling otoritatif untuk masalah keagamaan Yahudi di Israel, yang telah menyebabkan perselisihan mengenai apakah orang yang berpindah ke aliran non-Ortodoks dapat diakui sebagai Yahudi.{{sfn|Harpaz|Herzog|2018|p=16}} Orang asing yang berpindah agama ke [[Yahudi Konservatif]] atau [[Yahudi Reformasi|Reformasi]] di dalam negeri berhak mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan UU Kepulangan sejak tahun 2021.<ref>{{cite news |last=Kingsley |first=Patrick |title=Israeli Court Says Converts to Non-Orthodox Judaism Can Claim Citizenship |date=1 Maret 2021 |work=[[The New York Times]] |url=https://www.nytimes.com/2021/03/01/world/middleeast/israel-jewish-converts-citizenship.html |archive-date=18 Oktober 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211018223224/https://www.nytimes.com/2021/03/01/world/middleeast/israel-jewish-converts-citizenship.html |url-status=live }}</ref> Kendati demikian, baik Kepala Kerabian maupun Mahkamah Agung menganggap pengikut [[Yahudi Mesianik]] sebagai [[
[[Yahudi Etiopia]], juga dikenal sebagai Beta Israel, hidup sebagai komunitas terisolasi yang jauh dari arus utama Yudaisme setidaknya sejak [[Abad Pertengahan Awal]] sebelum kontak mereka dengan dunia luar pada abad ke-19. Selama pemisahan mereka yang berkepanjangan, populasi ini mengembangkan sejumlah praktik keagamaan yang sangat dipengaruhi oleh [[Koptik|Kekristenan Koptik]] yang membuatnya berbeda dari praktik keagamaan aliran Yahudi lainnya.{{sfn|Weil|1997|pp=397–399}} Status mereka sebagai Yahudi diperdebatkan sampai Kepala Kerabian mengakui kelompok ini sebagai Yahudi pada tahun 1973 sembari mendorong imigrasi mereka ke Israel.{{sfn|Weil|1997|pp=400–401}} Setelah revolusi komunis dan merebaknya [[Perang Saudara Etiopia]], pemerintah membawa 45.000 orang ke Israel
Di antara yang bermigrasi bersama Beta Israel adalah [[Falash Mura]], orang Yahudi yang masuk Kristen agar mudah berbaur dengan masyarakat Etiopia tetapi sebagian besar tetap terkait dengan komunitas Yahudi. Keputusan menteri pada tahun 1992 memutuskan komunitas ini tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak kepulangan
[[Orang Samaria]] adalah keturunan [[Bani Israil|suku-suku Israel]] kuno yang menganut [[Samaritanisme]], sebuah agama yang terkait erat dengan Yudaisme,{{sfn|Schreiber|2014|pp=1–2}}<ref>{{cite news |last1=Kingsley |first1=Patrick |last2=Sobelman |first2=Gabby |date=22 Agustus 2021 |title=The World’s Last Samaritans, Straddling the Israeli-Palestinian Divide |work=[[The New York Times]] |url=https://www.nytimes.com/2021/08/22/world/middleeast/samaritans-israeli-palestinian.html|archive-date=22 Oktober 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/20231022090946/https://www.nytimes.com/2021/08/22/world/middleeast/samaritans-israeli-palestinian.html |url-status=live }}</ref> dan memiliki hak kepulangan tanpa persetujuan dari Kepala Rabi.{{sfn|Schreiber|2014|p=62}} Pada tahun 1949, Menteri Luar Negeri [[Moshe Sharett]] menyatakan bahwa orang Samaria memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Israel berdasarkan Hukum Kepulangan, dengan alasan warisan Ibrani menjadikan mereka memenuhi syarat untuk diakui sebagai Yahudi. Meskipun keputusan tersebut diterapkan sebagai kebijakan resmi, tidak ada undang-undang yang dibuat mengenai masalah ini. Akibatnya, ketika Kepala Rabi meninjau sebuah kasus pada tahun 1985 tentang apakah wanita Samaria boleh menikah dengan pria Yahudi (orang Yahudi di Israel hanya diperbolehkan menikah dengan sesama Yahudi) dan ia menyimpulkan bahwa orang Samaria harus terlebih dahulu masuk Yahudi, Kemendagri memutuskan untuk mencabut hak kepulangan Samaria dengan menggunakan keputusan Kepala Rabi sebagai pembenar. Mahkamah Agung memutuskan masalah ini pada tahun 1994, mengembalikan kebijakan asli dan memperluas status kewarganegaraan Israel menjadi mencakup warga Samaria di utara Tepi Barat.{{sfn|Schreiber|2014|pp=57–62}} Total populasi komunitas ini sekitar 700 orang yang tinggal secara eksklusif di [[Holon]] dan [[Gunung Gerizim]].{{sfn|Schreiber|2014|p=2}}
== Akuisisi dan hilangnya kewarganegaraan ==
Baris 136 ⟶ 138:
Pasangan non-Yahudi mempunyai hak kepulangan jika mereka berimigrasi ke Israel pada waktu yang sama dengan pasangan Yahudi mereka; pasangan sesama jenis Yahudi telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin ini sejak tahun 2014.<ref>{{cite news |last=Sharon |first=Jeremy |date=12 Agustus 2014 |title=Non-Jewish partners in gay marriage are now entitled to make aliya |work=[[The Jerusalem Post]] |url=https://www.jpost.com/diaspora/interior-minster-saar-jews-can-now-make-aliya-together-with-same-sex-partners-370837 |archive-date=24 Oktober 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211024013524/https://www.jpost.com/diaspora/interior-minster-saar-jews-can-now-make-aliya-together-with-same-sex-partners-370837 |url-status=live }}</ref> Jika tidak, mereka akan diberikan izin tinggal sementara yang secara bertahap digantikan dengan persyaratan tinggal yang tidak terlalu ketat selama jangka waktu 4,5 tahun hingga mereka memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan. Hingga tahun 1996, pasangan non-Yahudi tanpa hak kepulangan segera diberikan izin tinggal permanen setelah masuk ke Israel.{{sfn|Shapira|2017|p=131}} Pernikahan harus sah menurut hukum Israel agar pasangan warga negara dapat menjalani proses naturalisasi selama 4,5 tahun. Pasangan sipil atau pasangan sesama jenis harus menjalani proses bertahap selama 7,5 tahun yang lebih panjang dengan izin tinggal permanen, setelah itu mereka dapat mengajukan naturalisasi berdasarkan prosedur standar.{{sfn|Shapira|2017|p=132}}
Pasangan laki-laki di bawah 35 tahun dan pasangan perempuan di bawah 25 tahun yang menetap di [[Yudea dan Samaria|Wilayah Pendudukan Yudea dan Samaria]] (divisi administratif Tepi Barat berdasarkan hukum Israel) di luar [[
Pembatasan ini dianggap inkonstitusional karena melanggar [[Undang-Undang Dasar: Martabat dan Kebebasan Manusia]] dengan dasar bahwa undang-undang tersebut bersifat diskriminatif karena berdampak secara tidak proporsional terhadap WN Israel beretnis Arab. Namun, dalam putusan tahun 2006 yang menguatkan undang-undang tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa masuknya pasangan non-warga negara bukanlah hak konstitusional warga negara Israel dan bahwa Israel berhak membatasi masuknya orang asing ke dalam perbatasannya. MA lebih lanjut memutuskan bahwa Israel mempunyai hak untuk melarang warga Palestina memasuki negara tersebut atas keadaan perang dengan [[Otoritas Nasional Palestina]] (yang membuat warga Palestina dianggap musuh).{{sfn|Carmi|2007|pp=26, 33–35}} Undang-undang tersebut diperkuat kembali oleh Mahkamah Agung pada tahun 2012 dan terus berlaku hingga habis masa berlakunya pada bulan Juli 2021,<ref>{{cite news |last=Boxerman |first=Aaron |date=6 Juli 2021 |title=With ban on Palestinian family unification expiring, what happens next? |work=The Times of Israel |url=https://www.timesofisrael.com/with-ban-on-palestinian-family-unification-set-to-expire-what-happens-next/|archive-date=4 Oktober 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211004204506/https://www.timesofisrael.com/with-ban-on-palestinian-family-unification-set-to-expire-what-happens-next/ |url-status=live }}</ref><ref>{{cite news |last=Kershner |first=Isabel |date=6 Juli 2021 |title=Israel's New Government Fails to Extend Contentious Citizenship Law |work=[[The New York Times]] |url=https://www.nytimes.com/2021/07/06/world/middleeast/israel-citizenship-law-failure.html |archive-date=6 Agustus 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210806154616/https://www.nytimes.com/2021/07/06/world/middleeast/israel-citizenship-law-failure.html |url-status=live }}</ref> sebelum diterapkan kembali berdasarkan undang-undang baru pada bulan Maret 2022.<ref>{{cite news |last=Chacar |first=Henriette |editor-last=Oatis |editor-first=Jonathan |date=10 Maret 2022 |title=Israel's Knesset passes law barring Palestinian spouses |work=[[Reuters]] |url=https://www.reuters.com/world/middle-east/israels-knesset-passes-law-barring-palestinian-spouses-2022-03-10/|archive-date=11 Maret 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220311002110/https://www.reuters.com/world/middle-east/israels-knesset-passes-law-barring-palestinian-spouses-2022-03-10/ |url-status=live }}</ref>
== Kewarganegaraan kehormatan ==
Baris 155 ⟶ 157:
* {{cite journal |last=Emmons |first=Shelese |date=1997 |title=Russian Jewish Immigration and its Effect on the State of Israel |journal=Indiana Journal of Global Legal Studies |publisher=Indiana University Press |volume=5 |issue=1 |pages=341–355 |url=https://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol5/iss1/16/|archive-date=5 Oktober 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211005191442/https://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol5/iss1/16/ |url-status=live|ref=harv }}
* {{cite report |last=Frost |first=Lillian |title=Report on Citizenship Law: Jordan |publisher=European University Institute |date=Februari 2022 |hdl=1814/74189 |hdl-access=free|ref=harv }}
* {{cite book |last1=Goodwin-Gill |first1=Guy S. |last2=McAdam |first2=Jane |title=The Refugee in International Law |url=https://archive.org/details/nlsiu.341.486.goo.21938 |publisher=[[Oxford University Press]] |edition=3rd |year=2007 |isbn=978-0-19-928130-5|ref=harv }}
* {{cite report |author=Government of Mandatory Palestine |date=1946 |title=Survey of Palestine |volume=1 |publisher=Government Printer, Palestine |via=Berman Jewish Policy Archive |url=https://www.bjpa.org/content/upload/bjpa/a_su/A%20SURVEY%20OF%20PALESTINE%20DEC%201945-JAN%201946%20VOL%20I.pdf |ref={{sfnref|Survey of Palestine, Volume 1}} |archive-date=13 Mei 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210513011219/https://www.bjpa.org/content/upload/bjpa/a_su/A%20SURVEY%20OF%20PALESTINE%20DEC%201945-JAN%201946%20VOL%20I.pdf |url-status=live
* {{cite report |last1=Harpaz |first1=Yossi |last2=Herzog |first2=Ben |title=Report on Citizenship Law: Israel |publisher=European University Institute |date=Juni 2018 |hdl=1814/56024 |hdl-access=free|ref=harv }}
* {{cite journal |last=Herzog |first=Ben |title=The construction of Israeli Citizenship Law: Intertwining political philosophies |journal=Journal of Israeli History |publisher=Taylor & Francis |date=2017 |volume=36 |issue=1 |pages=47–70 |doi=10.1080/13531042.2017.1317668 |s2cid=152105861|ref=harv }}
Baris 169 ⟶ 171:
* {{cite book |editor-last=Kondo |editor-first=Atsushi |title=Citizenship in a Global World |year=2001 |publisher=Palgrave Macmillan |doi=10.1057/9780333993880 |isbn=978-0-333-80266-3 |ref=harv}}
* {{cite journal |last=Kramer |first=Tanya |year=2001 |title=The Controversy of a Palestinian Right of Return to Israel |journal=Arizona Journal of International and Comparative Law |volume=18 |issue=3 |pages=979–1016 |publisher=James E. Rogers College of Law|url=https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ajicl18&div=30 |via=HeinOnline |url-access=subscription |ref=harv}}
* {{cite journal |last=Margalith |first=Haim |title=Enactment of a Nationality Law in Israel |url=https://archive.org/details/sim_american-journal-of-comparative-law_winter-1953_2_1/page/63 |journal=American Journal of Comparative Law |publisher=Oxford University Press |date=1953 |volume=2 |issue=1 |pages=63–66 |doi=10.2307/837997 |jstor=837997 |ref=harv}}
* {{cite journal |last=Masri |first=Mazen |title=The Implications of the Acquisition of a New Nationality for the Right of Return of Palestinian Refugees |journal=Asian Journal of International Law |publisher=Cambridge University Press |date=2015 |volume=5 |issue=2 |pages=356–386 |doi=10.1017/S2044251314000241 |doi-access=free |ref=harv}}
* {{cite journal |last=Nikfar |first=Bethany M. |title=Families Divided: An Analysis of Israel's Citizenship and Entry into Israel Law |journal=Northwestern Journal of International Human Rights |publisher=Northwestern University |date=2005 |volume=3 |issue=1 |url=https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol3/iss1/5/ |archive-date=24 Januari 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210124132723/https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol3/iss1/5/ |url-status=live |ref=harv}}
* {{cite journal |last=Perez |first=Nahshon |title=Israel's Law of Return: A Qualified Justification |url=https://archive.org/details/sim_modern-judaism_2011-02_31_1/page/59 |journal=Modern Judaism |publisher=Oxford University Press |date=Februari 2011 |volume=31 |issue=1 |pages=59–84 |doi=10.1093/mj/kjq032 |jstor=41262403 |ref=harv}}
* {{cite journal |last=Qafisheh |first=Mutaz M. |title=Genesis of Citizenship in Palestine and Israel |journal=Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem |year=2010 |volume=21 |url=http://journals.openedition.org/bcrfj/6405 |archive-date=30 September 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210930055853/https://journals.openedition.org/bcrfj/6405 |url-status=live |ref=harv}}
* {{cite journal |last=Quigley |first=John |title=Soviet Immigration To The West Bank: Is It Legal? |journal=Georgia Journal of International and Comparative Law |publisher=University of Georgia |date=1991 |volume=21 |issue=3 |pages=387–413 |url=https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol21/iss3/5/ |archive-date=1 Oktober 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211001101748/https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol21/iss3/5/ |url-status=live |ref=harv}}
Baris 181 ⟶ 183:
* {{cite journal |last=Shachar |first=Ayelet |title=Whose Republic: Citizenship and Membership in the Israeli Polity |journal=Georgetown Immigration Law Journal |publisher=Georgetown University |year=1999 |volume=13 |issue=2 |pages=233–272 |url=https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/geoimlj13&div=21 |via=HeinOnline |url-access=subscription |archive-date=2 Oktober 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211002084526/https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals%2Fgeoimlj13&div=21 |url-status=live |ref=harv}}
* {{cite journal |last=Shapira |first=Assaf |year=2017 |title=Israel's Citizenship Policy towards Family Immigrants: Developments and Implications |journal=Journal of Israeli History |volume=36 |issue=2 |pages=125–147 |publisher=Taylor & Francis |doi=10.1080/13531042.2018.1545676 |s2cid=165436471 |ref=harv}}
* {{cite journal |last=Tekiner |first=Roselle |year=1991 |title=Race and the Issue of National Identity in Israel |url=https://archive.org/details/sim_international-journal-of-middle-east-studies_1991-02_23_1/page/39 |journal=International Journal of Middle East Studies |volume=23 |issue=1 |pages=39–55 |publisher=Cambridge University Press |jstor=163931 |doi=10.1017/S0020743800034541 |s2cid=163043582 |ref=harv}}
* {{cite journal |last=Tolts |first=Mark |date=2003 |title=Mass Aliyah and Jewish emigration from Russia: Dynamics and factors |journal=East European Jewish Affairs |publisher=Taylor & Francis |volume=33 |issue=2 |pages=71–96 |doi=10.1080/13501670308578002 |s2cid=161362436 |ref=harv}}
* {{cite book |last=Tolts |first=Mark |date=2020 |chapter=A Half Century of Jewish Emigration from the Former Soviet Union |editor-last1=Denisenko |editor-first1=Mikhail |editor-last2=Strozza |editor-first2=Salvatore |editor-last3=Light |editor-first3=Matthew |title=Migration from the Newly Independent States: 25 Years After the Collapse of the USSR |pages=323–344 |publisher=Springer |doi=10.1007/978-3-030-36075-7_15 |isbn=978-3-030-36074-0 |ref=harv}}
Baris 189 ⟶ 191:
== Pranala luar ==
* [https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_aliyah_and_integration/govil-landing-page Kementerian Aliyah dan Imigrasi]
{{Artikel pilihan}}
[[Kategori:Zionisme]]
[[Kategori:Politik Israel]]
[[Kategori:Hukum di Israel]]
[[Kategori:Yahudi]]
[[Kategori:Zionis]]
| |||