Alex Kawilarang: Perbedaan antara revisi

| rank = [[BerkasFile:Pdu19-TNI koloneltni stafArmy-BG.pngsvg|25px| ]] [[Brigadir Jenderal]] [[KolonelTNI]]{{br}}Panglima Besar ([[Permesta]])

[[KolonelBrigjen|Brigadir Jenderal]] [[Infanteri|Inf.TNI]] ([[Purnawirawan|Purn.]]) '''Alexander Evert Kawilarang''' ({{lahirmati|[[Batavia]], kini [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]])|23|2|1920|Jakarta|6|6|2000}}) adalah seorang perwira [[Tentara Nasional Indonesia]] (TNI) masa [[Revolusi Nasional Indonesia]] dan mantan anggota [[KNIL]]. Ia juga adalah pendiri ''Kesko TT'' yang kemudian menjadi [[Kopassus]]. Pada tahun 1958 ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai atase militer di [[Amerika Serikat]] untuk bergabung dengan pemberontakan [[Permesta]] di mana ia harus melawan pasukan Kopassus yang ia bentuk sebelumnya. Keterlibatannya dalam Permesta menghentikan karier militernya dengan [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]], tetapi ia tetap populer dan aktif dalam komunitas angkatan bersenjata sampai masa tuanya.

Untuk sisa masa perang, Kawilarang bekerja di [[Sumatra]], yang terakhir adalah sebagai kepala pabrik karet di Tanjung Karang (sekarang [[Kota Bandar Lampung|Bandar Lampung]]) di [[SumatraSumatera Selatan]].<ref name="Simatupang 1972 p. 126"/><ref>[[#Anderson1972|Anderson (1972)]], p. 425.</ref>

Pada pertengahan tahun 1948, Kawilarang termasuk dalam kontingen pemerintah dan pejabat militer ke [[Bukittinggi]] di [[SumatraSumatera Barat]]. Langkah ini untuk mengantisipasi agresi militer Belanda yang kedua dan untuk mempersiapkan pembentukan pemerintah darurat Indonesia di luar Jawa. Pada tanggal 28 November 1948 Kawilarang menjabat sebagai Komandan Sub Teritorium VII/[[Keresidenan Tapanuli|Tapanuli]], [[Sumatra Timur]] bagian selatan. Salah satu tugasnya adalah menghentikan pertikaian antar kelompok tentara di daerah itu.<ref>[[#Abin2016|Abin (2016)]], pp. 149, 150.</ref> Pada tanggal pada 1 Januari 1949 pada masa [[Pemerintahan Darurat Republik Indonesia]], Kawilarang juga ditunjuk sebagai Wakil Gubernur Militer PDRI untuk wilayah yang sama dengan [[Ferdinand Lumban Tobing]] ditunjuk sebagai Gubernur.<ref>[[#Simatupang1972|Simatupang (1972)]], p. 238.</ref><ref>[[#Suprayitno2011|Suprayitno (2011)]], p. 96.</ref>

Pada 28 Desember 1949 ia menjabat sebagai Gubernur Militer wilayah [[Aceh]] dan [[SumatraSumatera Utara]] merangkap Wakil Koordinator Keamanan dengan pangkat [[kolonel]]. Pada 21 Februari 1950, ia mendapatkan kepercayaan tambahan sebagai Panglima [[Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan|Tentara dan Territorium (TT) I/Bukit Barisan]] yang berkedudukan di [[Medan]] untuk mengantisipasi pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia setelah [[Konferensi Meja Bundar]].<ref>[[#Ramadhan1988|Ramadhan KH (1988)]], p. 176.</ref> Selama kariernya, Kawilarang juga pernah menjadi panglima teritorial di dua komando daerah penting lainnya: Tentara dan Territorium VII/Indonesia Timur (sekarang [[Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin|Kodam XIV/Hasanuddin]]) pada bulan 15 April 1950 dan Tentara dan Territorium III/Siliwangi (sekarang [[Komando Daerah Militer III/Siliwangi|Kodam III/Siliwangi]]) pada bulan 10 November 1951.<ref>[[#Indonesia1983|Indonesia (April 1983)]], pp. 114, 118.</ref> Pada tanggal 17 Oktober 1952, Kawilarang bersama-sama dengan sejumlah tokoh militer lainnya (antara lain AH Nasution dan TB Simatupang) terlibat dalam apa yang dikenal sebagai [[Peristiwa 17 Oktober]], yang menentang campur tangan pemerintah dalam urusan militer.{{cn}}