Politik Indonesia: Perbedaan antara revisi

'''Politik Indonesia''' adalah adalah berlangsung dalam rangka republik demokrasiperwakilan[[demokrasi]] perwakilan presidensial di mana [[Presiden Indonesia]] ialah kepala [[negara]] dan kepala [[pemerintahan]] dan [[sistem]] multi [[partai]]. Kekuasaan eksekutif di jalankan oleh pemerintahan. KekuasaalKekuasaan legislatif dipegang oleh [[pemerintah]] Permusyawaratan Rakyat bikameral. Lembaga [[Yudikatif]] yaitu [[independen]] dari [[eksekutif]] dan [[legislatif]]. UUD 1945 mengatur pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara terbatas. Sistem pemerintahan telah digambarkan sebagai ''presidensial dengan karakteristik parlementer''<ref name="insideindonesia.org">King, Blair. A [http://www.insideindonesia.org/content/view/502/29/ Inside Indonesia:Constitutional tinkering: The search for consensus is taking time] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20091029161228/http://www.insideindonesia.org/content/view/502/29|date=29 October 2009 }} access date 23 May 2009</ref>.

UUD 1945 mengatur pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif secara terbatas. Sistem pemerintahan telah digambarkan sebagai ''presidensial'' dengan karakteristik parlementer. Menyusul kerusuhan Mei 1998 di Indonesia dan pengunduran diri [[Presiden Suharto]], beberapa informasi [[politik]] dilakukan melalui amandemen Undang-UndandUndang Dasar Indonesia, yang mengakibatkan perubahan pada semua cabang pemerintahan. The Economist Intelligence Unit menilai Indonesia sebagai ''[[Demokrasi]] yang Cacat'' pada tahun 2019. Partai politik Indonesia telah dicirikan sebagai partai kartel dengan pembagian kekuasaan yang luas di antara partai-partai dan akuntabilitas yang terbatas kepada pemilih<ref>{{Cite journal|last=Slater|first=Dan|date=2018|title=Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Powersharing and the Contingency of Democratic Opposition|journal=Journal of East Asian Studies|language=en|volume=18|issue=1|pages=23–46|doi=10.1017/jea.2017.26|issn=1598-2408|doi-access=free}}</ref> .

[[Pemilihan umum di Indonesia]] diselenggarakan setiap lima tahun serentak. Pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD disebut pemilihan umum legislatif (Pileg); untuk memilih [[presiden]] dan [[wakil presiden]] disebut pemilihan umum presiden (Pilpres); sementara untuk memilih kepala daerah disebut pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Pemilihan umum di Indonesia menganut sistem multipartai.

== Sejarah Demokrasi Liberal ==

Politik Indonesia adalah adalah merupakan kedaulatan rakyat/masyarakat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Negara Indonesia menganut demokrasi konstitusional.<ref>https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/item65?</ref><ref>https://www.detik.com/tag/ott-kpk</ref>

Era Semokrasi Liberal (Bahasa Indonesia: Demokrasi Liberal di Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 dan juga pada tahun ini pulau [[Sumatra]] menjadi bagian dari Republik Indonesia setelah pembubaran pemerintahan federal Republik Indonesia Serikat kurang dari setahun setelah pembentukannya, dan berahirberakhir dengan pemberlakuan darurat militer dan keputusan [[Presiden Sukarno]] tahun 1959 tentang pengenalan Demokrasi terpimpinTerpimpin pada tanggal 5 Juli. Itu menyaksikan sejumlah peristiwa penting, termasuk konferensiKonferensi Bandung 1955, pemilihan umum dan pemilihan Majelis Konstitusi pertama di Indonesia, dan priodeperiode ketidakstabilan politik yang diperpanjang, tanpa kabinet yang berlangsung selama dua tahun.

Sejak tahun 1957, Demokrasi Terpimpin adalah sistem politik yang berlaku sampai orde baru dimulai pada tahun 1966. Itu adalah gagasan Presiden Sukarno, dan merupakan upaya untuk mewujutkan stabilitas politik. Ia menilai demokrasi dengan cara Barat tidak sesuai dengan situasi Indonesia. Sebaliknya, ia mencari sistem yang didasarkan pada sistem Musyawarahmusyawarah dan mufakat desa tradisional masyarakat Adatadat, yang terjadi dibawah bimbingan dudungandukungan tradisional.

Pada tahun 1965, PKI secara ekstensif merambah semua tingkatan pemerintahan dan memperoleh pengaruh dengan mengorbankan tentara. Pada tanggal 30 September 1965, enam perwira militer paling senior tewas dalam suatu aksi (umumnya disebut ''percobaan kudeta'') oleh apa yang disebut Gerakan 30 September, sebuah kelompok dari dalam angkatan bersenjata. Dalam beberapa jam, Mayor Jendral Suharto mengerahkan pasukan dibawah komandonya dan menguasai Jakarta. Anti-komunis, awalnya mengikuti pimpinan tentara, melakukan pembersihan komunis dengan kekerasan diseluruh negeri, menewaskan sekitar setengah juta orang dan menghancurkan PKI, yang secara resmi disalahkan atas krisis tersebut<ref>{{cite video|people=Chris Hilton (writer and director)|title=Shadowplay|medium=Television documentary|publisher=Vagabond Films and Hilton Cordell Productions|date=2001 }}; Ricklefs (1991), pages 280–283, 284, 287–290</ref><ref>{{cite journal|title=Unresolved Problems in the Indonesian Killings of 1965-1966|author=Robert Cribb|journal=Asian Survey|volume=42|issue=4|year=2002|pages=550–563|doi=10.1525/as.2002.42.4.550|s2cid=145646994|url=https://semanticscholar.org/paper/aa9b073fd95ecbc825767210f1afb1a724171b8b}}; Friend (2003), page 107-109, 113.</ref>.

Sejak MPRS menunjuk [[Soeharto]] sebagai [[Kepresidenan Sementara Soeharto|Pejabat Presiden Republik Indonesia]] pada 1967 dan kemudian sebagai presiden pada tahun berikutnya, Indonesia memasuki masa [[Orde Baru]]. Pada periode ini, gagasan [[antikomunisme]] berkembang sehingga [[Partai Komunis Indonesia]] dibubarkan dan dilarang. Partai-partai politik disederhanakan — dari 10 partai politik yang berpartisipasi pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971]] menjadi tiga partai politik yang mengikuti lima pemilu setelahnya. [[Partai Golongan Karya]] menjadi pemenang dalam setiap pemilu, sementara [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] (ABRI) menjalani [[dwifungsi]] sehingga ikut berpartisipasi dalam perpolitikan<ref>{{Cite web |url=http://www.thejakartapost.com/news/2001/08/24/stop-talk-kkn.html |title=Salinan arsip |access-date=2022-11-06 |archive-date=2014-10-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141026103742/http://www.thejakartapost.com/news/2001/08/24/stop-talk-kkn.html |dead-url=yes }}</ref>.

Segera setelah percobaan kudeta pada tahun 1965, situasi pilitikpolitik tidak menentu, tetapi orde baru mendapat dukungan dari masyarakat yang mengingikan pemisahan dari masalah- masalah [[Indonesia]] sejak kemerdekaannya. ''Generasi 66'' (Angkatan 66) melambangkan pembicaraan sekelompok pemimpin muda baru dan pemikir intlektual baru. Menyusul konflik komunal dan politik, dan keruntuhan ekonomi dan kehancuran sosial pada akhir 1950-an hingga pertengahan 1960-an, Orde Baru berkomitmen untuk mencapai dan mempertahankan tatanan politik, pembangunan ekonomi, dan penghapusan partisipasi massa dalam proses politik. Ciri-ciri Orde Baru yang berdiri sejak akhir 1960-an adalah peran politik yang kuat bagi militer, birokratisasi dan korporatisasi organisasi politik dan rakyat, dan represi lawan selektif namun efektif. Anti-komunisme yang keras tetap menjadi ciri khas rezim selama 32 tahun berikutnya<ref name='in'/>.

Namun, dalam beberapa tahun, banyak dari sekutu aslinya menjadi acuh tak acuh atau menolak Orde Baru, yang terdiri dari militer yang didukung oleh kelompok sipil yang sempit. Di antara banyak gerakan pro-demokrasi yang memaksa Suharto untuk mengundurkan diri pada tahun 1998 dan kemudian memperoleh kekuasaan, istilah ''Orde Baru'' telah digunakan secara merendahkan. Ini sering digunakan untuk menggambarkan tokoh-tokoh yang terkait dengan Orde Baru, atau yang menjunjung tinggi praktek rezim otoriternya, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Dikenal dengan singkatan KKN: Korupsi, Kolusi, Nepotisme)<ref>[http://www.thejakartapost.com/news/2001/08/24/stop-talk-kkn.html nameStop talk of KKN] {{webarchive|url='in'https://web.archive.org/web/20141026103742/http://www.thejakartapost.com/news/2001/08/24/stop-talk-kkn.html|date=26 October 2014 }}. The Jakarta Post (24 August 2001).</ref>.

[[SejarahReformasi Indonesia (1998–sekarang)]] dalam kancah politik Indonesia yang dimulai sejak 1998 telah menghasilkan banyak perubahan penting dalam bidang politik di Indonesia, di antaranya adalah empat kali amendemen terhadap UUD 1945 pada Sidang Umum MPR 1999, 2000, 2001 dan 2002. Hasilnya, pasal-pasal dalam konstitusi berubah dari 37 pasal menjadi 73 pasal dan hanya 11% yang tidak berubah dari versi awalnya.<ref name="Denny331">Denny Indrayana (2008), p331</ref> Perubahan-perubahan paling penting di antaranya:<ref>Jimly Asshiddiqie (2009)</ref><ref name="Denny360381">Denny Indrayana (2008), pp. 360-381</ref>

* {{cite book |lastsurname1=O'RourkeAnanta |firstgiven1=KevinAris |yearsurname2=2002Arifin |titlegiven2=Reformasi:Evi TheNurvidya Struggle|surname3=Suryadinata for|given3=Leo Power|title=Emerging Democracy in post-Soeharto Indonesia |place=Singapore |publisher=Institute of Southeast Asian Studies |year=2005 |lang=en |url=https://books.google.co.idcom/books?id=_LMbygm3UZcC|publisher=Allen &1QpWEAtDjWMC Unwin|location=Crows Nest, New South Wales|isbn=1981-86508230-754323-8|ref=harv5}}

* {{cite book |lastsurname=SchwarzArifin |firstgiven=Adam|year=2000Anwar |title=APencitraan NationPolitik, inPolitik Waiting:Pencitraan Indonesia's Search for Stability|url=https://books.google.co.id/books?idplace=jCx0QgAACAAJYogyakarta |publisher=WestviewGraha Ilmu Press|locationyear=Boulder,2006 Colorado|isbn=9781865081793978-602-2621-30-0 |ref=harv}}