Politik Indonesia: Perbedaan antara revisi

{{Politics of Indonesia}}

 

 

Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang [[Presiden Indonesia]] yang merupakan [[kepala negara]] sekaligus [[kepala pemerintahan]]. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang [[Wakil Presiden Indonesia]]. Kekuasaan legislatif terletak pada [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]] (MPR) yang dibagi menjadi [[Sistem dua kamar]], yaitu [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] (DPR) dan [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia]] (DPD). Cabang yudikatif terdiri dari [[Mahkamah Agung Republik Indonesia]] (MA) dan [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]] (MK) yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan inspektif dipegang oleh [[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia]] yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.

 

== Sejarah Demokrasi Liberal ==

 

Era Demokrasi Liberal di Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 dan juga pada tahun ini pulau [[Sumatra]] menjadi bagian dari Republik Indonesia setelah pembubaran pemerintahan federal Republik Indonesia Serikat kurang dari setahun setelah pembentukannya, dan berakhir dengan pemberlakuan darurat militer dan keputusan [[Presiden Sukarno]] tahun 1959 tentang pengenalan Demokrasi Terpimpin pada tanggal 5 Juli. Itu menyaksikan sejumlah peristiwa penting, termasuk Konferensi Bandung 1955, pemilihan umum dan pemilihan Majelis Konstitusi pertama di Indonesia, dan periode ketidakstabilan politik yang diperpanjang, tanpa kabinet yang berlangsung selama dua tahun.

[[Berkas:IndonesianElections.gif|jmpl|300px|Peta yang menggambarkan partai politik dengan raihan suara terbanyak per provinsi pada pemilu 1971 hingga 2019]]

 

 

Segera setelah percobaan kudeta pada tahun 1965, situasi politik tidak menentu, tetapi orde baru mendapat dukungan dari masyarakat yang mengingikan pemisahan dari masalah- masalah [[Indonesia]] sejak kemerdekaannya. ''Generasi 66'' (Angkatan 66) melambangkan pembicaraan sekelompok pemimpin muda baru dan pemikir intlektual baru. Menyusul konflik komunal dan politik, dan keruntuhan ekonomi dan kehancuran sosial pada akhir 1950-an hingga pertengahan 1960-an, Orde Baru berkomitmen untuk mencapai dan mempertahankan tatanan politik, pembangunan ekonomi, dan penghapusan partisipasi massa dalam proses politik. Ciri-ciri Orde Baru yang berdiri sejak akhir 1960-an adalah peran politik yang kuat bagi militer, birokratisasi dan korporatisasi organisasi politik dan rakyat, dan represi lawan selektif namun efektif. Anti-komunisme yang keras tetap menjadi ciri khas rezim selama 32 tahun berikutnya<ref name='in'/>.

 

=== Reformasi ===

 

* membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi dua periode,

 

==Cabang Legislatif==

MPR adalah cabang legislatif dari sistem politik Indonesia. MPR terdiri dari dua majelis: DPR, yang biasa disebut Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, yang disebut Dewan Perwakilan Daerah. 575 anggota DPR dipilih melalui daerah pemilihan dengan banyak anggota, sedangkan 4 anggota DPD dipilih dari masing-masing dari 38 provinsi pelengkap DPR; ia dapat mengusulkan RUU, menawarkan pendapatnya dan berpartisipasi dalam diskusi, tetapi ia tidak memiliki kekuatan hukum. DPR sendiri memiliki kekuasaan di luar kekuasaan yang diberikan kepada rumah masing-masing. Itu dapat mengubah konstitusi, melantik presiden dan melakukan prosedur impeachment. Ketika MPR bertindak dalam fungsi ini, ia melakukannya hanya dengan menggabungkan anggota kedua majelis<ref name = "Sherlock">{{cite book |last1= Aspinall|last2 = Mietzner|date= 2011|title= Problems of Democratisation of Indonesia|chapter-url= https://www.researchgate.net/publication/291859347|chapter=People's Forum or Chamber of Cronies}}</ref>{{sfn|Indrayana|2008|pages=236-4,432}}

 

 

== Bacaan lanjutan ==

 

== Pranala luar ==