Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan: Perbedaan antara revisi

| nama = Direktorat Jenderal <br>Bina Administrasi Kewilayahan

| kementerian/lembaga = [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri</br /> Republik Indonesia]]

| gambar = [[Berkas:LogoKemendagriSeal of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Indonesia (2020 version).jpg]]svg

| nama_eselonI = -Dr. [[Safrizal ZA]], M.Si. // Dr. Drs. Amran, M.T. (Plh.)

| sekretaris = Sekretaris Direktorat Jenderal

| nama_sekretaris = Indra Gunawan, SE, M.PA. //

| eselonII_1 = Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama

| nama_eselonII_1 = Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si. // Edy Cahyono, S.STP, M.A.P (Plh.)

| eselonII_2 = Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara

| nama_eselonII_2 = Dr. Drs. Amran, MT.

| eselonII_3 = Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

| nama_eselonII_3 = [[Bernhard Eduard Rondonuwu|Dr. Bernhard E Rondonuwu, S.Sos, M.Si.]] // Edi Samsudin Nasution, SE, M.AP (Plh.)

| eselonII_4 = Direktur Toponimi dan Batas Daerah

| nama_eselonII_4 = Raziras Rahmadillah, S.STP, MA

| eselonII_5 = Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

| nama_eselonII_5 = Drs. Edy Suharmanto, M.Si. // Pramudya Ananta Boga, S.Sos, M.Si (Plh.)

| situs web ={{URL|ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id}}

'''Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan''' adalah unsur pelaksana di [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia]] di bidang di bidang pembinaan administrasi kewilayahan. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia|Menteri Dalam Negeri]]. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dipimpin oleh [[Direktorat Jenderal|Direktur Jenderal]], [[Safrizal Zakaria Ali|Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si.]]<ref name="Perpres">[{{Cite web |url=http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174382/Perpres%20Nomor%2011%20Tahun%202015.pdf |title=Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri] |access-date=2015-02-04 |archive-date=2015-02-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150204060905/http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174382/Perpres%20Nomor%2011%20Tahun%202015.pdf |dead-url=yes }}</Refref>

== Tugas dan Fungsi ==

# perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerjasama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

# pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerjasama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;

# pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penetapan kawasan khusus dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

# penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

# pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penetapan perbatasan antar daerah, penetapan kawasan perkotaan, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan;

# pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerjasama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;

# pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan

# pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.<ref name="Perpres"/>

==Referensi Pranala luar ==

[[Kategori:Direktorat jenderal kementerian Indonesia|B]]