Timor Timur: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
| (83 revisi perantara oleh 33 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 8:
| title_leader = [[Daftar Gubernur Timor Timur|Gubernur]]
| leader1 = [[Arnaldo dos Reis Araújo]]
| year_leader1 = 1976–1978 (pertama)
| leader2 = [[José Abílio Osório Soares]]
| year_leader2 = 1992–1999 (terakhir)
| title_deputy = [[Daftar Wakil Gubernur Timor Timur|Wakil Gubernur]]
| deputy1 = [[Francisco Xavier Lopes da Cruz]]
| year_deputy1 = 1976–1982 (pertama)
| deputy2 = [[Musiran Darmosuwito]]
| year_deputy2 = 1998–1999 (terakhir)
| legislature = DPRD Provinsi Tk. II Timtim
| capital = [[Kota Administratif Dili|Kotif Dili]] (sekarang [[Kota Dili]])<br/>{{coord|-8.55|125.56}}
| motto = ''Houri otas, houri wain, oan Timor asswa'in''<br/>{{small|{{lang icon|[[Bahasa Tetun|Tetun]]}} Dari masa lalu, dari hari ini, kami pejuang Timor}}
| political_subdiv =
Baris 43:
| s1 = Administrasi Sementara PBB di Timor Timur
| flag_s1 = Flag of United Nations.svg
| stat_year1 = [[Penduduk Indonesia 1980|1980]] (sensus pertama)
| stat_year2 = [[Penduduk Indonesia 1990|1990]] (sensus terakhir)
| stat_year3 = 1996
| stat_area3 = 14609,38
Baris 54:
|timezone = [[Waktu Indonesia Tengah|WITA]]
| area_code = {{collapsible list
|
|
|
|
|
|
|
|
}}
| iso_code = [[ISO 3166-2:TL|ID - TT]]
Baris 69:
| blank1_info_sec1 = 88''xxx''–89''xxx''
| blank2_name_sec1 = Ranah Internet
| blank2_info_sec1 = [[.id]], [[.tp]]
| blank3_name_sec1 = [[Lagu daerah]]
| blank3_info_sec1 = {{hlist|Bolelebo|Hau Bele Mate|Binoi Oan}}
Baris 84:
}}
'''Timor Timur''' (disingkat '''Timtim''', [[bahasa Tetun|Tetun]]: ''Timor Lorosa'e'') adalah sebuah [[Daftar provinsi di Indonesia|provinsi]] di [[Indonesia]] yang pernah berdiri dari tanggal 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999. Ibu kotanya adalah [[Kota Administratif Dili|Kotif Dili]] (sekarang [[Dili|Kota Dili]]). Timor Timur [[Integrasi Timor Timur|berintegrasi]] dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah [[Kolonialisme|dijajah]] selama 450 tahun oleh [[Portugal]].
Dari tahun 1702 hingga 1975, Timor Timur adalah bagian dari [[imperium Portugal]] yang bernama ''[[Timor Portugis]]''. Pada tahun 1974, Portugal memprakarsai proses [[dekolonisasi]] bertahap dari sisa wilayah koloninya, termasuk Timor Portugis. Selama proses tersebut, [[konflik sipil]] antara berbagai pihak di wilayah ini meletus. Pada tahun 1975,
Timor Timur secara resmi merdeka menjadi negara [[Timor Leste]] pada 20 Mei 2002 setelah [[Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999|referendum]] yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 menghasilkan 78,5% pemilih memilih untuk [[
== Sejarah ==
Baris 114:
Pada tahun 1959, semangat untuk melepaskan diri dari kaum kolonial makin kuat di wilayah [[Viqueque]]. Ini terlihat dari berkembangnya rencana untuk melakukan perjuangan pada akhir tahun 1959. Dukungan terhadap rencana itu makin kuat dan tersebar ke daerah-daerah lain di Timor Timur. Untuk mematangkan rencana itu, diadakan pertemuan yang hasilnya memutuskan bahwa pelaksanaan perjuangan akan jatuh pada 31 Desember 1959, bertepatan dengan malam tahun baru. Karena menurut analisis para pemuda itu, pada malam tahun baru orang-orang dan tentara Portugis selalu berpesta pora, sehingga tidak ada penjagaan ketat dan serangan dapat dilakukan. Rencana pemberontakan ini kemudian diketahui oleh pemerintah kolonial. Mereka segera melakukan penangkapan terhadap pemuda-pemuda yang dicurigai baik yang berada di Dili maupun daerah lain di Timor Timur. Sebagian dari para pemuda itu kemudian dibuang ke [[Afrika Barat Portugis|Angola]]. Akibat dari kejadian pemberontakan itu, terjadi pembunuhan terhadap ratusan penduduk yang dituduh berkaitan dengan pemberontakan. Perlawanan rakyat yang digerakkan dari Viqueque itu merupakan pemberontakan terakhir di Timor Timur sebelum Portugal melakukan proses [[dekolonisasi]] terhadap wilayah ini.
Pada tahun 1974, di Portugal terjadi Revolusi Bunga (atau disebut juga [[Revolusi Anyelir]]) yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. [[Partai politik|Partai-partai politik]] mulai berdiri di Timor Timur: [[Partai Apodeti|Apodeti]] (''Associação Popular Democrática Timorense''); [[Fretilin]] (''Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente''); [[Uni Demokrasi Timor|UDT]] (''União Democrática Timorense''); ''Partido Trabalhista''; [[Asosiasi Pahlawan Timor|KOTA]] (''Klibur Oan Timor Asu’wain''); dan ADITLA (''Associação Democratica para a Integração de Timor-Leste na Austrália''). Partai UDT yang kebanyakan anggotanya para pegawai negeri Portugis, tuan tanah, dan tetua adat menginginkan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. Partai Apodeti menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. Partai Fretilin yang beraliran kiri menginginkan Timor Timur merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Ketiganya merupakan tiga partai terbesar. Partai-partai kecil, seperti KOTA menginginkan pemerintahan [[monarki]] tradisional yang fokus pada kepemimpinan lokal, ADITLA menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Australia, dan Partai Trabalhista (Partai Buruh) yang didukung oleh komunitas Tionghoa dan Arab hanya menginginkan perubahan yang terkendali.
Selama bulan-bulan pertama kelahirannya, partai-partai politik di Timor Timur ini mulai melakukan konsolidasi. Tiga partai di antaranya, yakni UDT; Fretilin; dan Apodeti mengirimkan utusan-utusannya ke berbagai negara, khususnya ke negara-negara terdekat seperti Australia dan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti [[José Ramos Horta]] dari Fretilin dan [[Francisco Xavier Lopes da Cruz]] dari UDT datang ke [[Jakarta]] menemui perwakilan pemerintah Indonesia untuk membicarakan perkembangan situasi yang terjadi di Timor Timur. Menanggapi perkembangan ini, Presiden Indonesia [[Soeharto]] dalam sidang Dewan Stabilisasi Politik & Keamanan Nasional pada tanggal 8 Oktober 1974 menyatakan sikap dasar bahwa Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial; Indonesia menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri; dan bila rakyat Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia, maka Timor Timur tidak mungkin bergabung sebagai negara, melainkan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Beberapa kali partai-partai politik tersebut juga mengadakan perundingan dengan pihak Portugal, namun tidak membawa hasil. Di kemudian hari, di antara partai-partai tersebut terbentuk [[Faksi|faksi-faksi]] di Timor Timur, di antaranya adalah [[koalisi]] antara Partai UDT dan Fretilin yang dimaksudkan sebagai jalan untuk membentuk Timor Timur yang merdeka sebagai sebuah negara, serta Partai Apodeti yang menyatakan menghendaki integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Namun, koalisi Partai UDT dan Fretilin tidak bertahan lama seiring adanya isu
Keluarnya UDT dari koalisi dengan Fretilin menimbulkan konflik antara kedua partai tersebut yang berujung pada perang saudara di Timor Timur yang berlangsung dari tanggal 20 Agustus hingga 27 Agustus 1975. Pasukan Fretilin memberikan perlawanan yang hebat baik terhadap pasukan UDT, Apodeti, maupun penduduk sipil pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Di tengah kemelut perang saudara, Gubernur Timor Portugis [[Mário Lemos Pires]] menghubungi pemerintah pusat di Portugal agar mengirimkan bala bantuan ke Timor Timur. Karena tidak mendapatkan jawaban, Lemos Pires kemudian memerintahkan penarikan tentara Portugis yang masih bertahan ke [[Pulau Atauro]].
Baris 126:
Pada awal November 1975, Menteri Luar Negeri Portugal [[Ernesto Melo Antunes]] dan Menteri Luar Negeri Indonesia [[Adam Malik]] bertemu di [[Roma]], [[Italia]] untuk membahas penyelesaian konflik.<ref>[https://kalipaksi.wordpress.com/2009/03/10/reviewreviewreview-adam-malik-dan-cerita-sebuah-kamera/amp/ Adam Malik dan Cerita Sebuah Kamera]</ref> Meskipun tidak ada pemimpin dari Timor Timur yang diundang ke pembicaraan, Fretilin mengirim pesan yang menyatakan keinginan mereka untuk bekerja sama dengan Portugal. Pertemuan berakhir dengan kedua pihak sepakat bahwa Portugal akan bertemu dengan para pemimpin politik di Timor Timur, tetapi pertemuan itu tidak pernah terjadi. Frustrasi oleh kelambanan Portugal, para pemimpin dari Fretilin percaya bahwa mereka dapat menangkis kemajuan yang dicapai Indonesia dengan lebih efektif jika mereka mendeklarasikan Timor Timur yang merdeka. Komisaris Politik Nasional [[Marí Alkatiri]] melakukan perjalanan diplomatik ke [[Afrika]], mengumpulkan dukungan dari pemerintah di sana dan di tempat lain. Menurut Fretilin, upaya ini menghasilkan jaminan dari dua puluh lima negara, termasuk [[Tiongkok]]; [[Uni Soviet]]; [[Mozambik]]; [[Swedia]]; dan [[Kuba]] untuk mengakui negara baru yang akan didirikan.
Fretilin menurunkan bendera Portugal dan memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak pada tanggal 28 November 1975, menyebutnya sebagai ''República Democrática de Timor-Leste'' (bahasa Portugis untuk "Republik
[[Berkas:Timor - Indonesian Invasion.png|jmpl|ki|280px|Peta yang menunjukkan daerah-daerah yang diinvasi Indonesia dalam [[Operasi Seroja]].]]
Pada 7 Desember 1975, [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] (ABRI) melakukan invasi militer ke Timor Timur. Selama masa invasi, massa penolak integrasi dibantai oleh pasukan ABRI, sedangkan anak-anaknya dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga militer Indonesia. Menyusul invasi tersebut, Gubernur Timor Portugis dan stafnya meninggalkan Pulau Atauro dengan dua kapal perang Portugal, menuju ke [[Darwin, Wilayah Utara|Darwin]], Australia. Sebagai pernyataan kedaulatan, Portugal tetap mempertahankan kapal perang yang berpatroli di perairan sekitar Timor Timur hingga Mei 1976.
Setelah Timor Timur jatuh ke tangan Indonesia, gabungan partai yang pro-integrasi membentuk
Timor Timur resmi menjadi [[provinsi]] ke-27 Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 pada tanggal 17 Juli 1976.<ref>{{Cite book|last=Robinson|first=Geoffrey|date=Juli 2003|url=https://history.ucla.edu/sites/default/files/u184/robinson/robinson_east_timor_1999_indonesian.pdf|title=Timor Timur 1999 Kejahatan terhadap Umat Manusia: Sebuah Laporan yang Dibuat Berdasarkan Permintaan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa|location=Dili & Jakarta|publisher=Perkumpulan HAK dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat|isbn=979-8981-28-6|pages=12|translator-last=Astika, A., dkk.|url-status=live}}</ref> Undang-Undang ini membahas tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat merasa ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan budaya dengan saudara serumpunnya, Timor Barat. Timor Timur menjadi provinsi yang paling unik, karena merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal, dimana provinsi Indonesia lainnya merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Pada saat Presiden Soeharto menghadiri peringatan 2 tahun Integrasi Timtim di Gedung DPRD Tingkat I Timor Timur, ia menyebut bersatunya Timor Timur sebagai "''kembalinya anak yang hilang ke pangkuan ibu pertiwi''".
=== Reaksi ===
Baris 139 ⟶ 141:
{{main|Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999}}
[[Berkas:East Timor Demo.jpg|jmpl|kiri|200px|Demonstrasi di kota [[Perth]], Australia menuntut pemisahan Timor Timur dari Indonesia.]]
Pasca [[Kejatuhan Soeharto|pengunduran diri Soeharto]] sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh [[Bacharuddin Jusuf Habibie]], ia turut memberikan perhatian pada masalah Timor Timur. Presiden Habibie membuat berbagai pernyataan publik di mana ia menyebutkan bahwa biaya mempertahankan [[subsidi]] moneter untuk mendukung provinsi tidak diimbangi oleh manfaat terukur bagi Indonesia. Karena analisis untung-rugi yang tidak menguntungkan ini, keputusan yang paling rasional adalah untuk provinsi yang bukan bagian dari batas asli sejak kemerdekaan 1945 di Indonesia, untuk diberikan pilihan demokratis apakah mereka ingin tetap berada di Indonesia atau tidak. Pilihan ini juga sejalan dengan program [[demokratisasi]] umum pemerintahan Habibie setelah era Presiden Soeharto.<ref>[http://www.kapanlagi.com/h/old/0000164443.html]{{Dead link|date=May 2013}}</ref> Pernyataan-pernyataan Habibie ini disambut oleh sejumlah pihak, termasuk beberapa tokoh pro-kemerdekaan seperti [[Xanana Gusmão]]; José Ramos-Horta; dan Uskup [[Carlos Filipe Ximenes Belo]] yang meminta agar periode transisi diberlakukan lima sampai sepuluh tahun sebelum Timor Timur menerima kemerdekaan sepenuhnya.
Pada bulan Januari 1999, Presiden B.J. Habibie menerima pandangan dari Perdana Menteri Australia [[John Howard]] yang menyarankan agar Indonesia mengikuti langkah [[Prancis]] dalam menangani masalah [[Kaledonia Baru]] untuk menyelesaikan permasalahan Timor Timur dengan mempersiapkan waktu selama sepuluh tahun transisi sebelum membuka jalan kemerdekaan.<ref>[https://pepnews.com/sketsa/p-c1560821e25434a/the-legacy-of-habibie The Legacy of Habibie]</ref> Setelah menerima pandangan itu, Habibie memutuskan untuk meminta percepatan penyelesaian permasalahan Timor Timur dengan tujuan untuk menggelar jajak pendapat pada tahun yang sama. Sebagai langkah tindak lanjut atas permintaan Habibie, PBB menyelenggarakan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal (sebagai otoritas kolonial sebelumnya atas Timor Timur).<ref>United Nations Mission in East Timor (UNAMET). [https://www.un.org/peace/etimor99/agreement/agreeFrame_Eng01.html Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20110906111339/http://www.un.org/peace/etimor99/agreement/agreeFrame_Eng01.html |date=6 September 2011 }}</ref> Pada tanggal 5 Mei 1999, pembicaraan ini menghasilkan “Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugis tentang Masalah Timor Timur” yang menjabarkan rincian dari referendum yang diminta. Referendum harus diadakan untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia, sebagai Daerah Otonomi Khusus, atau terpisah dari Indonesia.<ref>[http://www.usip.org/files/file/resources/collections/peace_agreements/east_timor_05051999mod.pdf Agreement regarding the modalities for the popular consultation of the East Timorese People]</ref> Referendum itu diorganisir dan dipantau oleh misi penjaga perdamaian yang dibentuk PBB bernama [[Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur|UNAMET]] dan 450.000 orang terdaftar untuk memilih termasuk 13.000 orang di luar Timor Timur.
Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Portugal termasuk "Kerangka Konstitusi untuk otonomi khusus bagi Timor Timur" sebagai sebuah [[aneksasi]]. Kerangka ini akan membentuk "Daerah Otonomi Khusus Timor Timur" (DOK Timor Timur) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baris 154 ⟶ 156:
[[Berkas:Tatamailau2.jpg|jmpl|200px|kiri|[[Tatamailau]], gunung tertinggi di Pulau Timor.]]
Provinsi Timor Timur terletak di antara 123° - 127° [[bujur timur|BT]] dan antara 8° - 10° [[lintang selatan|LS]]. Terletak di ujung timur dari rangkaian [[Kepulauan Nusa Tenggara]], wilayah ini berbatasan dengan [[Selat Wetar]] dan [[Selat Ombai]] di sebelah utara, [[Laut Banda]] dan [[Maluku]] di sebelah timur, [[Laut Timor]] dan [[Australia]] di sebelah selatan, serta [[Nusa Tenggara Timur]] di sebelah barat. Wilayah Timor Timur meliputi areal seluas 14.609,38 km², yang terdiri atas sebagian [[Pulau Timor]] bagian timur, [[Pulau Atauro|Pulau Kambing]] atau ''Atauro'', [[Jaco|Pulau Jaco]], dan sebuah ''[[eksklave]]'' di [[Timor Barat]] ([[Kabupaten Ambeno]]) yang dikelilingi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur.
=== Batas wilayah ===
{{Batas USBT
|utara = [[Selat Wetar]], [[Selat Ombai]], dan [[Maluku|Provinsi Maluku]]
|selatan= [[Samudra Hindia]] dan [[Australia]]
|timur = [[Laut Timor]] dan [[Maluku|Provinsi Maluku]]
|barat = [[Nusa Tenggara Timur|Provinsi Nusa Tenggara Timur]]
}}
=== Topografi dan iklim ===
Baris 172 ⟶ 182:
=== Bahasa ===
[[Berkas:Timor Sprache id.png|jmpl|kanan|250px|Persebaran bahasa-bahasa di Pulau Timor.]]
Pada masa pemerintahan Portugis, wilayah Timor Timur menggunakan [[Bahasa Portugis]] sebagai [[bahasa resmi]]. Setelah wilayah ini diintegrasikan ke Indonesia, penggunaan Bahasa Portugis kemudian dilarang oleh pemerintahan Presiden [[Soeharto]] karena dianggap sebagai peninggalan penjajahan dan digantikan oleh [[Bahasa Indonesia]]. Dalam praktik keseharian, masyarakat di wilayah ini lebih banyak menggunakan [[Bahasa Tetun]] sebagai [[Basantara|bahasa pengantar]] dan sarana komunikasi antarsuku, sementara Bahasa Indonesia waktu itu dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan, pendidikan, dan bisnis. Di masa itu, penggunaan Bahasa Tetun dan Portugis merupakan elemen pemersatu yang penting bagi masyarakat Timor Timur dalam menentang [[Jawanisasi]]. [[Dialek]] bahasa Tetun yang digunakan di Timor Timur adalah dialek Tetun Praça (Tetun Dili) yang banyak dipengaruhi oleh Bahasa Portugis. Selain itu terdapat pula puluhan [[bahasa daerah]], di antaranya adalah [[Bahasa Adabe|Adabe]]; [[Bahasa Bekais|Bekais]]; [[Bahasa Bunak|Bunak]]; [[Bahasa Fataluku|Fataluku]]; [[Bahasa Galolen|Galolen]]; [[Bahasa Habun|Habun]]; [[Bahasa Idate|Idate]]; [[Bahasa Kawaimina|Kawaimina]]; [[Bahasa Kemak|Kemak]]; [[Dialek Makalero|Makalero]]; [[Bahasa Makasai|Makasai]]; [[Bahasa
=== Agama ===
Baris 208 ⟶ 218:
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|colspan=10| <big> '''Ketua
|-
!No.!!Foto!!Ketua!!Mulai menjabat!!Akhir menjabat!!Partai!!colspan=2 |Wakil Ketua!!Periode!!Keterangan
|-
|bgcolor=#
|| [[Berkas:
|| '''[[Arnaldo dos Reis Araújo]]'''
|| 17 Desember 1975
Baris 221 ⟶ 231:
|| [[Francisco Xavier Lopes da Cruz]]
|| —
|| {{refn|group=ket.|Ditetapkan sebagai Ketua
|-
|colspan=10 style="background:#FF8040" | [[Berkas:Flag_of_Indonesia.svg|25px]] <big> '''Gubernur Timor Timur''' </big> [[Berkas:coat of arms of Timor Timur.svg|25px]]
Baris 228 ⟶ 238:
|-
|bgcolor=#d3d3d3| {{black|'''1'''}}
|| [[Berkas:
|| '''[[Arnaldo dos Reis Araújo]]'''
|| 3 Agustus 1976
Baris 239 ⟶ 249:
|-
|bgcolor=#d3d3d3| {{black|'''2'''}}
|| [[Berkas:
|| '''[[Guilherme Maria Gonçalves]]'''
|| 19 September 1978
Baris 294 ⟶ 304:
{{legend|#7B8738|[[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia|Militer]]|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend|#FFFF00|[[Golongan Karya]] (Golkar)|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend|#
{{legend|#FFEF00|[[Uni Demokrasi Timor|União Democrática Timorense]] (UDT)|border=1px solid #AAAAAA}}
</div></onlyinclude>
Baris 300 ⟶ 310:
{{reflist|group="ket."|2}}
</onlyinclude>
=== Perwakilan ===
Timor Timur memiliki sebuah [[badan legislatif]] daerah yang disebut ''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur'' atau
{| class="wikitable float-right" width="250"
Baris 388 ⟶ 399:
=== Pembagian administratif ===
Hingga tahun 1999, secara administratif Provinsi Timor Timur terdiri atas 13 [[kabupaten]], 1 [[
Berikut ini adalah daftar kabupaten di Timor Timur (hingga 19 Oktober 1999):
Baris 594 ⟶ 605:
== Pertahanan dan keamanan ==
Sejak tahun 1979 hingga 1999, Timor Timur merupakan wilayah dari [[Kodam IX/Udayana]] yang bermarkas di [[Denpasar]], [[Bali]] yang merupakan [[Komando Daerah Militer|komando kewilayahan pertahanan]] dari [[TNI Angkatan Darat]] yang meliputi [[Kepulauan Nusa Tenggara]]. Wilayah satuan teritorial Kodam IX/Udayana di wilayah Timor Timur adalah [[Komando Resor Militer 164|Korem 164/Wira Dharma]] yang terbagi atas beberapa [[Kodim]] dan dua [[batalyon infanteri]], yaitu [[Komando Distrik Militer 1627 (Dili)|Dili]]; [[Komando Distrik Militer 1628 (Baucau)|Baucau]]; [[Komando Distrik Militer 1629 (Lospalos)|Lospalos]]; [[Komando Distrik Militer 1630 (Viqueque)|Viqueque]]; [[Komando Distrik Militer 1631 (Manatuto)|Manatuto]]; [[Komando Distrik Militer 1632 (Aileu)|Aileu]]; [[Komando Distrik Militer 1633 (Ainaro)|Ainaro]]; [[Komando Distrik Militer 1634 (Manufahi)|Manufahi]]; [[Komando Distrik Militer 1635 (Covalima)|Covalima]]; [[Komando Distrik Militer 1636 (Maliana)|Maliana]]; [[Komando Distrik Militer 1637|Ermera]]; [[Komando Distrik Militer 1638 (Liquiça)|Liquiça]];
Selain itu, hingga tahun 1996 wilayah hukum [[Polri]] yang berdiri di Timor Timur adalah Kepolisian Wilayah Timor Timur (Polwil Timtim) yang berada di bawah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara (Polda Nusra). Pada tahun 1996, pasca likuidasi empat Polda di wilayah Polda Nusra, Polwil Timor Timur diubah statusnya menjadi [[Kepolisian Daerah Timor Timur]] (Polda Timtim
Sejak tanggal 24 September 1999, militer Indonesia mulai ditarik mundur dan per tanggal 31 Oktober 1999 seluruh pasukan Indonesia meninggalkan Timor Timur setelah 24 tahun masa integrasi dan digantikan pasukan keamanan dari [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] yang mengontrol keamanan di wilayah ini.
Baris 602 ⟶ 613:
== Perekonomian ==
Sebelum dan semasa kolonisasi, Pulau Timor dikenal sebagai produsen cendana. Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah ada adalah pengembangan dan [[eksploitasi]] [[minyak bumi]] dan [[gas alam]] bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan Timor. Setelah [[Revolusi Anyelir]], pemerintahan kolonial Portugal memberi [[konsesi]] minyak kepada [[:en:Oceanic Exploration Corporation|Oceanic Exploration Corporation]] untuk pengembangan dan eksploitasi tersebut. Akan tetapi, eksploitasi minyak tersebut gagal terlaksana dikarenakan [[Operasi Seroja]] pada tahun 1976. Kemudian setelahnya, [[ladang minyak]] di wilayah Timor Timur dibagi antara Indonesia dan Australia lewat [[Perjanjian Celah Timor]] tahun 1989.<ref>{{cite web |url=http://www.atns.net.au/biogs/A002026b.htm |archiveurl=https://web.archive.org/web/20050616125127/http://atns.net.au/biogs/A002026b.htm |archivedate=16 June 2005 |title=TIMOR GAP TREATY between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of cooperation in an area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia}}</ref> Perjanjian ini menetapkan panduan eksploitasi sumber daya bawah laut gabungan di wilayah Timor Timur di batas maritim yang disepakati pada tahun 1972.<ref>{{cite web |url=http://www.radioaustralia.net.au/news/timelines/s1408008_to.htm |title= Radio Australia |archiveurl=https://web.archive.org/web/20070102054153/http://www.radioaustralia.net.au/news/timelines/s1408008_to.htm |archivedate=2 January 2007}}</ref> Pendapatan dari wilayah gabungan ini dibagi 50%-50%. [[Woodside Petroleum]] dan [[ConocoPhillips]] mulai mengeksploitasi sebagian sumber daya minyak di [[Celah Timor]] atas nama Indonesia dan Australia pada tahun 1992. Para pengkritik berpendapat bahwa negosiasi dan penandatanganan perjanjian ini berarti Australia mengakui secara hukum invasi dan aneksasi Timor Timur oleh Indonesia. Perjanjian ini tidak lagi berlaku setelah Timor Timur lepas dari Indonesia tahun 1999 dan digantikan oleh [[Perjanjian Laut Timor]] antara Australia dan Timor Leste pada tahun 2002.
== Media Massa ==
=== Televisi ===
* [[TVRI Dili]] (kini menjadi [[Radio-Televisão Timor Leste|RTTL]])
=== Radio ===
* [[RRI]] Dili (kini menjadi RTTL)
* RKPDK Ambeno (kini menjadi "Radio Comunidade Atoni Lifau")
* Radio Komunitas Advent Suara Pengharapan AWR Indonesia (kini menjadi Radio Metro FM)
* Nacional FM (pemekaran Radio Swasta Indonesia menjadi Radio Swasta Timor Leste)
== Galeri ==
| |||