Wikipedia

Hukum perusahaan: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Atikah krsn (bicara | kontrib)
99 suntingan
membuat artikel hukum perusahaan
 
Nonatimur02 (bicara | kontrib)
105 suntingan
Menambahkan pranala dalam
 
(17 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Dead end|date=Januari 2023}}
Pengertian perusahaan tercantum dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang ukum Dagang (KUHD) bahwa “Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.
 
{{gaya penulisan}}
Pelaku bisnis merupakan subjek dengan melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Sehingga pelaku ekonomi yaitu subjek dimana menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan/atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa. [[Hukum perusahaan#%20ftn1|[1]]]▼
 
Sehingga hukum'''Hukum perusahaan''' meliputi dua hal pokok yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha. Bahwa keseluruhan aturan [[hukum]] di dimanamana mengatur mengenai bentuk usaha dan kegiatan usaha disebut dengan hukum [[perusahaan]] ''(enterprise law'').[[<ref>{{Cite book|last=Muhammad|first=Abdulkadir|date=2006|title=Hukum Perusahaan Indonesia|location=Bandung|publisher=Citra Aditya Bakti|url-status=live}}</ref> Maka bisa disimpulkan bahwa Hukum Perusahaan terdapat dua pokok yaitu usaha dan kegiatan usaha seperti yang sudah diterangkan diatas. '''Perusahaan''' tercantum dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa “Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan#%20ftn2, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.<ref>{{Cite book|[2]]]title=Kitab Undang-Undang Hukum Dagang|url-status=live}}</ref>
 
▲Pelaku [[bisnis]] merupakan subjek dengan melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku [[ekonomi]]. Sehingga pelaku ekonomi yaitu subjek dimanadi mana menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan/atau [[jasa]], atau melakukan distribusi barang atau jasa.<ref>{{Cite [[book|last=Hartono|first=Sri Redjeki|date=2007|title=Hukum perusahaan#%20ftn1Ekonomi Indonesia|[1]]]location=Malang|publisher=Bayumedia|url-status=live}}</ref>
 
== Cakupan ==
A. Hukum Perusahaan meliputi:
Hukum perusahaan mencakup bentuk usaha dan kegiatan usaha.
 
1.      === Bentuk Usaha ===
Macam-macam bentuk usaha dalam hukum perusahaan di antaranya Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).▼
 
2.      === Kegiatan Usaha ===▼
▲Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).
Kegiatan usaha adalah berbagai suatu jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, [[perdagangan]], perjasaan dan keuangan (Pembiayaanpembiayaan).<ref [[name=":0">{{Cite book|last=Is|first=Muhamad Sadi|date=2016|title=Hukum perusahaan#%20ftn3Perusahaan di Indonesia|[3]]]location=Jakarta|publisher=Kencana|url-status=live}}</ref>▼
 
== Sumber ==
▲2.       Kegiatan Usaha
Sumber Hukum perusahaan di Indonesia di antaranya:<ref name=":0" />
 
1.      === Perundang-undangan ===▼
▲Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan dan keuangan (Pembiayaan). [[Hukum perusahaan#%20ftn3|[3]]]
Pertama mengenai Perundang-undangan hal ini tercantum ketentuan undang-undang peninggalan zaman [[Hindia Belanda]] dahulu, masih berlaku hingga kini berdasarkan aturan peralihan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).▼
 
=== Kontrak perusahaan ===
Adalah[[Kontrak]] perusahaan adalah sumber utama dalam hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak – pihakpihak–pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak, biasanya mereka sepakat untuk menyelesaikan nya melalui [[arbitrase]] atau pengadilan umum. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam kontrak.▼
 
=== Yurisprudensi ===
B. Sumber Hukum Perusahaan di Indonesia[[Hukum perusahaan#%20ftn4|[4]]]
Adalah[[Yurisprudensi]] adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-ihakpihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tertentu.▼
 
=== Kebiasaan ===
▲1.       Perundang-undangan
Kebiasaan adalah sumber hukum yang dapat diikuti para perusahaan, karena tidak semua Undangundang-Undangundang dan perjanjian terdapat pemenuhan hak dan kewajiban diatur.▼
 
== Referensi ==
▲Perundang-undangan ini tercantum ketentuan undang-undang peninggalan zaman Hindia Belanda dahulu, masih berlaku hingga kini berdasarkan aturan peralihan KUHD.
<references />
 
2.       Kontrak[[Kategori:Istilah hukum|Perusahaan]]
[[Kategori:Hukum bisnis|Perusahaan]]
 
[[Kategori:Hukum perusahaan| ]]
▲Adalah sumber utama dalam hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak – pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak, biasanya mereka sepakat untuk menyelesaikan nya melalui arbitrase atau pengadilan umum. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam kontrak.
 
3.       Yurisprudensi
 
▲Adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-ihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tertentu.
 
4.       Kebiasaan
 
▲Kebiasaan adalah sumber hukum yang dapat diikuti para perusahaan, karena tidak semua Undang-Undang dan perjanjian terdapat pemenuhan hak dan kewajiban diatur.
 
----[[Hukum perusahaan#%20ftnref1|[1]]] Sri Redjeki Hartono. Hukum Ekonomi Indonesia. Malang: Bayumedia. 2007. hlm. 97.
 
[[Hukum perusahaan#%20ftnref2|[2]]] Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia. Cetakan Keempat Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 1.
 
[[Hukum perusahaan#%20ftnref3|[3]]] Muhamad Sadi Is. Hukum Perusahaan di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2016. hlm. 4.
 
[[Hukum perusahaan#%20ftnref4|[4]]] Ibid., hlm. 5-9.
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Hukum_perusahaan"