Pajak: Perbedaan antara revisi

{{Keuangan}}{{Pajak}}

Terdapat perbedaan pada definisi pajak secara hukum dan secara ekonomi dari pajak. Ahli ekonomi meyakini bahwa tidak semua transfer finansial ke sektor publik dapat dikategorikan sebagai pajak. Contohnya adalah, beberapa transfer ke sektor publik yang masih dipengruhidipengaruhi oleh harga. Hal ini misalnya, biaya kuliah pada universitas negeri dan biaya untuk penyelenggaraan pelayanan pada pemerintah. Pemerintah juga memperoleh sumber daya finansial dengan “menciptakan” uang (misalnya dengan mencetak uang), melalui hibahibah (contohnya, kontribusi terhadap universitas dan museum negeri), dengan menetapkan sanksi (seperti denda atas pelanggaran lalu lintas), dengan mengambil utang, dan dengan menyita kekayaan. Dari sudut pandang ahli ekonomi, pajak adalah transfer sumber daya non denda dari sektor swasta ke sektor publik yang dipungut dengan dasar yang ditetapkan sebelumnya dan tanpa menyatakan manfaat yang akan diberikan.

; Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock:''Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke [[sektor]] pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan [[pemerintah]]an.''<ref>{{cite book|last1= Sommerfeld|first1= Ray M.|last2= Anderson|first2= Herschel M.|last3=Brock|first3=Horace R.|date= 15 Agustus 1972|title= An Introduction to Taxation|url= https://archive.org/details/introductiontota00raym|trans_title= Pengantar Perpajakan|language=Inggris|location= Forth Worth|publisher= Harcourt College Publishers|isbn= 9780155463035}}</ref>

[[Pajak]] menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "''kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''''

# '''Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah''' dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik prasarana maupun sarana.

== Penggolongan Jenis pajakPajak ==

=== Berdasarkan pihak yang menanggung, ===

==== a. [[Pajak langsung|Pajak Langsung]] ====

==== b. [[Pajak tidak langsung|Pajak Tidak Langsung]] ====

=== Berdasarkan sifatnya, ===

==== a. Pajak Subjektif,Subyektif ====

==== b. Pajak Obyektif, ====

==== a. Pajak Pusat ====

===== 1) [[Pajak penghasilan|Pajak Penghasilan]] (PPh) =====

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.<ref group=note>Laba usaha yang diterima oleh badan usaha maupun perorangan itulah yang akan dikenai PPh. Namun, bagi Wajib Pajak perorangan, sebelum laba dikenakan pajak terlebih dahulu dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya ditetapkan dan bergantung pada jumlah tanggungan keluarganya. Sebenarnya, pihak yang memiliki sebuah usaha berbentuk badan adalah juga perorangan sebagai investor. Hasil yang akan diterima oleh investor sebagai pemilik usaha merupakan penghasilan kembali yang merupakan Objek PPh bagi perorangan. Namun karena prinsip usaha adalah “going concern” maka keuntungan dari sebuah badan usaha tidak selalu langsung dinikmati oleh investor (pemilik) tetapi dapat ditanamkan kembali untuk memperbesar usaha. Sehingga penghasilan yang diterima oleh perorangan atas investasinya di badan usaha bisa ditunda sampai keuntungan tersebut dibagikan ke perorangan.</ref> Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakandipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. DenganDefinisi demikian,tersebut makadiberikan penghasilanoleh ituPasal dapat4 berupaayat keuntungan(1) usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Dasar hukum diberlakukanUU PPh adalahyakni UU No. 367 Tahuntahun 20081983 Tentangyang Perubahantelah Keempatdiubah Atasterakhir dengan UU No. 7 Tahuntahun 19832021. Tentang Pajak Penghasilan

===== 5)[[Pajak Beapertambahan Keluarnilai|Pajak /Pertambahan Nilai]] (PPN) Beadan MasukPPnBM =====

===== 6) [[CukaiPajak bumi dan bangunan|Pajak Bumi dan Bangunan]] =====

==== b.= [[PajakBea meterai|Bea DaerahMeterai]] =====

-==== [[Pajak AirDaerah]] Permukaan; dan====

-===== Pajak Rokok.Provinsi =====

===== 2) Pajak Kabupaten/Kota =====

-* Pajak Hotel,

-* Pajak RestoranHiburan,

-* Pajak HiburanPenerangan Jalan,

-* Pajak ReklameParkir,

-* Pajak PeneranganSarang Jalan,Burung Walet

#: ''stdtd'' [[s:Undang-Undang Nomor 167 Tahun 20092021|Undang-Undang Nomor 167 Tahun 20092021]]

#: ''stdtd'' [[s:Undang-Undang Nomor 367 Tahun 20082021|Undang-Undang Nomor 367 Tahun 20082021]]

# [[s:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

#: ''stdtd'' [[s:Undang-Undang Nomor 427 Tahun 20092021|Undang-Undang Nomor 427 Tahun 20092021]]

#: ''stdd'' [[s:Undang-Undang Nomor 397 Tahun 20072021|Undang-Undang Nomor 397 Tahun 20072021]]

Setiap proses bisnis memakan biaya administrasi saat melakukan kegiatan penciptaan penghasilan, pajak pun mengalami hal serupa. Jumlah penerimaan pajak selalu lebih besar daripada jumlah neto yang kemudian dapat digunakan. Selisih antara jumlah pajak yang didapat dengan yang neto dapat digunakan disebut [[biaya kepatuhan]] ([[compliance cost]]). Biaya ini termasuk biaya tenaga yang dikeluarkan dan biaya lain yang muncul saat proses administrasi pajak yang mematugi hukum dan perundangan di bidang perpajakan. Pemungutan pajak yang penggunaannya telah ditetapkan untuk tujuan tertentu, misalnya pemajakan atas alkohol yang kemudian hasilnya digunakan untuk membiaya pusat rehabilitasi alkohol disebut [[hipotekasi]]. Kebijakan ini seringkalisering kali tidak dimintasi oleh [[Menterimenteri KaunganKeuangan]] karena mengurangi kebebasan tindakan atas pasar. Beberapa fungsi pajak antara lain:<ref name="Pajak"> {{cite journal|title= Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat|author= Dwi Sulastyawati|journal= Salam: Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum|page= 122|url= http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/downloadSuppFile/1530/106}} </ref>

Sebagai sumber pendapatan [[negara]], pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|title=Pajak: Arti, Sejarah dan Fungsinya Halaman all|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/190000669/pajak-arti-sejarah-dan-fungsinya|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2020-10-17}}</ref> Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. [[Biaya]] ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja [[pegawai]], belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, [[uang]] dikeluarkan dari [[tabungan]] pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.<ref name="Pajak" />

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan [[ekonomi]] melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman [[modal]], baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.<ref name="Pajak" />

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada [[masyarakat]]. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:{{fact}}

*# Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya

*# Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum

*# Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaankerahasiaan bagi para wajib pajak

*# Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 1011%<ref>{{Cite web|url=https://amp.kontan.co.id/news/tarif-ppn-11-persen-menjamin-keadilan-dan-stabilitas|title=Tarif PPN 11 Persen Menjamin Keadilan dan Stabilitas|website=Situs KONTAN.co.id|language=id-ID|access-date=2022-06-19}}</ref>

*# Pajak perseoranganperseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi)

==== Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli ====

1. Menurut [[Adam Smith]] dalam bukunya ''[[Wealth of Nations]]'' dengan ajaran yang terkenal "''The Four Maxims''", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:<ref>{{cite book|last= Smith|first= Adam|year= 1991|title= The Wealth of Nations|url= https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=96164#parentHorizontalTab3|trans_title= Kesejahteraan Bangsa-Bangsa|language=Inggris|location= London|publisher= David Campbell Publishers|isbn= 1-85715-011-2}}</ref>

:* '''Asas ''Equality''''' (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

:* Asas '''Asas Certainty''' (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

:* '''Asas ''Convinience of Payment''''' (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

:* '''Asas ''Efficiency''''' (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.<ref>{{cite book|last= Smith|first= Adam|year= 1776|title= An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations|location= London|language=Inggris}}</ref>

:* '''Asas daya pikul''': besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

:* '''Asas manfaat''': pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

:* '''Asas kesejahteraan:''' pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

:* '''Asas kesamaan''': dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

:* '''Asas beban yang sekecil-kecilnya''': pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyekobjek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Menurut [[Adolf Wagner]], asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:<ref> {{cite journal|title= Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak|author= Pranoto, Ayub Satriyo Kusumo|journal= Yustisia|volume= 5|number= 2|year= 2016|page= 401|url= https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8756/7840}} </ref>

:* '''Asas politik finansial''': pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

:* '''Asas ekonomi''': penentuan obyekobjek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah

:* '''Asas keadilan''': pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

:* '''Asas administrasi''': menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

:* '''Asas yuridis''': segala pungutan pajak harus berdasarkan Undangundang-Undangundang.

==== Asas Pengenaan Pajak ====

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:{{fact}}

'''Jepang''', misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (resident individual) menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang penduduk [[Jepang]] berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (non-resident) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Jepang.{{fact}}

'''Australia''', untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di [[Australia]], dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia.{{fact}}

Penerimaan pajak tahun 2012 adalah 835,25 Triliun, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2011 maka realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 naik sebesar 92,53 Trilyuntriliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12, 47 %. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2012 sebesar 10,87%.

Rencana penerimaan pajak Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.042,32 triliun atau tumbuh 24,79% dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2012. Penerimaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 68,14% dari rencana anggaran Pendapatan Negara Tahun 2013 sebesar Rp1.529,67 triliun.<ref group=note>Pendapatan pajak itu belum termasuk pendapatan cukai, bea masuk, dan pendapatan pungutan ekspor.</ref>{{fact}}

* [[s:Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021|Undang-Undang KetentuanHarmonisasi UmumPeraturan Perpajakan]]

* [[Pajak Penghasilan]] atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25.

* [[uangUang]]

* [[Pajak pertambahanPertambahan nilaiNilai]]